Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tumbangnya Orde Baru dan munculnya Era Reformasi menyebabkan banyakperubahan di berbagai bidang Di bidang pers (media massa) perubahan ilu iditandaidengan munculnya media rnassa cetak baru dalam jumlah yang bcs-ar. Perubahan lain dadkemerdekaan pers adalah mzmculnya media massa yang menjadi corong kelompok ataupartai politik tertentu, antara lain: Tabloid Demokrat (Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan --PDE), Tabloid Siaga (Partai Golkar), Dura Maqamkat (Partai KebangkitanBangsa --PKB), Tabloid Amana! (Partai Amanat Nasional --PAN), dan Tabloid Abadi(Partai Bulan Bintang --PBB). Di sisi lain. muncul pula kecendenmgan dari beberapamedia massa alan Surat kabar non-partisan yang pola pembelitaannya secara iransparanmenonjolkan kelompok atau parpol tertentu.Dalam penelitian ini akan dilihat ideologi sebagai salah sam faktor yangmempengaruhi pola pemberituan surat kabar (Harian Korrgpas dan Harlan Republika).Untuk itn, yang hams adalah dikaji bagaimana pola-pola pemberitaan surai kabar (HarianKongpas dan Haxian Republika) tentang panai-partai politik, kcmudian menentukanideologi politik yang mempengaruhi pola-pola pemberitaan kedua Surat kabar tersebut.Teori-teori yang dominan dipakai dalam Studi ini sebagian besar diambi! dariteori-teori Sosiologi Media, tenxtama tenlzmg pola.-pola isi media dan tentang pengaruhideologi politik terhadap pola pembedtaan sum! kabar. Selain im, dikemulcakan juga pola- pola pemberilaan Hnrinn Korrgpas dan Harian Republika dari beberapa studi yang telahdilalcukan sebelumnya. Kajian-kajian tentang poiitik aliran dan pertentangan ideologipolitik pada pemilu 1955 dan pemilu 1999 juga digunakan unhlk mempcrkuat studi ini,terutama tenlang hubungan anuun Surat knbar, partai politik, dan ideologi politikSedangcan untuk metodologi penelitjan, dikemukakan bahwa jenis penelitian iniadalah penelitian yang mengglmakan metode kualitatif yang didukung data-data kuantitatifyang diperoleh dari analisis isi pola-pola pemberitaan Surat kabar tentang partai-partaipolitik (PDI-P, Partai Gall-rar, PPP, PKB, dan PAN) aelama knmpanye pemilu 1999, yaituttmggal 7 - 19 Juni 1999. Untuk rancangan analisis basil penelitian ini l'!1¢I\g§.lIl&k8I'l polaanalisis sosio-kultural (kontekstnal), yaitu dengan menginterpretasiknn pola-pola teksberita yang telah dllcetahui yang kemudian dikaitkan dengan kontelcs sosial dan poliiikketika berita tersebut dibuahSebagai temuan hasil peneliti ini adalah pertama, tentang pola-pola pemberitaansumi kabar, diketahui pola pemberitaan Harian Kongpas cenderung lebih memihak danmendulcung Paz-tai Demokrasi Indonesia Penjuangan (PDI-P), sedangkan pola pemberitaanHarlan Republika ccnderung lebih memihak dan mendukamg Partai Persaiuan Pembangunan(PPP). Kedua, tenlang pengaruh ideologi politik lerhadap pola pemberitaan sum! kabar,diketahui bahwa pola pemberitnan Harian Kompas yang cenderung memihak danmendukung PDI-P dipenyruhi oleh ideologi politik ?Nasionalis?, sedangkan polapemberitnan Harian Republika yang cenderung memihak dan menduknng PPP dipengaruhioleh ideologi politik "Islami?"

"Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ternyata tidak ada satupun dari ketiga suratkabar yang dipilih dapat memegang idealisme independensi media, karena ketiganya melakukan pemberitaan dengan kecenderungan-kecenderungan terhadap partai-partai politik tertentu. Dalam pemberitaannya, suratkabar yang dikenal dekat dengan ideologi Islam, dalam hal ini Republika memberikan citra yang positif pada partai berasas Islam. Harian umum ini sangat memihak kepada partai Islam dan memberikan pemberitaan dengan isu-isu dan kata-kata yang cenderung sangat positif. Sementara di pihak lain, Republika melakukan pemberitaan yang sangat negatif pada partai-partai berasas nasional, terutama PDIP, melalui kata-kata dan isu-isu pemberitaan yang memberikan citra negatif. Untuk partai yang dekat dengan pemerintah seperti Golkar, Republika tetap menjalankan fungsi watch dog-nya namun tidak dengan kata-kata yang terlalu menyudutkan Golkar. Kompas melakukan pemberitaan yang lebih seimbang, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa suratkabar ini juga lebih cenderung positif kepada partai berasas nasional terutama PDIP . Sementara kepada partai berasas Islam, harian yang dikatakan dekat dengan ideologi Katolik ini cenderung netral, walaupun secara proporsi bisa dikatakan tidak memberi perhatian lebih besar kepada pemberitaan partai Islam. Rakyat Merdeka sangat cenderung positif sikap pemberitaannya terhadap partai berasas nasional terutama PDIP. Walaupun Rakyat Merdeka mengatakan bukanlah suratkabar yang dikuasai kelompok politik manapun, namun pemihakannya atau kecenderungannya terhadap PDIP sangat jelas terlihat dari isu-isu yang ditonjolkan serta kata-kata yang ditampilkan dalam pemberitaannya. Bertolak belakang sekali dengan Republika. Dari penelitian ini juga didapatkan bahwa besarnya volume pemberitaan atau tingginya frekuensi pemberitaan serta penempatan halaman yang selalu di halaman depan tidak selalu menjamin kecenderungan suatu suratkabar terhadap hal-hal yang diberitakan tersebut. Hal ini terbukti di pemberitaan Republika terhadap PDIP. Walaupun Republika memberitakan PDIP dengan frekuensi tinggi dan volume yang besar, namun Republika sangat mencitrakan PDIP dengan citra yang negatif."

"Sampai saat ini, tidak ada media massa yang dapat disebut netral. Kenyataannya, sebagai sebuah industri media massa memiliki misi atau kepentingan tertentu, yang terkadang kepentingan media massa bisa sejalan dengan kepentingan publik sebagai khalayak dan terkadang pula kepentingan tersebut sama sekali berbeda bahkan bertolak belakang. Banyak faktor yang mempengaruhi surat kabar nasional dalam melakukan pemberitaan, salah satu faktor yang paling dominan adalah pengaruh pasar pembaca di Iuar faktor ideologi politik dan pasar iklan.Penelitian ini berangkat dari prespektif Paradigma konstruktivisme memiliki asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis dan metodologis, yang berbeda dari paradigma lain. Secara ontologis paradigma konstruktivisme merupakan relativism. Penggunaan analisis wacana dalam konteks paradigma konstruktivis dapat menggunakan analisis framing. Penelitian tentang wacana isu politik pada kampanye pernilu 2004 ini menggunakan paradigma konstruktivis karena wacana isu-isu politik merupakan proses framing dari sejumlah isu yang diangkat oleh media massa. Wacana isu-isu politik yang diangkat oleh masing-masing media berperan dalam memainkan debat publik.Berdasarkan pada pengemasan pemberitaan baik secara tekstual maupun analisis framing terlihat bahwa pada kenyataannya hampir semua surat kabar (Kompas, Media Indonesia, Republika) memiliki agenda media masing-znasing. Dalam pemberitaan partai politik dalam kampanye pemilu 2004 ini, Kompas Iebih bersifat netral dalam penyajian berita-berita yang ditampilkan terhadap porsi parpol. Akan tetapi Kompas secara halus melakukan kritik terhadap peran parpol yang dianggap harus lebih bersikap etik. Pemberitaan yang dibuat juga cukup seimbang antara berita hard news dan follow up new, juga antara berita yang actual dengan berita yang tematik.Pada Media Indonesia terlihat sedikit keberpihakan pada partai politik tertentu, mengingat secara organisasi Media Indonesia dimiliki oleh Surya Paloh yang pada waktu itu mengikuti Konvensi Partai Golkar dalam kerangka bursa calon presiden. Karena itu, tidak heran apabila beberapa berita yang dimunculkan menampakkan hal tersebut.Demikian pula pada Republika, surat kabar ini dalam beberapa penggal beritanya sempat tai npak bahwa kalau Koran ini mendiskriditkan salah satu partai politik (Golkar). Namun, dari sudut penyajian berita, berita yang disajikan lebih bersifat menonjolkan upaya perbaikan atas seluruh parpol yang ikut dalam pemilu 2004. Meskipun berita yang disajikan tetap menjaga kaidah dan aturan yang berlaku dalam dunia jurnalistik.Berdasarkan gambaran di atas sebenarnya kerangka yang dibangun oleh ketiga surat kabar nasional tersebut dalam pemberitaan partai politik lebih mebekankan pada dua isyu utama. Yaitu isyu tentang peran partai politik dan pemilu 2004, Berta persoalan kampanye pemilu 2004 yang di dalamnya sudah pasti melibatkan partai politik. Dua buah isyu utama ini digambarkan dalam pemberitaannya dengan secara utuh tentunya dengan gaya penulisan yang menjadi ciri dari masing-masing surat kabar. Paling tidak gambaran yang dapat dijelaskan adalah bahwa surat kabar ini mempunyai agenda sendiri yang dalam arti tertentu berbeda dengan agenda yang diinginkan oleh khalayak. Kewajiban khalayak adalah membaca teks media dengan cerdas sehingga mampu menangkap makna yang terkandung di balik sebuah berita."

"Pemberitaan KLB PDI-Munas PDI dan naiknya Megawati di kursi kepemimpinan PDI, menyita perhatian media massa untuk menggelar peristiwa trsebut. Momen berita KLB PDI menjadi menarik karena hadirnya Megawati, baik sebagai kandidat maupun setelah terpilih menjadi ketua umum PDI. Di mana figur Mega merupakan figur yang dianggap kontraversial dalam percaturan politik nasional.Hal ini terjadi karena, Megawati merupakan simbol perlawanan rakyat yang anti kemapanan dan mendapat dukungan arus bawah. Di samping itu juga ia merupakan tokoh yang kharismatik pada saat pasca-KLB. Hal ini merupakan tahapan yang krusial bagi Mega, terutama setelah menyatakan dirinya terpilih secara De Facto. Pemberitaan media secara kontinyu, menyebabkan media turut andil untuk membentuk opini publik, termasuk mempengaruhi atau berdampak terhadap pengambil keputusan di tingkat hirarki yang lebih tinggi dalam sistem politik Indonesia.Keberhasilan Megawati menduduki pucuk pimpinan PDI tidak terlepas dari peran media massa selama KLB-Munas PDI merupakan fokus penelitian ini, terutana tentang keperkasaan media massa dalam mengakat kasus PDI dan Megawati. Pisau analisis yang digunakan terletak pada pembentukan opini publik dengan konsep keampuhan Media Massa, khususnya dilihat dari kajian komunikasi politik. Analisis juga meminjam kerangka pemikiran dari Walter Lippman, the World Outside and The Picture in Our Heads, dihubungkan dengan media massa sebagai salah satu saluran komunikasi politik. Lebih khusus lagi analisis dipertajam dengan meminjam kerangka pemikiran Klapper (1960) dan Patterson (1980) dengan menperhatikan kepada manfaat media, potensi media, dan eksposure media dalam melihat peristiwa KLB dan Megawati.Metode yang digunakan adalah analisis isi dengan pemilihan populasi berdasarkan purporsive sampling yang meliputi harian Kompas, Republika, dan Suara Harya. Jumlah tiras dipakai sebagai acuan di dalam menentukan sample frame dengan menghasilkan 114 tiras, dan ini di amati dalam kurun waktu satu minggu sebelum KLB-PDI dan satu minggu sesudah Munas PDI.Hasil temuan thesis ini menunjukkan bahwa ada kecendrungan dari ketiga Surat kabar telah memanfaatkan saluran komunikasi politik untuk membentuk opini publik. Dalam kasus PDI dan Megawati surat kabar telah berfungsi ganda yaitu di samping berfungsi sebagai saluran komunikasi politik juga berfungsi sebagai komunikator politik. Ini menunjukkan keperkasaan media telah mampu mempengaruhi pengambil kebijaksanaan politik pemerintah, cendrung "terpaksa" mengakui kehadiran Megawati untuk memimpin PDI.Pemberitaan Megawati di arena KLB dan Munas PDI, telah menjadi berita utama, bahkan ada kecendrungan media berada dibelakang Mega. Ini terlihat dari penempatan berdasarkan letak halaman, analisa isi berita dan opini, maupun dengan memperhatikan kecendrungan berita dan opini yang bernada mendukung.Yang jelas, pemberitaan PDI dan Megawati telah memberikan nuansa baru dalam proses demokratisasi melalui media massa. Pemberitan arus bawah yang berpaham kerakyatan selain mampu membentuk opini, tetapi juga tidak lepas dari political will yang dilakukan pemerintah dalam menangkap proses demokratisasi dan keterbukaan yang telah dicanangkan sebelumnya."

"Penulis tertarik untuk meneliti kebijakan media massa cetak seperti Republika dalam memberitakan kampanye capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada Pemilu 2004, karena untuk pertama kalinya pemilihan presiden/wapres dilakukan secara langsung. Penelitian ini juga menarik untuk mengetahui partisipasi politik media massa dalam pelaksanan pemilu secara langsung.Teori Partisipasi Media, Teori Political Marketing, Teori Partisan dan Teori Transisi Demokrasi digunakan sebagai landasan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui analisa berita, artikel, tajuk rencana dan foto dari dua pasangan capres-cawapres serta wawancara dengan Redaksi Pelaksana Republika dan dua anggota tim kampanye pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dan SBY-Jusuf Kalla.Temuan penelitian ini menunjukkan lewat kebijakan pemberitaannya serta penekanan terhadap unsur informasi, aktualitas, dan pemberdayaan umat, Republika telah berpartisipasi dalam pemilu sebagai sumber informasi bagi masyarakat (pemilih). Namun, sesuai Teori Partisipasi Media, Republika juga memiliki keterbatasan ruang (halaman) dan waktu (deadline) sehingga informasi politik kepada pembaca tidak lengkap. Tidak lengkapnya informasi serta disaringnya infonnasi oleh redaksilredaktur membuat proses konsolidasi demokrasi lewat peran media massa cenderung tidak maksimal.Sesuai Teori Pers Libertarian, Republika tidak menghadapi ancaman kebebasan pers berupa pembredeilan dan sensor dari pemerintah (penguasa). Namun, Teori Pers Libertarian kehilangan relavansinya karena Republika menghadapi ancaman dari massa pendukung capres-cawapres. Sementara sesuai Teori Partisan, Republika dapat bersikap non-partisan karena tidak ada keterkaitan modal, manajemen redaksi, serta aliansi politik Republika terhadap capres-cawapres yang bertarung dalam Pemilu 2004.

---

Writer was interested to study the mass media's policy such as Republika Daily in presenting the President-Vice President campaign news for Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi and Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla in Presidential Election 2004, because for the first time in Indonesia history the Election was held directly. The study is also interesting in its way to discover mass media politic participations in this direct Presidential Election.

The Media Participation Theory, Political Marketing Theory, Participants Theory and Democracy Transition Theory are used as the foundation and reference in this study. The method used in this study is descriptive-qualitative method. Data collecting being done throughout news analyzes, articles, reviews and photos of the two pairs of president-vice president candidates along with the interviews with the Republika's Implementation Editor and two members of Team Campaign from both pairs Megawati - Hasyim Muzadi and Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla.

The findings in this study have shown that throughout its news release policy and the stresses in information elements, actualizations, human resources, Republika had participated in the election as the source of information for the society (voters). However, as being said in the Media Participation Theory, Republika also had limitations in space (limited pages) and timelines (deadlines) that politic information could not received completely by its readers. The incomplete of information and the censored information by the editor had made the democracy consolidation process through the mass media tend to un-maximum.

In accordance to the Libertarian Press Theory, Republika did not facing any thread of press freedom such as a close down or bans from the government (the authority). However, the Libertarian Press Theory does lose its relevance for Republika did face the threads from the supporters of both pairs of candidates. Meanwhile, in accordance to the Participant Theory, Republika could act non-participant because of the lack of interrelatedness in its financial to the participants, editor's management, and politic alliances with the president-vice president candidates participating in the 2004 general election."

"ABSTRAKIsu gender pertama kali menjadi isu penting di Indonesia, menjelang Pemilu dan Sidang Umum MPR tahun 1999. Isu ini terutama dimunculkan oleh Partai Politik dengan menggunakan terutama alasan agama yang memojokkan perempuan.Studi ini memusatkan perhatian pada pemberitaan mengenai isu kepemimpinan politik perempuan. Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik produk terutama dilihat dari frekwensi pemuatan, sebaran berita, obyektifitas/keberpihakan yaitu mendukung, netral dan menentang, serta proses memproduksi berita.Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study). Pertimbangannya karena obyek yang diteliti adalah lebih satu media. Media yang dipilih adalah Kompas dan Rakyat Merdeka, dengan pertimbangan Kompas adalah harian umum yang bersifat netral sementara harian umum Rakyat Merdeka adalah harian yang menempatkan diri sebagai oposisi.Obyek penelitian pada tingkat teks unit analisisnya adalah berita. Yaitu semua berita yang dimuat pada dua harian umum tersebut selama enam bulan yaitu dari bulan Juni sampai dengan November 1999. Pada tingkat organisasi adalah redaksi Kompas dan Rakyat Merdeka. Pengumpulan data pada tingkat teks dilakukan dengan analisis isi, pada kebijakan redaksional dilakukan melalui interview dengan redaktur pada dua media massa tersebut.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa isu kepemimpinan politik perempuan tidak mendapat porsi yang cukup bagus di dua media massa tersebut. Orientasi informasi banyak bersifat netral/informatif, berarti pola pemihakan isi pesan cenderung mengambil jalan tengah.Sumber berita cukup bervariasi terutama Kompas, tetapi aktivis LSM/Ormas lebih banyak mengambil peran. Sumber berita tersebut juga lebih banyak didominasi laki-laki. Ini menunjukkan perempuan belum mengambil peran yang banyak di media massa. Padahal sumber berita dan jenis kelamin sumber mempengaruhi keberpihakan terhadap kepemimpinan politik perempuan.Proses produksi berita pada kedua media tersebut hampir sama. Namun hasilnya relatif berbeda. Karena Rakyat Merdeka lebih menonjolkan aspek menarik dari judul. Hal ini terkait dengan strategi pemasaran dimana 80 persen pembaca harian Rakyat Merdeka adalah eceran. Sementara Kompas lebih mengutamakan obyektivitas dan kelengkapan berita karena pembaca Kompas 90% adalah pelanggan.Kedua media tersebut tidak sensitif gender tetapi lebih menekankan segi keuntungan/ekonomi. Hal ini dikarenakan media massa masih merupakan dunia patriaki karena yang berkecimpung didalamnya lebih didominasi laki-laki. Ini terlihat dari jumlah jurnalis perempuan kedua media tersebut tidak mencapai 20% dari seluruh jumlah jurnalis yang ada. Dari keseluruhan jumlah pimpinan redaksi, jumlah perempuan yang duduk dalam pimpinan redaksi kurang dari 15%.

---

ABSTRACTGender became an important issue in Indonesia while facing the General Election and General Assembly of Parliament in 1999. This issue was raised prominently by political parties which using mostly religion as a reason to put women in the corner.This study focused on report about women leadership in political field. The main problem in this research was how are product characteristics, prominently seen by frequency of reporting, news spreading, objectivity of supporting, neutral and opposing, and the process of news productions.This research used case study as a method. The reason was because the objects to be researched were more than one media. The choose media were Kompas and Rakyat Merdeka, considering that Kompas was a neutral general daily, while Rakyat Merdeka was general daily that aimed an opposite-side.Research object on text level was news as unit of analysis. It meant that all news that was loaded on those dailies for six (6) months. Started from June until November 1999. On the organizational level was editorial ship in Kompas and Rakyat Merdeka. Data collecting on text level was collected by content analysis; on editorial policy was colected by interviews conducted with the editorial directory in both media.Research concluded that women leadership issue on political field had no good portion in both media. Orientation of information was neutral/informative meaning that side pattern of content tended to be neutral.News source was various, mostly in Kompas, but NGO"s activist took more part. This news source was dominated by men. This point out that women had not taken more part in mass media. Whereas in fact news source and source gender influencing side position of women leadership in political field.Process of news production in both media almost the same, but the result relatively different. Rakyat Merdeka focused mostly on interesting aspect of heading. This related with marketing strategy which 80% of Rakyat Merdeka "s reader was retail, while Kompas focused on objectivity and news completeness because Kompas"s reader 90% were subscriber.Both media had no sensitivity of gender but focused more on profit/economic. This was caused of mass media as patriarchy word and dominated mostly by men. It can be seen from number of women journalist on both media that did not reached 20% from total number of journalist. Number of women that have position editorial staffs was less than 15%.

---

"

"Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisa isi untuk mengetahui apakah pengelompokan media mempunyai dampak terhadap homogenisasi agenda pemberitaan. Dengan kata lain peneliti ingin mengetahui apakah suratkabar-suratkabar dalam Kelompok Kompas Gramedia mempunyai agenda media yang homogen. Suratkabar yang menjadi objek penelitian ini adalah suratkabar dalam Kelompok Kompas Gramedia (KKG), yaitu : Serambi Indonesia, Sriwijaya Post, Kompas, Bernas, Surya, dan Banjarmasin Post. Kenapa peneliti memilih surat kabar yang mempunyai ?jaringan? tersebut adalah karena suratkabat Kompas merupakan salah satu suratkabar yang mempunyai jam terbang yang cukup lama dan mempunyai jaringan yang cukup luas secara geografis, yaitu dari ujung utara Pulau Sumatra di sebelah barat Indonesia hingga ke Pulau Irian Jaya di sebelah timur Indonesia. Isu-isu yang diteliti adalah isu-isu nasional selama Kampanye Pemilu, yaitu dari 19 Mei - 5 Juni 1999. Penelitian ini menggunakan dua metode. Pertama, analisa isi (content analysis) untuk mengetahui agenda media masing-masing suratkabar, ranking isu, serta hubungan antara agenda media masing-masing. Kedua, wawancara untuk mengetahui kinerja Pers Daerah (Persda), masing dibawah naungan Kelompok Kompas Gramedia. Dari hasil studi penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pengelompokan media khususnya Kelompok Kompas Gramedia, tidak mempunyai dampak terhadap homogenisasi agenda pemberitaan. Atau dengan kata lain menolak hipotesa yang mengatakan bahwa pengelompokan media mempunyai dampak terhadap homogenisasi agenda pemberitaan. Kelemahan penelitian ini tidak dapat mengungkapkan sikap pemberitaan dan hanya meneliti satu kelompok surat kabar saja. Sedangkan rekomendasi akademis penelitian ini adalah meneliti lebih lanjut agenda pemberitaan dengan metode discourse analysis serta rekomendasi praktis penelitian ini adalah agar manajemen redaksional Kelompok Kompas Gramedia tetap dipertahankan independen."

"Untuk pertama kalinya Pemilihan Umum (Bab VIIB Pasal 22E) dimasukkan dalam amandemen UUD '45. Selanjutnya Pemilu diatur oleh Undang-Undang nomor 12/2003 yang diantaranya memuat tentang Sistem Pemilu Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka. Sistem Pemilu itu merupakan suatu terobosan politik yang baru di Era Reformasi sehingga menarik untuk diteliti.Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan penelitian yaitu: 1. Apakah Sistem Pemilu Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka cukup efektif untuk menjaring calon legislator pilihan rakyat atau malahan menciptakan konflik dan fragmentasi di dalam partai?; 2. Apakah Undang-Undang Pemilu menguntungkan Partai Politik Besar dan merugikan Partai Politik Kecil?; 3. Apakah Undang-Undang Pemilu dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Partai Politik nomor 31 tahun 2002 ?Untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 7 orang informan kunci dan penelusuran transkrip rekaman persidangan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sampai disahkan menjadi Undang-Undang No.1212003, didukung data sekunder hasil pemilu 2004, serta studi pustaka.Teori yang untuk menganalisa penelitian ini memakai: Teori Transisi demokrasi O'Donnel, Teori Sistem Pemilu Reynolds, dan Teori Demokrasi Inklusif Young.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu gagal menjaring calon legislator pilihan rakyat, bahkan sebagian menimbulkan masalah dikalangan legislator terpilih. Undang-Undang Pemilu No. 1212003 memberikan keuntungan bagi Partai Besar berupa over-representation, dan merugikan Partai Kecil dengan under-representation. Undang-Undang Pemilu belum dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana, tetapi dampaknya mengurangi jumlah peserta Pemilu 2004.Implikasi teoritisnya adalah teori transisi demokrasi O'Donnel berlaku dalam penelitian ini khususnya bagi Partai Besar PDIP dan Golkar (partai lama), yang mana. Partai Besar cenderung mempertahankan kekuasaannya terhadap pemilih maupun terhadap Partai Kecil dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu No. 12/2003.

---

For the first time, election (section VIIB article 22e) is included in the amendment of UUD 1945. Furthermore, election is arranged by the Law number 23 years 2003 which inserts the open list proportional system. This system is a new political breakthrough in the reformation era so that interesting to be explored.

From that background, some research questions rise. They are 1) is the system of open List proportional effective to select legislative candidates who are chosen by the voters or does it emerge political conflict and fragmentation among the parties; 2) does it give any advantages for major parties and oppositely disadvantages minor political parties; 3) is the law can develop simple multiparty system as mentioned in the Law number 31 year 2002 on Political Party.

To answer those question, this research applies qualitative approach and the category of the research is descriptive analytic. Primary data collection is examined by using in-depth interview with seven key informants and tracking transcript of codification sessions of the law. is also supported by secondary data such as the result of election in 2004 and literature study.

Theories applied in the research to analyze the issues are theory of transition to democracy from O'Donnel, theory of election from Reynolds, and theory of inclusive democracy from Young.

The result shows that the system of election applied in the law fail to select legislative candidates chosen by the voters, and even raises problems for elected candidates. The law gives advantages for major parties in term of over-representation and disadvantages minor parties in term of under-representation. The Law of Election has not developed simple multiparty system, even though the implication is degradation the number of political parties which involve in the election.

The theoretical implication of the research is that theory of transition to democracy from O'Donnel is relevant with the result of the research, especially for major parties such as Indonesian Democratic Party-Struggle and Golkar, which tend to maintain their power to their voters and minor parties in the codification of the law."

"Media massa memiliki. peran yang sentral dalam setiap pergulatanpoliti dan perubahan masyarakat. Sejak awal, sejarah media massa diIndonesia menunjukkan tiga tahap penting. Pertama, periode prakemerdekaan. Dalam periode ini media massa berperan sebagai alatperjuangan melawan kolonial. Kedua, periode Orde-Lama. Dalam periodeOrde Lama media massa di Indonesia bukan saja dijadikan sebagai alatperjuangan untuk melawan kembalinya kolonialisme Belanda tapi jugakelahiran-kelahiran media massa sudah diwarnai oleh semangatprimordialisme dan ideologi yang beragam sehingga surat kabar dijadikan sebagai corong dan alaf perjuangan 'politik. Ketiga, periode Orde Baru Dalam tahap ini surat kabar tidak saja berfungsi sebagai alat pejuangan politik seperti yang diperlihatkan dalam peristiwa-peristiwa polotik nasionalpenting tahun 1966, tahun 1974, tahun 1978 bahkan sampai tahun 1990-an yang meyebabkan pembreidelan surat kabar secara besar-besaran, tetapi juga sejak tahun 1970-an surat kabar Indonesia telah memasuki era baru yakni era industti bisnis pers. Kebutuhan yang besar akan kapital menyebabkan dunia pers terjun dalam kolaborasi dengan pemilik modal dan pernilik perusahaan.Lebih jauh lagi, dunia pers bahkan terlibat dalam permainan oligopoli triangel, yaitu suatu bentuk kolaborasi antara pers, bisnis dan kekuasaan. Pengaruh kekuasaan dan dunia bisnis yang begitu besar menxebabkan pers menjadi tidak independen dan terpengaruh di dalam menyuarakan aspirasiaspirasinya, khususnya aspirasi politik. mereka.Skripsi ini secara sistematis me coba meneliti kaitan antara kekuasaan (ideologi dorninan) engan dimensi ideologis dan kecendeFungan politikdari kelompok-kelompok surat kabar kususnya Kompas, Merdeka danSuara Karya. Metode yang digunakan adalah "analisis semiotika ." Metode ini membe.dkan langkah-langkah metodologis untuk menelusuri aspek ideologis dari suatti pesan mea ia terutama terletak dalam isi pesan yang non manifest. Dalarh meneliti ideologj dan kecen3erungan politik suatu media, analisis tidak saja diarahkan pada diskursus politik suatu pesan media tetapi juga memperhitungkari. kondisi-kondisi makro yang rnelingkupi asal-usul politik surat kabar dan kebijakim~kebijakan pemerintah dalam masalah kehidupan pers maupun sistem politik nasionaL Sedangkan fokus daripenelitian ini adalah diskursus isi tajuk rencana Kornpas"