Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka dukungan keuangan merupakan faktor yang sangat penting bagi terealisasinya maksud tersebut. Olch karenu itu, pengelolaan keuangan Daerah yang tepat, efisien, efektif dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan sangat diperlukan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses pencairan anggaran. Proses ini dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang merupakan bukti penyediaan kredit, pengendalian kredit dan pengawasan kredit terhadap suatu program atau kegiatan yang akan diiaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Surat Keputusan Otorisasi (SKO) adalah bukti pembebanan anggaran terhadap kegiatan atau program dari unit-unit di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan segera direalisasikan. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi merupakan salah satu pelayanan administratif di bidang keuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Biro Keuangan Pemerintah Propinsi DIG Jakarta yang setiap tahunnya bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah anggaran Pemerintah propinsi DIG Jakarta. Pelayanan Administratif ini diberikan Biro Keuangan kepada unit-unit di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya kepada para Pemegang Kas/Bendaharawan. Dengan demikian lingkup pelayanan penerbitan Surat Keputusan otorisasi ini bersifat internal. Dalam upaya peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan atau kinerja aparat maupun instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka seringkali Pemerintah Daerah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai cara dalam meningkatkan kinerja aparat tersebut. Salah satunya adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ini melalui berbagai kebijakan yang telah berulangkali dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Bertolak dari latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah implementasi kebijakan mempengaruhi kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ?Dan permasalahan di atas, maka penelitian ditujukan untuk melihat sejauhmana hasil implementasi kebijakan yang dijalankan dan hasil kualitas pelayanan penebitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan kepada Para Pemegang Kas di lingkungan unit Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya mengukur sejauh mana pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Keuangan. Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai sasaran dini lai dari faktor Komuni kasi, Sumber-sumber, Sikap dan Struktur Birokrasi yang akan menjalankan kebijakan dimaksud. Sedangkan untuk Kualitas Pelayanan diukur dari faktor Tangibels, Reliability, Responsiveness. Assurance dan Empathy yang berada di Biro Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan oleh aparatur Biro Keuangan menurut Pemegang Kas sudah baik. Demikian juga terhadap kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan adalah baik. Sementara berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat dilihat bahwa pengaruh implementasi suatu kebijakan sangat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi sebesar 73.2%. Dengan demikian implementasi suatu kebijakan Keuangan Daerah yang balk dan optimal akan berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan kulitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi pada Biro Keuangan.Sementara berdasarkan hasil uji parsial terhadap masing-masing faktor dari implementasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan, diperoleh hasil adanya pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor lmplcmentasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan. Dengan demikian apabila faktor-faktor implementasi kebijakan dijalankan dengan baik dan optimal maka hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan terhadap faktor-faktor kualitas pelayanan. Untuk lebih meningkatkan kepuasan Pemegang Kas terhadap implementasi kebijakan yang dijalankan oleh aparat Biro Keuangan maka ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki yaitu kekonsistenan dalam menjalankan kebijakan, pengawasan maupun evaluasi dari pejabat Biro Keuangan maupun instansi pengawas terhadap implementasi kebijakan, perlunya kesadaran alas insentif yang lebih yang diteeima aparat sehingga perlu meningkatkan kinerjanya dan pengenaan sanksi terhadap aparat yang tidak menjalankan kebijakan tersebut. Sementara untuk Kualitas Pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kebersihan, kerapihan, ketenangan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan. peningkatan kepercayaan dari pars Pemegang Kas serta sikap yang mau menerima kritikan dan saran untuk perbaikan pelayanan. Dalam rangka mempercepat prosedur penerbitan Surat Keputusan Otorisasi, maka sebaiknya penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ini diterbitkan sekali setahun yaitu pada awal tahun anggaran berjalan setelah APBD disyahkan oleh DPRD. Selain itu. perlunya penyederhanaan dalam proses penerbitan baik melalui pengurangan simpulsimpul maupun pelimpahan penandatangan Surat Keputusan Otorisasi kepada pejabat Biro Keuangan.

---

In an effort to smoothen the implementation of governance, development and services to the society in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. It is, therefore, necessary to hove financial bock up as the crucial factor to realize the above intention. Because of that, it is necessary to have an accurate, efficient, effective and responsible local finance management as staled in various policies. One of the important aspects in the local finance management is budget supply. This process starts with the issue of Authorization Decree as q proof of cede provision. credit control and credo monitoring towards q program or an activity conducted by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. In that case. Authorization Decree acts as a proof of budget imposement towards a program or an activity of each unit in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta stipulated in the Provincial Budget that are soon realized.

The issue of Authorization Decree is one of the administrative services in finance which becomes the task and responsibility of the Finance Bureau of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. The issue of Authorization Decree always increases year by year in line with the increasing budget figures of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. This service is provided by the Finance Bureau for all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta particularly for the treasurers. In that case, the scope of the services is internal in nature. In an effort to increase and improve the service quality or the personnel performance as well as the institutions in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta, the provincial government often issues various policies as a way to increase the personnel performance. One of them is the effort to increase service quality of issuing Authorization Decree through various policies that are repeatedly issued by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta.

Based on the above background, the matter raised in this research is whether the policy implementation influences the service quality of issuing Authorization Decree. Therefore. the research is aimed at looking at to what extent the results of the policy implementation conducted and the results of the service quality of issuing Authorization Decree provided by the Finance Bureau for the treasurers in all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. And then it also measures to what extent the impact of the policy implementation towards the service quality provided by the Finance Bureau. To measure to what extent the success of the policy implementation in the target achievement, these are indicated by such factors as communication, resources, attitudes and structure of bureaucracy that implement the policy. As for the service quality in the Finance Bureau it is measured by such factors as tangible, reliability. responsiveness, assurance and emphaty. Based on the research findings, it shows that the implementation of the Local Finance Management Policy conducted by the Finance Bureau personnel, according to the treasurers, is already sound. This goes the same for the service auality of issuing Authorization Decree granted by the Finance Bureau. While based on the data analysis conducted it shows that the impacts of implementing a policy heavily influencing the level of service quality amounting to 73.2%. In that case a good and optimum implementation of a policy of the Local Finance will have significant influence towards the service quality of issuing Authorization Decree in the Finance Bureau.

While based on partial evaluation findings towards the respective factors from the Policy Implementation and the Service Quality, it shows that there are significant impacts from the factors of the policy implementation towards the service quality. In that case if the policy implementation is optimums well conducted, it will lead to the improvement towards the service quality factors. To better increase the treasurers' satisfaction towards the policy implementation conducted by the Finance Bureau personnel. there are a few things that can be increased and improved, that is, consistency in implementing a policy, supervision and evaluation from the Finance Bureau officials and the inspectors towards the policy implementation; there needs to be a concern on a more acceptable incentives for the personnel to increase their performance and the enforcement of punishment towards those who do not implement the policy.

As for the service quality of issuing Authorization Decree, what they need to increase and to improve are cleanliness, tidiness, tranquility and comfort in providing services, building trust among the treasurers as well as an attitude that accepts criticism and suggestions for the service quality improvement. In the framework of accelerating procedures of issuing Authorization Decree, they should only issue it once a year, that is, in early months of a fiscal year right after the the Provincial Budget is approved by the Regional Legislative Council. Apart from that, it is necessary to simplify the process of issuing the Decree both through cutting the red tape and delegating the signing of the Authorization Decree to the official of the Finance Bureau towards quality target accomplishments periodically. The ISO application should not only be focussed on 5 sub-districts and sub-service offices that have owned ISO certificates, but also to all sub-districts in the Special Territory of the Capital City of Jakarta and to all license products that are issued gradually can apply the ISO. The Service Office of Building Structure and Control of The Special Territory of the Capital City of Jakarta should make process revision continuously to increase the internal customers' satisfaction, to be able to minimize the internal hindrances in applying the ISO and to make an effort to meet the needs of the external customers."

"Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagai Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengadministrasian penerimaan, penyimpanan, pembukuan, pengelolaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh uang daerah dan surat berharga milik Pemerintah Daerah serta melakukan kegiatan perbendaharan, penelitian, pengujian kebenaran setiap permintaan pembayaran yang membebani APBD.Permasalahan utama yang ingin dikaji adalah: Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan SPM Giro yang diterbitkan oleh KPKD Propinsi DKI Jakarta? Dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan pelayanan SPM Giro KPKD Propinsi DKI Jakarta?Tujuan panelitian ini adalah: untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan Penerbitan SPM Giro di KPKD Propinsi DKI Jakarta dan untuk mengatahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan pelayanan Penerbitan SPM Giro di KPKD Propinsi DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan analisis Tingkat Kepuasan pelanggan dan Analisis Faktor yang pada awalnya dilakukan Uji Validitas data dan Uji Reliabilitas data. Responden terdiri dari 82 Pemegang Kas yang sudah pernah mengajukan Penerbitan SPM Giro. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, digunakan variabel sesuai dengan kriteria kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Gronroos (1990), yaitu outcome-related criteria, process-related criteria, image-related criteria yang dijabarkan menjadi enam dimensi: Profesionalisme and Skills, Attitudes and Behavior, Accessibility and Flexibility, Reliability and Trustworthiness, Recovery, Reputation and Credibility.Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, kepuasan pelanggan yang dicapai dalam proses penerbitan SPM Giro pada KPKD Propinsi DKI Jakarta, adalah: persentase nilai tertinggi dari semua indikator variabel yang diukur adalah 90.73 % adalah dimensi Aksesibilitas & Fleksibilitas, kemudian persentase nilai terendah adalah dimensi Sikap & Perilaku dengan jumlah persentase 57.21 %.Dari seluruh nilai persentase indikator variabel peringkat nilai yang dirasakan pelanggan termasuk kedalam klasifikasi penting oleh pemegang kas sebagai berikut: nilai tertinggi dari semua indikator variabel yang diukur adalah sebesar 55.77 adalah dimensi Aksesibilitas & Fleksibilitas, dimensi Reputasi & Kredibilitas sebesar 55.65, dimensi Solusi dengan nilai 55.63 kemudian Keandalan & Kepercayaan memiliki nilai 55.59, Profesionalisme & Keterampilan petugas berada pada nilai 55.57 dan yang terakhir adalah dimensi Sikap & Perilaku memiliki nilai 55.56.Berdasarkan hasil penelitian jawaban terbuka responden, saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelayanan Penerbitan SPM Giro, adalah pemberi layanan pada KPKD Propinsi DKI Jakarta agar lebih memperhatikan dan memahami keinginan pelanggan serta segera melakukan perbaikanperbaikan sesuai analisis tingkat kepentingan menurut pelanggan yang dipadukan dengan hasil analisis faktor baru yang menjadi prioritas perhatian dalam upaya meningkatkan pelayanan penerbitan SPM Giro. Faktor-faktor tersebut, yaitu: Pertama dengan meningkatkan Faktor Fleksibilitas, kedua dengan meningkatkan Faktor Kredibilitas, ketiga dengan meningkatkan Faktor Solusi, keempat dengan meningkatkan Faktor Keandalan, kelima dengan meningkatkan Faktor Profesionalisme dan keenam dengan meningkatkan Faktor Perilaku. Keenam faktor tersebut dibarengi dengan variabel indikator yang terdapat didalamnya.

---

Factors Analysis Which Is Influence Costumers Satisfaction Through The Spm (Leter Of Paying Order) To KPKD (Regional Wealth And Cash Office) ServiceThe main duties of the Regional Wealth and Cash Office as a regional financing organizer are the incomes, managing, saving, bookkeeping, management, outcomes, administrating and the responsibility of whole regional money and also the obligation letter of regional government and do treasury, research, correctness trial every paying demand which loads the APBD.

Main problems to be pressed is: How's the rate of SPM Gyro which is published by KPKD of The Municipality of Jakarta customers satisfaction? Kind of element which is effecting the SPAT Gyro of KPKD office The Municipality of Jakarta services satisfaction?

The aim of this research is: to find out rates of the SPM Gyro publishing in KPKD of Municipality of Jakarta costumers satisfaction and kind of element which is effecting the SPM Gyro publishing in KPKD of The Municipality of Jakarta services satisfaction.

The research use a costumers satisfaction rates analysis and element analysis such as data validity test and data reliability at the first step. The respondent is consisted by the 82 cash owner who has had subunit The SPM Gyro publishing. To measured the costumers satisfaction, we used an appropriate variable with the service quality criteria that have been told by Gronroos (1990), such as, outcome-related criteria, process-related criteria, image-related criteria which is clarified into six dimension, such as. Professionalism and Skills, Attitudes and Behavior, Accessibility and Flexibility, Reliability and Trust worthiness, Recovery, Reputation and Credibility.

Based on the data processing research result, costumer satisfaction which reached on SPM Gyro publishing process in KPKD of The Municipality of Jakarta are: The highest percentage all variable indicator which is measures by 90.73% is Accessibility and Flexibility dimension, and the lowest is attitude & behavior dimension with 57.21% percentage amount.

From all percentage rate variable indicator of the value rate includes into the most important classification by costumers as cash order are. highest measurement of variable indicator is 55.77 as an accessibility & flexibility dimension, Reputation and Credibility dimension is 55.65, solution dimension is 55.63 and reliability & trust worthiness had 55.59 point officers Professionalism & skills in 55.57level ,the last is attitude and behavior dimension has 55.77 as an Accessibility and Flexibility.

Based of the opened answering respondent research result the suggestion is the officer have to watch and understand the costumer need and fix it as costumers need analysis. Merge it with new element analysis result as the first priority to increased SPM Gyro publishing services. Those elements are: first increased Flexibility factor, second increased Credibility factor, third increased Recovery factor, fourth increased Reliability factor; fifth increased Professionalism factor, sixth increased behavior factor. These elements should be proximate by indicator variable which includes on its."

"Dewasa ini belum tersusun standar kualitas pelayanan minimal (yang Baku) di Dinas-divas Pemerintahan Daerah. Kenyataan ini memacu penelaahan peningkatan kinerja pelayanan instansi Pemerintah Daerah. Sampai dengan saat ini UPT Pusat Perkayuan dalam kegiatan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat belum dikombinasikan dengan mutu teknologi yang tepat, kesederhanaan birokrasi, kerapihan dokumentasi dan tenaga ahii yang terampil, sehinga dapat beroperasi secara optimal. Agar UPT Pusat Perkayuan dapat berhasil dalam mengemban tugas pokoknya dalam pembinaan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu diketahui persepsi pelanggan tentang kualitas pelayanan pada UPT Pusat Perkayuan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakarta yang diharapkan dapat mangantisipasi permasalahan-permasalahan dan aspek lainnya yang sesuai dengan perkembangan saat ini dan kondisi usaha perkayuan pada masa yang akan datang. Untuk mengukur kualitas pelayanan digunakan metode servqual (Zeithaml, 1990:175) berupa 22 pernyataan yang terdiri dari variabel-variabel : tangibility (wujud penampilan), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), Assurance (keyakinan alas pelayanan), empathy (kepedulian). Pelayanan prima atau pelayanan berkualitas identik dengan service quality. Service quality dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan atas pelayanan yang nyata-nyata diterimaldiperoleh (perceived service) dengan pelayanan yang diharapkan (expected service). Dalam penelitian ini penghitungan tingkat kepuasan dilakukan dengan dua cara, yaitu Penghitungan tingkat kepuasan dengan menggunakan analisis gap dan Penghitungan tingkat kepuasan menggunakan persentase (%). Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, yang paling tinggi terdapat pada dimensi Assurance terutama pada pengetahuan (Knowledge) petugas layanan dan yang paling rendah adalah pada dimensi Tangible didukung oleh tingginya tingkat kepuasan antara fasilitas fisik dengan jenis layanan yang disampaikan. Agar tujuan UPT Pusat Perkayuan dapat tercapai, maka manajemen UPT Pusat Perkayuan disarankan agar segera meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terencana, bertahap dan berkesinambungan, pembenahan sumber daya manusia agar menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdisiplin tinggi. Disarankan pula agar memperhatikan perkembangan teknologi terbaru, serta dilakukan perbaikan dan peremajaan mesin yang sudah tua/rusak dan disusun program pemeliharaan dan perawatan mesin secara berkala dan sistematis.

---

Nowadays there is no standard of minimum service quality in the provincial government service offices. This fact accelerates study of service performance improvement in the provincial government institutions. Until now the Technical Implementation Unit of Logging Center in its extension programs and ifs service activities to the society have not yet combined with the accurate technological quality, simplicity of bureaucracy. well-documented tiles and skilled experts in order to be able to operate optimally. To succeed in implementing its main tasks, i.e. extension programs and public service provisions, the Technical Implementation Unit of Logging Center in Agriculture and Forestry Service Office in the Special Territory of the Capital City of Jakarta needs to know the customers' perceptions about its service quality. With this knowledge it is expected to be able to anticipate problems and other aspects in accordance with the progress and logging business conditions in the future. To measure the service quality the writer uses SERVQUAL method (Zeithmal, 1990:175) in a form of statements consisting of such variables as tangibility, reliability, responsiveness, assurance. emphaty. The service quality is identical with service excellence. The service quality can be identified by way of comparing customers' perception over perceived service and expected service. In this research the calculation of satisfactory level is conducted in two ways. that is. the calculation of satisfactory level using gap analysis and the calculation of satisfactory level using percentage. The highest score of the gap between expectation and reality is in assurance dimension especially in the knowledge of the service provider officials and the lowest one is in tangible dimension supported by high rates of satisfactory level between physical facilities and the types of services provided in order to accomplish the objective of the Technical Implementation Unit of Logging Center, it is suggested that the management should improve the human resources quality in a planned, gradual and continuous manner. In other words, the human resources development can create qualified and disciplined human resources. It is also recommended to keep up with the advancement of technology by repairing damage machines and replacing the old ones and designing maintenance mechanism periodically and systematically."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor kebijakan pemda di bidang transportasi yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Angkutan umum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus pada 2 kota yaitu Kota Cirebon dan Tega! dengan melakukan wawancara dan kuisioner. Analisa data diolah dengan statistik dibantu komputer program SPSS versi 15.0. Untuk menentukan faktor-faktor kebijakan dan kualitas pelayanan angkutan umum digunakan pendapat pakar dan ahli yaitu anggota DPRD dan Dinas perhubungan dikota studi. Untuk analisa pengaruh variabel kebijakan transportasi terhadap variabel kualitas pelayanan angkutan umum. Metode yang digunakan adalah teknik analisa statistik non parametrik korelasi Spearman.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh faktor-faktor kebijakan di bidang transportasi di kota Cirebon dan Tegal adalah nilai kepedulian, sikap, keadilan dan kepentingan umum, sedangkan faktor-fektor kualitas pelayanan angkutan umum adalah berwujud, keandalan, keresponsifan, jaminan, dan empati. Diperoleh hasil pula bahwa kebijakan transportasi secara umum cukup berpengaruh terhadap kualitas pelayanan angkutan umum di kedua kota tersebut Untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari segi kebijakan diperlukan peraturan daerah yang khusus mengatur tentang standar kualitas pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah, ataupun pihak swasta.

---

This study purpose to explain the factors of local government policies at department of transportation which have effects on Service quality of public transportation. The research method which used is a case study in 2 cities both Cirebon and Tegal by doing interviews and questionairs. Data analysis was processed by statistic and using Computer program of SPSS version 15.0. This study used the opinions of experts such as DPRD members and department of transportation at district where study have been done to determine the factors, policies and public transportation quality. Analysis of effects between transportation policy variables and Service quality of public transportation variables. This study used non parametric statistical analysis techniques by Spearman correlation.

Based on study result found that policy factors at department of transportation in district of Cirebon and Tegal were the values of awareness, attitudes, justice and public interest, while the factors of Service quality of public transportation were tangible, reliability, responsive, assurance, and empathy. Study result also found that in general transportation policy was enough effect for Service quality of public transportation the quality of public transport both of cities. It was suggested to improve the deficiency and weakness in policy tenns was required district rules which managing a special regulation on Standard Service quality which should be given by government or private instituton."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor kebijakan pemda di bidang transportasi yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Angkutan umum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus pada 2 kota yaitu Kota Cirebon dan Tegal dengan melakukan wawancara dan kuisioner. Analisa data diolah dengan statistik dibantu komputer program SPSS versi 15.0. Untuk menentukan faktor-faktor kebijakan dan kualitas pelayanan angkutan umum digunakan pendapat pakar dan ahli yaitu anggota DPRD dan Dinas perhubungan dikota studi. Untuk analisa pengaruh variabel kebijakan transportasi terhadap variabel kualitas pelayanan angkutan umum. Metode yang digunakan adalah teknik analisa statistik non parametrik korelasi Spearman.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh faktor-faktor kebijakan di bidang transportasi di kota Cirebon dan Tegal adalah nilai kepedulian, sikap, keadilan dan kepentingan umum, sedangkan faktor-faktor kualitas pelayanan angkutan umum adalah berwujud, keandalan, keresponsifan, jaminan, dan empati. Diperoleh hasil pula bahwa kebijakan transportasi secara umum cukup berpengaruh terhadap kualitas pelayanan angkutan umum di kedua kota tersebut. Untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari segi kebijakan diperlukan peraturan daerah yang khusus mengatur tentang standar kualitas pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah, ataupun pihak swasta.

---

This study purpose to explain the factors of local government policies at department of transportation which have effects on service quality of public transportation. The research method which used is a case study in 2 cities both Cirebon and Tegal by doing interviews and questionairs. Data analysis was processed by statistic and using computer program of SPSS version 15.0. This study used the opinions of experts such as DPRD members and department of transportation at district where study have been done to determine the factors, policies and public transportation quality. Analysis of effects between transportation policy variables and service quality of public transportation variables. This study used non parametric statistical analysis techniques by Spearman correlation.

Based on study result found that policy factors at department of transportation in district of Cirebon and Tegal were the values of awareness, attitudes, justice and public interest, while the factors of service quality of public transportation were tangible, reliability, responsive, assurance, and empathy. Study result also found that in general transportation policy was enough effect for service quality of public transportation the quality of public transport both of cities. It was suggested to improve the deficiency and weakness in policy terms was required district rules which managing a special regulation on standard service quality which should be given by government or private instituton."

"ABSTRAKPenetapan kebijakan Doi Moi di Vietnam merupakan langkah awal dari Partai Komunis Vietnam untuk menaikkan perekonomian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah sistem perekonomian sentralistik menjadi desentralistik dan membuka liberalisasi perdagangan. Penerapan Doi Moi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun juga pada sektor kesehatan yang ditunjukan dengan adanya ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Dekrit 43 Tahun 2006 mengenai otonomisasi badan usaha publik, termasuk rumah sakit. Kebijakan tersebut diharapkan berfungsi sebagai solusi atas permasalan layanan kesehatan pada saat itu. Penulisan ini akan menganalisis implementasi Dekrit 43 tahun 2006 dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Hasil dari temuan penelitian ini adalah pemberian otonomi tersebut dianggap tidak berhasil karena masih terdapat komersialisasi layanan kesehatan, sehingga menyebabkan ketidakmerataan layanan kesehatan.

---

ABSTRACTThe implementation of Doi Moi`s policy in Vietnam is the first step of the Communist Party of Vietnam to raise the country`s economy, by transforming the centralized economic system into a decentralized system and opening trade liberalization. The implementation of Doi Moi not only affects the economic sector, but also the health sector as indicated by the inequity of access to the health services. The government subsequently issued Decree 43 of 2006 about the autonomization of public business entities including hospitals. The policy is expected to work as a solution to health care problems at the time. However, after the policy is running, there is still commercialization of health services, so that the implementation of health care policy fails. Based on the problems, this paper will analyze the implementation of Decree 43 of 2006, using a qualitative approach and the theory of public policy implementation created by Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier. The finding of this study is that the provision of autonomization towards public health care is unsuccessful. Considering after the implementation of the policy, the commercialization of health services is still there, causing an inequality of health services."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat servant leadership, job social support, organization-based self-esteem, family satisfaction dan family quality of life pada Biro SDM. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui pengaruh organizational-based self-esteem sebagai mediator dari variabel servant leadership dan job social support terhadap family satisfaction dan family quality of life. Responden penelitian ini adalah 100 pegawai tetap di Biro SDM BKF pada berbagai bidang dan tingkatan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun dan sudah menikah. Pengujian pengaruh antar variabel dalam penelitian ini menggunakan regresi pada aplikasi SPSS. Hasilnya adalah OBSE terbukti memediasi pengaruh servant leadership dan job social support terhadap family satisfaction dan family quality of life.

---

This study aims to determine the level of servant leadership, job social support, organization-based self-esteem, family satisfaction and family quality of life at the HR Bureau. In addition, this study also wants to know the effect of organizational-based self-esteem as a mediator of the servant leadership and job social support variables on family satisfaction and family quality of life. The respondents of this study were 100 permanent employees in the BKF HR Bureau in various fields and levels who had worked for more than one year and were married. Testing the influence of variables in this study uses regression in SPSS applications. The result is that OBSE has been proven to mediate the influence of servant leadership and job social support on family satisfaction and family quality of life."

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."

"Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi.

---

Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed."