Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laju pertumbuhan penduduk dunia, khususnya yang terjadi di negara-negara berkembang, tumbuh dengan begitu cepat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap penduduk dunia. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945 tercatat sebanyak 73,34 juta orang dan pada tahun 2004 telah mencapai kurang lebih sekitar 225 juta orang atau naik sekitar 206,7 persen dengan rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun mencapai 3,5 persen.Walaupun laju pertumbuhan penduduk di Indonesia telah mengalami penurunan dari 2,34% pada tahun 1970-an menjadi 1,96% pada tahun 1980-an dan 1,66% pada tahun 1990-an; serta pertumbuhan penduduk diperkirakan akan menurun terus menjadi sekitar 261 juta jiwa pada tahun 2025; namun jumlah penduduk Indonesia secara absolut terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Bertambahnya jumlah penduduk secara absolut tentunya akan berdampak pada jumlah angkatan kerja di Indonesia.Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, pada tahun 2004 di Indonesia terdapat sebanyak 153,9 juta orang penduduk usia kerja dimana 67,5% diantaranya adalah angkatan kerja atau sekitar 104,0 juta orang dan sebagian besar berpendidikan rendah serta tidak terampil."

"Kesenjangan upah antar gender telah menjadi polemik di seluruh negara di dunia, terutama negara berkembang. Upah minimum hadir sebagai kebijakan tentang sistem pengupahan yang bertujuan untuk menjadi safety net bagi para pekerja. Meskipun kebijakan ini bukannlah kebijakan yang berorientasi pada gender, namun jika jumlah wanita dan jarak upah aktual terhadap upah minimum yang diterima oleh wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka upah minimum dapat memperbaki gender wage gap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari kenaikan upah minimum terhadap kesenjangan upah antar gender di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode kontrafaktual pada distribusi upah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak upah minimum di Indonesia justru memperlebar gap upah antar gender terutama pada pekerja di distribusi upah rendah. Dampak upah minium di level regional bervariasi antar provinsi.

---

Wage gap disparities have become polemic in almost all countries in the world, especially in developing countries. Minimum wage is present as a policy on wage system that aims to be a safety net for workers. Although this policy is not a gender oriented policy, if the number of women and the actual wage distance of women 39 s minimum wage is lower than that of men, then the minimum wage may raise the wage gap.

This study aims to examine the impact of minimum wage increases on wage gap across all provinces in Indonesia by using counterfactual methods on wage distribution. The results of this study indicate that the impact of minimum wages in Indonesia actually widen the wage gap between the gender especially on workers in the distribution of low wages. The impact of regional minium wages varies across provinces."

"Penulisan tesis ini secara umum memiliki tujuan untuk menganalisis faktor kenaikan upah minimum sebagai variabel utama yang dikontrol oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah pekerja, dan partisipasi perempuan terhadap kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis kesenjangan upah di sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa, serta menganalisis kesenjangan upah di Tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Menggunakan data panel, 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2013. Hasil estimasi dengan metode fixed effect yang memungkinkan adanya perbedaan kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mempengaruhi kenaikan kesenjangan upah di seluruh model.

---

The thesis has generally the purpose to analyze the effect of the increase in the minimum wage on the wage gap in each province in Indonesia. It also analyzed other factors such as economic growth, employment, and the women's participation as control variable on the wage gap. Beside that the wage gap in Agriculture, Manufacturing, and Services and the wage gap in the Basic Education Level, Medium and High also to be analyzed. The data used is panel data of 33 provinces in Indonesia between 2007 to 2013. The estimation result with fixed effect model that allow for differences in the wage gap in every province in Indonesia indicates that the increase in minimum wage affects the increase in the wage gap in all models."

"ABSTRAKTerdapat kemungkinan bias pada studi sebelumnya tentang dampak upah minimum pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal karena belum mengakomodir efek spasial dari dependensi pasar tenaga kerja antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kenaikan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal tanpa efek spasial kemudian dibandingkan dengan jika ada efek spasial. Tanpa efek spasial model yang digunakan adalah model panel dan dengan efek spasial model yang digunakan adalah model panel Spatial Auto Regressive SAR . Variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal, sedangkan variabel independen adalah upah minimum riil dalam bentuk logaritma natural. Selain itu juga digunakan variabel kontrol yaitu: PDRB riil, pendidikan, angkatan kerja, urban rate, share pertanian, gender dan spasial lag. Hasil penelitian menunjukkan pada kedua model kenaikan upah minimum signifikan berdampak menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal. Nilai koofisien dampak kenaikan upah minimum yang dihasilkan oleh model spasial lebih besar daripada model non spasial padahal dari hasil kriteria model menunjukkan model spasial lebih baik, sehingga dapat disimpulkan terdapat under estimate pada studi sebelumnya yang tidak memperhitungkan dependensi spasial pasar tenaga kerja.

---

ABSTRACT There is a possibility of bias in the previous study on the impact of minimum wages on the absorption of labor in the formal and informal sectors because it has not yet accommodated the spatial effects of inter regional labor market dependencies. This study aims to examine the impact of minimum wage increases on the absorption of formal and informal sector labor without spatial effects when compared with if there are spatial effects. Without spatial effect, the model used is the panel model and with spatial effect model used is Spatial Auto Regressive SAR model panel. The dependent variable used is the formal sector employment absorption relative to the informal sector, whereas the independent variable is the real minimum wage in the form of the natural logarithm. In addition, control variables are used real GDP, education, labor force, urban rate, agricultural share, gender and spatial lag. The results showed that both models of minimum wage increase significantly reduced the absorption of formal sector workforce relative to the informal sector. The coefficient value of the impact of the minimum wage increase produced by the spatial model is greater than the non spatial model whereas from the model criteria results show better spatial model, so it can be concluded there is underestimated in the previous study which does not take into account the spatial dependencies of the labor market."

"[Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan UpahMinimum Regional terhadap status pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesiapada level individu. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh darikarakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik regional terhadapsektor pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Data yang digunakan adalahdata survei SAKERNAS untuk periode tahun 2013 dan juga data Upah MinimumProvinsi tahun 2013. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semuavariabel independen signifikan mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerjaterdidik. Kebijakan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaanmempunyai pengaruh yang berbeda-beda di masing-masing kelompokpendidikan., ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan UpahMinimum Regional terhadap status pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesiapada level individu. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh darikarakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik regional terhadapsektor pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Data yang digunakan adalahdata survei SAKERNAS untuk periode tahun 2013 dan juga data Upah MinimumProvinsi tahun 2013. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semuavariabel independen signifikan mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerjaterdidik. Kebijakan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaanmempunyai pengaruh yang berbeda-beda di masing-masing kelompokpendidikan.

---

ABSTRACT This paper aims to observe the effects of regional minimum wage raiseon occupational status of educated labour in Indonesia at the individual level.Moreover, it also examines the effects of demographic, social and regionalcharacteristics on occupations of Indonesia's educated labour. Data used isNational Labour Survey (SAKERNAS) and Regional Minimum Wage for theyear 2013. Results shows that not all of the independent variable are able to affectthe occupational status of educated labour. Furthermore, the effects of minimumwage policy that is implemented on the occupational status differ at eacheducational category]"

"[ABSTRAKSeluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kebijakan upah minimum merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja untuk dapat hidup layak di suatu wilayah, namun begitu kemampuan untuk memberikan upah sesuai ketentuan upah minimum sulit untuk dilakukan oleh UMKM. Penelitian ini mengkaji dampak implementasi kebijakan upah minimum terhadap UMKM di Kota Tangerang Selatan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengimplementasikan kebijakan upah minimum pada UMKM dan dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap UMKM akan menjadi sorotan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori hubungan industrial, teori kebutuhan, teori upah, dan teori UMKM. Penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan kualitatif, metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar UMKM mengambil kebijakan belum menerapkan upah minimum.

---

ABSTRACT

;All the Indonesian citizens have the right to earn a decent living. The minimum wage policy is the government effort to provide guarantees for all workers to make a decent living in a region, yet the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are still struggling to pay workers minimum wage. This study wanted to examine the impact of implementation of the minimum wage policy on MSMEs in South Tangerang. The role and efforts of South Tangerang Local Government to implement the local minimum wage policy on MSMEs and the impact of implementation of minimum wage on MSMEs will be highlighted in this study. The theories that are used in this reseach are theory of public policy, theory of industrial relation, theory of needs, theory of wages, and theory of MSMEs. This research used a qualitative approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that the majority of MSMEs? policy hasn?t implemented minimum wage policy yet.

, All the Indonesian citizens have the right to earn a decent living. The minimum wage policy is the government effort to provide guarantees for all workers to make a decent living in a region, yet the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are still struggling to pay workers minimum wage. This study wanted to examine the impact of implementation of the minimum wage policy on MSMEs in South Tangerang. The role and efforts of South Tangerang Local Government to implement the local minimum wage policy on MSMEs and the impact of implementation of minimum wage on MSMEs will be highlighted in this study. The theories that are used in this reseach are theory of public policy, theory of industrial relation, theory of needs, theory of wages, and theory of MSMEs. This research used a qualitative approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that the majority of MSMEs’ policy hasn’t implemented minimum wage policy yet.

]"

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini bermula dari kompleksnya masalah penetapan kebijakankenaikan upah minimum yang selalu diiringi dengan unjuk rasa/demo buruh menolakpenetapan tersebut dan kondisi ini dikatakan menjadi salah satu penyebab terhambatnyainvestasi, maka yang menjadi pertanyaan penelitian seberapa besar faktor kenaikan upahberpengaruh terhadap perkembangan investasi dan bagaimana implementasi kebijakanpengupahan dan investasi yang ada. Tujuan penelitian untuk mengukur dampak kenaikanupah minimum terhadap perkembangan investasi pada enam provinsi di pulau Jawa daritahun 2004 2013 dan menganalisis kebijakan upah minimum dan investasi yang berlaku.Metode yang dipakai menggunakan analisis data panel dengan softwere Eviews. Uji hipotesismenggunakan pengujian secara fixed effect. Variabel-variabel pengontrol yang digunakanadalah produktivitas tenaga kerja, supply tenaga kerja berpendidikan minimal SMP,infrastruktur dan inflasi. Sementara untuk menganaisis kebijakan dilakukan pemetaankebijakan pengupahan dan investasi. Hasil estimasi menunjukkan pengaruh upah minimumterhadap investasi mempunyai arah kausalitas negatif terhadap peningkatan baik PMAmaupun PMDN namun tidak signifikan. Kesimpulannya ada indikasi upah minimumberpengaruh pada perkembangan investasi baik PMA maupun PMDN tetapi tidak signifikan.Ini berarti perkembangan investasi pada enam provinsi tetap tinggi yang disebabkan olehsemakin meningkatnya upah minimum di negara-negara tetangga dan juga didukung denganberbagai kebijakan yang lebih memperhatikan keberlanjutan usaha dan kemudahan investasiwalaupun bagi pekerja/buruh masih merasa dirugikan terkait besaran penetapan upah. Makaperlu penyesuaian untuk pemberlakuan upah riil dan lebih ketat lagi memonitor implementasikebijakan.

---

ABSTRACTThe background of this research stems from the complexity of the minimum wagepolicy that accompanied by workers protests to reject the policy wich this condition is said tobe one of causes in investments inhibition, there for the questions of this research are howbig wage increases factors influence the development of investment and how wage policiesand existing investments implemented. This study measured the impact of minimum wageincreases on investment in Java from the year 2004-2013 as well to analyze and mapping theminimum wage and investment policies. The research used panel data analysis method withEviews software. Fixed effect method were used to test hypothesis. Variables controller usedare labor productivity, labor supply with minimum education level at junior high school,infrastructure and inflation. As to policy analysis been held by mapping wage and investmentpolicy. The result of estimation shows that effect of minimum wages on investment has anegative direction to the increase of both FDI and domestic investment with no significantrelation. It can be concluded that there is an indication that minimum wage affect thedevelopment of both FDI and domestic investment with no significant relation. It means thatthe development of investment in six provinces remained high due to minimum wageincreased in neighboring countries and also supported by various policies that pay moreattention to business continuity and ease of investment although the workers still feeldisadvantaged in relation to the amount of wage determination. It is necessary to adjust theimplementation of real wages and tighter monitoring of policy implementation."

"Tesis ini membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis ekonometri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum, kemudian juga dilakukan analisis deskriptif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengambilan kebijakan upah minimum memang dipengaruhi oleh hitung-hitungan secara ekonometri, akan tetapi proses politik, lobby, negosiasi dan posisi tawar yang terjadi antar elemen di dalam forum pengambilan keputusan mengenai upah minimum, yakni di Dewan Pengupahan juga menjadi faktor yang menentukan.

---

This thesis explores some factors that influence the minimum wage policy in Indonesia. This study uses econometric analysis to factors that influence the minimum wage policy, and also performed a descriptive analysis of the factors that affect the minimum wage policy. The results of this study show that minimum wage policy-making is affected by the econometric calculations, but the political process, lobbying, negotiation and bargaining power that occur between the elements in decision-making forum on the minimum wage, is the Wage Council also important factors."