Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Biaya kesehatan di Kota Depok dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, akan tetapi analisis tentang pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah untuk tahun 2003 ini belum pernah dilakukan. Analisis tentang hal ini dipandang perlu untuk melihat kecukupan alokasi dana kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peta pembiayaan sektor kesehatan melalui institusi pemerintah menurut sumber dan alokasinya. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kota Depok meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Bangunan dan FKDS (Forum Kota Depok Sehat), seiuruh instansi ini mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari sektor publik. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen dan wawancara mendalam dengan informan dari dinas yang bersangkutan dengan sektor kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Depok untuk tahun 2003 adalah sebesar Rp 25.947.807.423,- atau sebesar 3.8% dari total APBD Kota Depok, dengan alokasi biaya kesehatan per kapita per tahun sebesar Rp 20.804,- atau S 2.3. Angka ini dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Depok meskipun masih dibawah anjuran WHO maupun angka rata-rata nasional.Biaya kesehatan di Kota Depok belum dapat terserap dengan baik akibat kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia di instansi kesehatan. Apabila alokasi dana kesehatan ini ditingkatkanpun maka pembiayaan kesehatan tidak secara langsung memperbaiki karena perlu didukung oleh SDM yang mampu mengelola secara tepat guna.Saran untuk Pemerintah Daerah Kota Depok yaitu: Pertama, mempertimbangkan pengelolaan dana kesehatan dengan menggunakan sistem JPKM (Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat) khususnya bagi penduduk miskin. Kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia agar dana kesehatan dapat dikelola dengan baik menuju Depok Sehat 2006."

"Dalarn era desentralisasi, bidang kesehatan menjadi sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya. Sebagai konsekwensinya pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun kebijakan dalam upaya pembangunan kesehatan, termasuk di dalamnya kebijakan pembiayaan kesehatan yang bersurnber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan. mutu, efisiensi dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data tentang pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting karena sangat mempengaruhi proses pembuatan keputusan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan kesehatan daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber pemerintah di Kota Sukabumi sceura lengkap. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi pembiayaan kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun per kapita, sumber pernbiayaan, dan bagaimana peruntukannya dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran, sub mata anggaran, unit pengelola, unit pengguna, program dan jenis biaya serta alokasi pembiayaan untuk program-program essensial. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sukabumi pada Dinas Kesehatan, RSUD dan instansi terkait yang menjadi pengelola pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi pembiayaan tahun anggaran 2006. Hasil analisis menunjukkan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Sukabumi adalah sebesar Rp 71410_033,100,- dan Rp 58.866.442.000,- (78,04%) bersumber dari APBD. Pembiayaan kesehatan per kapita (gaji/tunjangan, investasi, dan pemeliharaan tidak dihitung) adalah sebesar Rp 155.920,- Dilihat dari peruntukannya, alokasi pernbiayaan di Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan dan RSUD, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, kecuali di RSUD antara belanja aparatur dan publik hampir seimbang, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional Proporsi belanja investasi lebih besar dari belanja pemeliharaan. Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber APED mencapai 17,00% dari total APED Kota Sukabumi. Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp 41.17 / kapita/tahun), maka alokasi pembiayaan kesehatan di Kota Sukabumi sudah memenuhi ketentuan tersebut. Sementara itu untuk membiayai program-program essensial di Dinas Kesehatan, baru mencapai 6,74% dari total annum Dinas Kesehatan atau 15,74 % dari kebutuhan sesuai estimasi Bank Dunia. Untuk memenuhi laiteria pemerataan, mutu, efi.siensi dart kesinambungan pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi, diperlukan analisis lebih lanjut terutama untuk mengetahui alokasi pada mata anggaran dan sub mata anggaran apa saja, agar indikator outcome, benefit, impact program dapat tercapai.

---

In decentralization era, health department becomes an authority and responsible for district/city fully in implementing development to improve public health level in their area. As consequence, district/city government must arrange a policy to develop health, included health cost policy which comes from government. Health cost system at district mast be developed in order main issue on health cost of district, such as mobilization, allocation, and cost efficiency can implement well so it can guarantee a generalization, quality, efficiency, and continuity of district health development. Applying data of health cost becomes a most important thing because it can affect a policy making process to determine policy and cost strategy of district health program.

Until now, it has not been conducted a health cost analysis yet which comes from government of Sukabumi completely. Therefore, this study is conducted to know how much health cost allocation for one year totally or each capita, cost resource, and how its function if it is seen from outcome type, line item, budget, sub budget, organizer unit, user unit, program and cost type and cost allocation for essential programs. This study was conducted at Health Service, RSUD and related instance in Sukabumi which became a health cost organizer which came from government. This study used a District Health Account (DHA) method. Health cost analysis used a cost allocation data on budget period of 2006.

Analysis result indicated that health cost totally which comes from government of Sukabumi are 75.410.033.100 rupiah and 58.866442.000 rupiahs (78,04%) come from APED. Health cost every capita are 155.920,- rupiahs (salary/subsidy, infestation and conservancy are not accounted). If it was seen from its function, cost allocation at Health Service and RSUD of Sukabumi, proportion of public outcome is bigger than government officer outcome, except proportion of government officer outcome and public outcome at RSUD are balance, most of them is allocated for operational outcome. Proportion of infestation outcome is bigger than conservancy outcome. Proportion of health cost which comes from 'APBD is 17,00% of APED in Sukabumi totally.

By using an estimation rate of World Bank (health cost is 41.171 every capita/every year), so health cost allocation of Sukabumi is out of rule. While for essential programs cost at Health Service, there are 6,74% of total budget at Health Service or 15,74% of the needs based on World Bank estimation. It is important a further analysis to fulfil/ criterion of generalization, quality, efficiency and health development continuity in Sukabumi especially for knowing budget and sub budget allocation so program indicators of outcome, benefit, and their impact can reach. "

"Tahun 2015 merupakan tahun akhir dari pencapaian target pembangunan di dunia, yang disepakati oleh hampir 200 negara anggota PBB di New York, Amerika Serikat, untuk masa awal era melenium ke-3. Kesepakatan ini saat ini populer disebut dengan MDGs. Kesejahteraan masyarakat di dunia adalah ujung dari semua target yang hendak dicapai itu. Kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukan dari banyak aspek. Salah satu aspek yang cukup penting adalah kesehatan. Hasil pembangunan tidak akan ada artinya jika sebagian masyarakat tidak sehat. Pembangunan itupun tidak akan langgeng jika sebagian masyarakatnya sakit. Tesis ini mengkaji perihal pengaruh kebijakan pemerintah daerah di Indonesia melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanjanya untuk kesehatan dengan hasil (outcome) kesehatan masyarakat. Outcome kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama periode tahun 2005 sampai dengan 2010 belanja pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota) untuk kesehatan telah berpengaruh positif terhadap angka harapan hidup dan berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi. Artinya, selama periode 2005-2010 perkembangan belanja pemerintah daerah untuk kesehatan sejalan dengan harapan, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap 1% kenaikan belanja pemerintah untuk kesehatan telah meningkatkan angka harapan hidup sebesar 0.1 poin dan menurunkan angka kematian bayi sebesar 0.39 per seribu kelahiran bayi hidup.

---

Almost 200 countries, member of United Nation has signed the an aggrement of Millenium Development Goals (MDGs) which will be ending in 2015 as the early of third miillenium era. The purpose of this aggrement is to achieve the community welfare for the whole of the nations. Many aspect can describe community welfare, one of the most important is health aspect. Development results will not be any sense if most people are not healthy. Sustainable development cannot be reach if many people are not healthy.

This research examines the effect of Indonesian government policies through a budget allocation of income and government expenditure for health with the outcomes of public health. The outcomes used in this research is the life expectancy and infant mortality.

The findings of this research show that during the period of 2005-2010 local government expenditure for health has a positive significant effect on life expectancy and negative significant effect on infant mortality. This finding means that local government expenditure for health significanly increase community health in indonesia during the period of 2005-2010. This research found that every 1% increase of local government expenditure for public health will increase life expectacy by 0.1 poin and decrease infant mortality by 0.39 of thousand life birth."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor internal bank dan faktor eksternal bank (faktor spesifik industri dan kondisi makroekonomi) terhadap profitabilitas Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia. 34 Bank Umum diambil sebagai sampel dengan periode penelitian Januari 2006 hingga Desember 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor efisiensi operasi (BOPO) dan Permodalan (CAR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia. Faktor lain seperti Likuiditas (FDR), Risiko Kredit (NPL), Inflasi, Owner, Herfindhal-Hirschman Index (HHI) dan BI Rate tidak mempengaruhi profitabilitas bank secara signifikan. Analisis terhadap risiko usaha bank dan tingkat konsentrasi pasar (HHI) dilakukan untuk mencermati hubungan bentuk struktur pasar dengan profitabilitas pada Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode 2006-2011.

---

This research aims to analyze the effect of bank internal factors and external factors ( industry specific factors and macroeconomic condition) to State-owned Banks and Foreign Exchange Commercial Banks profitability in Indonesia. 34 Banks are choosen to be sample and the observation period is from Januari 2006 until December 2011. The result shows that operating efficiency (BOPO) and capital (CAR), determine State-Owned Banks and Foreign Exchange Commercial Banks Profitability in Indonesia. The other factors such as Liquidity (FDR), Credit Risk (NPL), Inflation, Owner, Herfindhal-Hirschman Index (HHI) and BI Rate do not affect State-Owned Banks and Foreign Exchange Commercial Banks profitability significantly. Analysis of the bank's business risk and the level of market concentration (HHI) is performed to examine the relationship between market structure and profitability in the State-Owned Banks and Foreign Exchange Commercial Banks 2006-2011"

"The Elgar Companion to Health Economics is a comprehensive and accessible look at the field, as seen by its leading figures.' - Joseph Newhouse, Harvard Medical School, US Acclaim for the first edition: 'This Companion is a timely addition... It contains 50 chapters, from 90 contributors around the world, on the topical and policy-relevant aspects of health economics... there is a balanced coverage of theoretical and empirical materials, and conceptual and practical issues... I have found the Companion very useful.' - Sukhan Jackson, Economic Analysis and Policy 'This encyclopedic work provides interested readers with an authoritative and comprehensive overview of many, if not all, of the current research issues in health economics. Highly recommended. Upper-level undergraduates and above.' - R.M. Mullner, Choice"