Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu fungsi DAU bersama dengan komponen Dana Perimbangan lainnya adalah sebagai alat memperkecil ketidakseimbangan fiskal antar daerah atau meminimalkan horizontal fiscal imbalance. Dalam penetapan besaran DAU tahun anggaran 2001 dan 2002 yang formula awalnya dioeroleh melalui academic exercise, yang selanjutnya perlu dikaji ulang apakah hasil modifikasi tersebut dapat mewujudkan pemerataan antar daerah. Sehingga dapat dilacak dampak alokasi DAU terhadap pemerataan fiskal antar daerah atau keseimbangan fiskal horizontal serta menilai kembali setiap determinan penentu alokasi DAU yang tepat yang menjamin terwujudnya keseimbangan fiskal horizontal."

"Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "Block Grant" yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan DAU belum secara efektif mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.Secara teoritis transfer fiskal mempunyai fungsi ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, penelitian ini akan menjawab apakah kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilaksanakan selama TA 2001 sampai dengan TA- 2005-telah mampu mengurangi horizontal fiscal-imbalance-antar-kabupaten kota di Indonesia.Selama periode tahun 2001 - 2005, peranan DAU pada masing -masing kabupatenikota secara konsisten relatif tetap yaitu berkisar 70%. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi ketergantungan yang sangat besar di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhadap transfer fiskal terutama DAU.Hasil analisis koefisien variasi selama periode 2001 - 2005 menunjukkan bahwa angka koefisien variasi cenderung meningkat sampai dengan tahun 2003, namun kembali mengecil sampai dengan tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal semakin meningkat sampai dengan tahun 2003 namun kemudian mengecil. Keadaan ini berhubungan dengan perubahan porsi Alokasi Minimum (AM) yang semakin mengecil dari tahun ke tahun.Hasil analisis lndeks Williamson juga menunjukan kecenderungan yang sama dengan koefisien variasi namun cenderung konstan. Artinya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan selama tahun 2001 - 2005 belum mampu secara signifikan mempengaruhi kesenjangan fiskal kabupaten/kota di Indonesia.

---

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of central government to local government has the character of ?Block Grant" meaning to local government given by facility in its use as according to priority and requirement of local government as a mean to balance interregional fiscal ability. But, in the execution of there were various problem resulting DAU not yet effectively lessened interregional fiscal disparities.

This research would answer how the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 up to FY 2005 had been able to lessen horizontal fiscal imbalance across districts and municipalities in Indonesia.

During period of fiscal year 2001 - 2005, role of DAU of municipaties/districts consistently is gyrating 70%. This matter prove that have happened a high depended to fiscal transfer especially DAU, in entire municipaties/districts in Indonesia

The Result of analysis of coefficient variation during period FY 2001 - 2005 indicated that coefficient variation number tend to increase up to year 2003, but again minimize up to FY 2005. This matter indicated that fiscal disparities progressively mount up to year 2003 but later then minimize. This situation relate to change of Minimum Allocation (AM) portion which progressively minimize.

The result of analysis with Index Williamson also tendency equal to coefficient variation analysis but tend to constantly. Its mean the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 - 2005 not yet can influence fiscal disparity of municipalities/districts in Indonesia."

"Standard costing layanan jasa pendidikan di Indonesia dapat digunakan dalam menentukan penganggaran transfer fiskal dana desentralisasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Standar tersebut didasarkan pada rumusan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai standar teknis layanan jasa pendidikan yang dikalikan dengan standar harga berdasarkan peraturan berlaku dengan beberapa pengecualian yang masih harus diperhatikan sebagai berikut : a. Standar biaya yang dirumuskan dalam peraturan teknis diperhitungkan pada ?tingkat satuan pendidikan? sebagai pusat biaya sehingga belum mencakup pembiayaan seluruh kegiatan proses pendidikan. Penerima manfaat seluruh kegiatan proses pendidikan tersebut ada pada tingkat sekolah sebagai satuan pendidikan. b. Pemetaan secara empiris di DKI Jakarta tahun 2008 menunjukkan terdapat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan pada tingkat Kotamadya/Kabupaten dan bahkan tingkat Provinsi. c. Dalam kasus DKI Jakarta tahun 2008 di seluruh tingkatan wilayah (Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten) terdapat 643 jenis kegiatan proses pendidikan dasar tetapi yang tercakup dalam kategori standarisasi kegiatan hanya terdapat 81 kegiatan. d. Total belanja operasi pendidikan dasar yang standar untuk DKI Jakarta tahun 2008 adalah Rp 1.559.709.252.005,00 Belanja operasi personil berdasarkan pada standar kualifikasi dan kompetensi guru yang minimal, sangat cukup bahkan berlebih dalam mengcover penggajian tenaga guru dan non guru di DKI Jakarta tahun 2008. Perbedaan perhitungan standar dengan data pembanding berdasarkan jumlah APBD, ternyata perhitungan standar lebih besar sebesar Rp 1.075.645.090.237,00 Belanja operasi non personil hasil perhitungan standar teknis sangat jauh lebih kecil dalam mengcover seluruh kegiatan pendidikan dasar di tingkat sekolah di DKI Jakarta tahun 2008. Jumlah perhitungan standar hanya sekitar 29 % dibanding dengan total APBD dan APBN yaitu berupa Belanja Operasional Pendidikan (BOP) dan Belanja Operasi sekolah (BOS) dengan selisih kekurangan dana sebesar Rp 787.309.454.075,00

---

Standard costing method for educational services in Indonesia can practically use for fiscal transfer budget of decentralization fund for general allocation grant (DAU). These standard based from Minimum Services Standard (SPM) as technical standard for educational services that multiply with regulation standard of price. Several exception must be assessed for that method :

a. Standard costing that keeping out from technical regulation counted at ?the education entity level? as pooling of cost. So that not entirely the expenditures covered the full process of education activities. The benefit recipients of the full process of education activities resided in the school based as entitiy level.

b. Empirically mapping at DKI Jakarta at the year of 2008 take conclude that really of the full process of education activities reside in Kotamadya/Kabupaten level or Province level.

c. The case of DKI Jakarta year 2008 at the level of Kabupaten/Kotamadya and Province take really that of all activities is 643 education process activities but just covering as standardized activities is 81 activities.

d. Total amount of standard expenditures primary education at DKI Jakarta year 2008 is Rp 1.559.709.252.005,00 Personal operation expenditures based on standard of qualification and competence of the teacher and non teaching staffs take really over calculated for covered wages of the teacher and non teaching staffs at DKI Jakarta year 2008.

Calculating difference among the standard and real wages of APBD is about the position of the standard very larger at Rp 1.075.645.090.237,00 Non personal operation expenditures based on technical standard costing extremely less for covered full activities of primary education in the level of the school of DKI Jakarta year 2008. Amount of standardized cost just 29 % by comparing with the real total cost of ABPD and APBN consist about BOP (Belanja Operasional Pendidikan) and BOS (Belanja Operasional Sekolah) at the difference for Rp787.309.454.075,00."

"Social, economy and political condition, together with global competition that must be faced in the future, have pushed Central Government to apply decentralization policy, that more open and responsive, by publishing Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. This reformation of decentralization policy has been followed with reformation of fiscal decentralization policy by publishing Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Change of law about decentralization has led to change of pattern of local budget allocation. Local government have to make budget that suit with public interest. Development function of local government must suit with development of local core competence, because that will create optimum trickle down effect for prosperity of local people.Goal of this research is to evaluate implication of fiscal decentralization policy to development of local core competence. Research design is qualitative-descriptive analysis.Based on research analysis, research conclusion are :1. Economic characteristics for Kabupaten (rural) and Kota (urban) are different. Core competence of urban area is industry especially in Java Island and trading especially outside Java Island, but core competence of rural area is agriculture.2. Economic sectors that form local core competence of Kabupaten/Kota do not get enough support from local development budget.3. Fiscal decentralization policy, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. do not give incentive to local government for develop local core competence in local budget allocation priority that can raise local economic growth.This fact can be caused of: · Most of budget in APBD allocated for routine expenditure. Most of development expenditure allocated for funding sector that related to local infrastructure and basic needs.· Institutional weakness of Fiscal decentralization policy : there is no recommendation for develop local core competence at all stages/hierarchy of public policy"

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi sanksi penundaan Dana Alokasi Umum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sanksi Penundaan DAU merupakan sanksi yang diberikan kepada daerah yang telat menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah pusat. Pada implementasi tahun 2011 hingga 2015 terjadi kenaikan atau penurunan terhadap daerah yang dikenakan sanksi penundaan. Metode penelitian yang digunakan adalah post positivist. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hambatan yang ditemui oleh DJPK seperti gangguan sinyal dan kuantitas serta kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Selain itu faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor sumber daya dan faktor komunikasi antar organisasi. Faktor lain yang ditemukan dan juga mempengaruhi implementasi yaitu faktor politis, mutasi di daerah, dan ketidaksiapan daerah terhadap kebijakan baru.

---

ABSTRACTThis research purpose to see how implementation of fine rsquo s delay of General Purpose Transfer and the factors that influence it. Fine rsquo s delay of DAU is fine given to regions that are late in submitting their financial statements to the central government. In the implementation of the year 2011 to 2015 occur an increase or decrease to regions that subject to fine rsquo s delay. Research method used is post positivist. The result of this research is that implementation of the policy is not running well despite. It rsquo s can be seen from the obstacles encountered by DJPK such as disturbance and quality of existing human resources. In addition, the factors that influence is political factors, mutations in the regions, and unpreparedness in regionsto against the new policy."

"Tesis ini membahas dampak kebijakan non hold harmless Dana Alokasi Umum terhadap pemerataan pendapatan daerah di provinsi dan kabupaten/kota serta sekaligus mengevaluasi formula DAU. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan indeks williamson dan regresi berganda terboboti. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu terus melanjutkan kebijakan non hold harmless dalam pengalokasian DAU kepada provinsi dan kabupaten/kota pada tahun-tahun yang akan datang. Selain itu Pemerintah juga diharapkan terus mengembangkan formula DAU dengan meninjau kembali bobot masing-masing variabel yang digunakan dalam penghitungan dan pengalokasian DAU agar DAU lebih dapat berfungsi memeratakan pendapatan provinsi maupun kabupaten/kota.

---

The focus of this study is on the impact of non hold harmless policy on general allocation grant toward revenue equalization on province and regency/city and also evaluating the formula. This research is quantitative research with Williamson Index and weighted square regression tools. The researcher suggests that Central govemment have to continue this non hold harmless policy in allocating general allocation grant to province and regency/city. And also central govemment is expected to extend that general allocation grant formula through evaluating each variable weight that used on calculating and allocating general allocation grant in order that grant could more ftinction as a tools to equalize revenue in province and regency/city."

"ABSTRAKDalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Negara kesatuan yang mengenal pemerintahan daerah, diberlakukan desentralisasi pemerintahan. Pemberlakuan desentralisasi pemerintahan berdampak pada penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain kewenangan yang mencakup pertahanan dan keamanan, hubungan luar, agama, moneter, dan pemerintahan umum, kewenangan pemerintah pusat lainnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip desentralisasi. Dengan adanya prinsip money follows functions, maka setiap penyerahan beberapa kewenangan bidang pemerintahan disertai dengan penyerahan kewenangan bidang keuangannya, oleh karena itu berlakulah desentralisasi fiskal (Fiscal Decentralization). Tesis ini membahas tentang salah satu jenis kebijakan desentralisasi fiskal, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Perannya sebagai block grant dan equalization grant, DAU mendukung dilaksanakannya desentralisasi pemerintahan. Dengan demikian, DAU perlu dipertahankan untuk tetap dilaksanakan, namun dengan sedikit perubahan dalam peraturan perundang-undangannya. Hal tersebut perlu dilaksanakan agar tercipta ketegasan bahwa tujuan desentralisasi ialah untuk menciptakan Pemerintah Daerah yang mandiri. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, didukung data sekunder dan dilengkapi dengan hasil studi kasus di pemerintah daerah kabupaten penerima DAU yang telah menggunakan DAU sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

---

ABSTACTGovernment decentralization was enforced in order to support the development implementation in the Unitary State which was familiar with local government. The impact of the government decentralization was the devolution from the central to the local government. Besides authority in the field of security and defense, foreign relationship, religion, monetary, and general governance, other authority of the central government were transferred to the local government based on the decentralization principles. With the establishment of money follows functions principle, every devolution in the field of governance would also be followed by the devolution in its financial field, and for that reason the Fiscal Decentralization was applied. This thesis would discuss about one of the fiscal decentralization policies, which was General Allocation Fund (GAF). With the role as block grant and equalization grant, GAF supported the government decentralization implementation. Therefore, it was necessary to maintain the implementation of GAF, but with a few changes in its laws and regulations. The changes must be made to state that the goal of decentralization was to create an independent local government. On the preparation of the thesis, the writer used a normative research method, which supported by secondary data and equipped with case study results of district government which received the GAF and had used it in accordance with the Regulations No. 33 year 2004, about the Financial Balance between the Central Government and the Local Government and the Government Regulation No. 55 year 2005 about the Balance Fund."

"Tesis ini menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Lain-Lain Penerimaan Daerah terhadap Upaya Pajak Daerah dan Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan tidak adanya peningkatan kemandirian daerah, daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Pemerintah Pusat. Pajak daerah memberikan kontribusi yang dominan terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan DAU berpengaruh posistif yang signifikan terhadap Upaya Pajak Daerah, sedangkan penerimaan selain DAU dan pajak daerah berpengaruh negatif yang signifikan, Daerah masih memiliki ketergantungan terhadap transfer Pemerintah Pusat (DAU). Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD."