Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku, majalah dan bahan pustaka lainnya adalah sumber ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi manusia baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu setiap perpustakaan senantiasa menghendaki agar koleksinya selalu dalam keadaan siap untuk digunakan, sempurna keadaan fisiknya dan lengkap informasi yang dimuat. Meskipun demikian tidak jarang terjadi bahwa banyak bahan pustaka mengalami kerusakan, bahkan sering terjadi banyak pula yang mengalami kehancuran dan. tak dapat di_gunakan lagi akibat gangguan musuh-musuh bahan pustaka tertentu, Kehadiran musuh-musuh bahan pustaka ini telah lama ada, bahkan ribuan tahun sebelum Masehi telah merupa_kan masalah tersendiri di dalam dunia perpustakaan. Wajarlah bila maealah ini mendapat perhatian yang khusus di dalam setiap perpustakaan, mengingat keutuhan dan kelengkapan koleksi sangat menunjang keberhasilan perpus_"

"Peranan Yayasan dalam Kegiatan Bisnis dan Aspek Pengawasannya (Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan), Tesis, Juli 2002. Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi prasyarat dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan dari Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Juga untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana peran yayasan yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia dan pengawasan yang dapat dilakukan, pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan. Untuk meneliti hal tersebut dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Yayasan adalah badan non-profit, hal itu juga secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut. Yayasan yang sudah berjalan sebagian sudah melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Yayasan. Sebagian masih mencari bentuk badan yang sesuai, karena belum dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Yayasan diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk penyertaan dengan batasan maksimal 25% dari nilai kekayaan yayasan. Hasil penyertaan tersebut untuk menambah kekayaan yayasan dan demi mencapai tujuan yayasan di bidang sosial kemanusiaan, bukan untuk keuntungan para pendiri maupun pengurusnya. Diatur pula tentang mekanisme pengawasan serta kemungkinan dilakukan pemeriksaan terhadap yayasan oleh pihak ketiga yang menilai telah terjadi salah pengelolaan yayasan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum yayasan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Hanya saja tetap diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif dan lebih ketat terutama bagi yayasan yang terjun dalam bisnis, serta sanksi yang tegas bagi pelanggarannya. Yang demikian agar usaha-usaha pengawasan yang ada dapat membuat yayasan tersebut benar-benar menjalankan ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 dimana yayasan berfungsi sebagai badan yang menjalankan kegiatan sosial kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya. (Santi Hendrarti)"