Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) bukan merupakan hal yang baru didalam industri perbankan. Terdapat berbagai pertanyaan terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan penerapannya seperti apakah keberhasilan suatu Bank relevan dengan ditetapkan/tidaknya kebijakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam suatu perusahaan atau pertanyaan mengenai bagaimana tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) itu diterapkan dalam suatu perseroan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik untuk ditemukan jawabannya secara normatif dari perspektif hukum perusahaan dan perbankan.Regulasi terkait tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan satu bentuk hukum dalam pengertian tata hukum, norma atau kaidah hukum maupun dalam pengertian sebagai jalinan nilai. Penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana penerapan rata kelola perusahaan yang bank (good corporate governance) pada Bank Rakyat Indonesia sebagai suatu perusahaan perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kinerja yang baik. Titik tolak penelitian hukum normatif ini akan mencakup penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dari aspek struktur, substansi maupun penerapan nilai-nilai perusahaan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan performance baik di industrinya telah melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance telah melengkapi diri dengan perangkat struktur maupun perangkat aturan yang menjadi landasan atau dasar substansi penerapan good corporate governance sebagaimana yang ditegaslian dalam PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tersebut.Lembaga Komisaris sebagai perangkat untuk memastikan diselenggarakannya good corporate governance pada Bank BRI dan diberlakukannya nilai-nilai perusahaan dalam tatanan Kode Etik perusahaan yang berlaku bagi semua insan Bank merupakan mekanisme kontrol efektif berkenaan dengan penerapan prinsip good corporate governance tersebut.Upaya sosialisasi maupun mekanisme kontroi penerapan good corporate governance perlu dioptimalkan sehingga diharapkan prinsip dan nilai-nilai ini menjadi menyatu (built in) di dalam perusahaan."

"Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1998 yang mengenal tentang Perbankan membuka pintu bagi lahirnya perbankan syariah karena diperkenankannya dual banking system. Eksistensi perbankan syariah semakin menguat karena perbankan syariah terbukti bertahan di tengah krisis ekonomi Indonesia. Hal ini membuktikan kuatnya keunggulan perbankan syariah dibanding perbankan konvensional.Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalab metode kuaitatif, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Di sisi lain, pada saat ini sedanq marak implementasi Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia sendiri telah mewajibkan implementasi GCG bagi bank umum, termasuk bank syariah. Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Salah satu pilarnya adalah implementasi GCG. Selain itu Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip GCG Bagi Bank Umum. Hal ini menunjukkan keseriusan regulator dalam implementasi GCG bagi perbaikan perekonomian bangsa. GCG pada hakikatnya adalah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Dalam bank syariah implementasi GCG bertumpu pada lima pilar utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.Kelima pilar ini diharapkan membentuk budaya kerja yang islami. GCG menghendaki agar pengelolaan perusahaan mengedepankan prinsip akuntabilitas berupa kejelasan sistem dan tanggung jawab antar para pihak dalam bank syariah. Bagi bank syariah ada beberapa kekhususan dalam implementasi GCG berupa aspek kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dengan implementasi GCG banyak manfaat yang dapat diperoleh bank syariah. Implementasi GCG pada bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek untuk menggambarkan proses bisnis yang berjalan di bank syariah dalam enam aspek."

"Rencana integrasi sektor keuangan ASEAN pada tahun 2020 mengharuskan adanya peningkatan ketahanan perbankan nasional yang dilakukan melalui penataan struktur kepemilikan saham bank. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Good Corporate Governance (GCG) mempengaruhi kepemilikan saham bank umum di Indonesia. Selain itu yang dibahas adalah mengenai potensi permasalahan yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan Bank Indonesia tentang kepemilikan saham bank umum terkait dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan GCG. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, diketahui bahwa penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan GCG merupakan faktor penentu kepemilikan saham bank umum di Indonesia.

---

ASEAN financial sector integration plan in 2020 requires enhancement of resilience of the national banking system which is conducted through regulating the structure of bank ownership This paper examines about how the assessment of Bank Soundness and Good Corporate Governance GCG affect the share ownership of commercial banks in Indonesia Moreover it also discusses the potential problems that may occur from the application of Bank Indonesia's policy on share ownership of commercial banks related to the assessment of Bank Soundness and GCG By using the method of literature study it is known that assessment of Bank Soundness and GCG are determining factors of share ownership of commercial banks in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan etika bisnis dalam prinsip-prinsip corporate governance di pengaturan pasar modal Indonesia yang dapat memberikan value bagi suatu Perseroan sebagai kontribusi terhadap pencegahan praktek tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan mengkaitkan kepada prinsip-prinsip corporate governance OECD yang diadopsi KNKG selaku lembaga independen dan Bapepam sebagai badan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan penerapannya pada Perseroan di Indonesia. Kontribusi pasar modal Indonesia di dunia internasional diarahkan dengan dilakukannya pengawasan dan evaluatif oleh ASEAN dalam suatu pemeringkatan dalam hal penegakan hukum, tugas dan tanggung direksi dan dewan komisaris beserta pemegang saham, perlindungan terhadap para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yuridis normatif, penelitian ini bermaksud memaparkan keberlakuan penerapan prinsip-prinsip tersebut agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pengaturannya di pasar modal Indonesia.

---

This paper discusses about the assessment of business ethics in the principles of corporate governance in the Indonesian capital market regulations which can provide a value for the enterprises as a contribution to prevent the practice of corruption, collution, and nepotism. By linking to the principles of corporate governance adopted to OECD, KNKG as the independent institution dan Bapepam as supervisory and evaluative body are able to measure the implementation of its application to the entriprises in Indonesia.

The contribution of the Indonesian capital market internationally directed through monitoring and evaluative by ASEAN in a ranking in law enforcement, duties and responsibilities of directors and the board of directors and its shareholders, protection of shareholders and stakeholders. By using the method descriptive normative research, this study intends to describe the applicability of the implementation to these principles in order to lead a rule of law in its regulations in the Indonesian capital market."

"Prinsip-prinsip good corporate governance saat ini telah diwajibkan oleh PT Bursa Efek Jakarta untuk diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Melalui penelitian ini, ingin diketahui apakah pengimplementasian good corporate governance tersebut mendapat tanggapan dari para investor, yang terlihat dari adanya pengaruh terhadap return saham dan volatilitasnya.Didalam penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data saham harian dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah memenuhi ketentuan PT BEJ mengenai pengangkatan Komisaris Independen dan penunjukan Komite Audit, dengan periode penelitian tahun 2001, 2002, dan 2003. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan return harian baik saham maupun IHSG, yang kemudian dijadikan dasar untuk memperoleh Beta portofolio, expected return, dan abnormal return, serta standar deviasi return. Pengujian untuk hipotesis dilakukan atas abnormal return dan standar deviasi dengan menggunakan pengujian t-test two samples.Dari hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa pengimplementasian good corporate governance tidak mempengaruhi retun saham dan volatilitasnya. Artinya, setelah tiga tahun kewajiban pengimplementasian good corporate governance berjalan, masih belum mendapatkan respon dari investor.Good corporate governance hingga saat ini masih sebatas pedoman, yang hanya mengatur level atas dari para pengelola perusahaan. Dampaknya tidak dapat dilihat secara langsung, sebagaimana kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, para investor yang selama ini lebih tertarik pada angka-angka didalam laporan keuangan, kemungkinan belum berminat atau enggan untuk melihat penerapan good corporate governance pada emiten sebagai salah satu ukuran didalam menilai kinerja perusahaan."

"Era globalisasai diartikan sebagai masa kebebasan bagi perdagangan dan menanamkan modal serta mengambil manfaat darinya secara bebas ke beberapa negara lain. Tahun 2003 kita kenal juga sebagai awal tahun AFTA yaitu awal perdagangan bebas khusus untuk wilayah Asia. Dengan demikian negara yang tergabung dalam AFTA harus berbenah diri dan bersiap menghadapi persaingan yang semakin keras ini. Jika tidak, negara bersangkutan akan ketinggalan dan tidak bisa mengikuti perkembangan perdagangan dunia. Konsekwensi dari kebebasan perdagangan ini, membawa para pengusaha untuk serius membenahi perusahaannya mengikuti ketentuan dalam perdagangan dunia. Sebab jika tidak, investor tidak akan bersedia menanamkan modalnya jika perusahaan tidak mengikuti ketentuan yang diberlakukan; yang dikenal sebagai etika berbisnis. Salah satu yang menjadi perhatian utama para investor adalah syarat good corporate governance, baik dalam kinerja finansial maupun menggabungkan potensi perusahaan, khususnya bagi negaranegara yang pasarnya berkembang. Investor cenderung menghindari pasar-pasar yang buruk atau rendah corporate governancenya. Hal ini menjadi salah satu sebab perlunya sosialisasi good corporate governance."

"Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang balk (GCG) pada perseroan terbuka merupakan cerminan bahwa perusahaan dikelola oleh Direksi dan Kornisaris dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hubungan yang tercipta antara Direksi dan Komisaris dalam menerapkan prinsip GCG adalah check and balances yang bertujuan untuk kemajuan dan kesehatan Bank Mandiri. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, sedangkan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan untuk memastikan pengurusan perseroan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri sebagai suatu perseroan terbuka tunduk pada peraturan perundang-undangan yaitu UUPT, UUPM, dan UU Perbankan. Adapaun latar belakang dibentuknya pedoman pelaksanaan GCG di Bank Mandiri dikarenakan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri memiliki kornitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia. Penerapan GCG di Bank Mandiri juga untuk memenuhi tuntutan pilar ke-4 API yakni membentuk perbankan domestik yang kuat, dikelola dengan baik dan memiliki keahlian yang memadai. Penerapan GCG panting karena pengelolaan perusahaan yang baik dapat menarik minat dan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bank, euisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dan melindungi Bank Mandiri dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Dalam menerapkan GCG di Bank Mandiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni baik dari faktor eksternal berupa pengumuman basil audit BPK yang mengindikasikan perbuatan kolusi dan korupsi Direksi Bank Mandiri dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengenai kerugian dalam pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum perseroan yang identik dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal perseroan yakni fraud dan kurang berperannya fungsi Kornite Audit untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terkait informasi keuangan dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Untuk menghadapi kendala dalam penerapan GCG tersebut, pihak manajemen menempuh solusi-solusi sebagai berikut : Panama, memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan GCG dan memperkuat kapabilitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme sumber Jaya manusia melalui sistem pengendalian internal berbasis risiko untuk mengawasi terjad i nya fraud dan memberdayakan fungsi Komite Audit."

"Prinsip-prinsip good corporate governance selalu mengalami evolusi dalam perkembangan dunia bisnis. Kebutuhan akan prinsip-prinsip good corporate governance berawal dari kebangkrutan beberapa perusahaan-perusahaan besar di dunia dikarenakan tidak diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adanya praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sebagai wujud tata kelola perusahaan yang buruk mengakibatkan terjadinya kompetisi bisnis yang tidak sehat. Aktivitas bisnis yang baik merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tujuan umum dari penelitian ini adalah meneliti implementasi prinsip-prinsip good corporate governance di PT. Pupuk Kujang sebagai BUMN pupuk dibawah holding PT. Pusri. Selain itu, penulis juga bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam implementasi prinsip-prinsip good corporate governance dan berusaha mencari solusi yang terbaik.

---

Good corporate governance principles in evolution which is nowadays developing in the world of business. The need for Good Corporate Governance principles is resulted from the bankruptcy of many well known companies in the world and the economics crisis indicated as the result of not implementing the principles of Good Corporate Governance. In addition, the practices of corruption, collusion, and nepotism (KKN) have created unfair bussiness competitions. A good business activity is in reality an indicator of economic development of one country. The general objective of this research is to examine the implementation of good corporate governance principles in PT. Pupuk Kujang under PT. Pusri as a holding company of fertilizer state owned enterprise. In addition, the main objective of the research is to find out the constraints to implement good corporate governance principles by giving the best solution."

"Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik khususnya di Indonesia, merupakan hal yang perlu diperhatikan mengingat GCG berkaitan dengan perlindungan para pemegang saham, sehingga dengan adanya perkembangan ekonomi yang menyebabkan munculnya integrasi ekonomi khususnya dalam sektor Pasar Modal, maka GCG pada perusahaan publik adalah salah satu faktor yang perlu dijunjung tinggi demi keberlangsungan perusahaan publik tersebut. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Disamping itu, perlu adanya perbandingan penerapan pengaturan GCG di Indonesia dengan Singapura, Thailand, Malaysia yang merupakan negara-negara yang berpartisipasi dalam kebijakan adanya cross border offering yang merupakan kebijakan dalam integrasi pasar modal di wilayah ASEAN. Berdasarkan tinjauan dari beberapa segi, maka Indonesia masih perlu untuk memperbaiki sistem pengaturan GCG pada Perusahaan Publik.

---

Good Corporate Governance (GCG) of Public Company in Indonesia is an important issue, in relation to the economic development which leads to the emergence of economic integration, especially in the Capital Markets sector. Thus, corporate governance in public company is one of the factors that need to be upheld for the development of the public company performance. This thesis writing is conducted by the method of juridical-normative. In addition, the comparasion of GCG implementation in Indonesia with Singapore,Thailand,and Malaysia as the participants of ASEAN Capital Market Integration Policies which is cross border offering is needed. Based on a review of several aspects, Indonesia shall improve the system of implementation of GCG on Public Company."