Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagian besar pemikir politik Islam klasik, memandang bahwa hubungan agama dan negara adalah satu kesatuan yang organis, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bentuk kelembagaan bagi hubungan yang organik tersebut, muncul dalam bentuk khilafah, yang dianggap sebagai representasi sebuah sistem kekuasaan dan pemerintahan Islam, sejak dari zaman Abu Bakar Shidiq hingga berakhirnya kekhalifahan Usmani di Turki. Selama itulah kedudukan khalifah tetap aman dan selalu mendapat legitimasi dari para ulama yang memegang otoritas keagamaan dalam Islam. Kondisi tersebut menggambarkan hubungan antara politik atau kekuasaan dengan agama, sebagai hubungan simbiosis yang sating menguntungkan.Seiring dengan masuknya bangsa Eropa ke Timur Tengah, maka masuk pulalah pemikiran-pemikiran modern di kawasan tersebut. Salah satu diantara pemikiran tersebut adalah Sekularisme. Dengan faham itulah Ataturk di Turki mengejutkan dunia politik Islam dengan menggusur kekhalifahan Usmani yang memang sudah lemah. Menyusul satu tahun kemudian AIi Abd Raziq di Mesir dengan menerbitkan bukunya "Islam wa Ushul al-hukmmr ; Buhl fi al-Khila_;ah wa al-Hukumah fi al-Islam", yang juga inengkritisi eksistensi khilafah yang selama itu "disucikan". Namun keduanya menganggap bahwa khilafah adalah rezim otoritarianisme dan absolutisme yang tidak lagi relevan di zaman modem ini.

---

Mostly classical Islamic political scholar, looking that the relation of religion and state is one organic union, inseparable one with other. Form of the institutution for those relation, emerge in the form of khilafah, what is considered_ to be representation a system of power and Islamic, governance, since Abu Bakar Shidiq till the end of Usmani Emperor in Turki. During that's dimiciling khalifah remain to be peaceful and always get the legitimation from all moslem scholar, whom had holding religious authority in Islam, The Condition depict the relation of between politics or power with religion, as mutual symbiosis a profiting relation.

With the arrival of Europe people to Mid-East area, they bring the new ideology to the area, one of that ideology is Secularisme. With that ideology Ataturk in Turki set the river on fire the Islamic politics by aborting imperium Usmani which is true have weak. One year later, then Ali Abd Raziq in Egypt, also critizied the khilafah power by publishing his book " Islam of Ida Ushul alhuk'n ; Bahs El al-Khilafah wa al-Hukumah fr al-Islwn", which is during that "sanctified". But both assuming that khilafah is regime of otoritarianisme and absolutisme which shall no longger be relevant in this modem epoch.

Both emerging almost at the same time, with the same opinion, and global political in a same condition, regional and national which more or less is equal. Even both dissociated by far distancer, owning different personality, with the different of intellectual background, and of course own the different target, hence non an matter which coincidence happened, if both sudden emerge at the time of and same condition. This is one of reason disturbing to be checked in this thesis."

"

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Barat sebagai suatu peradaban baru yang lebih maju sebagai  fenomena global yang memengaruhi dan mengubah tatanan peradaban dan geopolitik dunia. Konsep sekuler Ali Abd ar-Raziq dan Soekarno merupakan produk dari fenomena tersebut. Studi ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana latar belakang faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pemikiran Negara Sekuler Ali Abd ar-Raziq di Mesir serta pemikiran Negara Pancasila Soekarno di Indonesia; kedua, Bagaimana kedua konsep pemikiran tersebut? dan ketiga, bagaimana perbandingan pemikiran-pemikiran tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Negara Sekuler, Negara Pancasila. Sosialisasi Politik dan Perbandingan Politik. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memakai studi kepustakaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut disebabkan  perbedaan latar belakang, pendidikan, dan wawasan keagamaan. Soekarno adalah seorang politisi, negarawan, dan nasionalis radikal, sedangkan  Ali Abd ar-Raziq adalah seorang ulama, akademisi, dengan wawasan Islam yang luas dan modern. Keduanya ingin memisahkan Islam dan Negara, namun tujuan mereka berbeda. Ali Abd Ar-Raziq lebih cenderung ingin memurnikan Islam dari  politik yang dianggapnya kotor, sedangkan Soekarno ingin me’muda’kan agama dan menempatkannya di tempat yang mulia. Persamaan kedua pemikiran tersebut disebabkan oleh kondisi politik global. Pada saat itu, terjadi kolonialisme Barat yang menyebarkan pemikiran dan gagasan sekularisme. Di Timur Tengah, politik regional dipengaruhi oleh melemahnya Turki Usmani dan penjajahan Barat. Di Indonesia, politik regional dipengaruhi oleh bangkitnya nasionalisme negara-negara Asia terhadap kekuasaan kulit putih.

Kesimpulannya, secara nasional kondisi politik yang terjadi di Mesir dan Indonesia menjadi sebab utama munculnya gagasan Negara Sekuler dari Ali Abd ar-Raziq dan Negara Pancasila dari Soekarno. Munculnya ide sekuler di Indonesia didorong dan dipengaruhi oleh semangat ingin merdeka dari penjajahan Belanda dan kaum ulama yang berpikiran terbelakang. Gagasan sekuler Ali Abd ar-Raziq di Mesir muncul sebagai reaksi untuk mencegah keinginan Raja Fu’ad  menjadi khalifah di Mesir. Soekarno memandang hubungan negara dan agama Islam harus dipisahkan. Ia bermaksud membawa Indonesia agar lebih maju seperti bangsa Eropa, sedangkan Ali Abd ar-Raziq memandang bahwa Islam harus dipisahkan dari unsur-unsur negara secara yuridis. Menurutnya, khilafah tidak mempunyai legitimasi dari Al-Qur’an dan Hadits, maupun Ijma karena hal tersebut bukan merupakan institusi agama.

 

---

This study is based on the advancement and rise of Western civilization, a global phenomenon that affected and transformed the world’s civilization and geopolitics. It produced Both Ali Abd ar-Raziq’s and Soekarno’s secular concepts of the State.

This research aims to answer the following questions: First, what are the internal and external factors that affected Ali Abd ar-Raziq-s concept of the Secular State in Egypt and Soekarno concept of the Pancasila State? Second, what are the two concepts of the State? Third, what are the similarities and differences between the two concepts? This study uses the Secular State theory, the Pancasila State theory, the Political Socialization theory, and the Political Comparison theory. The method used is descriptive-analytical and the information are gathered through literary review.

The principal finding of this research reveals that the differences between the two is caused because of a difference in background, education, and religious knowledge. Soekarno was a politician, statesman, and radical nationalist. Ali Abd ar-Raziq was a religious scholar, as well as an individual with a broader and more modern Islamic knowledge. Although both aimed to separate Islam and the State, they had a different motivation. Ali Abd Ar-Raziq wanted to cleanse Islam from politics, while Soekarno wanted to renew Islam and place it in a noble position. The similarities between the two concept lies in the global political condition at the time. During that period, Western colonization had spread secularism. While in a regional scope, the political condition was affected by the weakening of the Ottoman Dinasty in the Middle East and secularism. The political condition in Indonesia was influenced by the rise of nationalism in Asian countries towards colonization.

Conclusively, the political condition in Egypt and Indonesia is the catalyst of Ali Abd ar-Raziq and Soekarno’s conceopt  of the State. In Indonesia, secularism were highly influenced by the fervor to be from Dutch colonization and religious leaders with outdated thoughts and  beliefs. While in Egypt, secularism was a reaction towards King Fuad’s desire to be a Caliphate in Egypt. Soekarno opined that religion and the state must be separated, while Ali Abd ar-Raziq believed that Islam has to be separated from the State in legal terms because the Al-Qur’an, Hadits, and Ijma does not give a caliph legitimacy to rule a State as it is not a religious institution.

"

"Penerapan nilai-nilai sekulerisme dan kepemimpinan demokrasi di dunia Islam mengalami dinamika yang beragam. Disatu sisi mampu menjadi suatu bentuk negara dan disisi lain mengalami kontradiksi dan mengakibatkan gagalnya sistem tersebut menjadi sebuah nilai kepemimpinan. Kasus ideal dalam dinamika penerapan nilai-nilai sekulerisme dalam kepemimpinan Negara di kawasan muslim adalah Turki dan Indonesia, karena keduanya merupakan negara muslim yang saat ini mampu bertahan dengan nilai-nilai sekulerisme dan tetap konsisten dengan ajaran Islam. Dalam perjalanan awal pembentukan negara kedua negara ini mengadopsi nilai-nilai sekulerisme dalam sistem kepemimpinan negara. Mustafa Kemal memperkenalkan gagasan Kemalisme sedangkan Sukarno memperkenalkan gagasan Marheinisme.Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, yaitu mengkaji secara mendalam suatu peristiwa atau fenomena tertentu yang menjadi kajian untuk mengkaji latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus ini dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa atau sekelompok infividu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Indonesia dan Turki Kendati bukan Negara Islam, namun penduduknya mayoritas beragama Islam. Saat ini Indonesia dan Turki merupakan negara yang paling aktif dalam pengembangan peradaban Islam di dunia dengan berbagai bukti capaian yang telah dilakukan saat ini, dari komunitas regional hingga komunitas Internasional. Indonesia dan Turki bukan Negara Islam namun mayoritas penduduknya beragama Islam yang menghargai agama Islam secara maksimal dan bisa menghargai semua keragaman yang dimiliki oleh masing-masing negaranya, ini tidak lain merupakan buah dari hasil strategi kepemimpinan yang telah diterapkan oleh Mustafa dan Sukarno.Strategi kepemimpinan Mustafa dan Sukarno menunjukkan bahwa mereka berdua sebagai pemimpin telah menerapkan karakteristik dan peran yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin strategis, yang meliputi banyak hal tentang syarat mutlak menjadi seorang pemimpin. Melihat konteks kepemimpinan Mustafa dan Sukarno bisa diketahui bahwa pembentukan negara Muslim dengan bentuk Republik cukup ideal diterapkan pada mayoritas masyarakat komunitas muslim.

---

The application of secularist values and democratic leadership in the Islamic world experienced diverse dynamics. On one hand it is capable of becoming a form of country, but on the other hand it experiences contradictions and causes the failure of the system to become a leadership value. An ideal case in the dynamics of the application of secularism values in the country leadership in Muslim countries is Turkey and Indonesia, because both are Muslim countries that are currently able to survive with the values of secularism and remain consistent with Islamic teachings. In its initial journey of forming the country, the two countries adopted the values of secularism in the countrys leadership system. Mustafa Kemal introduced the idea of Kemalism, while Sukarno introduced the idea of Marheinism.Type of this research used the type of case study research, which examines in depth a particular event or phenomenon which is to study the background, circumstances, and interactions that occur. This case study was carried out on a unified system that can be a program, activity, event, or group of individuals that exist in certain circumstances or conditions. Although Indonesia and Turkey are not Islamic countries but the majority of the population is Muslim. Currently Indonesia and Turkey are the most active countries in the development of Islamic civilization in the world with various evidences of achievements that have been achieved at this time, from the regional community to the international community. Indonesia and Turkey are not Islamic countries, but the majority of the population is Muslims who value Islam to the fullest and can appreciate all the diversity possessed by their respective countries.This is due to the result of the leadership strategies that have been implemented by Mustafa and Sukarno. Mustafa and Sukarnos leadership strategies show that both of them as leaders have implemented the characteristics and roles that must be carried out by a strategic leader, which includes many things about the absolute requirements of being a leader. Looking at the context of Mustafa and Sukarnos leadership, it can be seen that the formation of a Muslim country with a Republican form is quite ideal for the majority of the Muslim community."

"Penelitian ini menjelaskan tentang reformasi yang terjadi pada awal berdirinya Republik Turki. Fokus penelitian ini adalah reformasi bahasa yang terjadi di Turki pada periode 1928 hingga 1938. Melalui penelitian ini penulis menemukan fakta bahwa sebenarnya para sastrawan Turki telah mencoba untuk memodifikasi Bahasa Turki sejak abad ke 19. Upaya tersebut kemudian berlanjut hingga di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatűrk. Reformasi Bahasa Turki dibagi menjadi dua fase yaitu pengadopsian huruf latin untuk menggantikan huruf Arab dan dilanjutkan dengan pemurnian Bahasa Turki untuk menghapuskan kosakata Arab dan Persia yang terdapat dalam bahasa Turki.

---

The research explains the reforms that occurred in the early days of the Republic of Turkey. The focus of this research is that language reform in Turkey in the period 1928 to 1938. Through this research the authors found that in fact the Turkish writers have tried to modify the Turkish language since the 19th century. The efforts are then continued until under Mustafa Kemal Ataturk. Turkish Language Reform is divided into two phases, namely the adoption of Latin script to replace the Arabic alphabet and followed by purification to eliminate Turkish Arabic and Persian vocabulary contained in the Turkish Language."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Pengaruh Pemikiran Politik Necmettin Erbakan dalam Islamisasi Politik di Turki pada periode 1970 ndash; 2002. Berdirinya konsep partai politik Islam di Turki tidak bisa dilepaskan dari peran Erbakan sebagai seorang tenokrat yang sekaligus pendiri organisasi milli gorus. Usahanya dalam Islamisasi politik di Turki terbilang cukup gigih meskipun ia dalam praktik politiknya selalu dikudeta oleh rezim militer saat itu. Dalam menganalisa tesis ini, penulis menggunakan dua teori yaitu teori politik Islam dan teori political order. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa pemikiran politik Erbakan yang cenderung konservatif, kurang mampu berakselerasi dengan rezim penguasa saat itu. Di lain sisi, kuatnya ideologi Kemalisme yang dijaga ketat oleh para junta militer, pada akhirnya menjadikan keduanya tidak mampu bekerja sama dengan baik.

---

ABSTRACTThis thesis is examine about The Dynamic of Political Islam in Turkey A Case Study of The Influence of Necmettin Erbakan rsquo s Political Thoughts in Politic Islamization in Turkey Periode 1970 ndash 2002 . The establishment of Islamic political party concept in Turkey can not be separated from the role of Erbakan as a technorat that is also the founder of milli gorus organization. His efforts in Islamization of politics in Turkey are quite persistent even though he is in political practice always coupled by the military regime at that time. In analyzing this thesis, the author uses two theories of Islamic political theory and political order theory. This research is descriptive analytical research with the qualitative approach. From the analysis, it can be seen that Erbakan political thought that tends to be conservative, less able to accelerate with the regime at that time. On the other hand, the strong ideology of Kemalism that is closely guarded by the military junta, in the end, makes them unable to cooperate well."

"Pada bulan Maret 1924 Kemal Attaruk, Kepala Negara Turki, mengumumkan dihapuskannya Khilafah Islamiah dan negaranya, dan gema dari kebijakan tersebut berkumandang ke seluruh penjuru dunia Islam. Tiga belas bulan kemudian, tepatnya April 1925 Syeik All Abdul Raziq, seorang ulama al-Azhar dan Hakim Syari'ah di al-Mansyhurah, Mesir, menerbitkan sebuah buku berjudul "al Islam wa Ushul al-Huhn : bahsun flu khilafah wal hukrrmah fills/am" yang berisi tentang tuntutan penghapusan kekhilafahan dan pengikaran eksistensinya dalam ajaran Islam. Maka muncullah reaksi keras. dari berbagai kalangan masyarakat di Mesir, negara-negara Arab dan dunia Islam. Akibatnya Ali Abd al-Raziq dipecat dari jabatan Hakim al Mansyhurah dan dicoret namanya dari jajaran ulama al-Azhar.Tesis ini merupakan telaahan kembali pemikiran Ali Abd al-Raziq dalam buku karangannya itu dan ditujuankan untuk mengetahui lebih detail dari konsepsi politik yang digagas olehnya. Sekaligus menguji sejauh mana konsepsi politik Ali Abd al-Raziq menurut perspektif al-Quran dan al-Hadist, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ,pendekatan fenomologis dan metode analisis deskriptif serta komparatif.Dari hasil penelitian diatas penulis temukan bahwa Ali Abdul al-Raziq termasuk pemikir politik Islam yang paling kontroversial saat itu. Paham dan pendapatnya sangat bertentangan dengan para alim ulama al-Azhar dan umat Islam lainya khususnya tentang Khilafah dan Negara. Sebagian besar umat Islam dan ulama menganggap dan menyatakan Khilafah Islamiah wajib hukumnya dan masalah tersebut sudah final serta establish dikalangan masyarakat Islam umumnya dan dunia Arab khususnya. Sebaliknya, menurut All Abd al-Raziq, realitas sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan bentuk organisasi politiknya bernama khilafah dan pimpinannya disebut sebagai khalifah. Hal ini dapat dilihat dengan hilangnya peran kedaulatan rakyat dalam proses politik dan terbentuknya sistem khilafah yang berdasarkan keturunan sebagai refleksi hilangnya essensi ajaran Islam dari amaliah di bidang politik.Gagasan politik al-Raziq yang demikian itu terlahir sebagai akibat bergolaknya revolusi politik yang telah memisahkan kekuasaan politik keagamaan yang begitu mendominasi di dunia Islam, terutama yang terdekat dengan ingkar kehidupannya seperti revolusi Oktober 1917, revolusi Marxis-Leninisme, dan revolusi Turki 1925 dengan bentuk sekularismenya, serta timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan kerajaan.Kiranya kondisi sosio-politik yang demkkian inilah yang mendorong hingga ia berteori perlunya pemisahan antara agama dan negara (politik). Tampaknya dengan teorinya ini, ia ingin menemukan konsep politik yang Islami, namun dibahasakan dengan perlunya pemisahan antara agama clan politik yang keduanya tidak mungkin dapat disatukan. Menurutnya agama bersifat sakral, sedangkan politik bersifat lebih profan.

---

In March 1924 Kemal Attaruk, Turkish Head of State, announced the abolisment of Khilafah Islamiah Islamic Goverment System from his country, and resonance of the policy reverberated to all Islamic states. Thirteen months afterward, precisely in April 1925, Syeikh Ali Abdul al-Raziq, a syari'ah judge in al-Manshurah, Egypt, published a book entitled " al-Islam wa Ushul aI Hukm" that contains his demand to abolish Khalifah system and denial of its existence in Islamiah leading. His notions brought strong reactions from various social classes in Egypt, Arabic countries and Moslem World. As a consequences, Ali Abd al-Raziq was fired on his position a judge in al-Manshurah, and his name was eliminated from al-Azhar ulama's line.

This thesis is a restudy over the ideas of Ali Abdul al-Raziq in his book, and it is aimed at understanding the theory in a more detailed. In addition it is also meant to examine the political concept developed by. Ali Abd al-Raziq pursuant to the perspective of Alquran and Al hadist by using the method of qualitative research, phenomenal approach, and descriptive and comparative analysis methods.

The result of the studies the writer has done revealed that Ali Abdul al-Raziq was one of the most controversial Islamic thinkers at that time. His apprehension and notions were contrary to those of ulemas of al-Azhar and most Moslem, particulary on Khilafah and State. Most moslem and ulernas considered and confirmed Khilafah Isiamiah was compulsory and has been final as well as had been establishing among the Moslem world in general and in the Arabic world in particular. On the contrary, All Abdul al-Raziq asserted that Islamic historical reality did not specify a political organization named Khilafah, with its leader called Khalifah, a compulsory. This case could be observed from the fading out of the role of people sovereignty in the political process, and the formation of Khilafah System which was based on heredity as a reflection of the fading out of the essence of Islamism from political practices.

Raziq' s political notions seemed to emerge due to the breaking out of political revolutions leading to the separation of state affairs from religious affairs which at the time dominated the Moslem world. The said revolutions include the October 1917 Revolution, the Marais-Leninism Revolution and the 1925 Turkish Revolution with its secular form of state. In addition, Raziq's political notions were also more or less influenced by the emerge of Arab's nationalism that had produced Arabic kingdoms.

It appeared such socio-political conditions that had encouraged Raziq to think of the need to separate religious affairs from state affairs. It seemed Raziq 'with this theory would like to find an Islamic political conception, but it was represented by the need of separation of religious affairs from state affairs which the two was impossible to be fused. According to Raziq, religion affairs have a sacred characteristic, but political affairs much more profane or secular."

"Konflik antar kelompok berpotensi menjadi ancaman menjelang Pilpres 2024, terutama ketika menggunakan politik identitas. Politik identitas digunakan oleh Komunitas Islam Wahabi sebagaimana kemudian memuncak dalam kasus Penghinaan Makam TGH Ali Batu di Lotim. Peneliti ingin mengidentifikasi dan menganalisis potensi ancaman yang muncul akibat politiik identitas yang terjadi. Salah satunya yaitu konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat Adat dengan kelompok Islam Wahabi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau memetakan konflik yang terjadi serta menganalisis potensi ancaman pada ketahanan nasional.Penelitian ini menggunakan konsep politik identitas dan konflik serta ancaman dan ketahanan nasional. Sementara Pendekatan dalam penelitian adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Wawancara dilakukan pada pemuka adat dan agama setempat dan pemangku kepentingan yang menangani konflik serta dilengkapi dengan data dari informan yang menangani konflik.Temuan menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terjadi diakibatkan oleh Komunitas Islam Wahabi yang secara terstruktur dan sistematik melakukan dakwah pemurnian Islam yang menolak keberadaan ritual tradisi dan adat seperti selametan, ziarah kubur, dll. Dakwah dilakukan disertai dengan tindakan mengolok-olok kebiasaan tersebut.Konflik yang berulangkali terjadi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat sosio-kultural, melainkan juga pendekatan berupa regulasi yang dapat mencegah penetrasi secara kelembagaan dari Komunitas Islam Wahabi.

---

Conflict between groups has the potential to become a threat ahead of the 2024 presidential election, especially when using identity politics. Identity politics was used by the Wahhabi Islamic Community as later culminated in the case of the Humiliation of the Tomb of TGH Ali Batu in Lotim. Researchers want to identify and analyze potential threats that arise due to identity politics that occur. One of them is the conflict between the Indigenous people group and the Wahhabi Islam group. This study aims to identify or map conflicts that occur and analyze potential threats to national security.

This study uses the concepts of identity politics and conflict as well as threats and national security. While the approach in research is qualitative with case study method. Data collection techniques used are interviews, observation and document study. Interviews were conducted with local traditional and religious leaders and stakeholders who handle conflicts and are complemented by data from informants who handle conflicts.

The findings show that the difference in understanding occurs is caused by the Wahhabi Islamic Community which is structured and systematic in carrying out Islamic purification da'wah which rejects the existence of traditional and customary rituals such as salvation, pilgrimage to the grave, etc. Da'wah is carried out accompanied by making fun of these habits.

Conflicts that occur repeatedly require an approach that is not only socio-cultural in nature, but also an approach in the form of regulations that can prevent institutional penetration of the Wahhabi Islamic Community."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, Turki dan Brunei Darussalam, termasuk di dalamnya perihal bentuk pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, dan akibat hukum yang timbul dari dilakukannya pengangkatan anak. Peraturan yang mengatur pengangkatan anak di tiga negara ini, yaitu di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, di Turki diatur dalam Turkish Civil Code dan di dalam Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, dan di Brunei Darussalam diatut dalam Adoption of Children Act dan Islamic Adoption of Children Act. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan juga menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu untuk segera membentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur pengangkatan anak secara komprehensif demi kepentingan terbaik anak dan sebagai wujud perlindungan terhadap pengangkatan anak.

---

This thesis discusses the arrangements of child adoption in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam, including the forms of child adoption, requirements for child adoption, procedures for child adoption, and the legal consequences arising from doing the adoption. The regulations governing child adoption in these three countries: in Indonesia, it is regulated in Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption and in the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 110/HUK/2009 concerning Requirements for Adoption of Children, in Turkey it is regulated in the Turkish Civil Code and in the Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, and in Brunei Darussalam it is regulated in the Adoption of Children Act and the Islamic Adoption of Children Act. This study was conducted using the juridicalnormative method, also by using comparative approach based on the applicable law in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam. The result of this study suggests that Indonesia needs to establish a legislation that regulates child adoption comprehensively for the best interests of the child and as a form of protecting the child adoption itself."