Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia menerapkan Good Corporate Governance (GCG) khususnya pada perusahaan publik, sebagai upaya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia tahun 1997, terutama Asia Tengqara. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan GCG dapat dilihat dari lahirnya produk-produk hukum yang mengatur mengenai GCG dan juga pembentukan suatu komite yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai GCG, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, melalui Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri No. 10/M.EKUIN/08/1999 jo No. 49/M.EKON/11/2004. GCG dipercaya mampu memperbaiki kondisi perusahaan publik di Indonesia yang tengah porak poranda akibat kurang diterapkannya prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan.Salah satu elemen utama (key force) dalam GCG adalah Komite Audit, yaitu suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas pengendalian intern, kebijaksanaan akunting, manajemen resiko, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, anggaran dasar perusahaan Serta pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan akurat. Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan publik di Indonesia wajib untuk memiliki Komite Audit, dasar hukumnya adalah Peraturan Bapepam IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 tertanggal 24 September 2004 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Sampai dengan saat ini 97% dari perusahaan publik di Indonesia telah memiliki Komite Audit. Angka tersebut menunjukan eksistensi dan peran Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang baik, hanya saja belum sempurna."

"Skipsi ini memberikan analisis hukum atas keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Publik. Kerangka hukum penegakan GCG di Indonesia telah diadopsi pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Peraturan-peraturan Bapepam-LK. Komisaris Independen dibentuk berdasarkan UUPT, sedangkan Komite Audit dibentuk berdasarkan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK. Namun, dasar hukum pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit tersebut masih perlu ditegaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan agar tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas khususnya bagi Perusahaan Publik. Hasil penelitian menyarankan direvisinya UUPM dan Peraturan Bapepam-LK agar lebih tegas mengatur keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit di Perusahaan Publik.

---

This research provides legal analysis on the existence, duties and responsibilities of the Independent Commissioner and the Audit Committee within the framework of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Public Company. GCG enforcement legal framework in Indonesia has been adopted in Act 40 of 2007 on Limited Liability (Company Law), Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law) and regulations Bapepam-LK. Independent Commissioner established under the Company Law, while the Audit Committee was established by the Company Law and Bapepam-LK. However, the legal basis for the establishment of an Independent Commissioner and the Audit Committee still must be stressed again in legislation for their duties and responsibilities more clearly, especially for public companies. The results suggest revising Capital Market Law and Bapepam-LK to be more strictly regulated the presence, tasks and responsibilities of the Independent Commissioners and Audit Committee on the Public Company."

"Sejak krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda negara kita sampai hari ini, para pakar hukum, ekonomi, politik dan lainnya mencari-cari apa penyebab dari krisis tersebut dan mengapa Indonesia sangat sulit bangkit dari keterpurukannya dibandingkan dengan negara-negara asia lainnya, yang sudah cepat kembali bangkit seperti sedia kala. Setelah ditelaah, dianalisa, diseminarkan, dan sebagainya akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu penyebab krisis negara kita dan sulitnya bangkit dan keterpurukan tersebut, karena baik pemerintah Republik Indonesia dengan birokrasinya maupun perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN di Indonesia tidak menjalankan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya telah mulai dilaksanakan oleh puluhan negara sejak tahun 1992 melalui prakarsa-prakarsa nasional masing-masing negara. Bahkan, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, Brazil, Korea Selatan, Malaysia, Thailand dan India telah menyusun laporan nasional dan mulai melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disusun oleh para ahli, pada level pemerintahan dan level perusahaan.Di Indonesia, usaha-usaha untuk memperbaiki corporate governace juga telah dimulai, baik karena tekanan dari IMF yang mensyaratkan kelanjutan bantuan keuangan berdasarkan perbaikan dibidang corporate governance, maupun melalui inisiatif sendiri dengan membentuk Komite NasionaI mengenai kebijakan Corporate Governance yang hasilnya mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance yang dapat digunakan oleh perusahaan¬-perusahaan di Indonesia, dan forum-forum serta asosiasi-asosiasi bisnis dan profesi yang terus berkembang pesat sampaisaat ini. Kelemahan implementasi Good Corporate Governance adalah disebabkan lemahnya kesadaran dan pengetahuan untuk meningkatkan good corporate governance dikalangan Direksi, Dewan Komisaris dan Exekutif senior lainnya.Peneliti melihat bahwa fungsi dari Dewan Komisaris dan Komite Auditlah yang seharusnya berperan banyak dalam mengimplementasikan good corporate governance pads perusahaan-perusahaan di Indonesia. Peneliti dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dengan data sekunder serta bahan primer, sekunder maupun tattier untuk menyusun tesis Fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas Direksi dalam mengelola organisasi perusahaan dalam prakteknya sangat lemah di Indonesia, sehingga dengan adanya Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris maka diharapkan akan memperkuat fungsi pengawasan di dalam organisasi perusahaan, berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance."

"Komite audit menjadi sangat penting bagi proses audit (Braiotta. 2004; 6). Komite audit dibentuk untuk tujuan membantu komisaris agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan pihak manajemen, internal auditor perusahaan dan juga pihak eksternal auditor. Sebuah forum diskusi yang diselenggarakan Indonesian Society of Independent Commissioner (ISICOM), 2001, menyebutkan bahwa peran komisaris perusahaan di Indonesia, sering tidak efekif. Dengan demikian komisaris membutuhkan bantuan komite audit yang merupakan tenaga ahli untuk melakukan pengawasan.Pengawasan dan proses audit merupakan bagian penting dalam penegakan good corporate governance (GCG). GCG merupakan sistem yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban serta pembagian tugas para pihak yang berkepentingan (share holder dan stakeholder). Banyak penelitian membuktikan bahwa penerapan GCG bisa meningkatkan value of the firm (Todd Mitton, 2000. Mc Kinsey & Co, 2002). Namun demikian tidak semua perusahaan akan mendapat manfaat yang sama dan optimal dari penerapan GCG. Salah satu faktor penentunya adalah efektifitas dari organ-organ GCG tersebut yakni dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan komite lainnya yangdibentuk perusahaan. Dengan dasar pertimbangan pentingnya efektifitas dari organ-organ GCG khususnya komite audit, penelitian ini mencoba menganalisis dan menguraikan faktorfaktor yang mempengaruhi efektifitas komite audit sekaligus melakukanpengukurannya. Studi kasus diambil pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang keuangan non Bank. PNM juga pernah mendapat Anugerah Review 2005 dalam kategori Implementasi GCG terbaik. Analisis efektifitas komite audit PNM dilakukan dengan menggunakan 13 variabel pengukuran yakni 1) Terkait isu risiko perusahaan 2) Penilaian terhadap proses-proses yang berhubungan dengan risiko perusahaan dan control environment 3) Pengawasan laporan keuangan 4) Evaluasi proses audit internal dan indipenden. 5) Piagam komite audit 6) Indipendensi komite audit 7) Keanggotaan komite audit 8) Keahlian danpelatihan anggota komite audit 9) Laporan komite audit 10) Rapat-rapat komite audit 11) Reviews dan briefings 12) Kompensasi dan benefit bagi anggota komite audit 13) Self assessment. Variabel pengukuran ini di tetapkan berdasarkan kajian pustaka terutama yang bersumber dari KPMG dan juga Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN. Penilaian terhadap 13 variabel tersebut diberikan oleh 6 orang responden yakni 2 orang anggota komite audit, kepala urusan sekretariat perusahaan, kepala urusan satuan pengawasan internal, kepala urusan perencanaan dan pejabat urusan manajemen risiko.Setiap variabel penelitian terdiri dari satu pertanyaan dan beberapa pernyataan untuk memandu responden dalam memberikan penilaian. Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan seluruh responden dalam rangka mengetahui lebih jauh faktor-faktoryang mempengaruhi efektifitas komite audit PNM. Data hasil penelitian diolah dengan statistik deskriptif yang menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pengukuran menggunakan skala rating dari 1 ? 5 yang diterjemahkan berupa 1 = PP (perlu perbaikan mendasar), 2 = K (kurang), 3 = C (cukup), 4 = B (baik), 5 = SB(sangat baik). Penilaian dari responden dalam bentuk angka 1 ? 5 juga dibobot berdasarkan 3 kategori yakni 1) Isu Risiko 7,7% 2)Pelaksanaan Tanggungjawab komite audit 23,1% dan 3)Struktur komite audit 69,2%.Dari hasil perhitungan terhadap efektifitas komite audit PNM didapat nilai (score) 440 dari maksimal 600. Hasil ini berada pada skala C (Cukup) s/d B (baik) dengan kecendrungan B (Baik). Penelitian juga menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian PNM dalam rangka meningkatkan efektifitas komite auditnya antara lain terkait isu risiko dan self assessment. Namun demikian, penelitian ini masihterdapat kelemahan yakni penentuan bobot penilaian merupakan judgment peneliti, bukan berdasarkan penelitian khusus untuk mengetahui bobot penilaian dari masing masing kategori (isu risiko, pelaksanaan tanggung jawab dan struktur komite audit). Penulis berharap ada penelitian lanjutan yang bisa menunjang penelitian ini terkait dengan bobot penilaian tersebut, semoga."

"Skripsi ini membahas peran Komite Audit dan Audit Internal dalam perwujudan good corporate governance pada salah satu BUMN di Indonesia, yaitu PT Wijaya KaryaTbk. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka serta melakukan wawancara terstruktur kepada beberapa organ perusahaan yang menjadi sorotan dalam pembahasan. Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Komite Audit dan Audit Internal di PT Wijaya Karya Tbk. telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN dan Bapepam. Selain itu, Komite Audit dan Audit Internal WIKA telah memiliki koordinasi kerja yang sangat baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.

---

This study discusses the role of Audit Committee and Internal Audit in the embodiment of good corporate governance in one of SOEs in Indonesia, namely PT Wijaya Karya Tbk. This study is a qualitative research with descriptive design. The approach taken is using literature study method and conducting structured interview to several company organs which are highlighted in this study. The result of this study that WIKA has already implemented good corporate governance in accordance with standards established by Ministry of SOEs and Indonesia Capital Market Supervisory Agency. In addition, the Audit Committee and Internal Audit WIKA has a very good job of coordination in carrying out their duties."