Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Visegrad merupakan kerja sama regional di Eropa Tengah. Negara-negara anggota tersebut adalah Ceko, Hungaria, Polandia dan Slovakia. Untuk mengkaji isu tersebut, penulis menggunakan teori geostrategi dalam menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi kerja sama keamanan Visegrad. Dengan teori geostrategi yang dipelopori oleh Colin S. Gray, penulis menemukan tiga 3 faktor pendorong kerja sama keamanan. Ketiga faktor kerja sama keamanan tersebut antara lain letak geografis Eropa Tengah terhadap InterEuropean Gas Pipeline, antisipasi Eropa Tengah terhadap ancaman Rusia dan pemutakhiran teknologi militer negara anggota Visegrad. Hasil dari penelitian ini adalah ketiga faktor tersebut mendorong kerja sama keamanan di Visegrad yang sejalan dengan pemahaman Colin S. Gray. Akhirnya, metode congruence digunakan sebagai metode penelitian. Metode ini menunjukkan relevansi yang kuat dalam menghasilkan penjelasan kerja sama keamanan Visegrad seperti yang diuraikan dalam beberapa literatur mengenai masalah yang dibahas.

---

Visegrad is a regional cooperation in Central Europe. The member countries are Czech, Hungarian, Polish and Slovak. To examine the issue, the authors use the theory of geostrategy in explaining the factors behind the Visegrad security cooperation. With the geostrategic theory pioneered by Colin S. Gray, the authors found three 3 factors driving the security cooperation. The three factors of cooperation include the European geographical location of the InterEuropean Gas Pipeline, Central European anticipation of the Russian threat and the upgrading of Visegrad member state military technology. The result of this research is the aforementioned factors drive the security cooperation in Visegrad as understood by Colin S. Gray. Finally, the congruent method is used as a research method. This method demonstrates strong relevance in generating an explanation of Visegrad security cooperation as in some literature on closed issues."

"Perekonomian global dan arus investasi lintas batas negara semakin berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya arus investasi lintas batas negara membawa keuntungan sekaligus ancaman. Dalam hal perpajakan, investasi lintas batas negara bisa menyebabkan pemungutan pajak berganda oleh dua negara terhadap objek pajak yang sama. Hal ini dikarenakan yuridiksi negara dalam memungut pajak atas warga negara yang berada di negara asing untuk berinvestasi dan warga negara asing yang berinvestasi di negara tersebut. Keadaan ini menyebabkan satu objek pajak dikenakan pajak yang sama oleh kedua negara. sehingga pelaku bisnis mencoba untuk melakukan penghindaran pajak berganda. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak sebuah negara. Salah satu solusi menghadapi permasalahan ini adalah dengan membuat perjanjian penghindaran pajak berganda antar dua negara. Dalam perjanjian penghindaran pajak berganda biasanya mengikuti model yang telah ada dan dipakai luas di dunia seperti OECD model (model yang dikembangkan Organization for Economic Cooperation and Development) dan UN model (model yang dikembangkan United Nations). Masing-masing model memiliki perbedaan terutama dalam hak menarik pajak oleh negara. Namun semua kembali kepada negosiasi antara kedua negara dalam menentukan isi pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda mereka. Indonesia sendiri telah melakukan negosiasi pertama mengenai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Belanda dimulai tahun 1970-an dan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda ini selain sebagai perjanjian untuk menghindarkan pajak berganda, juga sebagai upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Semakin berkembangnya perekenomian global, perjanjian penghindaran pajak berganda ini diamandemen beberapa kali hingga tahun 2002. Namun renegosiasi ini belum selesai dan akan terus terjadi, selama perekonomian global terus berkembang dan undang-undang pajak penghasilan terus berubah menyesuaikan kondisi masing-masing negara.

---

Global economic and transnational of investment flows growing very fast. The rapid grow of transnational of investment flows bring both benefits and. In term of taxation, transnational investment could lead to double tax collection by both of the countries to same tax object. This is due to jurisdiction of the country in collecting taxes on citizens residing in foreign countries to invest and foreign citizens who invest in the country. This situation led to an same tax object of is taxed by both countries. So business people trying to do the avoidance of double taxation. This can lead to loss of potential tax revenues of a country. One of the solutions to this problem is to make a tax treaty between two countries.

In the tax treaties typically follow a model that already exist and are used widely known in the world such as the OECD model (model developed by the Organization for Economic Cooperation and Development) and UN model (model developed by the United Nations). Each of model has its differences, especially in the right to tax by the country. But all returned to the negotiation between the two countries in determining the content of articles in their tax treaty. Indonesia itself has been negotiated the first tax treaty with the Netherlands began in the 1970s and within tax treaty is in addition to a treaty to avoid double taxation, as well as Indonesia's efforts to gain recognition from other countries. The continued development of global economies, this double taxation avoidance agreement was amended several times until 2002. However, renegotiation is not completed and will continue to occur, as long as the global economic continues to grow and the income tax law continue to change adjusting the conditions of each countries."