Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Momentum Pemilu 2004 kali ini merupakan kesempatan yang bagus untuk menguji komitmen partai politik terhadap perempuan, terutama pada partai-partai islam yang sangat rawan menggunakan jargon-jargon keagamaan. Affirmative action yang tertera dalam kuota 30% untuk keterwakilan perempuan merupakan era baru bagi perempuan dalam politik dengan dimensi yang Iebih luas. Tindakan ini menghadapi jalan terjal yang siap-siap menggagalkan terealisasinya konsep tersebut. Jalan tersebut adalah budaya patriarki, yang saat ini sangat ketal dianut oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Budaya tersebut memposisikan laki-laki Iebih mendominasi daripada perempuan.Caleg perempuan harus berkompetisi di daerah pemilihan yang padat dengan kouta tinggi, kira-kira di atas 23000-an. lni menggambarkan bahwa tidak mudah bagi mereka semua untuk memperoleh kursi DPRD Kab. Bekasi melalui perhitungan proporsionaI terbuka (pemilih yang memilih nama mereka secara langsung). Dibutuhkan kerja politik yang sangat keras untuk membuat mereka bisa mencapai target angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan), apalagi kouta suara seperti itu.Tesis ini menelaah bagaimana PKB sebagai salah satu kekuatan politik yang sangat gencar menyuarakan kesetaraan gender dalam politik mencoba menggunakan strategi komunikasi politik untuk memenangkan Pemilu 2004. Analisa yang digunakan akan mengkaji bukan hanya strategi komunikasi politik pada Pemilu 2004 saja, tetapi juga bagaimana PKB Kab. Bekasi dalam Pemilu 2009 mendatang memformulasikan dan mengimplementasikan strategi komunikasi politiknya yang iebih persuasif lagi. Pokok masalah yang dikemukakan adalah apakah PKB Kab. Bekasi mampu memformulasikan dan mengimplementasikan strategi komunikasi politik yang persuasif terrtang isu keterwakilan perempuan. Sebagai partai Islam, apakah PKB Kab. Bekasi dengan strategi komunikasi politik tersebut dapat memenangkan Pemilu 2004. Tujuannya tidak lain ingin mengungkap dan menganalisis hasil penggunaan strategi komunikasi politik tersebut untuk selanjutnya memproyeksikan ke Pemilu 2009 nanti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatirf dengan pendekatan evaluatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sementara untuk kerangka pemikirannya, penulis banyak mengutip teori komunikasi politik dan Dan Nimmo, Doris Graber, William J. McGuire, dan lain-lain. Dalam penelitian ini telah diketemukan yaitu: (1) pemilih di Kabupaten Bekasi sebagian besar masih sangat kental menganut budaya patriarki, akibatnya mereka kurang memahami konsep kesetaraan gender dalam politik; (2) perumusan strategi komunikasi politik sangat tergarrtung pada sistem pemilu itu sendiri: (3) dasar penetapan caleg perempuan PKB yaitu pertama, professional appointee dan kedua political appointee; (4) semua caleg perempuan PKB berasal dari komunitas NU dan didominasi dari kalangan guru/ustadzah; (5) hasil identifikasi pemilih yang dilakukan oleh caleg perempuan yaitu komunitas NU, komunitas non-NU seperti karyawan, pedagang, buruh, dIl, pemilih pemula, dan segementasi gender, (6) kampanye caleg perempuan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Bekasi, bahkan sebenamya sebelum masa kampanye tiba caleg perempuan telah melakukan hidden campaign melalui sarana silahturahmi dan kunjungan. Selama kampanye, caleg perempuan menghadapi kendala yang sangat mempengaruhi yaitu minimnya pendanaan yang dimilikinya, selain itu juga mereka melakukan kerja sama dengan badan otonom NU seperti Fatayat NU, IPNU, dll, sangat disayangkan kerja sama itu sangat ekslusif, hanya dilingkungan NU saja; (7) pendekatan kampanye yaitu pendekatan historis, pendekatan kuttural; dan pedekatan rasional; (8) media kampanye hanya menggunakan media cetakan saja seperti stiker, foster, dif.; (9) badan otonom Pergerakan Perempuan PKB tidak berjalan dalam mensosialisasikan keseteraan gender dalam politik, padahal sebenamya badan tersebut sangat potensial; dan (10) untuk Pemilu 2009 nanti mereka akan menggunakan pendekatan marketing politik (political marketing). Sedangkan untuk rekomendasi akademik dari hasil penelitian ini adalah (1) untuk Pemilu 2009 yang kemungkinan dengan sistem distrik, maka yang mesh ditonjolkan dalam kampanye politik adalah program dan ketokohan kandidat (caleg); (2) merancang dan melaksanakan program pendidikan politik pada rakyat Kab. Bekasi, khususnya perempuan tentang kesetaraan gender dalam politik secara simultan, serta hat ini juga nanti dapat digunakan untuk melakukan identifikasi pemilih; (3) peningkatan penggunaan media, yang awalnya hanya menggunakan media cetakan saja, maka pada Pemilu 2009 nanti sudah semestinya PKB Kab. Bekasi atau caleg perempuannya dapat menggunakan media massa baik media eletronik ataupun cetak, serta harus diiringi dengan kemampuan manajemen fund rising yang lebih baik; dan (4) dafam rangka melengkapi penggunaan pendekatan marketing politik, sebaiknya PKB Kab. Bekasi dapat merekrut tim riset yang handal."

"Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] adalah partai bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [PBNU]. Pada Pemilu 1999 lalu PKB menjadi partai terbesar ketiga di bawah PDIP dan Golkar. Dukungan besar dari warga Nahdlatul Ulama [NU] merupakan salah satu kunci sukses disamping kharisma yang dimiliki oleh oleh tokoh-tokoh pendirinya, khususnya Gus Dur. PKB bertekad untuk menjadi partai pemenang Pemilu 2004 dengan target perolehan suara di atas 20%. Menghadapi Pemilu 2004 tantangan yang dihadapi PKB lebih berat mengingat pemilih inti PKB, yaitu warga NU, bisa saja berkurang ditambah lagi adanya konflik internal yang terjadi pasca kejatuhan Gus Dur. PKB identik dengan partainya warga NU, sementara tidak semua warga NU memilih dan menjadi pengurus PKB. Salah satu cara untuk mencapai target minimal perolehan suara adalah dengan merangkul massa diluar kalangan NU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini memaparkan strategi komunikasi PKB dalam memenangi Pemilu 2004. Kerangka teori dan penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip humas [research, objectives, strategies, implementation, evaluation] diterapkan oleh humas PKB. Positioning sebagai partai advokasi dan citra sebagai partai terbuka dan modern dikembangkan oleh PKB. Strategi komunikasi sudah terencana dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. PKB mengkategorikan para calon pemilih mereka kedalam 25 kelompok sasaran. Untuk menjangkau warga muslim, khususnya NU, PKB mengandalkan peran para kiai. Dalam menjangkau masyarakat PKB mengandalkan opinion leaders [kiai, tokoh adat, pemuka agama]. Slogan dan tema kampanye PKB banyak dan beragam disesuaikan dengan sasaran kelompok. Tema dan slogan kampanye tersebut sebenamya bisa difokuskan hanya pada issue-issue yang sedang berkembang dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Media relations, press agentry, dan issues management perlu mendapat perhatian lebih dari humas PKB. Penelitian yang berkaitan dengan humas PKB selanjutnya sebaiknya menggunakan metode kuarrtitatif untuk melengkapi penelitian yang kualitatif ini."

"Tesis ini membahas evaluasi strategi komunikasi PKP INDONESIA dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan. Kekuatan dan kendala dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan pada pemilu 2009. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Visi dan Misi serta infrastruktur menjadi strategi mendasar bagi PKP INDONESIA, Faktor Meutia Hatta menjadi kekuatan partai ini kemudian Faktor kendala kurang minatnya kaurn perempuan menjadi calon anggota legislatif. Penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan kebijakan yang lebih kongkrit, keterbukaan dalam proses penjaringan, dan pendidikan politik khususnya terhadap perempuan yang menjadi calon anggota legislatif agar strategi komunikasi partai politik dapat mencapai hasil yang maksimal.

---

This thesis discusses the strategy of evaluation in communication PKP INDONESIA member legislative candidates encompass women. Strengths and potential obstacles in the selectivity of women members in the legislative elections in 2009. The approach of this research is descriptive qualitative research. Results of this research concluded that the Vision and Mission and infrastructure to become a fundamental strategy for PKP INDONESIA, Mrs. Meutia Hatta factor into the strength of this party and then less interest factor constraints of women to become candidates for legislative members. Research suggests that this policy needed a more concrete, crawl in the process of scrutiny, and political education, especially against women who become candidate members of legislative communication strategy so that political parties can achieve maximum results."

"Partai Gerindra merupakan bagian dari 18 partai politik baru yang ikut pemilu 2009, dan mengusung figur kontroversial Prabowo Subianto sebagai capresnya. Kondisi tersebut menempatkan Partai Gerindra pada posisi ke tiga sebagai partai besar di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah fenomena bahwa kekuatan partai baru dengan mengusung tokoh yang kontroversial namun partai tersebut bisa tetap yakin dan konsisten membawa partai Gerindra melangkah sebagai partai terdepan dengan menggalang massa yang setiap tahunnya terus bertambah. Kekalahan partai Gerindra dalam mengusung nama calon presiden Prabowo menjadi cambuk yang besar bagi massa pendukung Prabowo Subianto karena gagal membawa kemenangan. Hal ini membutuhkan evaluasi dari berbagai elemen dalam tubuh partai untuk kedepannya Partai Gerindra mampu membawa nama Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa Indonesia.Dalam Tesis ini penulis merumuskan masalah sebagai acuan penulis, adapun rumusan masalahnya adalah strategi apa yang dilakukan Partai Gerindra dalam membangun politik pencitraan Partai Gerindra melalui sosok Prabowo Subianto pada pilpres 2014. Perumusan masalah itu dijabarkan dengan menggunakan metode penelitian.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan jenis penelitiaan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara individu intensif (mendalam). Wawancara mendalam didasarkan pada sebuah panduan wawancara, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan informal untuk memfasilitasi diskusi tentang isu-isu dengan cara yang setengah terstruktur atau tidak terstruktur. Pertanyaan terbuka digunakan untuk memungkinkan terwawancara berbicara panjang lebar mengenai sesuatu topik. Selain data dari wawancara mendalam, penelian ini menggunakan data-data dari buku beserta artikel yang berhubungan dengan AD/ART partai Gerindra, catatan pemerintah, media massa, internet, dan sumber lain yang relevan dengan penelitianPada saat musim kampanye politik 2014 Partai Gerindra berperan dalam melakukan politik pencitraan Prabowo Subianto. Langkah politik pencitraan yang dilakukan Partai Gerindra terhadap Prabowo diantaranya adalah Partai Gerindra melakukan kampanye politik yang cukup intens di berbagai media publik, baik internal maupun lokal. Kemudian Gerindra konsisten menarik perhatian anak muda untuk ikut terjun ke politik dengan tujuan untuk menjadi bangsa yang kuat dan bisaberdiri dibawah kaki sendiri. Dengan membuat sistem pengkaderisasi yang belum dimiliki partai lainnya membuat partai gerindra mencetak anak-anak muda yang berkualitas untuk membangun negara. Selain menggunakan jasa media, Partai Gerindra juga melakukan komunikasi politik secara dialogis keberbagai segmentasi masyarakat misalnya kaum buruh, mahasiswa, petani, nelayan dan guru. Langkah-langkah strategi politik pencitraan tersebut menghasilkan tanggapan yang beragam. Sebagian tetap menilai Prabowo dengan citra kontroversialnya dan sebagian besar.

---

Gerindra is part of 18 new political parties that is running in the election of 2009, and carries a controversial figure Prabowo as president candidat. The conditions put Gerindra in the third position as a major party in Indonesia. This is a phenomenon that the strength of a new party by bringing a controversial figure, but the party can remain confident and consistently bring Gerindra party stepped down as the party leading up to raise mass each year continues to grow. Gerindra party's defeat in nominating presidential candidates Prabowo a whip which was great for the supporters of Prabowo for failing to bring victory. This requires an evaluation of the various elements within the party for the future Gerindra capable of carrying the name Prabowo as leader of the nation of Indonesia.

In this thesis, the formulation of the problem is what kind of strategy, that Gerindra party do in build imegary political of Gerindra party through the figure Prabowo of the election in 2014. Formulation of the problem was described by using research methods.

The method that used in this thesis is using the qualitative research. This qualitative study is using the technique of intensive individual interviews (in-depth). In-depth interviews based on an interview guide, open-ended questions, and informal investigations to facilitate the discussion of issues in a way that half-structured or unstructured. Open-ended questions are used to allow the interviewees to speak at length on a topic. In addition to the data from in-depth interviews, this study presented by using data from the book as well as articles related to AD / ART Gerindra party, government records, mass media, internet, and other sources that are relevant to the research.

By the time of the political campaign season in 2014 Gerindra political role in doing imaging Prabowo. Political steps undertaken imaging Gerindra against Prabowo include Gerindra do fairly intense political campaign in various public media, both internally and locally. However, Gerindra as consistenly may to attract young people follow in politic with purpose to become strong nation. By creating a group system which is there is no other party using this system, it makes Gerindra party create young people that has quality to build the country and Gerindra Party do some politic communication dialogical to various society, for example the workers, students, farmers, fishermen and teachers. There are a lot of argument about this strategy, most of them still have opinion about the controversial imager of Prabowo."

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"ABSTRAKPemilihan Umum 2004 diwarnai dengan usaha untuk meningkatkan jumlahperempuan di parlemen. Usaha tersebut adalah adanya undang-undang yangmewajibkan partai politik untuk menyediakan kuota 30% dalam daftar calonlegislator dan sosialisasi yang gencar untuk meningkatkan kesadaran jenderpemilih perempuan.King (2000) pada penelitiannya di Amerika Serikat menyatakan bahwa calonlegislator perempuan memiliki peluang lebih besar untuk dipilih oleh perempuan,tetapi jumlah perempuan di parlemen selalu jauh lebih sedikit dibandingkandengan jumlah laki-laki. Faktor-faktor yang menyebabkan sedikitnya jumlahperempuan di parlemen, antara lain, adalah ideologi peran jender tradisionalpemilih (Karra, dalam Sari 2002) dan rendahnya identifikasi perempuan sebagaikelompok (Zellman, 1978). Faktor lain yang mempengaruhi suara pemilih adalahidentifikasi dengan partai politik dan isu politik (Campbell et al., 1960).Penelitian ini bertujuan mengetahui peluang calon legislator perempuanmemperoleh dukungan dari pemilih perempuan dibandingkan dengan calonlegislator laki-laki; pengaruh ideologi peran jender dan tingkat identifikasikelompok jender terhadap dukungan terhadap calon legislator perempuan; dan diantara keempat independen variabel, ideologi peran jender, identifikasi dengankelompok jender, identifikasi dengan partai politik, dan isu politik, yang manayang dapat menjadi prediktor bagi dukungan pemilih perempuan kepada calonlegislator perempuan pada Pemilihan Umum 2004.Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan peluang antaracalon legislator perempuan dan calon legislator laki-laki untuk dipilih olehpemilih perempuan; apakah terdapat perbedaan ideologi peran jender antarapemilih perempuan yang memilih calon legislator laki-laki dan pemilihperempuan yang memilih calon legislator perempuan; apakah terdapat perbedaantingkat identifikasi kelompok jender antara pemilih perempuan yang memilihcalon legislator laki-laki dan pemilih perempuan yang memilih calon legislatorperempuan; dan manakah di antara keempat variabel independen, ideologi peranjender, identifikasi dengan kelompok jender, identifikasi dengan partai politik,dan isu politik yang dapat menjadi prediktor bagi pemilih perempuan untukmemilih calon legislator perempuan. Untuk menjawab permasalahan itu,digunakan kuesioner yang terdiri dari lima skala yang mengukur setiap variabel independen dan pertanyaan mengenai jenis kelamin calon legislator yang dipilihpada Pemilu 2004.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan peluang antara calonlegislator perempuan dan calon legislator laki-laki untuk dipilih oleh pemilihperempuan dan tidak ada perbedaan ideologi peran jender serta identifikasidengan kelompok jender pada pemilih perempuan yang memilih calon legislatorperempuan dan calon legislator laki-laki. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan perilaku pemilih perempuan untuk memilih calon legislatifperempuan tidak dapat diprediksi oleh variabel ideologi peran jender, identifikasidengan kelompok jender, isu politik, dan identifikasi dengan partai politik. Saranuntuk penelitian selanjutnya adalah memperbaiki proses pengambilan sampel,memperluas subjek penelitian pada laki-laki, menambahkan variabel lain, seperti stereotip jender dan mengikutsertakan proses kognitif dalam aktivitas memilih."

"Partai politik pada dasarnya adalah salah satu subsistem demokrasi yang terdapat di dalam masyarakat, karena partai politik itu merupakan wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang lama. Ada pun fungsi dari partai politik adalah bagi pemerintah partai politik bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai alat pengeras suara. Dalam dunia politik, kampanye dan pemilu adalah bagian dari bentuk partisipasi politik, namun bukanlah indikator dari sebuah demokrasi. Partai politik adalah sarana yang tepat untuk dapat melakukana partisipasi politik tersebut, namun tidak semua partai politik dapat melakukan aspirasi politik.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai baru dalam pemilu 2004 yang di deklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Jakarta. PKS merupakan penggabungan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 "tersandung" aturan electoral threshold. PKS kemudian mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM dan setelah melewati sejumlah seleksi dan verifikasi KPU akhirnya PKS lolos menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu dengan nomor unit 16 dari 24 partai yang lobos verifikasi. Dalam pemilu 2004, PKS tampil sebagai pemenang disusul Partai Demokrat untuk wilayah DKI Jakarta, PKS berhasil meraih 8.325.020 suara atau 7,34 % melebihi perolehan suara yang diraih PAN dan PBB. Kemenangan PKS di Jakarta pada pemilu 2004 ini sangat menarik untuk dikaji mengingat PKS adalah kelanjutan dari PK yang dalam pemilu 1999 belum mendapatkan suara yang signifikan. Perbedaan suara yang membuat PKS menang. Inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana strategi pemenangan Pemilu yang dibuat oleh PKS pada Pemilu 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi tiga, yang pertama yaitu bagaimana strategi kampanye yang dterapkan oleh DPW PKS DKI Jakarta, kedua peranan pemimpin partai dalam pemenangan pemilu 2004, dan yang ketiga adalah faktor-faktor pendukung lainnya yang menyebabkan PKS menang dalam pemilu 2004 di Jakarta. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dalam pemilu legislatif 2004.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dan mengevaluasi kampanye DPW PKS DKI Jakarta. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang di dalamnya tercakup mengenai kampanye politik, manajemen kampanye, strategi kampanye dengan penggunaan konsep political marketing & marketing public relation. Pendekatan metodologi dalam penelitian ini termasuk kategori kualitatif dan sebagai metode penelitiannya adalah studi kasus (case study), sedangkan sifat dari penelitian ini adalah evaluatif. Pengambilan data menggunakan dua Cara yaitu pengambilan data primer (interview) dan data sekunder(studi dokumen & literatur). Setelah dilakukan penelitian hasil penelitian menunjukkan, strategi yang membuat PKS unggul di Jakarta terdiri dalam lima tahap diantaranya : strategi diawali dengan melakukan penelitian terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan perumusan strategi (tahap pra kampanye), kemudian strategi dilanjutkan dengan melakukan kegiatan direct selling, bazaar, pawai (tahap kampanye), strategi selanjutnya adalah pelatihan saksi intelektual (tahap minggu tenang), terakhir strategi yang diterapkan oleh DPW PKS Jakarta adalah melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara melalui saksi - saksi mereka yang ditempatkan di seluruh TPS serta turut melakukan penghitungan suara internal dengan sistem guickcount (tahap pemungutan & penghitungan suara)."

"Banyaknya calon legislatif (caleg) perempuan gagal masuk ke lembaga legislatif (DPR RI) merupakan kenyataan yang memrihatinkan tentang perempuan di tampuk kekuasaan dan pengambilan keputusan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjuangan caleg perempuan Indonesia menghadapi hambatan dalam partai dan sistem politik yang berlaku di negeri ini untuk menjadi anggota lembaga legislatif. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap implikasi negatif dari UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu terhadap perjuangan caleg perempuan, serta memaparkan sikap para caleg perempuan gagal dalam memaknai hambatan dan kegagalan yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melaiui wawancara mendalam (in-depth interview).Temuan penelitian ini adalah: (1) parpol yang seharusnya menjadi wadah pendukung ternyata tidak berperan efektif dan cenderung menghambat para caleg perempuan dalam perjalanan dan perjuangan menuju ke lembaga legislatif; (2) UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu telah berimplikasi negatif terhadap caleg perempuan dalam upaya mereka meraih posisi di lembaga legislatif; (3) kegagalan menjadi anggota lembaga legislatif akibat hambatan dalam parpol dan sistem politik yang diberlakukan, ternyata masih bisa dimaknai secara positif oleh para caleg perempuan subjek penelitian ini. Kegagalan pada pemilu 2004 lalu tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjuang lagi meraih posisi kekuasaan di dalam struktur kepengurusan parpol dan di lembaga legislatif pada pemilu mendatang.

---

There were many Indonesian woman candidates failed to legislative (parliament) was a fact that showed unlucky condition about woman in the hierarchy of power or the public policy.

This research aimed to examine the struggle or the fight of Indonesian woman for legislative candidates who faced many obstacles in the politic party and the political system which was obtained in this country to become a member of parliament. This research aimed not only uncover negative implication of constitution No.31/2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election concerning the fight of woman candidates, but also to explain about the attitude of the failed woman candidates to explain their barriers and failures. This research was based on qualitative approach with woman's perspective and applied data collecting technique by means of in-depth interview.

Finding of the research were: (1) the politic party which had to become a supporting institution exactly had not an effective role and was dispose restricting the efforts of woman candidates to gain their goal to parliament; (2) constitution No.31 /2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election had a negative implication to woman candidates; (3) the failure to become a member of parliament caused by politic party and political system apparently still could be positive meaning by woman informants of this research. The failure at the general election in 2004 had not sent down the spirit of the woman candidates to fight again and to obtain the leader position at the structure of politic party and the parliament in the next general election."