Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktek perbankan di Jepang memakai standar internasional namun tetap menjadikan warna budaya sebagal faktor yang memberikan keunikan dan juga berdampak pada penambahan nilal (value added) untuk pihak - pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik saham, organisasi dan karyawan serta nasabah.Adanya nilai pengambilan keputusan majemen Jepang yang dilakukan melalui pola nemawashi dan rin-gi, menjadikan pengambilan keputusan ini khas budaya Jepang.Keterkaitan dua pola ini sangatlah dekat dimana pola nemawashi membicarakan secara informal dilanjutkan secara sistematis dengan mengelola dan menjadikan pola hubungan untuk mempertahankan relasi yang harmonis dan pola rin-gi adalah pengambilan keputusan secara tertulis dan kolektif yang melibatkan hampir semua jajaran dalam organisasi bisnis terkait.Cara-cara yang digunakan oleh perbankan Jepang untuk implementasi kegiatan nemawasi dan rin-gi adalah komponen pola analisa perbankan internasional yaltu 5C, yaitu Character (karakter), Capacity (kapasitas), Cash (kas), Collateral (Jaminan) dan Condition (kondisi) yang telah dikondisikan dengan nuansa bisnis Jepang."

"Pesatnya pertumbuhan kredit perbankan (selanjutnya yang dimaksud dalam tesis ini sebagai perbankan adalah bank yang termasuk jenis bank umum) sebelum krisis ekonomi dan keuangan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, tidak terlepas dari besarnya kemampuan perbankan dalam memberikan kredit (lending capacity) yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penghimpunan simpanan masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menjadi sumber Jana pemberian kredit. Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 tersebut selanjutnya menimbulkan situasi yang berbalik yaitu menurunnya DPK yang kemudian diikuti oleh menurunnya secara cepat lending capacity perbankan. Kondisi pertumbuhan kredit tersebut di atas sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia dimana sebelum krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997 menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 7% - 8%, selanjutnya pada periode setelah krisis (tahun 1999-2004) perekonomian Indonesia hanya mampu tumbuh 3% - 5%.Santiago Fernandez de Lis, Jorge Martines Pages and Jesus Saurina (2002) dalam hasil penelitiannya menunjukkan adanya kecenderungan pola pertumbuhan kredit di suatu negara yang sangat tinggi melebihi pertumbuhan GDP pada saat terjadinya ekspansi dan akan melambat pada saat terjadinya resesi."

"Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) oleh Pemerintah, maka perlindungan terhadap konsumen di Indonesia telah memasuki babak baru, akan tetapi maksud pemerintah yang baik ini ternyata masih menemukan banyak kendala yang membuat walaupun Undang-Undang ini sudah lebih dari 5 tahun berlaku tapi masih belum terlalu nyata pengaruhnya khususnya dalam dunia perbankan di Indonesia. Maka kami melalui penelitian kepustakaan yang didukung oleh wawancara, dan dengan tipologi penelitian eksplanatoris, telah secara khusus meneliti mengenai Perjanjian Kredit di dunia Perbankan di Indonesia. Beberapa pokok permasalahan yang kami temukan adalah dengan dilarangnya dicantumkannya beberapa klausula baku dalam Perjanjian Kredit oleh UUPK justru akan menimbulkan problem baru bagi bank untuk melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelolanya dan disalurkan melalui kredit tersebut. Selain itu juga masih ada ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang belum jelas dan masih terdapat kekurangannya yang menimbulkan kebingungan di kalangan perbankan dan masyarakat. Sehingga kami berkesisnpulan larangan pencantuman klausula baku yang ditetapkan oleh UUPE tersebut tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Seharusnva untuk beberapa klausula bukannya dilarang, melainkan harus dibatasi saja dengan syarat tertentu dan hanya untuk keadaan tertentu saja. Dengan demikian Bank tetap dapat melindungi dana masyarakat yang dikelolanya, sebaliknya pihak debitur sebagai konsumen juga tidak dirugikan. Sedangkan untuk ketentuan dalam UUPK yang belum jelas ataupun masih terdapat kelemahan tentunya masih perlu diperbaiki supaya dapat berfungsi lebih baik dan tidak menimbulkan masalah Baru. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih perlu direvisi atau ditinjau kembali untuk menghilangkan segala kelemahan atau kekurangan yang masih ada."

"Pertumbuhan kredit bank merupakan indikator keberhasilan bank dalam fungsinya sebagai intermediary yang menyalurkan dana penghimpunan pada masyarakat. Namun, pertumbuhan tersebut biasanya diiringi juga oleh peningkatan resiko kredit yang dicerminkan dari kerugian kredit. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kerugian kredit tahun sebelumnya, pertumbuhan kredit, total kredit, dan rasio permodalan terhadap peningkatan kerugian kredit tahun berjalan pada bank umum konvensional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel bebas (independent) yaitu Kerugian Kredit pada Setahun Sebelumnya (Previous Loan Loss), Pertumbuhan Kredit dengan jeda 1-4 tahun sebelumnya (Loan Growth), Total Kredit (Total Customer Loan), Rasio Permodalan (Equity-to-Total Assets), Perbedaan Kelompok Bank (Specialization dummies), dan Kondisi Makroekonomi Tahun Terkait (Country-year dummies). Selain itu, penelitian juga menggunakan satu variabel terikat (dependent) yakni Kerugian Kredit pada Tahun Berjalan (Present Loan Loss). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 bank umum konvensional yang ada di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2006 - 2011. Pengujian dilakukan dengan metodologi panel data analisis dengan pendekatan random effect. Penelitian ini memberikan hasil temuan bahwa Kerugian Kredit pada Setahun Sebelumnya (Previous Loan Loss), Pertumbuhan Kredit dengan jeda 1-4 tahun sebelumnya (Loan Growth) dan Kondisi Makroekonomi Tahun Terkait (Country-year dummies) memiliki pengaruh terhadap Kerugian Kredit pada Tahun Berjalan (Present Loan Loss) Bank Umum Konvensional di Indonesia.

---

Loan Growth is often regarded as an indicator of the success of the bank as financial intermediaries but it is usually associate with credit risks which can be projected by Loan Loss. This study aimed to determine the effect of Previous Loan Loss, Loan Growth, Total Customer Loan, and Equity-to-Total Assets to the increasing in conventional bank?s present loan loss. This Study uses independent variables: Loan Loss in the previous year, Loan Growth with lag 1-4 years earlier, Total Customer Loan, Equity-to-Total Assets, Specialization dummies and Country-year dummies that represent macroeconomic condition and the dependent variable used is Present Loan Loss. Total sample used in this study is 60 conventional banks data in Indonesia period of 2006-2011 and uses data analysis methodology random effects data panel approach. Result of this study was found that Loan Losses in the previous year, Loan Growth with lag of 1-4 years, and Country-year dummies has an influence on Present Loan Loss conventional banks in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suku bunga SBI terhadap jumlah kredit yang disalurkan perbankan. Penelitian ini menggunakan data sekunder kredit, suku bunga kredit, suku bunga SBI, modal bank dan PDB periode 2007-2010. Pendekatan penelitian yang digunakan adalan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode Vector Autoreggresion (VAR). Hipotesis yang akan diuji adalah variabel apa saja yang mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran kredit yang disalurkan perbankan pada periode tersebut. Hasil yang dari penelitian ini adalah penawaran kredit dipengaruhi secara signifikan oleh suku bunga SBI, suku bunga kredit dan modal bank itu sendiri. Sedangkan jumlah penawaran kredit dipengaruhi signifikan oleh suku bunga kredit dan PDB di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of SBI on the amount of bank lending. The studies using secondary data of credit, interest rate credit, interest rate of SBI, the bank's capital and the GDP of the period 2007-2010. The research approach used is a quantitative approach using Autoreggresion Vector (VAR). Hypotheses to be tested is what are the variables that affect the demand and supply of banking loans extended during the period. Results of this study is the supply of credit is significantly affected by the SBI rate, mortgage interest ratesand bank capital itself. While the amount of credit supply significantly affected bymortgage interest rates and GDP in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), dan tingkat suku bunga kredit terhadap jumlah penyaluran kredit pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Capital Adequacy Ratio (CAR), dan tingkat suku bunga kredit sedangkan variabel dependen adalah jumlah penyaluran kredit. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia, sampel yang diambil beijumlah 10 (sepuluh) perusahaan dengan periode penelitian antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Secara parsial Capital Adequacy Ratio (CAR), berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit, dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Sedangkan secara simultan Capital Adequacy Ratio (CAR), dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit pada perusahaan perbankan di BEI periode 2009- 2013."

"Dalam rangka pengembangan UMK melalui pemanfaatan asset UMK berupa tanah, Pemerintah melaksanakan Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui Kegiatan Sertipikasi Tanah. Dengan kegiatan sertipikasi tanah ini diharapkan dapat mewujudkan kemampuan penjaminan yang akan membuka akses ke lembaga keuangan, dan akan mendukung peningkatan usaha UMK dengan peningkatan modal.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan pendaftaran tanah mampu meningkatkan akses permodalan UMK di Kota Jakarta Selatan dengan cara memanfaatkan sertipikat tanah sebagai jaminan untuk memperoleh kredit oleh PMK Peserta Program.Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dengan menggunakan kuisioner. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, analisis regeresi logit untuk mengetahui faktor-faktor yang diprediksi mempengaruhi pemanfaatan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit perbankan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 13 responden telah memanfaatkan sertipikat tanahnya sebagai jaminan di lembaga keuangan, dan sisanya belum menjaminkan sertipikat tanahnya. Berdasarkan hasil analisis regresi binary logit maka diperoleh hasil bahwa peluang masyarakat untuk memanfaatkan sertipikat sebagai jaminan kredit perbankan pada saat persyaratan pengajuan kredit ke Bank (X1), pembayaran pinjaman kredit perbankan (X2), pertimbangan memperoleh modal di luar bank (X3), dan keperluan akan modal yang besar dalam rangka mengembangkan usaha (X4) = 1, adalah sebesar 68,20 %.Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMK melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah lebih meningkatkan akses permodalan UMK terhadap lembaga keuangan di Jakarta Selatan secara umum. Hal ini dicerminkan dari hasil wawancara dengan lembaga keuangan yang menunjukkan bahwa dengan penggunaan sertipikat tanah sebagai jaminan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam pemberian pinjaman.Untuk meningkatkan pemanfaatan sertipikat tanah oleh PMK sebagai jaminan kredit perbankan untuk memperoleh modal dalam rangka pengembangan usaha agar dilakukan kegiatan pasca sertipikasi secara intensif yaitu berupa pembinaan, pelatihan dan konsultansi terhadap UMK mengenai startegi-strategi pengembangan usaha dengan pemanfaatan teknologi dan asset yang dimiliki secara maksimal guna mengembangkan usahanya.

---

In the framework of the development of SMEs through the use of assets such as land SMEs, the Government implement the Empowerment Program Policy for Small and Micro Enterprises (SMEs) through land certification activities. With a land certification activity is expected to realize the capability that will guarantee open access to financial institutions, and will support increased efforts to increase capital SMEs.

The purpose of this study was to determine whether the policy of land registration can improve SMEs access to capital in South Jakarta City by way of utilizing land certificates as collateral to obtain credit by the FMD Program Participants.

This study used a survey approach using a questionnaire. The analysis used is a qualitative descriptive analysis, regeresi logit analysis to determine the factors that influence the use of predictable title deed as collateral for bank credit.

The results showed that as many as 13 respondents have made use of his land certificates as collateral in financial institutions, and the remainder has not pledged his land certificate. Based on the results of binary logit regression analysis of the obtained results that the public an opportunity to capitalize on the certificate as collateral for bank loans at the time of filing requirements of credit to the Bank (X1), loan payments bank credit (X2), considerations raise capital outside the bank (X3), and the need will be substantial capital in order to develop the business (X4) = 1, is equal to 68.20%.

Empowerment Program Implementation SMEs through certification of land rights further improve SMEs access to capital to financial institutions in general in South Jakarta. This is reflected from the results of interviews with financial institutions indicate that the use of the title deed as collateral increase confidence in financial institutions in granting loans.

To increase the utilization of land by the PMK certificates as collateral for bank loans to raise capital to expand the business to be conducted post-certification activities namely in the form of intensive coaching, training and consultancy to SMEs on strategy, business development strategy with the use of technology and assets owned by the maximum order develop their business."

"Sektor perbankan dewasa ini merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Dalam pemberian kredit Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap kepribadian, kemampuan, modal, kondisi ekonomi serta Jaminan Debitur. Notaris/PPAT merupakan salah satu Pejabat umum yang berhubungan langsung dengan perbankan. Notaris/PPAT dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan keahliannya. Ketika seorang Notaris/PPAT mendapatkan order dari suatu Bank, untuk membuat suatu akta atau perbuatan hukum lainnya yang merupakan kewenangannya, sebatas apakah tanggung jawab seorang Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan surat order tersebut. Dapatkah seorang Notaris/PPAT dipersalahkan sehingga harus mengganti kerugian ketika dia lalai melaksanakan tugas yang diberikannya, dan sebatas apa kelalaian tersebut sehinga dia harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan latar belakang hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini pertama mengapa pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan harus diawali dengan Perjanjian Kredit, khususnya dalam prakteknya di PT. Bank BNI (Persero), Tbk dan kedua Bagaimana apabila Notaris/PPAT serta pihak Bank lalai membuat APHT berdasaran SKMHT dalam kasus debitur Bank BNI (Persero), Tbk. Dalam penulisan Tesis ini metodenya adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif. Alat pengumpulan datanya studi dokumen, dengan wawancara kepada nara sumber atau informan. Metode analisisnya bersifat kwalitatif, sehingga basil penelitiannya Evaluatif Analitis. Akta Pemberian Hak Tanggungan harus didahului oleh perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menyebabkan adanya utang, tidak ada APHT tanpa adanya utang yang dijamin. Kelahiran, peralihan, eksekusi dan hapusnya Hak Tanggungan ditentukan oleh adanya dan hapusnya piutang kreditur yang dijamin. Notaris/PPAT adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam menjalankan jabatan dia harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan masyarakat yang dilayani, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Bilamana dalam menjalankan jabatannya Notaris/PPAT terbukti telah melakukan kelalaian atau kekhilafan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka atas kerugian tersebut dia harus memberikan ganti rugi. Notaris mempunyai tanggung jawab baik secara moral maupun secara hukum. Bagi pihak Bank kelalaian atau kekhilafan merupakan suatu resiko yang akan ditanggung, jika mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Notaris/PPAT dan Bank merupakan patner atau mitra kerja, oleh karena itu keduanya dituntut dapat menciptakan hubungan yang baik dan harmonis."

"Banyak perusahaan pelayaran ataupun perusahaan yang bukan bergerak dalam bidang pelayaran membutuhkan kapal laut untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Salah satu cara pengadaan kapal laut adalah dengan mengajukan permohonan kredit kepada bank dengan memberikan jaminan bagi pelunasan hutang yaitu berupa kapal laut tersebut. Dalam hal ini maka akan diuraikan mengenai penjaminan kapal laut dalam suatu perjanjian kredit. Sebagai studi kasus adalah di Bank Mandiri yang dalam hal ini bertindak sebagai Kreditur dan PT. X yang dalam hal ini adalah- sebagai Debitur. Pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah apakah lembaga jaminan yang tepat apabila kapal laut akan dijadikan sebagai jaminan hutang dalam suatu perjanjian kredit, Bagaimana proses penjaminan kapal laut dalam suatu perjanjian kredit di Bank Mandiri dan Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan sita eksekusi terhadap kapal laut yang telah dijadikan sebagai jaminan dalam pelunasan suatu hutang di PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. apabila Debitur wanprestasi.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis dan wawancara. Dari pokok permasalahan yang diambil dalam penulisan ini maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa kapal laut merupakan benda tidak bergerak sehingga jaminan yang dapat dibebankan terhadap kapal laut tersebut adalah hipotik. Bank Mandiri dapat memasang hipotik terhadap kapal laut tersebut berdasarkan akta Surat Kuasa Memasang Hipotik yang ditandatangani di hadapan Notaris antara Bank Mandiri selaku pihak yang menerima kuasa dengan PT. X selaku pihak yang memberi kuasa. Pembebanan hipotik harus didaftarkan dalam buku pendaftaran hipotik kapal oleh pegawai pendaftaran kapal. Pelaksanaan sita eksekusi apabila Debitur wanprestasi diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara karena Bank Mandiri merupakan bank milik negara yang ditetapkan apabila Debitur wanprestasi maka secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dan pelaksanaan sita eksekusi akan dialihkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara tanpa melalui pengadilan."