Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Program Raksa Desa di Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang bertujuan memahami upaya pemberdayaan masyarakat melalui program, manfaat program, dan kendala dalam implementasi program. Penelitian ini mempunyai arti penting, karena program dimaksud merupakan program baru yang digagas dan diluncurkan oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat di era Otonomi Daerah secara luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999, yang mulai dilaksanakan tahun 2003 dan direncanakan diberlakukan bagi seluruh desa dan kota di Propinsi Jawa Barat hingga tahun 2007. Sebagai program baru, dimungkinkan terjadi kekeliruan khususnya dalam implementasi yang merupakan tahap esensial dalam upaya pemberdayaan.Untuk itu, hasil penelitan ini dapat berfungsi sebagai input bagi policy maker guna melakukan perbaikan implementasi program berikutnya. Pendekatan dan Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu informasi tentang pemahaman, pandangan, dan tanggapan para informan dilapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran nyata pelaksanaan program secara sistematis dan faktuaI. Data tersebut diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi. Penentuan informan di lakukan secara purposive sampling (non probability), yakni atas dasar penilaian bahwa para informan mengetahui secara balk pemasalahan yang sedang diteliti. Untuk itu, informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan Anggota Pokmas; Ketua Satuan Pelaksana (Satlak) Desa, Sarjana Pendamping, unsur Pemuka Masyarakat, dari unsur 13adu.i Perwakilan Desa (BPD).Sebagai alat analisis hasil penelitian lapangan, digunakan kerangka teori pemberdayaan untuk memahami program dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian komunitas sasaran, baik secara individu maupun kelompok dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Konsep pemberdayaan juga digunakan untuk melihat bagaimana kelompok mampu memfasilitasi para anggota untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan, dan bagaimana masyarakat mengorganisir diri melalui kelembagaan Satlak Desa yang dikembangkan. Perhatian juga diarahkan pada keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan kegiatan kelompok serta dalam kelembagaan Satlak Desa untuk mengetahui proses pemberdayaan melalui implementasi program.Hasil penelitian lapangan menunjukkan tidak terjadinya upaya pemberdayaan melalui Program Raksa Desa, karena tidak ada partisipasi dan kemandirian dari masyarakat khususnya komunitas sasaran yang rnerupakan prasyarat bagi upaya pemberdayaan. Hal itu terlihat dari sejak awal kegiatan (persiapan dan perencanaan), yang antara lain adalah kegiatan sosialisasi program melalui forum musyawarah desa, dimana komunitas sasaran tidak dilibatkan. Forum dimaksud hanya dihadiri oleh alit desa, yaitu unsur pemuka masyarakat, perangkat desa, dan unsur BPD, disamping tentunya pengurus lembaga Satlak Desa. Demikian halnya pada implementasi program, yaitu pelaksanaan pembangunan prasarana desa dan penyaluran modal bergulir kepada komunitas sasaran, serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi, masyarakat khususnya komunitas sasaran tidak terlibat secara aktif, dimana dalam konteks pemberdayaan, keterlibatan masyarakatlkomunitas sasaran merupakan elemen penting.Hasil program memang telah dirasakan oleh masyarakat khususnya komunitas sasaran, baik pembangunan prasarana yang antara lain menambah kelancaran transportasi dan komunikasi antar warga, serta penyediaan air bersih bagi warga, maupun bantuan pinjaman modal bergulir yang antara lain untuk menambah modal usaha dan juga sebagai Modal awal usaha. Akan tetapi, unsur penting dalam upaya pemberdayaan, yaitu proses belajar sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan baik kebutuhan diri, keluarga, kelompok, dan masyarakat, maupun proses belajar memecahkan masalah tidak berlangsung. Kendala dalam implementasi program antara lain adalah kctidaktahuan di kalangan masyarakat sendiri dan kecenderungan prilaku aparat pemerintah yang masih bersifat paternalistik feodalistik (birokrasi tradisional).Rekomendasi yang diajukan adalah: (a) perlu dilakukan kegiatan pelatihan dan pemantapan secara intensif bagi para pelaksana program mulai tingkat propinsi hingga tingkat lapangan (desa), dalam upaya peningkatan pemanaman mereka balk mengenai teknis operasional dan manajemen penyelenggaraan program maupun perspektif pembangunan berpusat pada manusia; (b) perlu dilakukan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi oleh para pelaksana program mulai tingkat propinsi sampai tingkat lapangan secara profesional, dan yang tidak kalah penting adalah perlunya melibatkan komunitas sasaran dalam rangkaian kegiatan dimaksud sejak assesment hingga evaluasi; (c) perlu kecermatan penanggungjawab program dalam merancang program pemberdayaan secara profesional, dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya, antara lain adalah ketersediaan dana dan kesiapan sumber daya manusia yang cakap, terampil, dan berdedikasi."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat miskin, melalui Program Pengembangan -Kecamatan, di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari tahun 1999-2002.Dilatarbelakangi oleh ketidakberhasilannya program ini dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin, maka peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap proses sosialisasi ditahap perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan program.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitik untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sample secara "snowball sampling" yang meliputi petugas, dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut peneliti menggunakan teknik "in-depth inleruiew ", observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Margaluyu kurang berhasil memberdayakan masyarakat miskin. Penyelenggaraan program tidak mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat miskin, bantuan yang diberikan program terutama untuk UEP dan KSP belum cukup memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan juga belum bisa membangun kelompok masyarakat dalam bentuk UEP atau KSP yang kuat, juga malah membuat keharmonisan sebagian masyarakat dengan aparat desa menjadi terganggu karena kecurigaan-kecurigaan masalah dana proyek.Kegagalan ini berawal dari sosialisasi program yang kurang memasyarakat. yang berakibat pada persepsi yang berbeda, dan motivasi partisipasi yang berlainan, disini motif ekonomi sangat dominan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Didukung oleh pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai cotmnunity worker tidak memadai dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan anggota masyarakat pada umumnya. Juga pendekatan yang dilakukan pada proses pemberdayaan untuk mencapai.hasil yang maksimal perlu disesuaikan dengan komunitas yang ada, dalam satu komunitas ada saatnya `didekati' dengan pendekatan yang directive tetapi ada saatnya menggunakan pendekatan yang non-directive.Pola perguliran yang dikembangkan tidak menyebarluas menjangkau sasaran yang lebih jauh, tapi membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang sama yang bisa menikmati pelayanan program melalui UEP.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, program pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan pendekatan directive atau non-directive. Membangun perekonomian desa dengan potensi yang ada dengan memperluas jaringan kerja, membangun lembaga perekonomian seperti misalnya koperasi, guna menghimpun petani tembakau dan kelompok UEP lainnya kedalam satu wadah yang dapat mempermudah dan daya tawar menjadi transparan, menguatkan kelompok UEP agar mampu bersaing dan menumbuhkan produktifitas yang pada akhirnya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin."

"Secara umum, pembangunan perdesaan di Indonesia masih tertinggal dibanding dengan wilayah perkotaan. Kekurangan aksesibilitas sarana prasarana sosial ekonomi menyebabkan jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 meluncurkan program Desa Peradaban untuk mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan partisipatif dalam program Desa Peradaban di Desa Cipurwasari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan partisipatif dalam program Desa Peradaban tidak berjalan optimal dikarenakan tahapan-tahapan dalam perencanaan kurang melibatkan masyarakat.

---

In general, rural development in Indonesia is still lagging behind compared to the urban areas. Limited accessibility of social and economic infrastructure cause the number of poor people in the rural higher then to urban areas. West Java Provincial Government in 2010 launched a program to reduce inequality Civilization village between rural and urban areas. This study aimed to describe the process of participatory planning in the Desa Peradaban program at the Village Cipurwasari Tegalwaru sub-district Karawang district. This study used a qualitative approach with descriptive methods. The results showed that the process of participatory planning in the Village of Civilization program is not running optimally due to the stages in the planning of the community as a whole is less involving."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan biaya yang cukup besar dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, adalah alasan pentingnya diadakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian adalah "apakah praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT mendorong berkembangnya masyarakat mandiri?". Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat oleh pendamping melalui program IDT. Teori dan konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori dan konsep tentang pemberdayaan (empowerment), pengembangan masyarakat (community development), kemiskinan, dan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pengetahuan yang diberikan berupa pengetahuan tentang program atau proyek IDT, pemberian motivasi, dan pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan secara umum bahwa praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT belum mendorong ke arah berkembangnya masyarakat mandiri. Untuk itu maka saran yang diaiukan adalah perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memperkuat daya atau potensi yang dimiliki."

"ABSTRACTKemiskinan merupakan suatu masalah yang multidimensional dan tidak pernah berhenti sepanjang masa. Pemerintah membuat program pemberdayaan tingkat nasional (PNPM) untuk menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini menganalisa pengaruh program pemberdayaan masyarakat (PNPM) terhadap kesejahteraan. Program PNPM sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu PNPM1 (infrastruktur), PNPM2 (Dana Bergulir / Simpan Pinjam), PNPM3 (Peningkatan Kapasitas SDM). Peneliti menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM)  untuk melihat apakah program yang diberikan pemeritah (PNPM), dapat memberikan dampak  pada indikator kesejahteraan antara lain rasio masyarakat miskin (P0), konsumsi perkapita rumah tangga, rata-rata lama bersekolah , layanan kesehatan, rasio orang bekerja, serta infrastruktur yang tersedia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan program pemberdayaan PNPM di Indonesia memiliki dampak baik pada enam indikator tersebut. Program PNPM3 berupa peningkatan kapasitas SDM merupakan program yang ditemukan paling berpengaruh positif pada keenam indikator tersebut. Namun pada studi lapangan Desa Tanjungkarang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya program PNPM tidak sesuai dengan yang diharapkan. PNPM2 berupa dana bergulir/simpan pinjam terhenti karena ditemukan ada kecurangan dan ketidak transparansian keuangan dari pengurus desa.

---

ABSTRACTPoverty is a multidimensional problem that happen all the time. The government created a national level empowerment program (PNPM) to reduce poverty. This research analyzes the impact of the community empowerment program (PNPM) on welfare. The PNPM program itself is divided into three parts, that are PNPM1 (infrastructure), PNPM2 (Revolving / Savings and Loan Funds), PNPM3 (Human resource capacity building). This research uses the Propensity Score Matching (PSM) to see whether the program provided by the government (PNPM) could have an impact on the welfare indicators those are ratio of the poor (P0), per capita consumption of the household, average length of school, health access, employment rate and availability of infrastructure. The results of this study indicates that overall, the PNPM empowerment program in Indonesia has a good impact on six welfare indicators. The PNPM3 program in the form of increasing human resource capacity is a program that found to have the most positive influence on the six indicators. However, in the Tanjungkarang Village (field study), the PNPM 2 program was not went well as it was expected. PNPM2 in the form of revolving funds/savings and loans was stopped because there was financial fraud and non-transparency from the village management."

"Program pembangunan yang dituangkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat kerap dipandang sebagai hal positif untuk kesejahteraan umum. Salah satu wujudnya adalah MBKM Desa Cemara, program magang di lapangan dengan konsep utamanya mahasiswa menjadi ‘aktor kolabotor’ dalam proses pembangunan, yakni menyusun, merencanakan, dan melaksanakan program intervensi di desa sasaran dengan pendekatan ‘tidak biasa’ atau pendekatan Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera). Namun, terkadang memang realita tidak selalu sesuai harapan. Pengalaman sebagai pemagang di MBKM Desa Cemara, menggugah sikap untuk berkontemplasi dan berpikir ulang bagaimana proses pembangunan sosial atau pemberdayaan masyarakat berlangsung. Terdapat paradoks dalam pembangunan yang dapat dilihat secara Antropologis, yakni proses rendering-technical yang diargumentasikan oleh Tania Li. Perspektif yang melihat bagaimana kompleksnya permasalahan sosial, manusia dan penghidupannya diupayakan dapat diselesaikan dalam suatu program yang teknis dan sistematis, dikoordinasikan sedemikian rupa agar sesuai target atau capaian tertentu, tetapi dengan standar para ahli atau di luar komunitas/masyarakat. Melalui program intervensi yang dilaksanakan, muncul gambaran proses pemberdayaan masyarakat yang mencerminkan bagaimana benang merah antara kapabilitas mahasiswa, kesiapan materi dan nonmateri, kondisi desa sasaran, serta stakeholder lainnya melewati arah yang berliku. Pada makalah ilmiah akhir ini, saya berupaya menuangkan pandangan, refleksi dan otokritik sebagai aktor kolaborator dalam mengikuti MBKM Desa Cemara batch 3 pada Januari-Juni 2023. Beberapa hal yang ditangkap adalah konsep ‘kesejahteraan’ yang cukup berbeda dalam beberapa komunitas, praktik rendering technical dalam perancangan program intervensi, konsep desa, kondisi desa sasaran, dan pelaksanaan program intervensi yang berhubungan dengan petani; local development actors; monitoring dan evaluasi; serta Antropologi tentang pembangunan.

---

Development programs held in the form of community empowerments are often seen as positive things for people's welfare. One form of this is “MBKM Desa Cemara”, a field internship program whose central concept is students becoming 'collaborative actors' in the development process: researching, designing, planning, and implementing intervention programs in a targeted village with an 'unusual' approach or called “Cemara” (Cerdas, Mandiri, Sejahtera or Smart, Independent, and Prosperous). However, sometimes reality hits expectations. My experience as an intern at “MBKM Desa Cemara” intrigued me to contemplate, rethink, and relearn how social development or community empowerment occurs. Moreover, from an Anthropological perspective, a paradox in development can be seen; it is called the “rendering-technical” process, a term presented by Tania Li. A perspective highlighting how the complexity of social problems, humans, and livelihood are sought to be resolved technically and systematically in a program, coordinated in a straight and handy way to reach certain targets, goals, or indicators, yet with the standards of experts or outside the community/society itself. Through the intervention program implementation process, a condition where the community empowerment process reflected how the thread between students' capabilities, material and non-material preparation, conditions of the targeted village, and other stakeholders considered as ‘fishing in troubled waters’. In this paper, I attempt to deliver my thoughts, perspectives, reflections, and self-criticism as a collaborator actor in participating in MBKM Desa Cemara Batch 3 in January-June 2023. Throughout the journey, I learned several things I captured such as the diversities of concepts and mindsets of 'welfare' in several communities, rendering technical practices in designing intervention programs, village conception, conditions of the targeted village, and an intervention program related to farmers; local development actors; monitoring and evaluation; Anthropology and Development"

"ABSTRAKKebijakan kota layak anak diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, dimana kebijakan tersebut berisikan 24 indikator sebagai pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi pilot project adalah Kota Depok selain itu kebijakan Kota Layak Anak dijadikan program andalan. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tentunya dimulai dari sector yang kecil terlebih dahulu yaitu dimulai dari lingkungan keluarga lalu RT dan RW, salah satu dinas yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak terkait lingkungan Keluarga RT dan juga RW adalah Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga Kota Depok. Dalam kebijakan Kota Layak Anak terbagi menjadi 5 kluster hak anak dimana Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok merupakan koordinator dari kluster ke 2 yaitu mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dalam mewujudkna Kota Layak Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasl penelitian dari peran dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga kota depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah: 1) Kurang Komitmen dari pemimpin, 2) koordinasi yang kurang antar dinas dan lembaga lain, 3) sosialisasi yang dilakukan tidak secara berkala, 4) Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai

---

ABSTRACT

Child-friendly city policy is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Women Empowerment and Child Protection Decree Number 11 of 2011, where the policy contains 24 indicators as the policy's fulfillment and will be directed to the level towards child-friendly city. One of the cities designated to become the pilot project is the City of Depok, where the Child-friendly City policy has become the mainstay program. In realizing Child Friendly City, it should certainly starts from a small sector first, starting from the family environment then the neighborhood association (RT) and community association (RW), one of the agencies that plays a role in realizing Child Friendly City related to the family neighborhood association environment as well as the community association is the Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City. In the child-friendly city policy, the rights are divided into 5 clusters, where the Child Protection,Community and Family Empowerment Agency of Depok City is the coordinator of the second cluster, namely on the Family Environment and Alternative Parenting. With this in mind the author is interested in researching on how the role of the Department of Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City in realizing Child Friendly City. The approach used in this research is a qualitative approach, with descriptive research type. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews and literature study. The results of the research on the role of the child protection, community and family empowerment agency of Depok City : 1) the Lack of Commitment from leaders, 2) the lack of coordination between agencies and other institutions, 3) inconstant socialization, 4) Inadequate Human Resources."

"Kemiskinan yang dialami penduduk desa Katapang ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, merosotnya daya beli masyarakat, bangkrutnya usaha kecil dan rumah tangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia, buruknya sanitasi lingkungan, rawan gizi dan derajat kesehatan masyarakat yang rendah. Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah lagi dengan krisis multidimensi yang menyebabkan angka pengangguran bertambah meningkat, banyak orang hilang pekerjaan karena di PHK, dan bertambahnya penduduk miskin baru.Solusi untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan di atas, pemerintah meluncurkan kebijakan P2KP. Tidak seperti kebijakan penanggulangan kemiskinan sebelumnya dimana dominasi pemerintah masih nampak, maka dalam kebijakan P2KP, kegiatan penanggulangan sepenuhnya dilimpahkan kepada keluarga miskin yang tergabung dalam wadah KSM untuk melaksanakan sendiri dengan mendapat pemberdayaan dari LSM dan Perguruan Tinggi.Strategi untuk mempelajari pemberdayaan yang dilakukan, dipakai pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan proses dan langkah-langkah pemberdayaan yang ditujukan kepada anggota KSM dan bagaimana keterlibatan penduduk miskin didalam rangkaian proses tersebut. Untuk membuat deskripsi tersebut, digunakan teknik wawancara mendalam dan pengamatan langsung untuk melihat proses pemberdayaan yang dilaksanakan. Hasil dari pemberdayaan penduduk miskin di desa Katapang dilakukan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dari Universitas Winaya Mukti (Unwim), adalah :- Proses pemberdayaan telah mengikuti langkah-langkah pengembangan masyarakat yaitu dimulai dengan pengorganisasian kelompok dan pemasaran sosial program, kemudian diikuti dengan fasilitasi penyusunan rencana dan usulan kegiatan, bantuan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan, memberikan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi serta diakhiri dengan pemutusan hubungan (terminasi).- Hasil yang dicapai dalam proses pemberdayaan sesungguhnya belum maksimal karena proses pendampingan, luasnya wilayah, pemantauan dan evaluasi,. dan dukungan dari penanggung jawab program yang belum optimal.- Proses pemberdayaan meskipun belum maksimal, namun beberapa hasil positif yang dicapai adalah : (1) Anggota KSM telah memanfaatkan dana bantuan kredit secara bertanggung jawab untuk membuka usaha-usaha produktif yang dapat memberikan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan hidup, (2) Anggota KSM telah berperan sebagai pelaku pasar yang aktif karena sudah tumbuh budaya berusaha, (3) Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari bawah mulai berkembang, (4) Kebiasaan bekerja dan berusaha sendiri berubah menjadi bekerja dan berusaha dalam kelompok.- Dampak sampingan yang muncul akibat proses pemberdayaan yaitu terjadi perpecahan antara kepala desa dan pengurus BKM, serta munculnya hubungan kerja dalam organisasi KSM yang mengarah pada Patron - Klien.- Faktor-faktor dari dalam yang menyebabkan perbedaan perkembangan antara KSM Bahrurchoir dan KSM Karya Usaha adalah : faktor permodalan, status usaha, faktor kepemimpinan ketua kelompok. Sedangkan eksternal adalah keterbatasan Faskel dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari penanggung jawab program."