Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 174661 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
cover
Malang: Universitas Merdeka Malang, 1990
R 378 UNI r
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
JANTRA 15(9-10) 2010 (1)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Krido Pramono
"Efektifitas operasi intelijen secara langsung berkaitan dengan perilaku petugas intelijen dan tergantung pada sikap moral dan nilai mereka. Kekhususan operasi intelijen dapat menyebabkan dilema moral dalam perilaku petugas. Metode operasi lembaga intelijen mencakup elemen taktis etis dan elemen yang bertentangan dengan prinsip etika yang diterima secara umum dapat mengerdilkan nilai-nilai demokrasi dan nila-nilai mendasar yang didukung oleh negara. Penelitian ini menganalisis masalah etika yang dihadapi dalam proses menggunakan prinsip-prinsip HUMINT dan metode just intelligence dengan menggunakan studi kasus dalam penanganan gerakan Organisasi Papua Merdeka. Subyek penelitian tentang penanganan gerakan separatisme di Papua yang menganalisis etika human intelligence secara evaluatif internal masih sangat terbatas. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teoritis terhadap model perilaku integral awal dari petugas intelijen berdasarkan konteks pilihan dan implikasi operasional yang dapat mendorong diskusi ilmiah tentang subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangsungan operasi intelijen di Papua memenuhi unsur legalitas dan sesuai standar prinsip Just Intelligence Model. Kendati demikian, untuk memaksimalkan penanganan ancaman Organisasi Papua Merdeka perlu dilakukan kolaborasi kemampuan Human Intelligence seluruh lintas lembaga intelijen dalam satu komando yang integratif.

The effectiveness of intelligence operations is directly related to the behavior of intelligence officers and depends on their moral attitude and values. The specificity of intelligence operations can cause moral dilemmas in the behavior of officers. The method of operation of an intelligence agency includes ethical tactical elements and elements that are contrary to generally accepted ethical principles that can undermine democratic values ​​and fundamental values ​​supported by the state. This study analyzes the ethical problems encountered in the process of using the HUMINT principles and the just intelligence method by using case studies in handling the Free Papua Movement (OPM). Research subjects on handling separatist movements in Papua who analyze ethics of human intelligence in an internal evaluative basis are still very limited. This thesis uses a qualitative approach with a theoretical analysis of the initial integral behavioral models of intelligence officers based on the context of choice and operational implications that can encourage scientific discussion of research subjects. The results showed that the continuity of intelligence operations in Papua fulfills the element of legality and conforms to the Just Intelligence Model principles. However, to maximize the handling of the threat from Free Papua Organization, it is necessary to collaborate on the capabilities of Human Intelligence across all intelligence agencies in one integrated command."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Malang: Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang, 1999
607 JPIT
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Rosidi Firmansyah
"BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi lahir dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
S.Budhisantoso dalam salah satu karya tulisnya berpendapat, bahwa :
"Banyak diantara masyarakat bangsa yang baru merdeka itu terwujud sebagai hasil perpaduan sejumlah bangsa atau suku-suku bangsa yang semula hidup dalam kesatuan- kesatuan sosial yang lebih kecil, sehingga memerlukan identitas yang dapat memperkokoh persatuan. Sementara itu ada juga bangsa-bangsa yang memang sejak semula merupakan satu maayarakat yang "homogen", akan tetapi karena penindasan oleh bangsa lain, mereka itu kehilangan identitas yang dapat mempersatukan segenap warganya sebagai satu bangsa yang merdeka, {1989 : 1).
Kenyataan menunjukkan bahwa di Kepulauan Nusantara pernah berkembang negara-negara besar maupun kecil yang semula masing-masing negara itu bebas berkembang. Oleh karena itu Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sekedar pernyataan politik berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan juga sebagai pernyataan kebulatan tekad dari segenap penduduk bekas jajahan Hindia Belanda untuk mempersatukan diri menjadi satu bangsa. Kelahiran bangsa itu menimbulkan berbagai macam kebutuhan, terutama landasan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebenarnya kebutuhan akan persatuan dan kesatuan itu sudah lama dirasakan antara lain tercermin dalam "Sumpah Pemuda" yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928.
Bagi bangsa Indonesia persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya diperlukan karena kelahiran bangsa yang harus mempertahankan kedaulatan terhadap ancaman dari Iuar, melainkan juga karena kenyataan bangsa itu merupakan peleburan dari banyak suku bangsa dan masyarakat daerah yang semula masing-masing berdiri sendiri. Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia telah mempersatukan masyarakat majemuk menjadi satu bangsa tanpa menghancurkan kekhususan kesatuan-kesatuan sosial yang membentuknya dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dari masyarakat majemuk menjadi satu masyarakat bangsa serta mengisi cita-cita proklamasi, memerlukan sarana serta pengikat yang dapat diterima semua pihak, apa yang disebut Raymond Firth sebagai " Social media " ( 1952 : 42 ). Oleh karena itu diperlukan adanya seperangkat nilai yang dapat berfungsi sebagai sarana pemersatu social budaya masyarakat sehari-hari.
Atas dasar kenyataan ini ketika para pemimpin yang datang dari berbagai golongan dan suku bangsa berkumpul dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Uaaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang merupakan langkah awal dari PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), tanggal 28 Mei 1945 Mr. Muhamad Yamin menyampaikan pidatonya tentang 5 azas dasar negara Republik Indonesia. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 dikokohkan Ir. Soekarno dalam pidatonya tentang 5 dasar filsafat Negara Indonesia merdeka yang diaebut "Pancasila" yang diyakini kebenarannya dan digunakan sebagai dasar untuk menata masyarakat dalam menegara. Kemudian untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan teratur dirumuskan pula Undang-Undang yaitu UUD 1945.
Kenyataan sejarah menggambarkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan pemersatu bangsa dan Ideologi negara yang kokoh. Terbukti dari beberapa kali usaha para pemberontak yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi lain selalu mengalami kegagalan.
Dalam interaksinya dengan lingkungan, sesuai pendapat Soewarso sebagai "Lingkungan Strategik" (1982 . 5) untuk mempersatukan bangsa Indonesia perlu adanya suatu Wawasan Nusantara yang dirumuskan Kelompok Kerja Ketahanan Nasional adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD-45, tentang diri dan lingkungannya yang berbentuk sebagai kesatuan air dengan pulau-pulau di dalamnya, beserta udara dan ruang angkasanya". {1982 : 9)?."
1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A. Halim Iskandar
"Bahwa Rp 72 triliun Dana Desa tahun 2021 diarahkan untk mencapai tujuan SDGs Desa. Mewujudkan Desa Ramah Perempuan & Desa Peduli Anak. Telah disiapkan konsep, pengukuran, hingga contoh kegiatan di desa, sehingga memudahkan desa untuk mengimplementasikannya. Tidak tanggung-tanggung, buku SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan ditulis langsung oleh A Halim Iskandar, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Penulis menekankan ini bukan keputusan yang mengawang-awang, genit, ndakik-ndakik, atau sekadar lips service (halaman 148). Arah baru pembangunan langsung diimplementasikan ke 74.953 desa-desa di Nusantara mulai tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT No 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Memang, sejak sebulan terakhir ini, aparat pemerintah pusat, dae­rah, dan desa, juga pegiat desa dan kelompok masyarakat, riuh mendengungkan SDGs Desa. Berbagai webinar mengaitkannya dengan kepemimpinan, badan usaha milik desa (BUM-Des), ramah kepada perempuan, pendeknya terkait beragam aspek kehidupan desa. Tampaknya, asa baru membangun desa tengah membuncah. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable Development Goals disingkat SDGs. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021."
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020
338.91 HAL s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Kesimpulan diantaranya 1.) Konflik terjadi akibat terkikisnya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi Pancasila, pudarnya budaya bangsa akibat pengaruh negatif dari sosial media dan akibat kebijakan dalam pengelolaan sumber kekayaan alam. 2.) Kurangnya pemahaman Kepala Daerah dalam pengelolaan manajemen konflik dan selalu beranggapan bahwa tanggung jawab keamanan ada pada Polri dibantu oleh TNI. 3.) Belum seluruhnya Kepala Daerah membuat Rencana Aksi Terpadu di daerahnya."
JKL 21 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Soroy Lardo, author
"Daya tahan bangsa bermakna konsep dan kekuatan memelihara ketahanan nasional mencakup eksistensi di tengah peradaban dan perubahan lingkungan strategis, menuju kondisi dinamis ketahanan nasional untuk memelihara keteraturan, stabilitas, dan potensi terjadinya perubahan (the stability idea of changes). Tantangan dan problematika ketahanan nasional merupakan varian dinamik yang memerlukan pemikiran komprehensif terhadap sistem, kebijakan dan strategi perilaku kebangsaan (behaviour science) yang didukung patriotisme dan energi keamanan kesehatan bangsa terhadap peran TNI untuk mengisi zona dan akumulasi pembangunan kesehatan yang menggambarkan performance keswadayaan dan ketahanan nasional. Daya juang kesehatan bangsa dalam perspektif kekuatan struktural dan partisipatif bertitik tolak kepada kemampuan menggerakkan leadership, metabolic health community dan agent of change yang memenuhi nilai keandalan High Reliability Organization (HRO). Keandalan yang terbentuk akan memicu spirit inovasi dan out the box merangkai suatu jejaring (networking) untuk perubahan, sehingga termanifestasikan sebagai performance keandalan profesional yang menjunjung tinggi potensi kesehatan bangsa dan ketahanan nasional. Sinergitas Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Kesehatan Pertahanan (Siskeshan) merupakan jaring yang saling bertaut untuk mendukung upaya pemberdayaan nilai strategis kesehatan nasional. Strategi ini menguatkan jejaring ketahanan nasional (one health) terhadap kompleksitas ancaman global kesehatan yang mengancam ketahanan nasional. Tantangan global dengan adanya Public Health Emergency berupa wabah yang sedemikian cepat dengan problematika yang sulit diprediksi, memicu setiap negara memperkuat daya juang bangsa untuk mensinergikan pembangunan kesehatan berasaskan sistem ketahanan nasional."
Bogor: University of Indonesia, Faculty of Humanities, 2020
355 JDSD 10:1 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>