Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan pengertian keuangan negara di Indonesia sampai dengan saat ini mengalami berbagai penafsiran yang tersebar dalam berbagai peraturan perundangan menyangkut keuangan negara.Peraturan perundangan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor l5 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain mengatur ruang lingkup kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan adalah meliputi memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pcmerintah Pusat, Pcmerintah Daerah, Lernbaga Negara lainnya, Bank Indoneia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara. Sementara itu, dalam konstitusi negara RI yaitu UUD 1945 berikut dengan amandemennya, sebenarnya hanya mengatur keuangan negara dan tidak mengatur keuangan dacrah apalagi keuangan badan-badan usaha negara. Keuangan negara yang dimaksudkan dalam pasal 23 ayat(5) UUD 1945 adalah keuangan negara yang dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan anggaran, sehingga pengertian keuangan negara dalam ayat (5) tersebut tidak mencakup keuangan daerah dan keuangan perusahaan-perusahaan (kecuali Perjan = perusahaan jawatan).Masalah yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini adalah : Mengapa secara yuridis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Persero di PT. Bank Negara Indonesia Tbk? serta apakah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum khususnya hukum keuangan publik ?Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis menitikberatkan penelitian pada hukum positifdan data kepustakaan serta melalui pengumpulan data, penuiis menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni penulis menguraikan data dalam bentuk uraian dan konsep hukum.Setidaknya ada dua kegunaan penclitian ini, yakni secara praktis dapat diperoleh kejelasan mengenai apakah BPK RI mempunyai landasan secara yuridis dalam melakukan pemeriksaan selama ini terhadap Persero khususnya di Bank-Bank Pemerintah. Sedangkan secara teoritis, dapat lebih memperluas wawasan mengenai apakah sebenamya yang dimaksudkan dengan keuangan negara serta apa yang dimaksudkan dengan merugikan keuangan negara.Dalam penelitian ini, penulis mendapati terdapat hal-hal yang sifatnya kontradiktif mcnyangkul kewenangan BPK Ri melakukan pemeriksaan terhadap Persero di PT. Bank Negara Indonesia Tbk dikaitkan dengan kedudukan lcmbaga BPK RI sebagai salah saw lembaga negara. Selain itu juga apabila dikaitkan dengan kaidah-kaidah dan logika hukum yang berlaku secara umum, terdapat suatu hal yang sifatnya kontradiktif antara kaidah dan logika hukum dengan kewenangan yang dimiliki BPK RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan negara yang sahamnya sebagian dimiliki oleh Negara."

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari distorsi yang terjadi pada defenisi dan ruang lingkup keuangan negara yang luas yang mereduksi konsistensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan hukum privat. Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Kedudukan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang seharusnya dalam pengelolaannya sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembentukan holding melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentangPenambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT. Indonesia Asahan Aluminium. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pendirian BUMN perseroan negara sebagai pemilik modal baik sebagian maupun seluruhnya juga tidak dapat menggunakan kewenangan publiknya untuk mengelola dan mengatur perseroan. Hal ini disebabkan recht positie pemerintah dalam perseroan adalah badan hukum perdata dan sama dengan pemilik modal lainnya.. konsekuensi terhadap anak perusahaan holding atas kebijakan yang dilakukan pemerintah berimplikasi pada anak perusahaan yang sebelumnya berstatus sebagai BUMN beralih menjadi perseroan terbatas biasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan BPK) tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sebab keuangan negara yang menjadi saham baik 51 % atau seluruhnya dalam Persero tidak lagi berstatus sebagai keuangan negara, dan berubah menjadi keuangan Persero, karena telah bertransformasi yang awalnya keuangan publik beralih menjadi keuangan perdata. Dengan demikian, negara atau lembaga negara yang berperan sebagai subyek hukum privat tidak mempunyai kewenangan apapun dalam wilayah hukum perdata yang menyebabkan intervensi oleh penguasa terhadap BUMN.

---

ABSTRACTThis research departs from the distortion that occurs in the definition and scope of broad state finances so as to reduce the consistency of State-Owned Enterprises (BUMN) as private legal entities. conceptually, management of state finances is different from the management of state-owned finance. The position of BUMN as one of the economic actors in the national economy based on economic democracy which should be in its management is in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG).This research aims to explore and review the policies which carried out by the government towards the establishment of holding through Government Regulation Number 47 of 2017 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT. Indonesia Asahan Aluminum. This research uses normative legal research. The results of the study show that in the establishment of state-owned enterprises the owners of capital both partially or completely also cannot use their public authority to manage and regulate the company. This is because government positive recommendations in the company are civil legal entities and the same as other capital owners. So that the management burden and responsibility of the company cannot be delegated to the government as a public legal entity. The consequence of the holding company policy-making subsidiary has implications for subsidiaries which previously had the status of BUMN turned into ordinary limited liability companies. This study concludes that the Supreme Audit Agency (BPK) is not authorized to carry out inspections of state-owned enterprises because the state finances that are either 51% or thoroughly in the Persero are no longer state finances, and transformed into Persero finances, because they have initially switched public finances. become civil finance. Thus, the state or state institution that acts as the subject of private law does not have any authority in the area of civil law which causes intervention by the authorities against."

"ABSTRACTBPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada praktiknya, BPK melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan kewenangan BPK itu sendiri, karena pada dasarnya keuangan anak perusahaan BUMN bukan merupakan keuangan negara, sehingga anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam cakupan wewenang pemeriksaan BPK. Atas latar belakang tersebut, hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pokok permasalahan lainnya adalah mengenai implikasi hukum dari praktik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kepada anak perusahaan BUMN. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam cakupan wewenang pemeriksaan BPK. Adapun implikasi hukumnya adalah timbul suatu kewajiban bagi anak perusahaan BUMN untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Saran yang diberikan oleh penulis adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara tegas bahwa BPK tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Selain itu, penulis juga memberikan saran agar dibuat suatu peraturan yang membatasi hal-hal yang dapat didelegasikan oleh BUMN induk pada anak perusahaannya, agar hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara tetap menjadi cakupan wewenang pemeriksaan BPK.

---

ABSTRACTBPK is a Gorvenment institution which has independence and right to examine state financial management and responsibility. In practice, BPK examines the financial of the subsidiaries company of BUMN. This is not in accordance with the authority of the BPK, because the financial of the subsidiaries company of BUMN is basically not included as public financial, so the subsidiaries company of BUMN are not included in the scope of BPK audit authority. Reffering to this, the main concern of this research is the authority of BPK in conducting financial examination for the subsidiaries company of BUMN based on laws and regulations. The method used in this research is juridical-normative. The results of this research are that the subsidiaries company of BUMN are not included in the scope of BPK`s audit authority. As a legal implication, there is an obligation for the subsidiaries company of BUMN to follow up on recommendations given by BPK as a result of carried out audit. At the end of this research, the advice given by the author is the making of laws and regulations to confirm that the BPK is not authorized to carry out inspections of state-owned subsidiaries. In addition, the author also gives a suggestion to make a regulation that limits the things that can be delegated by BUMN to its subsidiaries, so that matters relating to the management of state finances remain the scope of BPK`s audit authority."

"ABSTRAKPenelitian ini didasarkan pada masuknya Badan Usaha Milik Negara PerseroanTerbatas (BUMN Persero) sebagai salah satu objek pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) sebagai akibat dari luasnya lingkup keuangan negara dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian inimembahas dua permasalahan utama. Pertama, dasar BPK diberikan kewenanganmelakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero. Kedua, lembagamana yang berwenang melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Perseroyang tetap menjalankan prinsip badan hukum dan menjaga hak pemegang saham.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yangbertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa BPK diberikan kewenangan melakukanpemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero disebabkan ketidaktelitianpembentuk undang-undang dalam memaknai filosofi pemeriksaan keuangannegara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lembaga yang berwenangmemeriksa BUMN Persero adalah Kantor Akuntan Publik yang dipilih melaluimekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, BPK sebagailembaga negara seharusnya hanya melakukan pemeriksaan yang sifatnya makrostrategiskeuangan negara saja, yakni meliputi kebijakan, program, tujuan dankemanfaatan keuangan negara

---

ABSTRACTThis thesis is based on the inclusion of BUMN Persero as one of BPK?s

examination object as a result from the vast context of state finances in the Law

no.17/2003 on State Finances. This research will focus on two main

problems. First, the ground for BPK to be given authority to conduct external

examination upon BUMN Persero. Secondly, regarding which institution that has

the authority to conduct external examination upon BUMN Persero, while keep

maintaining the legal body principle and protecting the rights of the stakeholders.

The method used in this research is juridical-normative which has its bearings on

secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive analyctical.

The result of this research shows that the fact that BPK is given the

authority to conduct external examinations upon BUMN Persero is the

consequence of the legislators? inaccuracies in understanding the philosophy of

state finance examinations as set forth in the 1945 Constitution. The authorized

institution in examining BUMN Persero is the Public Accountant Office which is

selected through the mechanism of Rapat Umum Pemegang Saham (General

Meeting of Stakeholders). Therefore, BPK as a state institution should be limited

to conducting state finances examinations with macro-strategic nature only, which

includes policy, programs, objective and the utilization of state finance."

"Kasus dugaan perdagangan orang dalam (insider trading) pada perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, di tahun 2007 merupakan salah satu kejahatan keuangan yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia. Namun, sebagaimana kejahatan keuangan lainnya yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia, dugaan insider trading tersebut hanya dikenakan sanksi administratif dan tidak pernah berhasil dibawa pada tingkat pengadilan untuk dapat dituntut secara pidana. Padahal, unsur-unsur pasar perdagangan orang dalam yang ada dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah terpenuhi. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan yang terjadi di Pasar Modal Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa saat penanganan kasus dugaan insider trading PT PGN tersebut, kendala utama terdapat pada kekosongan aturan hukum yang tidak memungkinkan diterimanya alat bukti digital di pengadilan. Selain itu kemampuan lembaga penegak hukum yang masih tergolong minim, ketiadaan fasilitas yang mendukung, dan juga budaya hukum di negara Indonesia yang tidak jera terhadap sanksi administratif juga ikut menyebabkan kendala penegakan hukum terhadap kasus dugaan insider trading tersebut.

---

The cases of alleged insider trading on the trade shares of PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, in 2007, is one of the financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market. However, as other financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market, the punishment for the insider trading allegations only with an administrative sanctions and has never managed to be taken at the level of the court to be prosecuted criminally. In fact, the elements of insider trading in the Law Number 8 Year 1995 concerning on Capital Market has been fulfilled. It is proved that there are still obstacles in the enforcement of laws against financial crimes that have occured in Indonesian Capital Market. The author concludes when the cases of alleged insider trading of PT PGN is handled, the major constraints is on the vacancy rule of law that does not allow acceptance of digital evidence in court. In addition, the ability of law enforcement agencies are still relatively minimal, the absence of supporting facilities, and the legal culture of the Indonesian state that’s not deterrent to an administrative sanctions, also contributed to the constraints of law enforcement on the case of alleged insider trading."

"Lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam peningkatan dana pembangunan, melalui fungsinya sebagai wadah yang dapat menghimpun sekaligus menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Jenis usaha bank antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, pemberian kredit, penjualan surat-surat berharga, penyimpanan barang atau surat berharga, dan sebagainya. Garansi bank merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank. Garansi bank diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim pembayaran atas garansi bank tersebut. Dalam (praktek penerbitan garansi bank di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. terdapat permasalahan-permasalahan, antara lain permohonan garansi bank yang diajukan dalam waktu yang terlalu singkat, dan nilai kontra garansi yang lebih kecil dari nominal garansi bank. Namun kasus-kasus tersebut hanya dapat terjadi di kalangan nasabah yang telah mempunyai hubungan dan reputasi baik dengan pihak bank. Selain itu, ada juga permasalahan mengenai kesepakatan tentang terjadinya wanprestasi, dan juga tentang besarnya uang yang dibayarkan dalam hal terjadi pencairan garansi bank. Apabila belum ada kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, pihak bank akan menunda pencairan garansi bank sampai tercapai kesepakatan. Sedangkan besarnya jumlah uang yang dibayarkan di perhitungkan dan dipertimbangkan dengan penelitian terhadap proyek yang bersangkutan, atau dimusyawarahkan oleh para pihak."

"Tindak pidana pencucian uang tidak hanya rentanterjadi pada sektor perbankan, akan tetapi juga rentan terjadipada sektor pasar modal. Yang berwenang melakukanpenegakan hukum di bidang pasar modal adalah Bapepam.Sedangkan yang berwenang melakukan penegakan hukumdi bidang tindak pidana pencucian uang adalah PPATK.Dalam perusahaan terbuka maka segala informasi yangmenyangkut mengenai perusahaan tersebut akan dapatmempengaruhi harga saham di bursa. Dalam kasus ini, faktayang dapat mempengaruhi harga saham di bursa tersebutadalah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada PTBank BNI Tbk. Informasi yang salah atau simpang siur akanmembuat harga saham perusahaan tersebut di bursa akanbergerak secara signifikan dan hal ini dapat merugikanpemegang saham khususnya dalam hal ini adalahpemegang saham minoritas yang biasanya merupakanpemegang saham publik. Penulisan skripsi ini bermaksuduntuk melakukan pengkajian terhadap peranan Bapepam didalam kasus pembobolan dana sebesar Rp1,7 triliun yangterjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sebagaimana diketahui bahwa PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk merupakan suatu perusahaan publik yangkarena statusnya tersebut berada dibawah yurisdiksiBapepam. Sebagai sebuah perusahaan publik, makakepentingan pemegang saham minoritas harus terlindungi.Untuk itu, melalui penulisan skripsi ini penulis berusahamengkaji secara yuridis peranan Bapapam dalam upayapenegakan hukum terhadap dugaan tindak pidanapencucian uang pada kasus pembobolan dana di PT BankNegara Indonesia Tbk serta mengkaji dan menganalisasecara yuridis masalah perlindungan pemegang sahamTinjauan yuridis..., Amalia Christianti, FH UI, 2005vminoritas PT Bank Negara Indonesia Tbk sehubungandengan kasus."