Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 mengakibatkan kehancuran pada kehidupan dan wilayah di Provinsi NAD dan KepuIauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Bencana tersebut mengakibatkan korban meninggal sebanyak 132 ribu jiwa, 37.000 jiwa dinyatakan hilang, dan 572.000 penduduk kehilangan tempat tinggal pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu diperlukan tindakan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat yang terkena bencana.Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empirik, fakta, dan informasi yang sahih (valid) dan benar serta dapat dipercaya (reliabel} tentang Evaluasi Perencanaan Desa Dalam Membangun Kembali Lingkungan Perdesaan Pasca Bencana Alam Tsunami 2004. Di samping itu, penelitian ini secara lebih spesifik bertujuan juga untuk:1. Menemukenali apakah penyusunan rencana gampong yang telah dilakukan efektif dalam memenuhi kebutuhan mendesak perencanaan pembangunan kembali perdesaan pasca bencana alam tsunami.2. Memberikan gambaran model pencapaian kesepakatan dalam penyusunan rencana desa dan peta desa pasca bencana al= tsunami.3. Memberikan gambaran upaya perwujudan lingkungan perdesaan yang lebih balk di dalam rencana desa yang telah tersusun.Janis penelitian yang digunakan adalah metode expos, facto. Metode ini digunakan untuk memudahkan menemukan hubungan-hubungan (korelasi) antara variabel babas dan terikat berdasarkan fakta dan data yang sudah terjadi (expos, facto). Dengan dernikian penelitian dilakukan tanpa ada sesuatu perlakuan (treatment) apapun dari peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik yang digunakan dalam metode kualitatif adalah teknik wawancara mendalam dan observasi langsung. Sampel penelitian dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar ditetapkan secara purposive, artinya sampel desa yang dipilih ditetapkan dengan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi terjangkau dengan menggunakan teknik secara Purposive structured sampling.Hasil penelitian ini adalah Village plan dan village map ini disusun berdasarkan kesepakatan warga. Penyusunan sebuah perencanaan desa dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan dan hasil perencanaan tersebut diimplementasikan dalam hal ini adalah penyusunan village plan adalah proses yang langka terjadi sebelumnya di Indonesia. Faktor kerusakan yang massif inilah yang mendorong sernua pihak untuk terlibat dan bersama-sama membangun kembali desa.Dalam rangka pembangunan kembali rumah dan lingkungan perdesaan, pendekatan perencanaan dan pembangunan yang dilakukan didominasi oleh pendekatan bottom up atau pendekatan berbasis komunitas (community based approach). Salah satu produk pendekatan ini adalah tersusunnya village map (peta desa pasca tsunami) dan village plan (rencana gampong atau desa pasca tsunami).Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan antara lain:1. Penyusunan rencana gampong dengan pendekatan berbasis kemufakatan masyarakat efektif dalam merespons kebutuhan mendesak perencanaan pembangunan kembali perdesaan pasca bencana alam tsunami. Rencana gampong dapat disusun dalam waktu yang relatif singkat Efektif dalam pelibatan masyarakat terutarna dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian proses penyusunan rencana gampong merupakan suatu bentuk perencanaan partisipatif (participatory planning) yang dapat diaplikasikan secara efektif.Pendekatan penyusunan rencana gampong merupakan pendekatan yang cakap dan cocok untuk diterapkan (versatile) sebagai pendekatan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat perdesaan dan juga untuk pembangunan kawasan atau wilayah yang telah hancur total akibat bencana alam seperti yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya pada ke 4 desa yaitu Desa Lam Jabal, Gampong Baro, Gampong Pande dan Desa Labuy.2. Pencapaian kesepakatan dalam penyusunan village plan dan village map bail( di Desa Lam Jabal, Gampong Baro, Gampong Pande dan Desa Labuy dilakukan dalam proses yang dikenal dengan duek pakat. Duek pakat atau rembug desa merupakan proses musyawarah atau rembug desa dengan tujuan menghasilkan kemufakatan bersama penduduk yang selamat dart bencana alam tsunami 2004. Proses pencapaian kesepakatan dilakukan dengan memberikan pemahaman mendalam terlebih dahulu kepada para tokoh kunci di masing-masing desa oleh pendamping (Fasilitator). Para tokoh kunci inilah yang kemudian menjadi media komunikasi dan sosialisai yang efektif terhadap berbagai rencana yang ada dalam village planning kepada penduduknya masing-messing.Umumnya proses komunikasi dan sosialisasi diwarnai dengan negosiasi bersama penduduk agar kemufakatan dapat tercapai. Namun kesepakatan tidak terlampau sulit untuk tercapai. Selain karena faktor pernimpin yang dipercaya telah menjadi juru kunci komunikasi, faktor terjadinya bencana alam tsunami temyata menjadi faktor pendorong utama kesadaran penduduk. Kesadaran yang dimaksud adalah agar sebagian penduduk rela untuk melepaskan sebagian dari hak milik pribadinya agar dapat digunakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kondisi lingkungan perdesaan yang lebih balk pada masa yang akan datang.3. Village plan yang telah tersusun berdasarkan kemufakatan bersama masyarakat baik di Desa Lam Jabat, Gampong Baro, Gampong Panda dan Desa Labuy telah memasukkan beberapa unsur penting sebagai bentuk upaya perwujudan lingkungan yang lebih baik. Beberapa unsur penting tersebut antara laina. Memasukkan bukit penyelamatan (Escape hill) di sekitar kawasan permukiman yang bisa dicapai dalam waktu 5, 10 dan 20 menit.b. Mendisain akses untuk evakuasi (evacuatiordescape routes) dengan penataan kembali dan pembangunan jaringan jalan lingkungan dan jalan lokal.c. Menciptakan sabuk hijau (green belt/forested town) yang sesuai tingkatan sehingga membentuk city belt, district belt dan neighborhood belt.d. Pembangunan kembali jalan pada masing-masing gampong atau desa meliputi pelebaran jalan utarna gampong serta peningkatan kualitas pedestrian. Peningkatan kualitas pedestrian terdiri dan pembangunan pedestrian baru dan juga perbaikan pedestrian yang telah lama rusak.Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian maka dapat diusulkan beberapa saran tindak antara lain:1. Penelitian ini dilakukan pada saat village plan belum selesai diimplementasikan (on going). Oleh sebab itu masih diperlukan penelitian lanjutan dengan jangka waktu setelah village plan ini selesai diimplementasikann (post implementation).2. Village plan pada dasarnya belum dikenal dalam hierarki perencanaan di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan adanya pemikiran khususnya dari pemerintah mengenai aspek legalitas village plan beserta berbagai pendekatan yang dilakukan."

"Disertasi ini membahas interaksi antara bonding social capital dan bridging social capital dan fungsinya dalam program pemulihan pasca bencana. Studi ini merupakan hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus di desa Lampulo, kota Banda Aceh yang terkena dampak bencana tsunami. Hasil studi ini menunjukkan interaksi antara bridging social capital (organisasi) dengan bonding social capital (komunitas) menghasilkan kinerja kapital sosial yang bervariasi. Desa Lampulo mempunyai empat dusun atau setingkat Rukun Warga (RW) yang disebut Lorong. Di Lorong Satu dan Lorong Tiga, kapital sosial berfungsi positif sejalan dengan tingkat integrasi sosial yang tinggi dalam kedua kelompok sosial itu. Sebaliknya, di Lorong Dua, Lorong Empat, kapital sosial kurang berfungsi sejalan dengan rendahnya integrasi sosial di kedua Lorong itu. Kapital sosial yang muncul dari hubungan dengan organisasi luar (bridging social capital) dalam program pemulihan pasca bencana di Lampulo terbagi dalam dua kategori. Pertama, organisasi dengan tingkat sinergi tinggi dan integrasi yang tinggi. Kategori kedua, organisasi yang mempunyai tingkat sinergi yang rendah, namun dengan integrasi yang sedang. Relasi dengan organisasi luar menghasilkan kinerja kapital sosial, yang mendukung program dalam pelaksanaannya. Organisasi dengan tingkat sinergi dan integrasi tinggi menghasilkan kinerja yang tinggi. Kinerja kapital sosial yang tinggi mempunyai pengaruh positif dalam keberhasilan program pemulihan pasca bencana. Namun demikian kinerja kapital sosial juga didukung oleh kapital fisik dan kapital manusia dalam mencapai keberhasilan program.

---

This dissertation discusses interactions between bonding social capital and bridging social capital in Lampulo village, and their functions in the disaster recovery programs. This dissertation is a descriptive qualitative research using the case study method, with Lampulo village as the case. Lampulo Village has four hamlets (Lorong). The study result shows that interaction between bonding social capital (community) and bridging social capital (organization) produces a varied social capital performance. At Lorong Satu and Tiga, social capital funtions positively in high level of social integration accordingly. While at Lorong Dua and Empat, social capital does not funtion well because of lack of social integration. In Lampulo, social capital that emerges from a relationship with external disaster recovery program organizations consists of two categories. First, organizations with high levels of both synergy and integration. Second, organizations with high levels of synergy but low integration. The performance of relationship between an external organization`s social capital and a local community`s social capital is related to the successful implementation of programs. An organization with high levels of synergy and integration working will support successful disaster recovery programs."

"[ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan dalam bentuk hibah non-proyek senilai 14,6 milyar yen kepada Indonesia untuk bencana tsunami yang melanda Aceh tahun 2004 yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Selama ini ODA Jepang, khususnya bantuan kemanusiaan didominasi oleh bantuan pinjaman proyek yang diasumsikan sangat sarat dengan kepentingan ekonomi Jepang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis motif serta kepentingan yang mengiringi pemberian bantuan kemanusiaan tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yang mengacu pada kerangka analisis motif dan kepentingan negara dalam pemberian bantuan luar negeri yang diajukan oleh John Degnbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen.Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua motif dan kepentingan Jepang yang mengiringi pemberian bantuan kemanusiaan tersebut, yaitu motif politik, berupa ambisi Jepang menjadi preeminent power di kawasan Asia dan perolehan prestige politik di antara negara donor lain; dan motif ekonomi, berupa perolehan kemudahan akses sumber daya ekonomi Aceh, yaitu hasil laut.

---

ABSTRACTThis study focuses on the provision of humanitarian aid in the form of non - project grants worth 14.6 billion yen to Indonesia for the tsunami that struck Aceh in 2004 given by the government of Japan. Japan’s ODA history, particularly humanitarian aid, has been dominated by loan which is assumed to provide economic advantages over Japan as donor. This study is aimed to identify and analyze the motives and interests behind the provision of humanitarian aid. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the analytical framework behind donor motives and interests of foreign aid as written by John Degnbol-Martinussen and Poul Engberg-Pedersen. The findings show that there are two motives and interests behind the provision of humanitarian aid, political motive and economic motive. The political motive is Japan’s ambitions to become preeminent power in Asia and the acquisition of political prestige among donors. The economic motive is Japan’s acquisition of the ease of access to economic resources in Aceh, specifically marine resources.;This study focuses on the provision of humanitarian aid in the form of non - project grants worth 14.6 billion yen to Indonesia for the tsunami that struck Aceh in 2004 given by the government of Japan. Japan’s ODA history, particularly humanitarian aid, has been dominated by loan which is assumed to provide economic advantages over Japan as donor. This study is aimed to identify and analyze the motives and interests behind the provision of humanitarian aid. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the analytical framework behind donor motives and interests of foreign aid as written by John Degnbol-Martinussen and Poul Engberg-Pedersen. The findings show that there are two motives and interests behind the provision of humanitarian aid, political motive and economic motive. The political motive is Japan’s ambitions to become preeminent power in Asia and the acquisition of political prestige among donors. The economic motive is Japan’s acquisition of the ease of access to economic resources in Aceh, specifically marine resources., This study focuses on the provision of humanitarian aid in the form of non - project grants worth 14.6 billion yen to Indonesia for the tsunami that struck Aceh in 2004 given by the government of Japan. Japan’s ODA history, particularly humanitarian aid, has been dominated by loan which is assumed to provide economic advantages over Japan as donor. This study is aimed to identify and analyze the motives and interests behind the provision of humanitarian aid. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the analytical framework behind donor motives and interests of foreign aid as written by John Degnbol-Martinussen and Poul Engberg-Pedersen. The findings show that there are two motives and interests behind the provision of humanitarian aid, political motive and economic motive. The political motive is Japan’s ambitions to become preeminent power in Asia and the acquisition of political prestige among donors. The economic motive is Japan’s acquisition of the ease of access to economic resources in Aceh, specifically marine resources.]"

"Geomorphology condition of aplace can be exploited for mitigation activity from tsunami, wave natural disaster. To the number of property victim and soul in tsunami wave disaster one of the is utilization of coast layout...."

"Perlindungan anak adalah isu yang masih belum populer di kalangan masyarakat Indonesia. Secara konseptual aktivitas program perlindungan anak yang diimplementasikan di Nias merupakan respon untuk mereduksi permasalahan yang dialami oleh anak - anak dan memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak pasca kejadian bencana alam gempa bumi. Evaluasi proses implementasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi program perlindungan anak memberikan transformasi nilai dan makna terhadap anak. Meskipun aktivitas program telah selesai dilaksanakan namum proses dan hasil yang dicapai belum memberikann gambaran keberhasilan program yang memberdayakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung hak tumbuh kembang anak. Dukungan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program ini masih bersifat individual tidak kolektif sehingga keberlanjutan program belum terwujud.

---

Child protection is unpopular issue yet among Indonesian community. Conceptually, child protection activities had been implemented in Nias is a respond to decrease problems addressing to the children and in regard to better environment for them after earthquake disaster. The purpose of implementation process evaluation is to describe and analyze how the implementation of child protection program transforming importance and spirit to the children. Although the program activities have been done, however the process and evidence couldn?t reach the program expectation in regard on empowering and developing community?s awareness on supporting children right to grow and develop. Community and government supportive is still with individual/unselective support since then the sustainability of programs couldn?t be reached."

"Bandara Internasional Minangkabau secara geografis terletak pada wilayah barat pesisir pantai Pulau Sumatera. Secara geologis, Pulau Sumatera berada pada wilayah pergerakan dua lempeng, yaitu Indo-Australia dan Eurasia. Kondisi tersebut menyebabkan Bandara Internasional Minangkabau memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam gempa bumi dan tsunami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami yang dinilai dari segi aspek sarana evakuasi, tempat evakuasi sementara (vertikal) tsunami dan airport emergency plan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan pendekatan analisis komparasi. Proses pengumpulan data dilakukan di gedung terminal Bandara Internasional Minangkabau pada bulan April - Mei 2022 melalui kegiatan observasi, wawancara, dan tinjauan dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan analisis komparasi menggunakan checklist yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, Pedoman Teknis 2 Perencanaan TES Tsunami, ICAO Doc-9137, SNI 03-1746-2000, SNI 03-6574-2001, dan SNI 7743:2011. Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap variabel penelitian didapatkan bahwa pemenuhan aspek sarana evakuasi adalah 82%, aspek tempat evakuasi sementara (vertikal) tsunami adalah 52,2%, dan aspek airport emergency plan adalah 93,33%. Hasil perhitungan rata-rata pemenuhan aspek kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami adalah sebesar 75,84%. Secara umum, kriteria setiap aspek telah terpenuhi cukup baik. Namun masih terdapat beberapa variabel dengan tingkat pemenuhan 0%, seperti pengecekan struktur bangunan TES dan rambu penunjuk evakuasi tsunami. Sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan, terutama pada aspek tempat evakuasi sementara (vertikal) tsunami sebagai aspek dengan persentase pemenuhan terendah. Pemeliharaan dan perbaikan dari aspek lainnya tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami. Upaya untuk meningkatkan kesiapan Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami dapat dilakukan dengan memperbaiki dan melengkapi sarana evakuasi sesuai dengan standar dan peraturan, melakukan pengkajian ulang penetapan TES sesuai dengan alur pedoman perencanaan TES, dan memenuhi kriteria airport emergency plan sesuai dengan pedoman ICAO Doc-9137.

---

Minangkabau International Airport is geographically located on the west coast of West Sumatera. Geologically, West Sumatera is in the region of the movement of two plates, Indo-Australia and Eurasia. This condition causes Minangkabau International Airport to have a high level of vulnerability to earthquakes and tsunamis. This study aims to determine the level of preparedness of Minangkabau International Airport in dealing with earthquake and tsunami natural disasters which are assessed from three aspect, evacuation facilities, vertical evacuation from tsunamis and airport emergency plans. This study uses a descriptive observational method with a comparative analysis approach. The data collection process was carried out at the Minangkabau International Bandra terminal building in April – May 2022 through observation, interviews, and document review. Data processing is carried out by comparative analysis using a checklist that refers to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 14 of 2017, Technical Guidelines 2 for Tsunami TES Planning, ICAO Doc-9137, SNI 03-1746-2000, SNI 03-6574-2001, and SNI 7743:2011.

Based on the results of data collection on research variables, it was found that the fulfillment of the evacuation facility aspect was 82%, vertical evacuation from tsunamis aspect was 52.2%, and the airport emergency plan aspect was 93.33%. The results of the calculation of the average fulfillment of aspects of Minangkabau International Airport readiness in dealing with earthquake and tsunami natural disasters is 75.84%. In general, the criteria for each aspect have been met quite well. However, there are still several variables with a compliance rate is 0%, such as checking the structure of the TES building and tsunami evacuation signs. So, some improvements need to be made, especially in the aspect of vertical evacuation of tsunamis as the aspect with the lowest percentage of fulfillment. Maintenance and repairs from other aspects still need to be done to improve the preparedness of Minangkabau International Airport in dealing with earthquake and tsunami natural disasters. Efforts to improve the preparedness of Minangkabau International Airport in dealing with earthquake and tsunami natural disasters can be done by repairing and equipping evacuation facilities in accordance with standards and regulations, reviewing the determination of TES in accordance with the flow of TES planning guidelines, and fulfilling the criteria for an airport emergency plan in accordance with the ICAO Doc-9137."

"Pada awal tahun 2005, pemerintah Indonesia melaksanakan rekonstruksi wilayah terdampak bencana tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Penyelamatan arsip vital tanah milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui restorasi kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah langkah pertama dalam melaksanakan rekonstruksi wilayah terdampak tsunami. Hal itu dikarenakan arsip vital tanah adalah dokumen yang sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dalam menentukan lokasi bangunan yang telah hancur akibat bencana tsunami. Namun demikian, pemerintah Indonesia belum memiliki pedoman dan teknologi yang memadai untuk digunakan dalam pelaksanaan restorasi arsip. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak melaksanakan restorasi arsip vital pertanahan secara mandiri, melainkan dilakukan secara berkolaborasi dengan lembaga donor pemerintah Jepang, yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA). Penelitian ini berfokus pada proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan JICA untuk mengidentifikasi landasan pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam merestorasi arsip sebagai langkah awal rekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana alam. Paradigma postpositivist menjadi metode penelitian yang digunakan penelitian ini dalam mengeksplorasi keragaman fakta yang dapat diteliti melalui wawancara open-ended dengan pemangku kepentingan yang bersedia dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan restorasi arsip vital pertanahan pasca bencana tsunami diwujudkan melalui : penyatuan pandangan setiap pemangku kepentingan mengenai dampak permasalahan bencana tsunami; kepercayaan yang terbangun melalui manfaat interaksi yang didapat dan kerjasama yang baik di lapangan; terbentuknya komitmen melalui sebuah kesepakatan mengenai pembagian peran; penyatuan kepentingan dan keterlibatan secara langsung; dan pencapaian serta evaluasi dari pelaksanaan kolaborasi. 

---

In early 2005, the Indonesian government carried out the reconstruction of tsunami- affected areas in the Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Province. Rescue of vital land archives that belong to the Badam Pertanahan Nasional (BPN) through restoration by Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) is the first step in carrying out the reconstruction of tsunami-affected areas. The vital archive of land is a document that has been regulated in the Indonesia Agrarian Law, so it becomes a legal proof in determining the location of buildings that have been destroyed by the tsunami disaster. However, the Indonesian government does not have guidelines and technology to be used in the implementation of archive restoration. Thus, the Indonesian government does not independently restore land archive vital archives but is carried out in collaboration with the Japanese government donor agency, Japan International Cooperation Agency (JICA).

This research focuses on the collaborative governance process carried out by the Indonesian Government and JICA to identify the basis for collaborative implementation in restoring archives. The postpositivist paradigm becomes the research method used in this study. It explores the diversity of facts that can be examined through open-ended interviews with stakeholders and secondary data collection. The results of this study indicate that the collaborative governance process in implementing the restoration of vital archives in the land after the tsunami disaster was realized through: the views of each stakeholder regarding the problem of the impact of the tsunami disaster; trust built through the benefits of interaction and teamwork in the field; commitment through an agreement; pooling interests and direct involvement; achieving and evaluating collaboration."

"Pada tahun 2004 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilanda tsunami yang menyebabkan kerusakan pada berbagai aspek kehidupan, bencana tersebut tentunya akan menghambat pembangunan. Bencana ini menarik simpati Pemerintah Jepang untuk membantu Indonesia dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana tsunami. Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) Pada bulan Januari 2005 diketahui memberikan bantuan medis kepada warga yang terkena dampak bencana, kemudian disusul dengan program bantuan teknis untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini akan menunjukkan dan menjelaskan program-program bantuan JICA yaitu Community Empowerment Program (ECP) dan proyek dalam Self-sustainable Community Empowerment Network Formulation dan dampaknya terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi literasi. Dengan kedua pendekatan tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa program-program bantuan JICA sesuai dengan teori tentang bantuan Internalsional yang oleh Holsti yang penulis gunakan untuk menganalisis penelitian ini.

---

In 2004 the Province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) was hit by a tsunami which caused damage to various aspects of life, the disaster would certainly hampering development. This disaster attracted the sympathy of the Japanese Government to assist Indonesia in the rehabilitation and reconstruction of Aceh after the tsunami disaster. The Japanese government through Japan International Cooperation Agency (JICA) in January 2005 was known to provide medical assistance to residents affected by the disaster, then followed by a technical assistance program for the rehabilitation and reconstruction of the area. Based on this case, this study will show and explain JICAs assistance programs namely Community Empowerment Program (ECP) and projects in the Self-sustainable Community Empowerment Network Formulation and their impact on the Province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). This research is a qualitative research with literacy studies. With these two approaches, the results of the research show that the JICA assistance programs are in accordance with the theory of Holsti International assistance that the authors used to analyze this research."