Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam sebuah hubungan interpersonal berlaku pendekatan - pendekatan social exchange (Thibaut & Kelley, 1959, 1978; Foa & Foa, 1993) dimana masing - masing pihak saling mempertukarkan sumberdaya yang mereka miliki. Masing - masing pihak akan melakukan evaluasi dengan membandingkan pertukaran yang mereka lakukan, jika individu merasakan adanya ketidakseimbangan dalam pertukaran tersebut maka ia akan mulai melihat perbandingan diluar hubungan yang ia jalin. Ketidakseimbangan dalam perkawinan yang dirasakan oleh individu, bila berkelanjutan, akan dapat menyebabkan perceraian. Tetapi ternyata tidak semua perkawinan yang mengalami ketidakseimbangan tersebut berakhir dengan perceraian karena sebenamya masing - masing pihak melakukan penilaian terhadap hubungan. Untuk menilai hubungan mereka, saya mencoba untuk menganalisa berdasarkan pada pendekatan - pendekatan cognitive appraisal (Lazarus & Folkman, 1984; Bird & Melville, 1994) dimana salah satu cara untuk mengatasi keadaan yang dirasakan sebagai sebuah ancaman dan menimbulkan stres adalah dengan coping. Strategi coping yang dilakukan oleh masing - masing pihak sangat berbeda, dilihat dari faktor individu dan stressornya.Metode penelitian yang saya lakukan dengan menggunakan kualitatif karena metode kualitatif sesuai untuk memahami meaning, interpretasi, dan pengalaman subjektif dari anggota - anggota keluarga. Dan hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa strategi coping yang banyak adalah coping religius."

"Keseimbangan kedudukan antar suami isteri diartikan sebagai segala sesuatu dalam kehidupan berumah tangga harus di rundingkan dan di putuskan bersama oleh suami isteri yang bersangkutan. Dalam rumah tangga walaupun secara fisik laki-laki memang pada umumnya lebih kuat di bandingkan dengan perempuan, namun mereka adalah sama. Kedudukan mereka adalah sama, dalam pengertian bahwa masing-masing sama-sama mempunyai kewajiban yang harus di tunaikan, dan sama-sama mempunyai hak yang tidak boleh diabaikan. Kelalaian di suatu pihak berarti menelantarkan hak dari pihak lain yang pada gilirannya akan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga dan terjadi perceraian. Permasalahan yang akan diuraikan dalam tesis ini berkenaan dengan masalah (1) Apakah Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional menganut prinsip keadilan bagi kedudukan isteri dalam perkawinan. (2) Kedudukan seimbang suami isteri bagaimanakah yang diterapkan dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional bagi isteri dalam kasus vasektomi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan melakukan metode kepustakaan atau metode literatur (Library Research) yang bersifat yuridis normatif. Kedudukan seimbang suami isteri dan prinsip keadilan dalam perkawinan, pengaturannaya dan penerapanya telah diterapkan secara seimbang dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam serta Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam penyelesaian kasus vaksetomi yang akan dibahas pada bab II tesis ini."

"Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank dibuat salah satu pihak dalam hal ini adalah bank dengan klausulaklausula yang ditetapkan secara sepihak dan diberlakukan secara umum kepada konsumen. Dengan demikian konsumen tidak mempunyai daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha. Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara menyeluruh tentang isi dan bentuk perjanjian, untuk mengetahui sejauhmana klasula baku dalam perjanjian kredit bank dapat merugikan konsumen dan untuk mengetahui sejauhmana klausula baku dalam perjanjian kredit bank bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, kontrak atau perjanjian, putusan pengadilan dan pendapat nara sumber yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Perjanjian kredit bank isinya memuat klausula baku yang sangat merugikan konsumen. Klausula baku tersebut memberikan tanggung jawab kepada konsumen lebih banyak dibandingkan dengan bank, bahkan tanggung jawab yang seharusnya ada pada bank dialihkan kepada konsumen. Klausula baku dalam perjanjian kredit Bank isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya. Mengingat klausula-klausula baku perjanjian kredit bank isinya merugikan konsumen, maka pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula baku diharapkan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan Instansi terkait. Bank Indonesia yang mempunyai tugas mengawasi perbankan dapat mengambil peran dalam mengawasi model-model perjanjian kredit yang memuat klausula-klausula yang merugikan konsumen tersebut.

---

Standard agreement in the bank credit agreement is established by either of the parties, it is bank in this matter, under clauses separately specified and generally imposed on consumers. Therefore, the consumers do not have a bargaining power which compatible with the stakeholders. Standard agreement in the bank credit agreement is not appropriate to the principles of contract freedom as specified in the Civil Code.

This research is aimed at: (1) entirely identifying the content and nature of the bank credit agreement; (2) identifying the extent to which the standard clause in the banking credit agreement may injure consumers; (3) identifying the extent to which the standar clause in the banking credit agreement contradict to the Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer?s Protection.

Methodology applied in this research is normative juridical research, namely a research on legal norms existing in a law, contract or agreement, judicial decision, and opinions expressed by respondents relating to consumer's protection.

Banking credit agreement contain standard clauses which are very injurious to the consumers and contradict to the Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer?s Protection, because the content of this standard clauses specify more accountability imposed on consumers than a bank. Even, an accountability which should have been imposed on the bank is assigned to consumers. Consumers Protection Law provides compatible protection to consumers and stakeholders through their right and obligations.

Considering that the content of standard clauses of banking credit agreement is injurious to consumers, then control and law enforcement relating to the breach against the standard clauses should be implemented by Government and related agencies. Bank of Indonesia having the duty of controlling banking institutions may play a role in controlling the models of credit agreement containing clauses which are injurious to consumers. "

"Salah satu sumber pendanaan penting dalam dunia usaha berasal dari lembaga perbankan yang bidang usaha utamanya antara lain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit guna mendukung pembangunan dan memutar roda perekonomian. Setiap bank mengharapkan kredit yang telah diberikan kepada debitur dapat kembali dengan lancar sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Hingga saat ini perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan debitur telah dibuat dengan semata-mata berdasarkan pada asas konsensualitas atau asas kebebasan berkontrak.Dalam perjanjian kredit kedudukan bank sebagai kreditur dengan debitur tidak pernah seimbang. Perbedaan kedudukan itu adakalanya bank lebih kuat daripada debitur bila debitur itu termasuk golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan klausula berat sebelah yang cenderung atau lebih menguntungkan atau melindungi kepentingan bank atau sebaliknya dijumpai pula lebih menguntungkan atau melindungi kepentingan debitur. Apakah asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas yang dijadikan landasan hukum dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dan debitur dapat menciptakan keadilan bagi para pihak yang membuatnya ? Tolak ukur apakah yang seyogyanya dapat dijadikan pedoman agar klausul yang ditetapkan dalam perjanjian kredit itu merupakan klausul yang wajar dan tidak memberatkan salah satu pihak ? Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang menjadi landasan paradigma berpikir.Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas dapat menciptakan ketidakadilan apabila para pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbang. Negara bukan saja berwenang tetapi bahkan berkewajiban untuk campur tangan membatasi berlakunya asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas. Tolak ukur yang dapat dipakai untuk menentukan klausul-klausul dalam perjanjian kredit yaitu asas ketertiban umum, asas moral atau kesusilaan, asas kepatutan dan asas itikad baik."

"ABSTRAKMasa awal perkawinan adalah masa dua tahun pertama perkawinan yang dipenuhi oleh proses penyesuaian antara suami dan istri yang baru menikah. Bila dua individu yang unik dan berbeda yang membawa latar belakangnya masing-masing berusaha saling menyesuaikan diri satu sama lain dalam berbagai area kehidupan, konflik merupakan suatu hal yang wajar terjadi dalam proses usaha menyesuaikan diri tersebut. Banyak pandangan berpendapat bahwa konflik selalu memberikan dampak yang negatif padahal pada kenyataannya tidaklah demikian. Konflik dapat memberikan hasil positif dan negatif tergantung dari bagaimana cara menyelesaikan konflik itu sendiri.Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika konflik suami-istri pada masa awal perkawinan? Faktor-faktor penyebab apa yang mendasari terjadiya konflik suami istri pada masa awal perkawinan? Bagaimana dinamika konflik suami-istri paka berbagai area pada masa awal perkawinan? Bagaimana pola konflik suami-istri dalam proses penyelesaian konflik? Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat proses penyelesaian konflik? Bagaimana dampak konflik terhadap hubungan suami-istri? Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara. Penelitian ini melibatkan empat partisipan (dua pasangan suami-istri) yang sudah menikah dengan maksimal usia perkawinan dua tahun.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada sumber penyebab yang bersifat tersembunyi dan mendalam, yang mendasari terjadinya konflik suami-istri pada berbagai area konflik. Pada kedua pasangan sumber penyebab konflik ini adalah adanya diskrepansi antara ekspektasi dan kenyataan dan adanya perbedaan antar individu, yang meliputi kepribadian, prinsip hidup, cara hidup, dan pola pikir. Dalam setting perkawinan, dimana tujuan utama perkawinana adalah relasi itu sendiri, gaya kolaborasi adalah gaya yang paling cocok dan sesuai untuk digunakan dalam semua masalah perkawinan. Pasangan A yang menggunakan gaya kolaborasi merasakan dampak positif dari konflik suami-istri, berupa peningkatan kualitas hubungan suami-istri. Pasangan B yang menggunakan gaya kompetisi merasakan dampak negatif dari konflik suami-istri, berupa tidak adanya peningkatan kualitas hubungan suami-istri. Pemilihan gaya konflik dalam konflik suami-istri ternyata lebih dipengaruhi oleh faktor yang bersifat menetap daripada faktor yang bersifat situasional, sehingga akhirnya diperoleh pola konflik yang terus-menerus muncul dalam berbagai area konflik. Pada kedua pasangan, faktor internal yang bersifat menetap itu adalah karakteristik kepribadian, dan konsep tentang tujuan perkawinan dan konflik suami-istri."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa seorang individu bersedia berkorban dan bertahan dalam situasi perkawinan yang mengalami konflik berkepanjangan. Hal ini menarik untuk diketahui karena kasus ini merupakan hal yang unik ditengah tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun-tahun terakhir, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan untuk konseling perkawinan.Penelitian yang dilakukan terhadap dua orang partisipan ini menggunakan metode penelitian kualitatif (studi kasus). Data yang telah berhasil dikumpulkan melalui wawancara mendalam (Jn-depth interview) akan dianalisis dengan menggunakan berbagai teori tentang pengorbanan (khususnya dalam perkawinan), karakteristik orang dewasa dalam menghadapi masalah, perkawinan, dan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesediaan untuk berkorban dan bertahan dalam perkawinan yang mengalami konflik berkepanjangan disebabkan oleh tingginya komitmen yang dimiliki kedua partisipan terhadap perkawinannya. Komitmen tersebut didasari oleh orientasi mereka yang bersifat komunal dan jangka panjang, yang merupakan manifestasi dari besamya dominansi superego dan kematangan kepribadian mereka sebagai orang dewasa.Untuk dapat memperkaya penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan menggunakan pendekatan teoretis lain/ sudut pandang yang berbeda untuk memahami kasus yang sama, sehingga pemahaman kita terhadap kasus tersebut menjadi lebih luas, Selain itu, akan lebih baik jika peneliti juga mewawancarai pasangan partisipan untuk mendapatkan data yang lebih kaya tentang konflik perkawinan yang dialami partisipan, memperhitungkan aspek-aspek budaya yang berperan dalam pembentukan nilai-nilai dalam diri partisipan sebagai pribadi, nilai-nilai yang dimiliki kedua partisipan tentang perceraian, cara kedua partisipan dan pasangarmya dibesarkan oleh kedua orang tuanya, bagaimana kehidupan perkawinan orang tua kedua partisipan dan pasangarmya, latar belakang pendidikan kedua partisipan dan pasangannya, serta pengaruh perbedaan usia dan suku antara kedua partisipan dan pasangannya. Semua hal ini mungkin mempengaruhi gaya konflik kedua partisipan dalam menghadapi konflik perkawinan dan keputusannya untuk mempertahankan perkawinan."

"Bakonka atau penundaan pernikahan merupakan masalah yang umum terjadi pada negara industri maju. Namun, bankonka yang terjadi di Jepang sangat signifikan karena sangat terbatasnya pembentukan keluarga selain melalui pernikahan. Maka, bankonka akan menyebabkan penundaan mempunyai anak atau bansanka yang menyebabkan penurunan angka kelahiran atau shoushika. Masalah shoushika akan mengundang berbagai macam efek, yang pada akhirnya menyebabkan kemunduran ekonomi Jepang. Penelitian di dalam skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya bankonka di Jepang, terutama karakteristik utama penyebab bankonka di Jepang.Ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab bankonka adalah semakin tingginya pendidikan perempuan Jepang, partisipasi perempuan Jepang di sektor tenaga kerja, semakin meningkatnya pernikahan berdasarkan cinta dan semakin menurunnya pernikahan perjodohan, munculnya parasaito shinguru, dan lazimnya hubungan seksual pranikah. Seluruh faktor tersebut berujung pada pembagian peran jender yang tidak seimbang, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan karakteristik bankonka di Jepang. Karakteristik ini dianalisa dengan teori Mackintosh yang menyatakan bahwa pembagian kerja berdasarkan jender menentukan posisi perempuan, yakni berhubungan dengan subordinasi perempuan, karena senantiasa menempatkan perempuan dalam wilayah domestik, serta menghalangi mereka untuk mencapai kemandirian individu dan finansial.Di Jepang, seorang perempuan yang telah menikah harus mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak dan perawatan lansia baikdalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini memasung kaki perempuan dalam wilayah domestik dan menghalangi perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Oleh sebab itu, pembagian peran jender yang tidak seimbang merupakan faktor signifikan dalam keputusan perempuan untuk menikah. Disimpulkan bahwa perempuan-perempuan Jepang melakukan bankonka sebagai upaya untuk menolak kestatisan pembagian peran jender yang tidak seimbang yang sangat didukung oleh masyarakat dan ditunjang pemerintah."