Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem dan fasilitas Penyediaan Air Bersih merupakan salah satu bentuk/kategori infrastruktur milik publik/umum yang diperlukan sebagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi manusia. Oleh karenanya salah satu kebijakan pemerintah daerah di dalam meningkatkan mutu pelayanan kebutuhan air bersih adalah dengan menambah pembangunan infrastruktur air bersih baru, yaitu dengan melibatkan peran pihak swasta, melalui pola kerjasama. Kendala lain yang dihadapi, yaitu biaya investasi (cost) yang dikeluarkan masih belum dapat berimbang dengan revenue hasil pendapatan air bersih, karena mengingat fungsi pemerintah dalam jasa pelayanan terhadap masyarakat yaitu pelayanan untuk sosial dan pelayanan untuk jasa komersial.Untuk itu diperlukan adanya pengkajian tentang kelayakan suatu proyek investasi pengembangan penyediaan air bersih guna mendapatkan pola kelembagaan kerjasama yang optimum. Dimana Pola Kerjasama Build Operate Transfer (BOT) adalah salah satu alternatifnya. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan model pola kelembagaan Build Operate Transfer (BOT) yang dapat meningkatkan kelayakan suatu investasi pengembangan penyediaan air bersih.Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan alternatif model pola kelembagaan BOT yang optimum maka digunakan 3 (tiga) macam metode analisis yaitu anal isis AI-IP (untuk melihat faktor yang paling berpengaruh pada pola kelembagaan), analisis deskriptif (untuk mencari tingkat pengaruh variabel kelembagaan terhadap peningkatan kualitas pelayanan), dan terakhir adalah analisis sensitivitas (dengan mensimulasi NPV I Net Present Value dengan simulasi Monte Carlo yang bertujuan untuk mencari NPV paling tinggi).Setelah ketiga metode tersebut dilakukan, maka hasil penelitian yang diperoleh adalah terpilihnya model pola JV-BOT sebagai model pola kelembagaan kerjasama BOT yang optimum dengan masa konsesi 20 tahun (dilihat dari adanya peningkatan nilai NPV sebesar 113.46 % terhadap pola kelembagaan eksisting dengan lama konsesi yang sama). Sedangkan pihak yang terlibat adalah Pihak pemegang konsesi (operator), Supplier selaku investor equity dan PDAM 1 Pemkot."

"Sesuai dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No 30, 1995, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tangerang mempunyai tugas sebagai menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka PDAM Tangerang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Tangerang. Tingkat pelayanan PDAM baru mencapai sekitar 2,7% dari jumlah penduduk Kota Tangerang, voleme kapasitas pengolahan terpasang (2001) tercatat sebesar 185 ltl dtk. Mengingat persoalan yang dihadapi di masa datang yang semakin komplek sesuai dengan cakupan pelayanan yang semakin tinggi, penelitian dalam tesis ini mencoba untuk merespon tantangan tersebut, dengan melihatnya sebagai opportunity terhadap potensi-potensi yang dapat dikembangkan melalui pendekatan project financing, mencari bentuk pola pendanaan yang sesuai dengan karakteristik perusahaan daerah, serta fungsinya sebagai pelayan masyarakat.Kajian penelitian terhadap perusahaan daerah air minum merupakan, sebagai upaya untuk mengetahui masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan pengolahan air bersih, terutama terhadap kemampuan financial PDAM dalam mengembangkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Pendekatan pendanaan rnelalui project financing diharapkan dapat menentukan model pola pendanaan yang melibatkan para lenders, sponsor, banker , contractor maupun supplier. Hasil simulasi Monte Carlo pada CashFlow poly pendanaan Built Operation Transfer (BOT) dengan masa konsesi selama 30 tahun diperoleh nilai Net Present Value tinggi bila dibandingkan dengan masa konsesi yang lebih rendah, serta perolehan nilai profit terhadap pengelola cukup tinggi.

---

As according the decision of Walikotamadya Kota Tangerang, no 30,1995 that PDAM have duty as carrying out management of drinking water to increase prosperity of society, hence PDAM town of Tangerang have big responsibility especially of drinking water to fulfill amount of water required of society in town of Tangerang. Coverage service of PDAM town of Tangerang around of 2,7% from amount of population demand in Tangerang, with processing capacities installed (2001) noted equal to 185 ltldtk. Considering the problem faced in a period coming, which progressively is complex as according to service coverage which is excelsior, hence research in this thesis try for the challenge seen as opportunity the potencies able to develop by approach of financing project, searching financing pattern from matching with characteristic company of district.

Research study to company PDAM of, as effort to know the problem of which is facing by company of processing of drinking water, especially to ability of PDAM financial in developing coverage services of clean water to society. Approach of financing project expected to determine financing pattern model with private sector partnership as of the lenders, sponsor/investors, banking, and contractor or supplier. Result simulation of Monte Carlo with cash flow built operation transfers 30 year, finding NPV value positive and profit acceptable."

"Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya telah dijamin konstitusi, yakni pada pasal 33 UUD 1945, ayat 3 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan afam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Sejak awal pendiri negara ini telah menyadari perlunya penyediaan kebutuhan dasar, termasuk air, dijamin dalam konstitusi yang merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan warganegara. Banyak pihak saat ini memandang air sebagai blue gold atau emas biru. Itu menyebabkan banyak pihak yang berkepentingan mereguk keuntungan di sektor air.Ada empat issue air yang sekarang berkembang balk ditingkat local, global, nasional adalah hak atas air (water right), nilai dan harga air (water value and price), (crisis air dan privatisasi air.Kebutuhan penyediaan prasarana untuk memenuhi hajat orang banyak di berbagai sektor di banyak negara di dunia, saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah, akan tetapi memeriukan kehadiran pihak swasta atau investor dalam penyediaan prasarana. Keterbatasan pemerintah mengikuti perkembangan teknologi, ketidakmampuan perzgeloiaan operasional yang transparan dan efisien serta sifat dad infrastruktur itu sendiri yang tidak lagi mungkin dapat dipenuhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang ada.Pengembangan penyediaan prasarana yang efisien melalui keterlibatan pihak investor tidak fain karena untuk memenuhi keinginan masyarakat artinya tidak saja efisien dan ekonomis tetapi juga harus memiliki dimensi sosial. Untuk mengurangi persepsi risiko tinggi saat ini, panting untuk memberikan data-data yang dapat dipercaya kepada investor. dalam pengaturan kerjasama dan penanganan risiko dalam menjaiankan kegiatan yang melibatkan banyak pihak maka perlu dilakukan pengaturan yang saling mengikat dan dengan menganut prinsip saling menguntungkan.Untuk mengetahui prioritas risiko dalam pengembangan pelayanan air bersih dengan menilai tingkat pengaruh dan frekuensinya dilakukan analisis AHP (Analytical Hierarchy Process). Setelah prioritas risiko didapatkan, maka dilakukan analisis data statistik dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Product) untuk menghasilkan risk modeling. Kemudian model risiko yang paling berpengaruh disimulasi dengan Monte Carlo Simulation untuk mempermudah optimasi dan validasi model risiko dalam pengembangan pelayanan air bersih."

"Berbagai upaya yang dilakukan terhadap terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, adalah merupakan salah satu hal penting yang bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi justru merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen bangsa Indonesia. Adapun salah satu elemen guna dapat diwujudkannya keinginan tersebut, sangat banyak berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui ketersediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman secara cukup dan memadai. Sebagai salah satu kebutuhan vital bagi kehidupan masyarakat, peran program penyediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah beserta sebagian lembaga non pemerintah ini, akan berimplikasi luas terhadap terciptanya peningkatan taraf kesejahteraan bagi masyarakat miskin yang masih banyak tinggal dan hidup diwilayah perdesaan. Hal ini dikaitkan gala dengan orientasi dari program tersebut yang bersifat bantuan dengan tidak mengharapkan perolehan keuntungan secara finansial seperti yang dilakukan oleh PDAM.Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui akan perbedaan yang nyata antara masyarakat desa yang telah memperoleh program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman dengan masyarakat desa yang belum memperoleh program tersebut, serta dampaknya terhadap tingkat ketahanan daerah Kabupaten Bima, maka pembuktiannya dilakukan melalui studi dengan memilih sekitar 80 (delapan puluh) responden yang ada di delapan desa dari empat kecamatan di wilayah Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa suplai air bersih yang cukup serta tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman yang memadai, telah banyak membantu masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Bima pada upaya untuk hidup dalam tatanan standar kesehatan yang semestinya. Selain itu, program ini juga merupakan salah satu dari sekian program yang ikut memberikan kontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan Kabupaten Bima.Dampak lain terhadap dilaksanakannya program ini secara tidak langsung, adalah selain berkaitan dengan menurunya angka tingkat kematian bayi yang berusia dibawah lima tahun (balita), juga adanya penurunan dari perseteruan/pertentangan antara warga masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh karena perebutan sumber mata air yang ada. Oleh sebab itu, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman yang dilaksanakan selama ini, merupakan salah satu unsur penting untuk ikut serta menciptakan ketahanan daerah Kabupaten Bima."

"Tesis ini meneliti tentang tingkat kepuasan pelanggan dan mutu pelayanan penyediaan air bersih yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui PDAM Kabupaten Pontianak. Selain itu diteliti pula mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian dilakukan karena hingga saat ini Pemerintah Daerah melalui PDAM Kabupaten Pontianak dinilai tidak dapat memberikan kualitas pelayanan penyediaan air bersih sehingga pelanggan merasa dikecewakan.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan serta ingin mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi PDAM Kabupaten Pontianak dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan, dimana hasil penelitian diharapkan akan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengambil keputusan khususnya dalam bidang pelayanan publik.Metode yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Dimana data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel dan prosentase, yang kemudian akan dianalisa secara deskriptif. Penelitian mengambil lokasi di Kota Mempawah Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah sampel penelitian 219 dari 2.186 pelanggan, ditambah dengan 20 karyawan PDAM Kabupaten Pontianak dan 15 informan. Instrumen yang digunakan untuk menjaring data yang diperlukan adalah dengan mempergunakan kuesioner penelitian yang berpedoman kepada 5 (lima) dimensi Servqual yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk, yaitu Tangible, Responsiveness, Reliability, Assurance dan Empathy. Dimana setiap pelanggan diberikan 18 pertanyaan yang berkaitan dengah kenyataan pelayanan yang mereka terima dan harapan yang mereka inginkan atas pelayanan PDAM. Sedangkan terhadap karyawan PDAM diberikan pula kuesioner dengan 13 pertanyaan yang berhubungan dengan tugas mereka didalam melayani pelanggan. Disamping itu, sebagai tambahan dilakukan pula wawancara kepada 15 informan yang terdiri dari 12 pelanggan PDAM dan 3 Direksi PDAM.Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui terdapat kesenjangan (gap) antara kenyataan yang diterima dengan harapan yang diinginkan pelanggan atas pelayanan PDAM rata-rata sebesar -1,85 dimana hal ini menggamharkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan tidak memuaskan. Kemudian setelah membandingkan antara kenyataan dengan harapan pelanggan, maka hasil rata-ratanya adalah 0,60 yang menunjukkan bahwa pelanggan merasa tidak puas, dimana ketidakpuasan ini diperkuat pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pelanggan PDAM. Rendahnya pelayanan dan ketidakpuasan pelanggan, juga disebabkan oleh beberapa kendala dari fihak PDAM yaitu tidak adanya riset tentang kepuasan pelanggan, terbatasnya dana, sumber air dan peralatan mesin yang sudah tua yang merupakan hibah dari BPAM tahun 1982, serta kurangnya rasa tanggungjawab karyawan di dalam pelaksanaan tugas pelayanan yang dipengaruhi standar hidup, PDAM merupakan monopoli pemerintah, akuntansi lemah, kualitas pegawai, serta technological obsolescence.Oleh karenanya kepada perusahaan diharapkan untuk dapat berbenah diri di semua lini bidang tugas, dalam rangka maningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan serta berusaha untuk meminimalisasikan faktor-faktor yang menjadi penghambat peningkatan kualitas pelayanan demi kepuasan pelanggan."