Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara secara langsung akan merasakan penderitaan permulaan selama belum adanya putusan dari pengadilan pidana, yang memutuskan apakah perampasan kemerdekaan permulaan itu harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk kemudian diputuskan secara definitive. Perawatan /pelayanan tahanan dan Pembinaan terhadap narapidana harus berdasar pada asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain perlindungan terhadap Hak asasi manusia. Dalam tulisan ini merujuk kepada pendapat Donald Clemmer mengenai ciri kehidupan di dalam Rumah Tahanan Negara. Seperti Special Vocabulary, stratifikasi sosial, Primary Group, Leadership yang ada di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur. Hasil penelitian didapat bahwa Kehidupan di dalam Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur Hama seperti di Lembaga Pemasyarakatan, para tahanan di perlakukan sama seperti narapidana di tempatkan bersama sama dalam satu tempat. Di temukan bahasa tersendiri yang mereka sebut bahasa Bonseng dan ada istilah-istilah yang digunakan oleh penghuni baik Tahanan maupun narapidana. Tidak ada Stratifikasi sosial yang ada hanya ketidaksamaan social (social inequality) merupakan hal yang universal dalam masyarakat manusia karena tidak ada masyarakat tanpa perbedaan antar individu. Tidak ditemukan kelompok-kelompok besar yang mempengaruhi kerja petugas atau menggangu keamanan, dan meskipun memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda, tidak di temukan juga kelompok-kelompok berdasarkan agama. Yang ada hanya kelompok-kelompok kecil yang ditandai dengan adanya istilah Kepala Kamar, Kepala blok yang menjadi pemimpin, penghubung antara penghuni dengan petugas dan membantu petugas mengatur kegiatan bagi penghuni.

---

To know how the real life in a Detention House is, a research enables to give the picture about the life in it is needed. Someone's placement in the Detention House is the beginning of his liberty loss. A prisoner placed in Detention House will soon feel suffer because of the depressing conditions.The principles of inmates treatment and services should be based on the protection principality, treatment equality and education service as well as the appreciation of human rights. What is meant by life in Detention House here refers to what Donald Clemmer said about the characteristics of life in Detention House such as special vocabularies, social stratification, primary group, and leadership existing in East Jakarta Detention House. The social life in Detention House has a specific characteristic, in which the inmates interact and socialize in a strict social control. which forces them to create a new culture which only they can understand well.These make Detention House inmates have a very limited space for themselves, thus resulting in their creating a special culture so that they can survive, such as a special vocabularies among themselves called Bonseng language and other terms used only by inmates. There are no social stratification found in East Jakarta Detention House. Inmates do not have any authorities and they are not given any privileges. The writer did not find any big groups which affect the officers' work or disturb the security stability.in East Jakarta Detention House , either in men as well as in women sections. Though they have different beliefs and religions, groups based on their beliefs are not found. There are only small groups marked by terms like kepala kamar, kepala blok, someone acting as the connector between inmates and officials as well as helping officials to manage the inmates activity."

"Kondisi kelebihan daya tampung yang dialami oleh Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasvarakatan sebagai salah satu faktor penunjang terjadinya perkelahian dan ketertiban di lingkungan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Faktor lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta berdampak timbulnya perkelahian adalah masalah penempatan tahanan. Masalah lain yang timbul akibat pengaruh penempatan Narapidana yang tidak efektif ataui tidak sesuai dengan usia dan jenis kelamin diantanya mengakibatkan cara mereka memandang suatu permasalahan dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara akan sangat bervariasi. Sehingga bila ini terus berlangsung akan memberi dampak negatif, sedikit saja terjadi masalah antara petugas dengan penghuni laki-laki maka akan memungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi demonstrasi karena ketidak puasannya dan penghuni laki-laki menuntut keadilan kepada Para petugas agar dapat diperlakukan sama antara penghuni laki-laki dan perempuan, bahkan berdampak terjadinya perkelahian antara sesama penghuni atau antara penghuni dengan petugas Rumah Tahanan Negara. Disamping itu karena adanya faktor perbedaan status antara narapidana dan orang Tahanan, menyebabkan terjadinya perbedaan hak dan kewajiban.Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah perkelahian di Rumah Tahanan Negara bias IIA Jakarta Timur, antara lain:1. Hindari kelebihan daya tampung, dengan cara ini maka situasi lingkungan yang aman dan nyaman akan tercipta secara maksimal karena kegiatan-kegiatan pembinaan yang bersifat mendidik dapat berjalan dengan baik sehingga dapat terhindar perkelahian antara warga binaan;2. Peningkatan kinerja petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara;3. Melakukan pendekatan secara psikologis antara petugas dengan warga binaannya sehingga para penghuni merasa dilindungi dan dihormati oleh petugas karena ia mau peduli dengan penderitaan yang sedang dialami selama di Rumah Tahanan Negara ini;4. Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum.

---

The factors or the reason from fighting inside of the Prison or the Detention House. Over capacity condition was happen Government Detention House or socialization is one of the back up factor or real reason of fighting happening and regularity in the impairment of the government and socialization institution. The other reason or factor that can to disturb defense and is regularity and also can be any fighting occupation prisoner problem. The problem cause by ineffective occupation prisoner or to fit to the age and gender. One of the results how they'd see the problem in the impairment government detention house will be variable. So, if this situation keep going will raise negative effect, a little bit problems and the prisoner between staff detention house and then to give occasion will cause unwanted. Situation for such as like demonstration, because dissatisfactions and male prisoner to fight for justice to all the official can be treat as equal between male prisoner and female prisoner. Even thought will cause side effect fighting between each prisoner or with of the official government detention house. Beside that because of deferent factor static criminal will cause the deferent right and duties.

Many ways that can do to soft the problems in fighting government detention house East Jakarta Class II, such as:

1. Avoid over capacity, with this way the situation of surrounding will be safe and convenient, ifs because there are educating prisoner activity could prevent fighting among prisoner;

2.Improve performance staff detention house;

3.Good relationship between staff detention house and prisoner psychologically will make prisoner feel respected and comfortable;

4. Socialization legal and law system."

"Anak adalah tunas harapan bangsa dan sebagai penerus bangsa maka anak-anak harus dibekali dengan pendidikan formal. Namun pada kenyataannya tidak semua anak berada dalam kondisi yang beruntung, mereka adalah anak-anak yang termarjinalisasi oleh lingkungan. Salah satu anak yang kurang beruntung ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini anak didik pemasyarakatan yang menurut Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Untuk menunjukkan suatu bangsa banyak aspek yang harus dipenuhi dan dibenahi, di antaranya adalah masalah pendidikan. Setiap anak pada dasarnya mempunyai hak-hak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 60 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan : bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Selanjutnya dalam Undang-undang ini dinyatakan : bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah" (Ps.8 UU No.39 th.1999). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak sebagaimana tercantum dalam pasal 60 Undang-undang No.39 tahun 1999 adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan hak ini tentunya harus diberlakukan secara universal, sehingga perhatian terhadap hak-hak anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidananya di rumah tahanan tidak terabaikan. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak didik pemasyarakatan, dari penelitian tentang pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di rumah tahanan mengemukakan tingkat pemenuhan hak-bak anak khususnya anak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 Undang-undang No.39 tahun 1999. selain itu, juga mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penghambat serta peran negara dalam hal ini pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut.

---

Children are the buds of hope as the successor of the nation and the nation's children must be provided with formal education. But in reality, not all children are in the fortunate circumstances, they are children of the marginalized by the environment. One of these disadvantaged children are children in conflict with the law in this case which, according to correctional students act No.12 of 1995 on the penitentiary. To show that a nation many aspects that must be met and addressed, among them the issue of education.

Every child basically has the rights to an education. Article 60 of law No.39 of 1999 on human rights states: that every child has the right to education in the context of personal development in accordance with the interests, talents and intelligence levels. Furthermore, in this act stated: that "the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is primarily the responsibility of state government" (Law No.39 Ps.8 th.1999). This provision is confirmed that the fulfillment of rights as contained in article 60 of law No.39 year 1999 is the responsibility of the government. The fulfillment of these rights must be universally applied, so that attention to the rights of students who are undergoing correctional criminal at the detention period is not neglected.

To find out how the fulfillment of the rights of children in conflict with the law, especially correctional protege, from research about the fulfillment of the right to get education for their students at the detention correctional proposed level of fulfillment of child rights, especially child offenses referred to in article 60 of law No.39/1999 in addition, also reveals the factors that become barriers as well as the state's role in this regard the government in fulfilling the rights of the child. Finally the results of this study is able to contribute in the context of fulfilling the rights of children, particularly for children in conflict with the law however, legislation is formulated and any measures taken, all should be based on one principle contained in the convention on the rights of the child, which is "The best interest of the child"."

"ABSTRAKPenyelenggaraan manajemen pengamanan yang baik di dalam Rutan diharapkan dapat meminimalisir gangguan keamanan, baik itu konflik antar tahanan/narapidana, petugas dengan tahanan/narapidana, ataupun konflik terhadap aturan yang ada. Kemudian menyangkut upaya pengamanan yang mampu mendeteksi dan mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan/narapidana. Namun menurut data menunjukkan bahwa fakta yang ada di lapangan masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran aturan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan.Oleh sebab itu maka dalam penelitian ini ada tiga pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana manajemen pengamanan di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengamanan di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur dan bagaimana stretegi pengamanan yang ideal di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan.Peranan petugas sebagai syarat mutlak demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam suasana yang harmonis dengan seluruh penghuni. Selain petugas, demi terciptanya suasana aman harus didukung pula dengan peranan narapidana dalam menjaga lingkungan yang tertib bebas dari kerusuhan dan meminimalkan beredarnya barang-barang terlarang. Hal ini bisa terwujud jika petugas berhasil dalam melakukan pembinaan dan arahan kepada mereka agar taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Rutan. Kondisi Rutan yang over kapasitas berpengaruh pada aspek pengawasan dan keamanan. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penghuni Rutan menuntut adanya peningkatan kebutuhan kuantitas dan kualitas pengawasan. Sementara itu keadaan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas petugas maupun perbaikan dan penambahan sarana pendukung sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi lemah. Berdasarkan analisis strategi SWOT maka strategi yang ideal adalah strategi konsolidasi (ganti arah). Strategi ini menurut peneliti paling cocok dan tepat mengingat kelemahan, kekuatan dan potensi yang ada di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur serta yang paling nyata bisa dan mampu dilakukan.

---

ABSTRACTA good implementation of security management in Detention of Prisoner was expected to minimize security disturbance, whether conflicts between prisoners, guards with prisoners, or rules. Then, with regard to security which able to detect and prevent prisoner violations. But according to the real fact violations of the rules which caused security disturbance were still found in Detention of Prisoners.Therefore, there were three research questions would be answered in this research. First, how security management was carried out in Cipinang 1st class Detention Center East Jakarta, Second, what obstacles in securing Cipinang 1st class Detention Center East Jakarta, last, what ideal strategy to prevent security violations in Cipinang 1st class Detention Center East Jakarta. This research used qualitative approached, data was obtained from primer and secondary data resources. The data was collected by interviewing, and literature study.The guards role in securing and ordering prisoners became absolute requirements. Beside guards, prisoners became another requirement to maintain order and also prevent the riots and minimize distribution of illegal drugs. This condition might happen if guards succeed making coach and guidance to the prisoners to obey the rules. Overcapacity of prison may impact controlling and securing process. Overcapacity happen because of increasing the number of prisoners. This condition contributed escalation of the quantity and quality of controlling process. In the meanwhile, this condition was imbalance because of lack of qualified guards, insufficient facilities which cause less controlling process. According to the SWOT analysis, the ideal strategy was Consolidation. This strategy was appropriate to attempt by considering weakness, strength, potency and also, this strategy was able to conducted in Cipinang 1st class Detention Center East Jakarta."

"Narapidana dan narapidana ibu hamil memiliki kebutuhan tambahan terkait hal ini pemenuhan hak kesehatannya di Rumah Tahanan Negara. Hak ini penting karena berhubungan langsung dengan ibu hamil dan juga untuk kesehatan janin itu mengandung. Tesis ini menjelaskan tentang pemenuhan hak atas kesehatan ibu hamil yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai 3 (tiga) orang narapidana wanita hamil yang berada di Rutan Kelas IIA, Jakarta Timur. Benda Tujuannya untuk mengetahui pengalaman dan kebutuhan narapidana wanita hamil, terutama dalam upaya memenuhi kesehatan Rutan Kelas IIA Jakarta Timur sebagai Unit Pelayanan Teknis yang bertugas melindungi HAM Tahanan dan narapidana manusia. Analisis penelitian ini menggunakan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Teori Hukum Feminis. Berdasarkan hasil didapat, Rutan Kelas IIA Jakarta Timur melakukan 4 upaya kesehatan yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi narapidana dan tahanan perempuan hamil. Namun upaya kesehatan belum terpenuhi dengan baik karena Beberapa kendala tersebut antara lain kondisi overcrowding yang terjadi, anggaran fasilitas dan staf yang tidak memadai serta terbatas di pusat penahanan.

---

Pregnant women prisoners and prisoners have additional needs in this regard to fulfill their right to health in State Detention Centers. This right is important because it is directly related to pregnant women and also for the health of the fetus that is pregnant. This thesis describes the fulfillment of the rights to health of pregnant women carried out by the Class IIA State Detention Center (Rutan), East Jakarta. This study used a qualitative approach by interviewing 3 (three) pregnant female prisoners who were in the Class IIA Detention Center, East Jakarta. Object The aim is to find out the experiences and needs of pregnant women prisoners, especially in an effort to fulfill the health of the Class IIA Prison in East Jakarta as a Technical Service Unit in charge of protecting the human rights of prisoners and human prisoners. The analysis of this research uses the Human Rights Perspective and Feminist Legal Theory. Based on the results obtained, East Jakarta Class IIA Rutan has made 4 health efforts, namely promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts for pregnant women inmates and prisoners. However, health efforts have not been fulfilled properly due to some of these constraints, including overcrowding conditions, insufficient budget for facilities and staff and limited in detention centers."

"Terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang telah dinyatakan bersalah oleh Hakim dan yang masih dalam proses peradilan yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Jakarta Timur khususnya Narapidana/Tahanan wanita perlu mendapatkan pembinaan secara khusus, karena delapan puluh persen dari jumlah Narapidana /Tahanan yang ada merupakan kasus narkotika. Pembinaan Narapidana Wanita pemakai narkoba ini seharusnya dibuat dan diatur secara khusus serta terpisah dengan berpedoman pada ketentuan dalan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners. Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, temyata proses pembinaan terhadap narapidana wanita pengguna narkoba masih banyak mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Hal ini disebabkan karena kondisi bangunan dengan sarana pembinaan yang belum memadai serta belum adanya standarisasi pola pembinaan secara khusus yang mengatur perlakuan terhadap narapidana wanita pemakai narkoba. Petugas Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu belum memenuhi kebutuhan yang diperlukan baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk menunjang keberhasilan program pembinaan, seorang petugas Rumah Tahanan Negara dituntut memiliki profesionalisme, moral yang tinggi serta dedikasi penuh terhadap tugasnya. Untuk mewujudkan keberhasilan pembinaan narapidana wanita pemakai narkoba periu berkerjasama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta serta diperlukan metode, teknik dan strategi pendekatan secara khusus. Selain itu pertu dibentuk Rumah Tahanan Negara Wanita Khusus Narkotika yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pembinaan antara lain ; ruang bimbingan konseling, ruang pengobatan (therapeutic), ruang ketrampilan. Selain itu disediakan psikolog, psikiater, dokter spesialis, pekerja sosial, rohaniwan serta petugas yang profesional.

---

For the narcotics abuser who had been accused guilty by the judge and placed in the Pondok Bambu Detention Center, East Jakarta, particularly for women are need special treatment, due to the eighty percents of the total inmates are involved the case of drug and narcotics abuse. The treatment of women inmates for the drug users should be termed and arranged in special way separated with others and should be made based on the regulation of the Standard Minimum rules for The Treatment of Prisoners. The research result which had been held by the writer in State Prisoners of Pondok Bambu, apparently the treatment for the women prisoners still faces obstacles particularly in terms of the facilities and equipment. It because of inappropriate condition of the building and lack of treatment device as well there is no special standard for women drugs abuser treatment which is actually can be used as guidance in giving treatment for women inmates. The quantity and the quality of the Pondok Bambu Detention Center officers upon of low of the standard. For the purpose of supporting the success of the treatment program, each officer is determined to own the professionalism, high moral level and work seriously. In order to succeed the treatment of women drugs offenders, the authority must be cooperated with other organization whether government or non government organization. It is obvious the need of the methodical, technical and strategic term in special way. Accordingly, it is a compulsory of build more Special Correctional Institution and Detention House for the woman drugs offenders with comprehensive supported with sophisticated instrument for the treatment. This institution, therefore should be equipped by counseling room, therapeutic room, and vocational training room. It should also be employed with the psychology expert, psychiatry, specialist Doctor, social worker, spiritual expert and the professional correctional officers."

"Permasalahan yang diteliti adalah mengani peredaran narkotika dan psikotropika di dalam Rumah Tahanan Negara X. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai terjadinya peredaran narkotika dan psikotropika,dan menggambarkan hubungan antara pengedar dengan kelompok (geng) dalam peredaran narkotika dan psikotropika di Rumah Tahanan Negara X.Penelitian ini merujuk kepada pendapat Karen A. Joe bahwa setiap perdagangan narkotika dan psikotropika akan selalu melibatkan kelompok (geng). Hasil penelitian di dapat bahwa individu yang melakukan peredaran narkotika dan psikotropika karena mempunyai kesempatan mendapatkan uang dengan keuntungan yang tinggi sebagai upaya untuk bertahan hidup.Terdapat kelompok (geng) yang melakukan peredaran narkotika dan psikotropika di Rumah Tahanan Negara X. Kelompok (geng) ini tidak memiliki keterikatan dan hanya terbatas pada pertemanan yang saling membutuhkan. Namun terdapat pula kelompok (geng) yang mempunyai kemiripan dengan kelompok (geng) teroganisir yang mempunyai keterikatan dalam kelompok dan sudah bertujuan untuk mencari keuntungan yang tinggi, hanya saja kelompok (geng) ini tidak mempunyai aturan tertulis, system hirarki atau struktur organisasi.

---

This study focuses on the distribution of narcotics and psychotropics in State Detention Facility X. The goal of the study is to describe the distribution of narcotics and psychotropics, and to describe the relations between distributors and groups (gangs) within the distribution lines of narcotics and psychotropics in State Detention Facility X.

This study derives from Karen A. Joe?s statement that distribution of narcotics and psychotropics always involve gangs. The study finds out that individuals become involved in the distribution of narcotics and psychotropics because of the opportunity of financial profits, as an attempt to survive.

Existing gangs are engaged in the distribution of narcotics and psychotropics in State Detention Facility X. Ties within these gangs are generally not binding, and are limited to interdependence. However, there are groups not unlike organized gangs with binding ties, and a goal of financial profits, only that these gangs do not have written rules, nor a hierarchy/organizational structure."

"Semakin tingginya tingkat kenakalan anak yang menjurus pada tindak kriminalitas di beberapa kota besar merupakan masalah serius yang harus menjadi fokus perhatian para orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah, dalam mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa.Peraturan Perundang-Undangan tentang anak yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah ternyata belum sepenuhnya dapat diimplementasikam dimana masih Kita temui pembauran penempatan penghuni anak dan dewasa dalam 1 (satu) Rutan atau LP.Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur yang dipilih sebagai fokus penelitian, merupakan salah satu Rutan dengan beragam penghuni wanita dewasa dan anak, serta anak pria. Masalah yang dihadapi Rutan Pondok Bambu semakin rumit dikala kondisi kelebihan daya tampung melanda Rutanl LP dibeberapa kota besar, sehingga penginman penghuni yang sudah berstatus narapidana/anak didik pemasyarakatan ke LP terdekat terkendala. Rutan dengan kapasitas 504 orang saat ini dihuni oleh 1-325 orang yang terdii dari 619 anak pria dan 706 wanita, dari 706 wanita didapati 131 anak wanita dengan jumlah petugas 232 orang, maka Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur sudah kelebihan daya tampung hampir 200%. Hal ini menyebabkan program pembinaan tidak dapat berialan secara maksimal mengingat sarana dan prasarana sangat terbatas. Fakta yang ada menunjukkan bahwa banyak warga binaan khususnya anak didik pemasyarakatan tidak tersentuh oleh kegiatan pembinaan yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan peraturan perundang Undangan tentang Hak-Hak Anak maupun Perlindungan Anak.Upaya yang dilakukan oleh Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur adalah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyamakan visi, misi dan persepsi melalui kebijaksanaan, strategi dan peningkatan program pembinaan.

---

The increase in the levels of juvenille deliquency that leads to criminal acts in several major cities poses as a serious problem. This needs to be the focus attention of all parents, the society, as well as the government in finding the best solutions to save the nation's future generation. Teh lw regulations on children that have been written and issued by the govemment have not been entirely implemented. This is proven by the joint placement of children and adults in a single detention center or penintentiary.

Pondok Bambu Detention Center in East Jakarta is chosen as the research subject, and it is one of the facilities that accommodates a mixture of occupants, which consist of adult women and young girls, as well as young boys. There is currently the complicated problems of over capacity that is rampant among correctional facilities in several major cities. This result in the difficulty of transferring occupants that have been given status of convicts or correction juvenile in mate to the nearest correctional facility. The capacity of Pondok Bambu Detention Center is 504 people, but it is currently accommodating a total of 1325 people which includes 619 young boys, 706 women out of which are 131 young giris, and 232 personnel. Therefore, Pondok Bambu Detention Center is already exceeding its capacity by almost 200 percent. Consequently, the development program cannot reach its maximum potential considering the limited facility and infrastructure. Facts indicate that most inmates, especially juveniles, are beyond the reach of the development program activities, which should be their rights as it is clearly delineated in the law regulations on Children Rights as well as Children Protections.

Currently, Pondok Bambu Detention Center is adressing this issue by coordinating with various associated parties in order to synchronize its visions, mission, and perception through policies, strategy, and improved development program."

"Sejalan dengan salah satu program yang dicanangkan pemerintah Indonesia Bersatu (Kabinet Presiden Bambang Soesilo Yudoyono) yang akan mengedepankan masalah pendidikan anak-anak bangsa secara merata. Hal ini telah disadari betul bahwa sektor pendidikan merupakan sarana yang sangat panting dalam menunjang dan mewujudkan terciptanya sumber daya manusia yang potensial dan handal. "Karena masa depan bangsa ini berada ditangan anak-anak bangsa sekarang ini, yang kelak menjadi pemimpin dan pelaksananya". Dengan melalui payung hukum dan peraturan yang ada upaya pemerataan pendidikan ini telah digalakkan pemerintah, meskipun dalam kenyataannya belum semuanya program tersebut telah dirasakan /dapat menyentuh setiap individu dimanapun berada karena situasi dan keterbatasan aspek-aspek pendukungnya berupa dana, sarana dan prasarana dan asfek lainnya. Upaya pemerintah dalam menerapkan program pemerataan pendidikan bagi anak-anak bangsa, hal ini telah menjadi suatu program prioritas utama disamping sektor lainnya. Hal inilah yang menjadi kertertarikan penulis untuk meneliti dan membahas tema pendidikan yang telah dijalankan oleh pemerintah khususnya institusi pemerintah yang mempunyai keterkaitan dalam pelaksanaan program pendidikan yang telah dicanangkannya. Untuk menggambarkan upaya pemerintah ini, peneliti telah mencoba mengambil tempat penelitian di salah satu unit pelaksana teknis di bawah jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dep. Hukum dan HAM RI yaitu Rutan Jakarta Timur atau yang lebih popular dikalangan masyarakat dikenal dengan sebutan Rutan Pondok Bambu. Rutan ini merupakan satu-satunya Rutan yang menampung anak-anak yang bermasalah dengan hukum di wilayah DKI Jakarta. Adapun tujuan penelitian ini penulis ingin menjelaskan sejauh mana penerapan hak pendidikan terhadap anak pidana dan anak tahanan di Rutan Jakarta Timur. Berkaitan dengan program pelayanan dan pembinaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan Lainnya. Selain itu penulis akan memberikan gambaran tentang pola pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak Rutan Jakarta Timur apakah telah standar/sesuai dengan program Departemen Pendidikan Nasional. Serta mencari dan mengidentifikasi faktor yang menghambat atau menjadi kendala dalam penerapan pembinaan khususnya pada pemenuhan hak pendidikan terhadap anak penghuni Rutan Jakarta Timur.Hasil penelitian menunjukan bahwa Rutan Jakarta Timur telah melaksanakan program pendidikan yang standar dengan program pendidikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional (sesuai minat penulis Program pendidikan kcsetaraan Paket Blsetara dengan SLTP. Walaupun dalam pelaksanaannya baru awal bulan April 2005 dan juga tidak semua anak dapat merasakan perogram pendidikan tersebut. dikarenakan adanya keterbatasan yang ada baik di Rutan Jakarta Timur maupun anak-anak warga binaannya. Dari hasil penelitian ini manfaat yang ingin dicapai adalah diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan khususnya dalam materi Kajian HAM. Dapat membuka wawasan bagi instansi terkait terutama bagi para Birokrat/penentu kebijakan yang mempunyai kompetensi/kewenangan dalam masalah pembinaan/pendidikan di Rutan, bahwa pendidikan bagi anak-anak penghuni Rutan tidak boleh terputus dan harus terus berlangsung (Life long Education) Apabila hal ini tidak dilaksanakan dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan anak dan negeri tercinta. Karena anak perlu tumbuh-berkembang sebagai regenerasi selaku pemimpin bangsa dalam perkembangan negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dalam rangka mewujudkan suatu negara kesatuan yang kuat dalam sistem ketahanan nasionalnya.

---

In accordance with one of program which that pro claim by united Indonesian government (President Susilo Bambang Yudhoyono cabinet). which shall to propose education problem for overall children in Indonesia. this situation have been already conscious that education sector is very important to support and to realize in order to develop strong and potential human resource "because the future of this nation lays on the hand of Indonesian children which shall to be came a leader and the executor". through the law protection and the existence of regulation the effort to spread this education which has been intensified by government. even though in the reality all the program can not touch every individual every where because of the situation and limited aspect's which support them look like fund, infrastructure and another aspect. The effort of government to give human right protection for the children of this nation, for example to determine education program without discrimination, this thing have been firs priority program beside other sector. This matter have been attracted the writer to investigate and discuss the title of education did has been implemented by government especially government institution which have linkage in implementing education program which have been declare to describe the effort of the government researches have tried to take a place for investigation in one unit technical operation under Directorate general Pemasyarakatan Department of law and Human right Republic of Indonesia at rutan east Jakarta or the more popular in the society Recognize as rutan Pondok Bambu. This rutan only the one rutan that has collecting children involved disobey the law at DKI Jakarta. the objective of this research by the writer is to explain how far the education right against child criminal and child occupant in rutan east Jakarta, according with the service and training program which have determine in act number 12, 1995, about prisoner and act number 39,1999, about human right and other's. Beside this the writer will explain about program method of education was held by rutan east Jakarta. is this confirm or not with the national education department, also to search or to find and to identify which factor can delay or to be a constrain in the training application specially to full fill education right against children of ratan prisoner east Jakarta.

The investigation result describe that the rutan east Jakarta have implemented education program, according to the standard in accordant with the education program with issued by directorate general of school education and youth national education department (based on writer interested in education programe B packet equally with junior high school). Although the application begun April 2005 and also not all the children can not accept the education program because there is some limited thing's at rutan east Jakarta and also the children under their responsibility. Of this investigation, is to expect the increasing treasury library specially the advantage in human right study. Also can expand the idea for the institution involved especially for bureaucrat or the decision maker which have competent in this training or education in rutan. the education for the children prisoner in rutan cannot interrupted must be held continues (life long education). If this thing cannot be held very well (seriously) will make some this advantage problem for the children and in lovely country. Because the children need growth and development as a regeneration for the national leader in the development in the republic of Indonesia which responsible to implement national development in order to a strong union state in national defend system. The basic theory which support this thesis is the statement of john Locke, that human being were born like white paper (Tabularasa Theory). The growth and development of children to be a ground up influence by external environment. The character of human being will be build up by how much the external factor can influence them. In other word. the growth and the development of the children will be influence by the external factor (environment) or bay the educational process. Educational factor will be come dominant how the children character will be build. The other additional regulation is a manual for national and international standard about treatment characterize bay respect and protection in human right sector. against children which involved which are disobey the law. Another additional theory among them is the theory from Edwin shutherland and cressey mention "Differential Association" is theory about social interaction. Describe children and teenager to become delinquent due too their participation in a social environment Which is the certain the idea and technique of delinquent be come an efficient infrastructure to solved the difficulty of their live. This theory impress to which study or a conditional process against individual child, and also type of child personality.(usually week mental and uneducated child). The other theory is state by Dr.Saharjo about pemasyarakatan; the objective of criminal prison beside appearing the suffering because the losing of freedom to move to teaching the prisoner to be aware repent to educated in order to be the member of beneficial society guiding by pancasila. More offer it is shad that the government cannot have authority to make somebody become worst or more cruelty.Than before they send to prison."