Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Good governance plays a critical role towards the sustainable of economic development in Indonesia. This is simply because it determines the efficiency, integrity, and effectiveness of public sector management, and also accountability and transparency of corporate and financial governance in the private sector. However, the direct concern on this matter seems to be limited only on the bureaucracy reform as it can be seen from the issuance of the presidential instruction no.14,2010 (Inpres no.14/2010) Whilts the above bureaucracy reform is no doubt necessary, but it is considered insufficient to make the good governance work well. Other reforms aspects such as political office, civil society and economic society are, therefore, cannot be avoided. This paper aims at discussing the concept and the policies of good governance for Indonesia particularly from economic perspective. It was argued that in order to make good governance from the economic stand point, it is a must for the government to establish economic and financial management focusing inter alia towards macroeconomic stability, commitment to social and economic equity, and the promotion of efficient institutions through structural reforms such as trade liberalization and domestic deregulation. Also, it is argued that there is a need for Indonesia to justify her own ways rather than only by adopting the best practices of the good governance available in other countries. "

"PENDAHULUANDepresi yang menyusul jatuhnya bursa modal pada musim gugur tahun 1929 merupakan malapetaka keuangan yang paling lama dan paling parah yang pernah dialami negara. Jutaan orang kehilangan perkerjaan dan kehabisan uang. Karena tidak mampu mebayar uang gadai atau membayar sewa rumah, banyak orang kehilangan tempat berteduh. Laki-laki dan wanita setengah kelaparan berderet antri untuk mendapatkan makanan yang tidak seberapa dari organisasi kemanusiaan dan gereja. Petani menggunakan hasil panennya sebagai bahan bakar. karena harga jualnya tidak sepadan dengan biaya angkutan ke pasar. sedangkan pasar itu sendiri tidak mampu lagi menyerap hasil produksi yang surplus itu, seperti dikatakan oleh Henry C.Dethlof."... the symptoms happened early in the 1920s in the agricultural sector. In that decade. American farmers were facing economic disaster namely the falling prices of agricultural products." (Dethlof:1979:232). Banyak di antara rakvat tuna wisma, tuna pangan, dan tuna karya dengan tekun mendengarkan para demagog membakar hati mereka untuk memperjuangkan perubahan, bahkan revolusi sosial dan ekonomi secara besar-besaran. Ketika suatu barisan eks tentara yang tuna karya berbaris ke istana presiden di Washington pada musim panas tahun 1932 untuk memperjuangkan tunjangan veteran, Presiden Hoover yang ketakutan, memerintahkan pasukan militer untuk mengusir barisan itu dengan pasukan, tank. dan gas air mata. "

"Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia sangat memerlukan suatu pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang mantap, melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang begitu pesat. Peningkatan kualitas akuntabilitas publik diharapkan dapat menunjang pencapaian suatu pemerintahan yang bersih, peka, kompeten, dan jujur, yang melaksanakan tugas dan atnggungjawabnya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran yang lengkap mengenai konsep akuntabilitas publik dan menganalisa kondisi pelaksanaannya dalam pemerintahan dewasa ini. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut telah dilakukan suatu penelitian dengan menggunakan metode studi literatur dan studi kasus. Studi literatur dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa buku, makalah dan karya tulis lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Studi kasus yang dilakukan melalui pengumpulan data primer pada beberapa instansi pemerintahan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menggambarkan kondisi yang terjadi di Indonesia selama ini. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban aparat/instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya milik negara yang dipercayakan kepadanya dan untuk melaporkan secara periodik perubahan-perubahan yang terjadi selama pengelolaan sumber daya tersebut. Akuntabnilitas publik tidak hanya mencakup masalah keuangan, melainkan juga mencakup segi ekonomis, efisien, efektifitas, dan prosedur. Lapisan manajemen dalam pemerintahan Indonesia telah membuat laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya, yang dapat dikatakan merupakan bagian dari pelaksanaan akuntabilitas publik. Masalah yang ada adalah baik pemahaman akuntabilitas, tujuannya, ruang lingkupnya, tatanan pelaksanaannya, maupun metode pelaporannya belum memenuhi kondisi penerapan akuntabilitas publik seutuhnya. Pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dalam penerapan akuntabilitas publik belum memadai. Peningkatan kualitas akuntabilitas publik sangat memerlukan suatu acuan resmi mengenai pengertian dan cara pelaksanaan akuntabilitas publik yang berlaku secara nasional. Suatu standarisasi akuntabilitas publik akan memberikan suatu kesamaan persepsi dari seluruh elemen organisasi pemerintahan. Pelaksanaan akuntabilitas publik juga memerlukan sistem pengawasan yang juga harus ditingkatkan secara terus menerus untuk memperoleh kondisi pengawasan yang menyeluruh dan terpadu."