Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penduduk yang melakukan migrasi dari Jawa ke Kalimantan Timur jumlahnya cukup banyak setiap waktu. Hal ini terlihat dari adanya migrasi bersih (net migration) yang selalu positif dari Jawa ke Kalimantan Timur sejak tahun 1980 sampai dengan 2000, Migran asal Jawa sebagai bagian dari penduduk mempunyai pengaruh terhadap kualitas penduduk Kalimantan Timur secara keseluruhan. Kualitas penduduk tersebut erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan berkelanjutan.Namun bagaiman sesungguhnya tingkat penghasilan migran tersebut? Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pencapaian penghasilan migran baik laki-laki maupun perempuan. Secara lebih khusus ingin mengetahui bagaimana karakteristik. modal manusia maupun modal budaya mempengaruhi penghasilan mereka.Data yang digunakan adalah SP 2000 Modul Kependudukan dengan responden migran risen dari Jawa di Kalimantan Timur, berumur 15 sampai 64 tahun, dan telah memiliki penghasilan.Penelitian dilakukan secara deskriptif maupun inferensial. Analisis deskriptif dilakukan dengan cars tabulasi berdimensi dua dan tabulasi silang untuk menggambarkan penghasilan migran, prediktor modal manusia dan modal budaya sedangkan analisis inferensial dilakukan dengan menggunakan hierarchical linear models (HLM) untuk menggambarkan pengaruh modal manusia dan modal budaya terhadap peneagaian penghasilan migran. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan paket SPSS (Statistical Package for Social Sciences) untuk menganalisis data baik secara deskriptif maupun inferensial.Variabel yang digunakan diterapkan secara bertingkat yaitu level-1 dan level-2. Analisis level-1 atau level individu atau level mikro digunakan untuk melihat pengaruh modal manusia terhadap penghasilan migran sedangkan analisis level-2 atau level kelompok wilayah atau makro digunakan untuk melihat pengaruh modal budaya terhadap penghasilan kelompok migran. Pada level-1 variabel terikat yang digunakan adalah penghasilan migran dengan variabel bebasnya adalah tingkat pendidikan dan jumlah jam kerja sedangkan pada fevel-2 variabel yang digunakan adalah rata-rata penghasilan, kelompok migran berdasarkan wilayah sebagai variabel terikat dengan variabel bebasnya adalah rata-rata lama sekolah dan kepadatan penduduk asli migran di Kalimantan Timur.Hasil yang diperoleh secara deskriptif menunjukan bahwa penghasilan migran laki-laki mencapai Rp 749.515 per bulan sedangkan migran perempuan mencapai Rp. 283.530 per bulan.Hasil inferensial menunjukkan bahwa penghasilan rata rata kelompok migran laki-laki mencapai Rp. 1.113.546; per bulan dan migran perempuan mencapai Rp. 294.490,- per bulan dan secara umum pencapaian pendidikan mempunyai peren penting terhadap pencapaian penghasilan migan khususnya bagi migran laki-laki sedangkan bagi migran perempuan secara statistik hasilnya tidak signifikan dan hat ini sangat berkaitan dengan keterbatasan data SP 2000 Modul Kependudukan."

"Beberapa studi menunjukkan bahwa membengkaknya pekerja sektor informal yang terjadi di daerah perkotaan disebabkan terbatasnya daya serap sektor formal. Meningkatnya jumlah angkatan kerja di kota, diantaranya dikarenakan oleh arus migrasi dari desa. Kelompok pendatang (migran) yang tidak dapat tertampung di sektor formal, alternatif pilihan yang paling tepat adalah menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dengan cara memasuki pekerjaan di sektor informal.Tesis ini mencoba menganalisis apakah probabilitas maupun resiko dalam memasuki pekerjaan di sektor informal ditentukan oleh status migrannya atau lebih ditentukan oleh variabel sosial demografinya seperti umur, tingkat pendidikan, tempat tinggal kota-desa, tempat tinggal botabek-lainnya, status kawin dan jenis kelamin dengan menggunakan data sensus penduduk 1990. Studi dilakukan untuk Propinsi Jawa Barat, karena kedekatannya dengan pusat pemerintahan sehingga pembangunannya berkembang lebih pesat dan sekaligus merupakan propinsi yang banyak dituju migran.Kriteria migran yang digunakan adalah migran berdasarkan propinsi tempat lahir (life time migrant). Disamping itu variabel kontekstual yang ikut dianalisis adalah PDRB perkapita dan angka pengangguran dari migran dan non migran yang bersangkutan berdomisili. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis inferensial dengan menggunakan model regresi logistik berganda.Hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status migran dengan pekerjaan sektor informal. Selanjutnya hasil analisis status migran menurut masing-masing variabel sosial demografi dan variabel kontekstual seperti disebutkan di atas menunjukkan bahwa secara statistik ada pengaruh yang signifikan dalam memasuki pekerjaan sektor informal. Jika analisis deskriptif dihubungkan dengan temuan inferensial untuk menghitung besarnya proporsi migran dan non migran menurut variabel yang diperhatikan, ternyata hasilnya menunjukkan pola yang sama dan konsisten. Hal ini disebabkan regresi logistik berganda yang dipakai adalah model terlengkap."

"Berbagai bentuk permasalahan yang merugikan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan ternyata sebagiannya dapat diakibatkan oleh kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan representasi PMP-PRT dalam kebijakan Terminal Tiga baik dalam rumusan kebijakannya maupun implementasinya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengungkap berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT di Terminal Tiga. Pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aturan-aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan Terminal Tiga, masih banyak yang belum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan PMP-PRT. Sebaliknya, aturan-aturan tersebut justru melahirkan berbagai permasalahan yang merugikan PMP-PRT. Selain itu, berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT juga disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang tidak mempunyai kepekaan gender. Akibatnya, banyak dari mereka yang memperlakukan PMP-PRT dengan berbagai bentuk tindakan negatif yang merugikan PMP-PRT, seperti pungutan liar dan pelecehan seksual. Aturan Terminal Tiga dan implementasinya yang telah memberikan dampak negatif yang merugikan PMP-PRT merupakan suatu bentuk pelanggaran CEDAW.

---

Various kind of problems that inflict a loss for women in labor, in fact, part of them can be caused by the policy or regulation made by the government itself. This research's aim is to describe the representation of PMP-PRT in Terminal Tiga policy for the formula of policy and its Implementation. This research is also conducted to reveal several problems that faced by PMP-PRT in Terminal Tiga. Qualitative approach using women perspective is chosen in this research with data collection technique through depth interview, documentation study, and observation. This research finds that there are still many regulations which turn out to be Terminal Tiga implementation guidance that has not accommodated the PMP-PRT's needs and interests. In the contrary, those policies actually create many problems that inflict a loss for PMP-PRT. Besides, PMP-PRT experienced those problems that have been caused by some parties which involved in implementing the policy and they do not have gender sensitivity. As a result, most of them treat PMP-PRT with negative action that inflicts a loss for PMP-PRT, for example illegal picking and sexual harassment. The regulation of Terminal Tiga and its implication that gave a negative impact which inflict a loss for PMP-PRT is a proof of government's failure in executing CEDAW."

"Ex-migrant workers are often found dealing with the lack of union that could cater their needs. These people that are mostly female are often excluded from the process of decision making in their own villages.In 2013, a program from civil society organization called Desbumi (Desa Peduli Buruh Migran or Migrant Workers Care Village) Initiative was launched in Wonosobo District, with the aim to improve migrantworkers’ living conditions - especially female - through empowering female ex-migrant workers group. In 2016, a similar program called Desmigratif (Desa Migran Produktif or Productive Migrants Village)Initiative was spearheaded by the Ministry of Manpower, which shares the same goal with Desbumi Initiative. Building upon the debates surrounding the concept of sisterhood provided by Bell Hooks andRobin Morgan, this study discusses whether the top-down approach in organizing female ex-migrant workers residing in Kuripan, Lipursari, Rogojati, and Sindupaten Village through Desbumi and Desmigratifinitiative could result in any forms of sisterhood formed during the implementation of the programs, and challenges that they faced along the way. This study found that characteristics associated with sisterhoodof friendships were apparent in all female ex-migrant groups, signified by mutual support among women, shared experience, journey of self-discovery, and collective identity built upon similarities. On thediscussion of challenges, several obstacles such as lack of regeneration, women’s domestic burden, and the issue of sustainability appeared along the journey of the sisterhood of ex-migrant workers."

"Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk pekerja migran di Kabupaten Cirebon menjadi LTSA di Indonesia yang dalam mengelola layanannya menggunakan tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif dilakukan dengan aktor non pemerintah yaitu International Labour Organization (ILO) dan juga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Cirebon serta Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis. Meskipun secara kesepakatan formal tata kelola kolaboratif ini telah berakhir di November tahun 2022, nyatanya tata kelola ini masih tetap berlanjut sampai pada saat ini dengan berbagai dinamika yang terjadi didalamnya. Selain itu, masih ada kekosongan aturan terkait pelaksanaan tata kelola kolaboratif ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses tata kelola kolaboratif pada LTSA untuk Pekerja Migran di Kabupaten Cirebon untuk mengetahui konteks sistem, pendorong dan dinamika tata kelola kolaboratif sesuai dengan teori Collaborative Governance Regimes (CGR) (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil penelitian menunjukkan dari indikator yang diturunkan dari teori CGR, hampir seluruhnya terpenuhi namun 2 (dua) indikator di antaranya masih terdapat catatan yang penting. Indikator tersebut terkait dengan kerangka regulasi atau aturan juga masih terdapat kekosongan yang perlu segera ditindaklanjuti untuk keberlanjutan tata kelola ini. Selain itu, sumber daya bersama khususnya anggaran masih belum memadai. Untuk itu, diharapkan pemerintah pusat dapat segera menciptakan aturan ditingkat Menteri atau badan terkait dengan tata kelola kolaboratif dalam LTSA. Selain itu, penyediaan anggaran juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Cirebon untuk keberlanjutan tata kelola kolaboratif.

---

The One-Stop Integrated Service (LTSA) for migrant workers in Cirebon Regency has become LTSA in Indonesia which uses collaborative governance to manage its services. Collaborative governance is carried out with non-government actors, namely the International Labor Organization (ILO) and the Cirebon Regency Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) and the Mawar Balqis Women Crisis Center (WCC). Even though the formal agreement on this collaborative governance has ended in November 2022, in fact this governance is continuing today with various dynamics that occur in it. In addition, there is still a regulatory vacuum regarding the implementation of this collaborative governance. This study aims to analyze the process of collaborative governance at LTSA for Migrant Workers in Cirebon Regency to determine the system context, drivers, and dynamics of collaborative governance according to the theory of Collaborative Governance Regimes (CGR) (Emerson & Nabatchi, 2015). The results of the study show that from the indicators derived from the CGR theory, almost all of them are fulfilled, but 2 (two) indicators of which there are still important notes. These indicators are related to the regulatory or regulatory framework and there are still gaps that need to be followed up immediately for the sustainability of this governance. In addition, shared resources, especially the budget, are still inadequate. For this reason, it is hoped that the central government can immediately create regulations at the ministerial or agency level related to collaborative governance in LTSA. In addition, the regional government of Cirebon district also needs to provide a budget for the continuation of collaborative governance."

"Seiring dengan terbukanya batas-batas negara (borderless), globalisasi memungkinkan munculnya aktivitas migrasi ilegal yang berimplikasi pada kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional perdagangan orang yang salah satu bentuknya pekerja migran ilegal (illegal migrant workers) merupakan kejahatan yang menempati urutan ke-3 sebagai kejahatan transnasional utama dengan keuntungan terbesar di dunia. Kejahatan ini dapat mengancam stabilitas keamanan negara, terutama di wilayah perbatasan. Kepulauan Riau sebagai salah satu wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan wilayah keberangkatan pekerja migran yang memerlukan strategi untuk mengurangi tingkat kejahatan tersebut, meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang bernama strategi counter trafficking in persons. Sesuai dengan komitmen Indonesia di dalam ratifikasi Konvensi PBB tahun 2000, maka pemerintah Indonesia juga turut melaksanakan strategi tersebut dalam memerangi praktik perdagangan orang skalanasional. Adanya karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi counter trafficking in persons di Indonesia dengan dikaitkan deterrence theory. Namun,pelaksanaan strategi itu sendiri masih memiliki berbagai masalah yang menghambatpelaksanaan empat program P yang diamanatkan dalan Konvensi PBB, sehinggamengakibatkan Indonesia masih menempati peringkat Tier 2 sesuai dengan trafficking in persons report sejak tahun 2010.

---

This study aimed to determine whether

Along the opening of national borders (borderless), globalization allows the emergence of illegal migration activities that have implications with transnational crime. Trafficking in persons as a transnational crime and the illegal migrant workers as one kind of them is on 3rd ranked as the main transnational crime with the biggest profits in the world. This

crime could threatened the stability of the state security, especially in the border area. Riau Islands as the border of Indonesia-Malaysia is the departure area of migrant workers need a strategy to reduce the crime rates, include efforts to prevent and precaution trafficking in persons, named counter trafficking in persons strategy. In accordance with

Indonesia's commitment in ratified the 2000 UN Convention, the Indonesian government

implemented this strategy to combat trafficking in persons in national scale. The aim of this paper is to determine the implementation of counter trafficking in persons strategy in Indonesia and associated it with deterrence theory. However, the implementation of the

strategy itself still has many problems that inhibit the implementation of four 'P' programs that mandated in the UN Convention, so as accordance of the report of trafficking in persons, Indonesia still occupying Tier 2 since 2010."

"Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kerentanan yang cukup tinggi akan sindikat penempatan ilegal PMI terindikasi perdagangan manusia. Data Penempatan dan Pelindungan PMI menunjukkan masih adanya kenaikan PMI yang menjadi korban perdagangan manusia akibat penempatan ilegal. BP2MI selaku badan yang ditunjuk untuk melindungi PMI tentunya memiliki tugas untuk melakukan pelindungan PMI dari sindikat penempatan ilegal. Namun sayangnya, BP2MI memiliki keterbatasan wewenang terkait dengan proses penindakan dan penegakkan hukum pada para sindikat penempatan ilegal terindikasi perdagangan manusia ini. Oleh sebab itu, BP2MI kemudian membentuk Satuan Tugas Sikat Sindikat dan menunjukkan sejumlah hasil positif. Tujuan dari penulisan ini adalah melihat bagaimana kinerja dari Satuan Tugas Sikat Sindikat sebagai unit yang melindungi Pekerja Migran Indonesia dan melengkapi keterbatasan BP2MI. Kinerja dari Satuan Tugas Sikat Sindikat dianlisis menggunakan pendekatan konsep Multi Agency Anti-Crime dan pencegahan kejahatan.

---

Indonesian Migrant Workers (PMI) have a fairly high vulnerability to the placement of illegal PMI syndicates with indications of human trafficking. PMI Placement and Protection data shows that there is still an increase in PMI who are victims of human trafficking due to illegal placements. BP2MI as the agency appointed to protect PMI certainly has a duty to protect PMI from illegal placement syndicates. But unfortunately, BP2MI has limited authority related to the process of taking action and enforcing the law on these illegal placement syndicates indicated by human trafficking. Therefore, BP2MI then formed a Sikat Sindikat Task Force and showed a number of positive results. The purpose of this paper is to see how the performance of the Sikat Sindikat Task Force as a unit that protects Indonesian Migrant Workers and complements the limitations of BP2MI. The performance of the Sikat Sindikat Task Force was analyzed using the Multi Agency Anti-Crime concept approach and crime prevention."

"Seen as a breakthrough in protecting migrant workers, of whom are predominantly female, Law No. 18/2017 on the Protection of IndonesianMigrant Workers (The Migrant Workers Act of 2017), replacing Law No. 39/2004, is not void of imperfections. Prima facie, the act may be seen as progressive development in protecting Indonesian migrant workers, having embraced the many experiences and realities their profession entails. However, upon investigating the Act under the careful lensof Feminist Jurisprudence as well as other national legal instruments for gender equality, the Migrant Workers Act of 2017 still provides unsatisfactory details in regards to the protection of female workers;if the government does not quickly act by making corresponding regulations, the Act will in fact, introduce us to new problems fromwhat was seen as a one-size fits all solution. In its implementation, legal literacy becomes one of the most profound challenges the 2017 Act faces. Field research findings in three areas (Sukabumi, Lampung, and Jakarta) show that legal literacy on this Act remains sparse. This article will address problems in regards to the 2017 Act, its implementation,and solutions to develop more tangible legal instruments in protecting Indonesian migrant workers, in particular, women, who, in foreignlands, often face the risk of violence and abuse on a daily basis with little to no protection."

"Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sudah menjadi kewajiban negara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan yang bebas dari perbudakan, kerja paksa, dan diskriminatif. Sebagai Badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melaksanakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia membentuk layanan yang bernama Crisis Center. Pembentukan layanan Crisis Center diharapkan mampu memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah untuk menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk bantuan hukum layanan Crisis Center serta perannya dalam penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Dalam menjawab persoalan yang ada, penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan tipe deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan Crisis Center belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang bermasalah. Layanan Crisis Center juga masih menggunakan pedoman pelaksanaan yang sama sejak tahun 2015 yang mana sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Pemberlakuan pedoman yang tidak relevan tentu tidak dapat mengakomodir kebutuhan Pekerja Migran Indonesia saat ini.

---

Protection of Indonesian Migrant Workers is a state’s reponsibility. This is a mandate as stated in Undang-Undang Dasar 1945 that everyone has the right to choose occupation that is free from slavery, forced labour, and discrimination. As an institution mentioned in enacted Law of the Republic Indonesia Number 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia formed a service named Crisis Center. Crisis Center Service aims to facilitate Indonesian Migrant Workers to resolve their problems. Based on this, this research analyzes how the legal assistance of Crisis Center works and their role in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. This is a doctrinal law method and a descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is that Crisis Center services are not optimal yet in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. Crisis Center services are also still using an old regulation since 2015 which is not relevant with the current situation."

"Warga negara Indonesia yang bermigrasi untuk bekerja telah lama dinamai dengan penamaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun, karena banyak stigma negative terkait dengan istilah TKI, pada tahun 2017 Pemerintah telah mengubah istilah penamaan tersebut menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Studi ini meneliti dimensi daya Tarik dari penamaan pekerjaan dan bagaimana mereka mempengaruhi niat untuk melamar pekerjaan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga membandingkan persepsi calon pekerja pada penamaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kami menggunakan penelitian kuantitatif dengan mendistribusikan survei kuesioner untuk menyelidiki persepsi calon pekerja, dan data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling. Hasil dari semua 221 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini mendukung bahwa semua dimensi Daya Tarik Penamaan Pekerjaan (WTA), memiliki dampak signifikan pada Niat untuk Memasukkan Aplikasi Pekerjaan (IS), dengan Nilai Ekonomi (EV) memberikan hubungan negative. Lebih khusus pada PMI, Nilai Pengembangan (DV), Nilai Ketertarikan (VI) dan Nilai Kerjasama (VC) memberikan dampak positif dalam urutan tersebut. Penelitian ini berkontribusi untuk mengevaluasi efektivitas penggantian nama Pekerja Migran Indonesia (daya tarik penamaan) dan memberikan saran kepada pemerintah Indonesia tentang pesan yang perlu disampaikan untuk menarik lebih banyak pelamar (membangun pencitraan dari penamaan).

---

Indonesia migrant workers has long been named with the work title of Tenaga Kerja Indonesia (TKI). However, due to many negative stigmas related to the term TKI, in 2017 the Government has changed the term into Pekerja Migran Indonesia (PMI). This study examines the dimensions of work title attractiveness and how they influence the intention to apply. Furthermore, this study also comparing the perception of potential workers on the work title Tenaga Kerja Indonesia (TKI) with Pekerja Migran Indonesia (PMI). We used a quantitative study by distributing a questionnaire survey to investigate the perceptions of future workers, and the data is analyzed using Structural Equation Modelling. The results from all 221 respondents who participated in the study support all dimensions of Work Title Attractiveness (WTA) has a significant impact on Intention to Submit Job Application (IS), with Economic Value (EV) deliver negative relation. More specifically on PMI, the Development Value (DV), Value of Interest (VI), and Value of Cooperation (VC) give a positive impact in that particular order. This study contributes to evaluate the effectiveness on renaming Pekerja Migran Indonesia (brand attractiveness) and give suggestion to Indonesia's government on messages need to be conveyed to attract more applicants (employer brand building)."