Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 138004 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Maradi Prabowo
"Otonomi daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Untuk itulah pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan PAD sebagai wujud nyata otonomi. Investasi adalah jawaban mendasar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun apa yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan konsep tentang otonomi daerah, dengan dalih peningkatan PAD justru banyak Pemerintah Daerah melakukan kebijakan yang anti investasi. Meskipun banyak daerah banyak mengeluarkan kebijakan yang "anti investasi", tetapi ada daerah yang justru memberlakukan kebijakan yang "pro investasi". Yaitu :Kebijakan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen.
Landasan hukum Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) adalah Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPT memerlukan pelimpahan kewenangan dari 'instansi terkait dalam bidang perizinan. Pelimpahan kewenangan ini yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2005. Ada 52 Jenis Perizinan yang menjadi kewenangan KPT. Hasil yang diperoleh Setelah Berdirinya KPT, Investasi mengalami kenaikan menjadi 61,3 persen. Tahun 2002 sebanyak Rp. 592 miliar, tahun 2003 sebesar Rp. 703 miliar, tahun 2004 mencapai Rp. 926 miliar, dan tahun 2005 menjadi Rp. 955 miliar."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T17629
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heri Basuki
"Pelaksanaan otonom daerah yang merupakan implementasi dan desentrahsasi di negara Indonesia telah menjadi konsensus nasional dalam setiap undang-undang dasar yang pernah berlaku selalu terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemenntah daerah di Indonesia
Pemerintah daerah adalah merupakan legimitasi rakyat untuk melaksanakan sesuatu pemerintahan lokal yang mandiri sehingga dan harus dapat mendorong berkembangnya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat setempat dengan berkembangnya prakarsa sendiri tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintahan dan oleh dan untuk rakyat
Didalam membangun masa depan mereka sendiri tentunya mereka harus dapat memberdayakan potensi yang ada baik itu sumber daya manusia sumber daya alam maupun sumber daya teknologi pemberdayaan sumber-sumber tadi adalah sarana daerah sebagai kemampuan untuk menumbuh kembangkan pemerintahan yang nyata dan bertanggung jawab.
Nyata pemberian otonomi daerah didasarkan pada fakto-faktor perhitungan-perhitungan tindakan kebijakan yang benar-benar menjamin daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
Bertanggung jawab pembenan otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan pembangunan yang tersebar di pelosok negara serasi dan tidak bertentangan dengan pembinaan poitik dan kesatuan bangsa menalani hubungan yang serasi antar pusat dan daerah.
Salah satu dan upaya memperoleh kemampuan dalam bidang keuangan adalah membuka peluang kepada investor untuk menamkan modalnya dengan membenkan kepastian hukum perlindungan investasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih keamanan ketenagakerjaan yang kondusif perlindungan terhadap investasi dapat mengakibat peluang berinvestasi lebih besar peluang bennvestasi yang besar adalah peluang berinvestasi yang kondusif dan dapat memberikan dampak kepada penerimaan daerah dan segi perpajakan pembangunan infra struktur dan kesejahteraan masyarakat
Di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang ditimbulkan dan kondusifnya investor menanamkan modal di daerah karena didukung oleh perangkat hukum yang memberikan rasa aman dan kepastlan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WfO melalui undang-undang nomor 7 tahun 1994 manakala peraturan-peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemenntahan daerah dalam bidang investasi bertentangan dengan perjanjian-perjanjian internasional khususnya dikawasan Asean maka tata cara yang digunakan adalah dengan mengajukan yudicial review kepada Mahkamah Agung. Dengan adanya mekanisme ini adalah merupakan jaminan harmonisnya hubungan antara peraturan daerah dengan ketentuan-ketentuan perdagangan bebas dikemudian hari."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T25047
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratih Nur Aini
"ABSTRAK
Pelayanan Perizinan memiliki peranan penting di dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pegendalian dan pengawasan. Pelayanan Perizinan yang baik terutama yang berkaitan dengan izin memulai usaha dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan Pendapatan Daerah, karenanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk melakukan transformasi pelayanan perizinan yang memiliki image buruk di masa lalu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau mendeskripsikan mengenai bagaimana transformasi pelayanan perizinan dilaksanakan dan bagaimana implikasinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini mengadopsi paradigma pos-positivisme dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih. Transformasi pelayanan perizinan di DKI Jakarta dilakukan dengan melakukan transformasi pada organisasi pemberi layanan perizinan yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, melalui perbaikan terus menerus terhadap kebijakan dan prosedur pengurusan izin dan investasi yang merupakan bagian dari perbaikan terhadap struktur organisasi. Perbaikan juga dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dengan penekanan pada perubahan sikap menjadi ramah dan sopan serta penampilan yang rapi disertai dengan penegakan integritas dan komitmen anti korupsi, pemilihan SDM terutama untuk posisi pimpinan yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian memimpin serta peningkatan keahlian komunikasi individu sekaligus organisasi. Selain itu transformasi pelayanan perizinan juga dilakukan dengan penggunaan tekhnologi modern yang memutakhirkan pelayanan perizinan manual menjadi pelayanan perizinan online. Transformasi pelayanan perizinan ini berjalan dengan baik di provinsi DKI Jakarta, terbukti dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga nilai Indeks Kepuasan Masyarakat semakin meningkat di setiap tahunnya. Transformasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan realisasi pencapaian investasi dan realisasi penerimaan retribusi daerah, juga berperan dalam menagih piutang Pajak Daerah melalui Program Tax Clearance

ABSTRACT

Licensing services have an important role in development starting from the planning, implementation, to the control and supervision stages. Good licensing services, especially those related to starting a business permit can be used as a tool to increase investment and increase regional income, therefore the DKI Jakarta Provincial Government is trying to transform licensing services that had a bad image in the past. This study aims to explore or describe how the licensing service transformation is carried out and how it has implications for the Regional Revenue of DKI Jakarta Province. This study adopts the positivism paradigm using qualitative methods. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with selected informants. The licensing service transformation in DKI Jakarta is carried out by transforming the licensing service provider organization, which is the Jakarta Capital Investment and One Stop Integrated Service Office, through continuous improvement of the permit and investment management policies and procedures that are part of the improvement in the organizational structure. Improvements were also made through improving the quality of human resources with an emphasis on changing attitudes to be friendly and polite as well as a neat appearance accompanied by enforcement of integrity and anti-corruption commitments, selection of Human Resources especially for leadership positions that have technical competence and leadership skills as well as increasing individual and organizational communication skills. In addition, the transformation of licensing services is also carried out by the use of modern technology that updates the manual licensing service into an online licensing service. This licensing service transformation is going well in the province of DKI Jakarta, as evidenced by increasing public satisfaction with the performance of licensing services provided by the Office of Investment and One Stop Integrated Services so that the value of the Community Satisfaction Index increases each year. The transformation carried out by DPMPTSP of DKI Jakarta Province can increase the realization of investment achievements and the realization of regional retribution revenues also plays a role in collecting Regional Tax receivables through the Tax Clearance Program.

"
Universitas Indonesia, 2020
T55057
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deasy Kamila
"Skripsi ini membahas mengenai pendirian dan kegiatan usaha perusahaan penanaman modal di bidang usaha angkutan umum serta menganalisis dugaan penyelenggaraan kegiatan angkutan umum oleh perusahaan portal web yang menyediakan fasilitas pemesanan angkutan melalui aplikasi berbasis online. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawab perusahaan angkutan umum serta perusahaan portal web yang menunjang usaha perusahaan angkutan umum menurut peraturan di Indonesia agar dalam pelaksanaan penanaman modal atau menjalankan kegiatan usaha tidak melampaui kewenangan atau izin yang diberikan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, PT Uber Indonesia Technology yang merupakan perusahaan portal web diduga kuat melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yaitu melakukan penetapan tarif dan pemungutan biaya angkutan serta perekrutan pengemudi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif.

This thesis discusses the establishment and business activity of direct investment company in the field of public transportation and analyzes web portal company which supporting public transport company activities that allegedly conducting public transport activities. The purpose of this study is to determine the obligations and responsibilities of the public transport company as well as web portal company that supports public transport company in order not to exceed the authorities or permit granted while doing business.
Based on research conducted, PT Uber Indonesia Technology which is a web portal company allegedly conducting public transport activities such as determine tariffs, collect transport fees and recruiting drivers based on Regulation of Ministry of Transportation Republic of Indonesia Number PM 32 Year 2016 regarding Operation of Transportation with Public Transport Vehicle That Have No Route. This study uses normative with descriptive qualitative data analysis methods so that the conclusions obtained in the form of an explanatory description.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S65786
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratno Oedianto
"The quality of Public services provided by government apparatuses to the community as the realization of the functions of state apparatuses as state servants and public servants needs to be continuously improved to keep abreast with the dynamics and progress of the national development. The demand of the society and business community for improved quality of public service rendering is viewed to be of great importance in entering the on-going globalisation and information era as of today. Accordingly, government apparatuses should be more serious in preparing themselves for anticipating the challenges looming ahead so that they will be well able to optimally implement the government and development-related tasks, particularly in providing quality services to the public at large. It is for this reason and in compliance with the spirit and demand of the reform era nowadays that the City Administration of Tangerang has proudly established the City's Office of Investment and License by virtue of the Decree of the Mayor of Tangerang Number 19 of 2001 , on January 2, 2001, on the Organization and Work Procedures of the Investment and License Office.
The main objective of the establishment is to provide easy and convenient procedures in rendering services to the public for processing various permits and licenses in a bid to create conducive business climate for enhancing more promising economic development in the City of Tangerang. To analyse the quality of the license-issuing services at the Investment and Licence-Publishing Office in the City of Tangerang, the researcher has engaged himself in analyzing the quality of license service-rendering on the basis of the Decree of the Minister of State's Apparatuses Empowerment Number KEP125/M.PAN/2/2004 on the Broad Guidelines for Constructing Public Satisfaction Index of the Service Units of the Goventment Agencies. The aforementioned decree is used as one of the instruments to measure the quality of services offered by various work units/public service offices at both Central and Regional Administrations and tested based on the dimensions like the ones developed by Zeitham et. all, namely : Tangible Dimensions, Responsiveness, Reliability, Assurance, and Emphaty.
From the result of the analysis of license-service rendering at the Investment and Licence Office in the City of Tangerang in terms of how far the quality of license service-rendering offered by Investment and License Office in the City of Tangerang is objectively evaluated by the residents of the City of Tangerang, who have had certain licenses processed and are having such licenses processed ( 150 respondents), it can be concluded that the converted lndeks Kepuasan Masyarakat /Public Satisfaction Index (PSI) index Value x Basic Value = 2,74 x 25 = 68,50, signifying that the Service Quality is Good (equivalent to B), and the Performance of the Work Unit is Good (B). The establishment of the Investment and License Office in Tangerang, which, in license service-rendering, has adopted integrated patterns of public service, has been able to give birth to prime quality of license-service rendering so that the community at large can satisfactorily enjoy:
1. reasonable, highly-reliable, much better and easier license- procuring process provided by the City Administration Apparatuses.
2. avoidance of high cost economy since they obtain a wide array of services from one-roofed services agency.
3. highly motivated economic activity, particularly among business players due to easier and more convenient process to license procurement.
4. change and improvement in the behavior and attitude of apparatuses of Tangerang City Administration, who give first-scale priority of improved service-rendering to the public.
The Tangerang-based Investment and License Office is expected to be able to disseminate more transparent system and procedure of license-issuing service to the community at large, which among others, include mechanism, system and procedures, license-procuring requirements, and costs as well as time needed to have the license properly processed. With this transparency upheld, it is expected that the community will have more trustworthy and better understanding of matters pertaining to the license-procuring processes offered by the Tangerang-based Investment and Licence Office."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T14171
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Efrimal Yoesdi
"Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan, kesungguhan dan semangat kerja dari aparaturnya. Aparatur negara (daerah) mempunyai peran dan kedudukan yang penting di dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dari kemasyarakatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dipengaruhi oleh adanya kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparat dalam arti adanya pemberdayaan potensi aparatur yang harus dilakukan secara bertahap dan simultan guna memperoleh pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.
Kajian penelitian difokuskan pada pelayanan perizinan penanaman modal PMA dan PMDN untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yang berkaitan dengan prosedur internal dalam proses pelayanan perizinan penanaman modal. Penelitian dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah (BPM & PKUD) Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan kualitas pelayanan sebagai langkah-langkah dalam mengurangi keluhan-keluhan atau ketidakpuasan para investor akan proses penyelesaian perizinan penanaman modal.
Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 98 responden dengan menggunakan teknik sampling Aksidental dan metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, pedoman wawancara dan studi kepustakaan. Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan (investor), yaitu dengan membandingkan persepsi pelanggan dan harapan yang menjadi keinginan pelanggan, dengan menggunakan indikator 5 (lima) dimensi yang menentukan kualitas pelayanan berdasarkan pendapat Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990 : 175), yaitu Tangibles (Tampilan Fisik), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Kemudahan).
Hasil analisis penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan menurut Dimensi Tangibles sebesar 105 %, Reliability sebesar 99 Responsiveness sebesar 103 %, Assurance sebesar 101 °/o dan Empathy sebesar 99 %. Dari skor-skor tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada Dimensi Tangibles (105 %) dan terendah terdapat pada Dimensi Reliability dan Empathy (masing-masing 99 °/°). Secara keseluruhan diperoleh tingkat kepuasan pelanggan (investor) atas pelayanan perizinan penanaman modal sebesar 101 % dari harapan pelanggan.
Atas dasar kesimpulan di atas, diberikan beberapa saran seperti : perlu ada perbaikan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan penampilan fisik yaitu kelengkapan peralatan kantor, sarana administrasi dan komputerisasi, perlu ada peningkatan kemampuan pegawai dalam ketepatan waktu penyelesaian administrasi perizinan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatkan daya tanggap pegawai / petugas layanan akan kebutuhan investor dan perlu membuka saluran / kotak saran bagi investor dalam menyampaikan dalam keluhan, saran atau pendapat alas pelayanan yang masih kurang dirasakan terhadap pelayanan yang diberikan BPM & PKUD Provinsi DKI Jakarta.
Secara keseluruhan bahwa kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas pelaksana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada investor adalah sangat bergantung pada pengembangan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di sektor publik. Hal ini berkembang dengan semakin dituntutnya eksistensi kualitas aparat BPM & PKUD Provinsi DKI Jakarta yang bersih dan berwibawa, handal, bermental baik, profesional, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan perizinan penanaman modal di daerah Provinsi DKI Jakarta.

The success of the holding of the government, development implementation, and services to the society is heavily determined by the ability, commitment and work spirit of its apparatus. The state (local) apparatus plays important role and position in implementing general tasks of government, of development and of society. Therefore, to achieve an increase in the service quality it is influenced by the presence of service performance provided by the apparatus meaning that there is an empowerment of the apparatus potentials that is conducted gradually and simultaneously in order to enable them to implement their tasks effectively and efficiently.
The research focuses on the service of licensing investment of foreign multinational enterprises and domestic multinational enterprises to increase the service quality of licensing investment related with internal procedures in the process of service provision of licensing investment. The research is conducted in the Investment Board and the Empowerment of Wealth and Local Enterprises. the Special Territory of the Capital City of Jakarta. The increase in the service quality is steps 1o minimize complaints or unsatisfaction of the investors in the settlement process of licensing investments.
This research employs 98 respondents with accidental sampling techniques and data collection method. that is, observation, questionnaires, interview guide and library research. The questionnaires are intended to measure the customers' (investors') satisfactory level, that is. by comparing between the customers' perceptions and expectations of what the customers want, by employing 5 dimension indicators which determine the service quality based on Zeithmal, Parasuraman and Berry (1990:175), that is tangibles, reliability. responsiveness, assurance. and empathy.
The analysis results of the research show that the level of the customers' satisfaction according to tangibles dimension is 105%. reliability is 99%, responsiveness is 103%. assurance is 101% and empathy is 99%. From those figures if can be concluded that the highest satisfactory level is in tangibles dimension (105%) and the lowest one is that of reability and empathy (99% respectively). As a whole from the customers' expectation it obtains 101% level of customers' satisfaction of the service of licensing investment.
Based on the above conclusion, there ore several recommendations such as: there needs to be an improvement on factors that are related with physical performance, that is, the completion of office inventory, administration facility and computerization; there needs to be an increase in the personnel ability in terms: of punctuality of administrative settlement of licensing investment in accordance with the prevailing rules and regulation; and an increase in the personnel subtlety in servicing the investors' needs: and it is necessary to open a suggestion box for the investors in channeling their complaints, suggestions or opinions on the services provided by the Investment Board and on the Empowerment of Wealth and Local Enterprises, the Special Territory of the Capital City of Jakarta that are fell still lacking.
All in all the service performance provided by the operational officers is intended to increase the service quality to the investors. This is heavily dependent on the development of the quality and capability of the human resources in the public sectors. This is developed in line with the increasing demands of the quality existence of the Investment Board and the Empowerment of Wealth and Local Enterprises, the Special Territory of the Capital City of Jakarta apparatus who are clean, dignified, reolible, mentally well, professional, effective and efficient in providing services of licensing investment in the Provincial government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T14248
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Sunarto Widjajamukti
"ABSTRAK
Tujuan dari penulisan kaiya akhir mi dengan judul "CARA MEMPERKECIL RISIKO
INVESTASJ DI DALAM PASAR MODAL DAN VALAS INDONESIA MELALUI MODEL
MANAJEMEN PORTFOLIO" , yaitu untuk membenikan gambaran secara jelas cara
memperkecil nsiko investasi di dalam pasar modal dan valuta asing. Risiko tersebut timbul
akibat fluktuasinya harga saham dan nilai tukar mata uang asing. Karya akhir mi berupa sebuah
penelitian kecil dari 127 saham yang beredar di Bursa Effek Jakarta, dan 7 mata uang yang
beredar di masyarakat umum. Dimana data-data yang digunakan diperoleh dan:
1. Untuk kurs saham , majalah Info Pasar Modal dari bulan Mel 1991 sampai dengan
Desember 1993.
2. Untuk kurs valuta asing, BPS (Biro Pusat Statistik) dari bulan Mel 1991 sampai dengan
Desember 1993.
Di dalam penelitian mi penulis berusaha untuk mencari faktor-faktor makro apa saja yang
mempengaruhi tingkat pendapatan pasar modal dan uang asing. Dimana faktor-faktor makro
tersebut dibataskan hanya terdirl atas:
1. Untuk pasar modal terdiri atas : cadangan devisa, jumlah Ml, tingkat bunga deposito
dalam rupiah, harga emas, ekspor, tingkat inflasi, harga migas, impor, mlai tukar rupiah
terhadap US$, nilai tukar rupiah terhadap Yen, nilai tukar rupiah terhadap DM dan nilai
tukar rupiah terhadap Sin$.
2. Untuk pasar mata uang asing terdiri atas : cadangan devisa, jumlah uang beredar Ml,
tingkat bunga deposito rupiah per bulan, harga emas, ekspor, tingkat inflasi, harga minas,
impor dan pendapatan dan pasar modal.
Faktor-faktor makro tersebut sangat berguna di dalam menentukan alternatif model investasi
yang akan dipilih. Di samping itu, penulis berusaha mengkaitkan keadaan ekonomi Indonesia di
masa yang akan datang, di dalam menentukan model investasi tersebut.
Untuk menentukan model investasi, penulis menggunakan portfolio approach; singel index
model yang di ajukan oleh William Sharpe, dengan menggunakan metode cut-off rate di dalam
menentukan saham-saham mana saja, yang masuk ke dalam portfolio tersebut.
Dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa hal:
1. Sampai saat mi pasar modal Indonesia masih dalam keadaan random walk. Hal mi
ditunjukkan dan 127 saham yang diteliti hanya 33(26 %) saham yang tidak random walk
sedangkan 94 saham (74 %) random walk Tingkat pendapatan investasi di pasar modal
memang sangat mengiurkan, sebagai contoh; Sekar laut (81.11% per bulan), Suba Indah
(49.13 % perbulan), Modernland Reality (47.68 % per bulan). Di samping tingkat
pendapatan yang tinggi, saham-saham yang disebut di atas memiliki tingkat risiko yang
tinggi pula.
2. Tingkat pendapatan dari pasar modal untuk saat mi ditentukan oleh; harga minas, nilai
tukar rupiah terhadap US$, harga emas, cadangan devisa dan nilai tukar rupiah terhadap
Yen.
3. Dibandingkan dengan pasar modal, pasar valuta asing lebih dapat di prediksi. Path saat
mi, mata uang asing Yen, yang memberikan tingkat pendapatan yang paling besar
dibandingkan dengan ke enam mata uang asing lainnya. Tetapi dilihat dari faktor risiko,
ternyata mata uang asing Yen justru yang mempunyai tingkat risiko yang paling besar.
4. Untuk saat im tingkat pendapatan pasar valuta asing dipengaruhi oleh faktor-faktor makro
cadangan devisa, harga minas dan tingkat inflasi.
5. Model investasi yang di pilih oleh penulis yaitu suati model investasi yang menupakan
gabungan antara beberapa alternatif (lihat pada Sub-bab IV.3-3 MODEL INVESTASI
YANG DISARANKAN).

"
1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Keterbatasan dana pemerintah untuk membiayai pembangunan memerlukan keterlibatan pihak swasta (domestik dan sing). Oleh karena itu pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan minat swasta untuk berinvestasi pada berbagai sektor. Di Indonesia, masalah penciptaan iklim investasi masih menghadapi jalan terjal. Satu paling utama adalah inefisiensi birokrasi pemerintah. Selain itu, ketersediaan dan kualitas infrastruktur turut mengurungkan niat investor untuk melibatkan diri di Indonesia. Saat investasi mengalir ke dalam negeri berbagai masalah turut muncul. Hal tersebut terekam dari berbagai ketimpangan yang tercipta, mulai dari ketimpangan sumber, regional, hingga sektoral. Ke depan, investasi perlu diarahkan umtuk mencapai mandiri pangan, energi, dan ketersediaan serta perbaikan kualitas infrastruktur. Pencapaian investasi pada sektor tersebut bukan hanya mengamankan suplai pangan, energi, dan menikmati infrastruktur yang baik, namun berimplikasi pula terhadap penekanan inflasi. Upaya meningkatkan minat investor dapat dimulai dengan memperbaiki iklim investasi. Selain itu, upaya menjalin kerjasama investasi dan promosi investasi layak dipertimbangkan untuk memberikan informasi yang lebih jelas bagi investor."
JUDIMWR
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Yanti Sufianti
"Tesis ini menyajikan hasil penelitian mengenai kinerja investasi etis, khususnya investasi syariah, di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah investasi syariah yang melakukan proses screening (mengeluarkan saham-saham yang dinilai tidak sesuai dengan syariah) dalam pembentukan portofolionya dapat memberikan kinerja yang sama baiknya dengan investasi konvensional yang tidak melakukan proses screening.
Perbandingan kinerja dilakukan dengan membandingkan tiga hal, yaitu membandingkan kinerja indeks, kinerja reksadana dan kinerja portofolio. Sebagai ukuran kinerja digunakan rata-rata return bulanan. Pada perbandingan kinerja indeks, dilakukan uji-t antara rata-rata return bulanan yang dihasilkan oleh indeks LQ 45 dengan rata-rata return bulanan yang dihasilkan oleh Jakarta Islamic Index (JII). Walaupun rata-rata return bulanan LQ 45 (0.73% per bulan) lebih basal dibandingkan rata-rata return bulanan Jll (031% per bulan), tetapi hasil uji-t menunjukkan nilai yang tidak signifikan (probabilitas untuk menerima Ho sebesar 99.5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata return bulanan indeks LQ45 dengan rata-rata return bulanan JII. Hasil yang sama (tidak signifikan) juga diperoleh pada perbandingan dengan menggunakan rata-rata return mingguan dan return harian.
Selain dibandingkan dengan indeks LQ45 sebagai proxi dari indeks konvensional, dilakukan juga perbandingan dengan Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) sebagai proxi kinerja pasar. Dari uji-t yang dilakukan, diperoleh basil yang tidak signifikan (probabilitas untuk menerima HO sebesar 86%), sehingga dapat disimpulkan juga bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata return bulanan yang dihasilkan JII dengan return bulanan yang dihasilkan MSG. Demikian pula, jika digunakan rata-rata return mingguan dan rata-rata return harian. Kesimpulan umum yang dapat diambil dari perbandingan kinerja indeks ini adalah, tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan antara investasi syariah dengan investasi konvensional dan tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan antara investasi syariah dengan kinerja pasar.
Selanjutnya dilakukan perbandingan kinerja reksadana antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Untuk menghindari bias yang disebabkan perbedaan kemarnpuan rnanajer investasi dalam menghasilkan abnormal return, maka perbandingan dilakukan antara rekasadana syariah dengan reksadana konvensional yang dikelola oleh satu manajer investasi. Reksadana terpilih adalah Danareksa Syariah sebagai wakil reksadana syariah dengan Danareksa Mawar sebagai wakil dari reksadana konvensional yang keduanya dikelola oleh PT. Danareksa Investment Management. Perbandingan pertama dilakukan dengan melihat rata-rata return bulanan yang dihasilkan oleh kedua reksadana. Terlihat bahwa Danareksa Syariah, selama periode 2001-2002 dapat menghasilkan rata-rata return bulanan yang lebih balk dari Danareksa Mawar. Rata-rata return bulanan Danareksa Syariah adalah berapa 0.6% per bulan sedangkan rata-rata return bulanan Danareksa Mawar adalah berapa 0.04% per bulan. Dari uji-t yang dilakukan ternyata hasilnya tidak signifikan (probabilitas untuk menerima Ho sebesar 76.7%) sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata return bulanan yang dihasilkan oleh kedua reksadana ini secara statistik tidak berbeda. Dari hasil perbandingan rata-rata return bulanan, secara umum dapat dikatakan bahwa reksadana syariah menunjukkan kinerja yang tidak berbeda dengan reksadana konvensional.
Perbandingan kedua dilakukan dengan menggunakan model Jensen's alpha. Pada perbandingan ini akan dilihat perbedaan kinerja reksadana syariah dengan kinerja pasar. Dari hasil regresi yang dilakukan terlihat bahwa nilai alpha yang dihasilkan Danareksa Syariah lebih besar dibanding nilai alpha Danareksa Mawar. Tetapi karena kedua alpha tidak signifikan pada tingkat 5%, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja kedua reksadana. Nilai alpha yang tidak signifikan juga menunjukkan bahwa kinerja Danareksa Syariah sama dengan kinerja pasar.
Selain menggunakan model Jensen's alpha juga dilakukan perbandingan dengan menggunakan model Carhart. Dengan menggunakan model ini dapat diketahui juga gaya manajer investasi dalam rnemilih saham-saham untuk portofolio reksadana. Perbandingan kinerja dengan menggunakan Carhart model menunjukkan bahwa nilai alpha reksadana syariah lebih baik dari reksadana konvensional. Tetapi karena kedua alpha juga tidak signifikan pada tingkat 5% maka disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja kedua reksadana. Selain itu terlihat bahwa hanya variabel pasar saja yang signifikan mempengaruhi excess return reksadana syariah sedangkan variabel-variabel size, book-to-market rasio dan momentum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap excess return reksadana syariah, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pembentukan portofolionya, manajer investasi baru mempertimbangkan faktor pasar saja.
Terakhir dilakukan perbandingan antara kinerja portofolio syariah dengan portofolio konvensional. Portofolio syariah dibentuk dari saham-saham anggota Jakarta Islamic Index sedangkan untuk portofolio konvensional dibentuk dari saham-saham anggota LQ 45. Dari perbandingan kinerja ini juga akan dilihat kriteria apa saja yang dapat digunakan dalam pemilihan saham sehingga investasi syariah dapat memberikan kinerja yang lebih baik atau sama baiknya dengan investasi konvensionaI.
Adapun kriteria yang dipertimbangkan mengacu pada model Carhart, yaitu kriteria size, rasio book-to-market, rasio earnings per price dan kriteria momentum. Pada pembentukan portofolio dengan menggunakan kriteria size, kinerja terbaik ditunjukkan oleh portofolio syariah dengan size besar, sedangkan pada pembentukan portofolio dengan menggunakan kriteria rasio book-to-market, kinerja terbaik diperlihatkan oleh portofolio syariah dengan rasio book-to-market rendah. Kinerja portofolio konvensional yang sedikit lebih baik dibandingkan kinerja portofolio syariah terlihat pada pembentukan portofolio dengan kriteria rasio earnings per price rendah. Sedangkan dengan menggunakan strategi momentum, portofolio syariah yang dibentuk dari saham-saham winner menunjukkan kinerja yang paling baik. Tiga dari empat kriteria yang digunakan menunjukkan bahwa, portofolio syariah dapat memberikan kinerja yang lebih baik dari portofolio konvensional."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T20619
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>