Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ditjen. Imigrasi sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian telah memanfaatkan SI/TI yang mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian baik di dalam maupun luar negeri, yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Lingkup SIMKIM yang meliputi hampir seluruh aspek layanan keimigrasian menyebabkan ketersediaan layanan SIMKIM menjadi sangat penting. Tidak tersedianya layanan SIMKIM menyebabkan proses pelayanan keimigrasian menjadi tidak berjalan. Terjadinya insiden terkait keamanan informasi dalam organisasi serta maraknya kasus serangan siber di instansi pemerintah Indonesia, menuntut kepastian pengamanan SIMKIM untuk melindungi data krusial yang dimiliki. Tingginya ketergantungan Imigrasi terhadap SIMKIM dan dalam rangka menjaga kredibilitas instansi, dibutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan SIMKIM. Dalam menyusun perencanaan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM, penelitian dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2018 sebagai kerangka kerja utama dalam proses manajemen risiko, NIST SP 800-30 Rev. 1 sebagai panduan pelaksanaan aktivitas penilaian risiko, dan NIST SP 800-53 Rev. 5 sebagai acuan penentuan rekomendasi. Dari penilaian risiko, diidentifikasi 23 skenario risiko yang perlu dimitigasi oleh organisasi dan 5 skenario risiko yang dapat dialihkan ke pihak ketiga. Penelitian ini menghasilkan dokumen rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM.

---

The Directorate General of Immigration as the executor of the duties and functions of the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in the Immigration sector has utilized IS/IT that integrates all immigration functions both at inside and outside territory of Indonesia, namely the Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). The scope of SIMKIM which covers almost all aspects of immigration services makes the availability of SIMKIM services very important. The unavailability of SIMKIM services causes the immigration service process to not work. The occurrence of incidents related to information security within the organization as well as the rise of cases of cyber attacks in Indonesian government agencies, demands the certainty of SIMKIM security to protect the crucial data held. Immigration's high dependence on SIMKIM and to maintain the credibility of the agency, an information security risk management plan is needed to ensure the confidentiality, integrity, and availability of SIMKIM services. In preparing the information security risk management plan for SIMKIM, the research uses the ISO/IEC 27005 framework as the main framework in the risk management process, NIST SP 800-30 Rev. 1 as a guide for the implementation of risk assessment activities, and NIST SP 800-53 Rev. 5 as a reference for determining recommendations. From the risk assessment, 23 risk scenarios were identified that need to be mitigated by the organization and 5 risk scenarios that can be transferred to third parties. This research produces a SIMKIM information security risk management design document.

"

"Ditjen. Imigrasi sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian telah memanfaatkan SI/TI yang mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian baik di dalam maupun luar negeri, yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Lingkup SIMKIM yang meliputi hampir seluruh aspek layanan keimigrasian menyebabkan ketersediaan layanan SIMKIM menjadi sangat penting. Tidak tersedianya layanan SIMKIM menyebabkan proses pelayanan keimigrasian menjadi tidak berjalan. Terjadinya insiden terkait keamanan informasi dalam organisasi serta maraknya kasus serangan siber di instansi pemerintah Indonesia, menuntut kepastian pengamanan SIMKIM untuk melindungi data krusial yang dimiliki. Tingginya ketergantungan Imigrasi terhadap SIMKIM dan dalam rangka menjaga kredibilitas instansi, dibutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan SIMKIM.Dalam menyusun perencanaan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM, penelitian dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2018 sebagai kerangka kerja utama dalam proses manajemen risiko, NIST SP 800-30 Rev. 1 sebagai panduan pelaksanaan aktivitas penilaian risiko, dan NIST SP 800-53 Rev. 5 sebagai acuan penentuan rekomendasi. Dari penilaian risiko, diidentifikasi 23 skenario risiko yang perlu dimitigasi oleh organisasi dan 5 skenario risiko yang dapat dialihkan ke pihak ketiga. Penelitian ini menghasilkan dokumen rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM.

---

The Directorate General of Immigration as the executor of the duties and functions of the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in the Immigration sector has utilized IS/IT that integrates all immigration functions both at inside and outside territory of Indonesia, namely the Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). The scope of SIMKIM which covers almost all aspects of immigration services makes the availability of SIMKIM services very important. The unavailability of SIMKIM services causes the immigration service process to not work. The occurrence of incidents related to information security within the organization as well as the rise of cases of cyber attacks in Indonesian government agencies, demands the certainty of SIMKIM security to protect the crucial data held. Immigration's high dependence on SIMKIM and to maintain the credibility of the agency, an information security risk management plan is needed to ensure the confidentiality, integrity, and availability of SIMKIM services.

In preparing the information security risk management plan for SIMKIM, the research uses the ISO/IEC 27005 framework as the main framework in the risk management process, NIST SP 800-30 Rev. 1 as a guide for the implementation of risk assessment activities, and NIST SP 800-53 Rev. 5 as a reference for determining recommendations. From the risk assessment, 23 risk scenarios were identified that need to be mitigated by the organization and 5 risk scenarios that can be transferred to third parties. This research produces a SIMKIM information security risk management design document."

"Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit merupakan salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Timur yang telah mendukung pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) DKI Jakarta, yaitu dengan cara mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Saat ini RSKD Duren Sawit sedang dalam tahap penerapan keamanan informasi SIMRS berdasarkan ISO/IEC 27001. Hal tersebut selaras dengan adanya Peraturan Mentri Kominfo No.4 tahun 2016 tentang sistem standar manajemen pengamanan informasi untuk penyelenggaraan sistem elektronik. Namun berdasarkan hasil evaluasi indeks Keamanan Informasi (KAMI) dari Badan Siber dan Sandi Negara, penerapan keamanan informasi di RSKD Duren Sawit belum memenuhi standar keamanan informasi. Penyebab utama dari permasalah tersebut ialah belum adanya penerapan manajemen risiko yang belum mengacu pada standar keamanan informasi. Oleh karena itu, perlu adanya perancangan manajemen risiko keamanan informasi untuk SIMRS RSKD Duren Sawit. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005 sebagai panduan dalam merancang manajemen risiko serta mendukung konsep umum yang ditetapkan dalam ISO/IEC 27001. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data primer berdasarkan wawancara secara langsung di Bagian Pelaksanan SIMRS RSKD Duren Sawit. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menganalisis dokumen internal RSKD Duren Sawit terkait SIMRS. Penelitian ini menghasilkan 7 skenario risiko yang akan diterima (accept) dan 62 skenario yang akan dikontrol (mitigate). Rekomendasi kontrol disusun dengan mengacu pada ISO/IEC 27002. Berdasarkan penelitian ini dapat meminimalisir dampak kerugian bagi RSKD Duren Sawit. Selain itu, dapat meningkatkan keamanan informasi pada SIMRS RSKD Duren Sawit yang sesuai dengan regulasi pemerintah, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan pihak manajemen demi peningkatan layanan SIMRS RSKD Duren Sawit.

---

Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit is one of the hospitals in the East Jakarta area that has supported the development of the Regional Health Information System DKI Jakarta (SIKDA), by implementing the Hospital Management Information System (SIMRS). Currently RSKD Duren Sawit is in the stage of implementing information security SIMRS based on ISO/IEC 27001. This is in line with the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 4 of 2016 concerning the standard system of information security management for the implementation of electronic systems. However, based on the results of the evaluation of Indeks Keamanan Informasi (KAMI) from Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), the application of information security in RSKD Duren Sawit is not yet fulfilled information security standards. The root cause of these problems is because information security risk management does not refer to information security standards. Therefore, it is necessary to design an information security risk management for SIMRS RSKD Duren Sawit. This research uses the ISO / IEC 27005 framework as a guide in designing risk management and supports the general concepts from ISO / IEC 27001. Data collection will be divided into primary and secondary data. Primary data collection is based on direct interviews with Bagian Pelaksanan SIMRS RSKD Duren Sawit. Secondary data collection will be done by analyzing the internal documents of RSKD Duren Sawit related to SIMRS. This research produces 7 risk scenarios that will be accepted and 62 scenarios that will be controlled (mitigate). Control recommendations are prepared by referring to ISO/IEC 27002. Based on this research can minimize the impact of losses for the Duren Sawit RSKD. In addition, it can improve information security on the Duren Sawit RSKD SIMRS in accordance with government regulations and can be used as a material for consideration and management decision making for the improvement of SIMRS RSKD Duren Sawit service.

"

"Digitalisasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pemerintahan di bidang pengawasan pengelolaan keuangan negara. SIMWAS adalah sistem informasi di Instansi XYZ yang digunakan untuk mengelola kegiatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. SIMWAS merupakan aset penting yang memuat seluruh proses bisnis pengendalian internal, namun pada praktiknya, risiko keamanan informasi SIMWAS belum dikelola dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan manajemen risiko keamanan informasi pada SIMWAS. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis manajemen risiko keamanan informasi SIMWAS menggunakan kerangka kerja berdasarkan integrasi standar ISO/IEC 27005:2018, ISO/IEC 27002:2013, dan NIST SP 800-30 Rev 1. Kerangka kerja ISO/IEC 27005:2018 digunakan sebagai kerangka kerja utama manajemen risiko, NIST SP 800-30 Rev. 1 sebagai panduan proses penilaian risiko, dan ISO/IEC 27002:2013 sebagai referensi rekomendasi penanganan risiko. Penilaian risiko keamanan informasi SIMWAS dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan informasi SIMWAS memiliki 8 risiko level rendah, 9 risiko level sedang, dan 5 risiko level tinggi. Penelitian ini menghasilkan 14 rekomendasi penanganan risiko untuk 5 risiko level tinggi dan 9 risiko level sedang, sedangkan 8 risiko level rendah dapat diterima sesuai dengan selera risiko organisasi. Instansi XYZ perlu melakukan analisis risiko residu dan analisis biaya-manfaat dari penerapan kontrol di setiap skenario risiko.

---

Digitalization has penetrated various aspects of life, including the government sector in the field of supervising state financial management. SIMWAS is an information system in the XYZ Agency that is used to manage surveillance activities and follow up on the results of supervision. SIMWAS is an important asset that includes all internal control business processes, but in practice, SIMWAS information security risks have not been managed properly. To overcome these problems, information security risk management is required at SIMWAS. This study aims to design and analyze SIMWAS information security risk management using a framework based on the integration of ISO/IEC 27005:2018, ISO/IEC 27002:2013, and NIST SP 800-30 Rev 1 standards. The ISO/IEC 27005:2018 framework is used as the main framework in risk management, NIST SP 800-30 Rev. 1 as a guideline for risk assessment process, and ISO/IEC 27002:2013 as a reference for risk treatment recommendations. SIMWAS information security risk assessment is carried out by analyzing data obtained from the results of interviews, observations, and document reviews. The results of this study indicate that SIMWAS information security has 8 low-level risks, 9 medium-level risks, and 5 high-level risks. This study result 14 risk treatment recommendation for 5 high-level risks and 9 medium-level risks, while 8 low-level risks are acceptable according to the organization's risk appetite The XYZ Agency needs to carry out a residual risk analysis and a cost-benefit analysis of implementing controls in each risk scenario."

"Human Resource Information System (HRIS), sebagai salah satu sistem informasi vital di Universitas Indonesia, diharapkan dapat memberikan dukungan dalam percepatan pencapaian tujuan strategis Universitas Indonesia sebagai universitas sehat berbasis Good University Governance (GUG) melalui percepatan penyediaan informasi yang relevan, tepat waktu, dan berkualitas. Saat ini, HRIS mengelola layanan esensial di bidang sumber daya manusia, seperti pengelolaan gaji pegawai, pajak, kehadiran hingga pengelolaan karir pegawai berbasis teknologi informasi. Namun, pengelolaan HRIS masih belum sesuai dengan standar keamanan informasi, terlihat dari beberapa insiden dan penanganan insiden tersebut masih bersifat accidental. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan desain manajemen risiko keamanan informasi HRIS. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif dimana kegiatan koleksi data melalui wawancara, observasi, dan analisis data sekunder. ISO/IEC27005:2018 digunakan sebagai penilaian menggunakan keamanan informasi dan penanganan risiko SNI ISO/IEC 27001:2013. Penelitian ini menghasilkan 49 risiko tersebut, yaitu 16 risiko tinggi, 23 risiko sedang, tujuh risiko rendah, dan tiga risiko sangat rendah. Luaran penelitian berupa rancangan manajemen risiko keamanan informasi HRIS dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penerapan manajemen risiko keamanan informasi di Universitas Indonesia

---

Human Resource Information System (HRIS), as one of the vital information systems at Universitas Indonesia, is expected to provide support in accelerating the achievement of Universitas Indonesia's strategic goals as a healthy university based on Good University Governance (GUG) through accelerating the provision of relevant, timely, and quality information. HRIS manages essential services in human resources, such as management of employee salaries, taxes, and information technology-based employee career management. However, the management of HRIS is still not in compliance with information security standards, as can be seen from several incidents and the management of these incidents, which are still accidental. The purpose of this study was to obtain a design for HRIS information security risk management. The research was conducted through qualitative methods, while data collection was carried out by interviews, observations, and secondary data analysis. ISO/IEC27005:2018 is used as an assessment using information security and risk handling SNI ISO/IEC 27001:2013. This study resulted in 49 of these risks, namely 16 high risks, 23 moderate risks, seven low risks, and three very low risks. The results of this study are the design of HRIS information security risk management with the hope that it can be used as reference material in the application of information security risk management at Universitas Indonesia

"

"Saat ini banyak perusahaan menggunakan sistem dan teknologi informasi untuk menunjang usaha dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, aspek-aspek terkait sistem dan teknologi informasi ini menjadi perhatian penting. Salah satu aspek penting dalam sistem informasi adalah aspek keamanan, dimana informasi merupakan aset yang harus dilindungi untuk menjamin keberlangsungan bisnis. Apabila sistem informasi tidak dijaga keamanannya, maka risiko yang mungkin timbul dapat mengganggu jalannya bisnis perusahaan. Telkom Flexi merupakan salah satu produk Telkom untuk layanan fixed wireless. Untuk sistem provisioning Flexi, baru saja dikembangkan i-NEFI sebagai jantung dari sistem provisioning yang dikembangkan dan dikelola oleh Divisi Information System Center (ISC). Mengingat sangat pentingnya fungsi sistem tersebut, maka sedapat mungkin risiko-risiko yang dapat mengganggu kinerja sistem provisioning gateway harus diturunkan ke level terendah. Pengelolaan risiko untuk sistem ini sudah dijalankan, namun tidak ada prosedur yang jelas, sehingga peluang untuk terjadinya fraud sangat besar. Oleh karena itu suatu manajemen risiko keamanan informasi yang baik sangat penting diterapkan pada sistem ini. Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi terhadap kondisi manajemen risiko keamanan informasi saat ini, untuk mendapatkan nilai kematangannya. Kemudian dilakukan perancangan manajemen risiko keamanan informasi pada sistem provisioning gateway menggunakan kerangka kerja ISO 27001:2005. Perancangan tersebut dilakukan melalui risk assessment sehingga didapatkan rekomendasi kontrol yang perlu diterapkan untuk sistem tersebut. Dari hasil evaluasi kondisi manajemen risiko keamanan informasi yang sudah ada, didapat nilai kematangannya sebesar 75.23% dengan tingkat kesesuaian terendah terhadap domain ISO 27001:2005 yaitu domain Asset Management. Keluaran dari penelitian ini adalah 13 rekomendasi kontrol, berikut prosedur untuk setiap domainnya.

---

Nowadays, many companies use information systems and technology to support the business in achieving its business objectives. Therefore, the relevant aspects of information systems and technology is an important concern. One critical aspect is the aspect of information systems security, in which information is an asset that must be protected, to ensure business continuity. If information systems security is not well-maintained, then the risks that may arise could disrupt the company's business.

Telkom Flexi is one of Telkom’s product for fixed wireless service. For its provisioning system, i-NEFI is just developed as the heart of the system, which are developed and maintained by Division of Information System Center (ISC). Because of its vital function, the risks that can interfere with the performance of provisioning gateway system should be reduced to the lowest level. Risk management for this system has been implemented, but there is no clear procedure, so the opportunity for fraud is huge. Therefore an information security risk management are essential to be applied to this system.

This research is about doing an evaluation of the condition of existing information security risk management, to get the value of maturity. Then to design the information security risk management for provisioning gateway system using ISO 27001:2005 framework. Information security risk management is designed through a risk assessment to obtain recommendations of control that need to be applied to the system.

The result in evaluation of existing information security risk management shows that the readiness or maturity level of risk management in provisioning gateway system is 75.23%, with the lowest readiness level to ISO domain is the Asset Management domain. Output from this research are 13 control recommendations, including risk management procedure for each domain."

"ABSTRAKSistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK merupakan sistem elektronik strategis yang menangani 33 informasi geospasial. KLHK membutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi yang mendukung sistem informasi geospasial. Penelitian ini akan menganalisis serta merancang manajemen risiko keamanan informasi geospasial KLHK dengan menerapkan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan literatur serta pengolahan data dengan menggunakan kerangka kerja ISO 27005:2011 dan ISO 27002:2013. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dokumen perencanaan manajemen risiko keamanan informasi berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko sebagai solusi kebijakan dalam keamanan informasi geospasial KLHK.

---

ABSTRACTGeospatial Information Systems of the Ministry of Environment and Forestry KLHK is an electronic system that handle 33 strategic geospatial information. KLHK requires an information security risk management plan that supports geospatial information systems. The study will analyze and design the information security risk management at KLHK by applying geospatial data collection through interviews, documents and literature studies as well as data processing using ISO 27005 2011 and 27002 2013 framework. The results obtained from this study is document of information security risk management plan in the form of risk mitigation document, recommendations to reduce the risk and control of risk acceptance as a solutions in geospatial information security policy."

"Keamanan informasi merupakan aspek penting dan didukung oleh laporan yang dikeluarkan oleh Internal Audit Foundation yang berjudul Risk in Focus 2024 Global Summary disebutkan bahwa risiko paling besar yang akan dihadapi di tahun 2024 adalah Cybersecurity and Data Security dengan skor 73% untuk rata-rata worldwide. Berdasarkan report yang dikeluarkan oleh International Business Machine (IBM) berjudul Cost of a Data Breach Report 2023 dibutuhkan waktu rata - rata 204 hari untuk mengetahui adanya kebocoran data yang dialami pada instansi atau organisasi terdampak, serta membutuhkan waktu 73 hari untuk menanggulangi kebocoran data tersebut. Dalam rangka mewujudkan digitalisasi tersebut dilakukan implementasi sistem Audit Management System (AMS) yang dapat mengakomodir proses audit mulai dari tahap Planning, Execution, dan Reporting serta proses tindak lanjut rekomendasi baik yang dihasilkan dari audit internal maupun audit eksternal. Penggunaan AMS tidak terlepas dari risiko, akses menuju AMS dapat dilakukan tanpa Virtual Private Network (VPN). Dalam penelitian ini dilakukan risk assessment berbasis standar ISO/IEC 27005:2022 dengan mengusulkan metode penghitungan konsekuensi berdasarkan klasifikasi data yang ada dalam sistem dan metode peghitungan kemungkinan berdasarkan proses bisnis yang memiliki dampak ke kerentanan sistem serta risiko yang perlu dimitigasi akan digunakan ISO/IEC 27002:2022 sebagai standar untuk mengantisipasi risiko yang terjadi. Hasil pemeriksaan risiko diketahui terdapat 24 risiko dengan 1 risiko level sangat tinggi, 3 risiko level tinggi, 8 risiko dengan level sedang, 11 risiko dengan level rendah, dan 1 risiko dengan level sangat rendah yang terdapat pada departemen audit internal XYZ.

---

Information security is an important aspect and supported by a report issued by the Internal Audit Foundation entitled Risk in Focus 2024 Global Summary. Biggest risk that will be faced in 2024 is Cybersecurity and Data Security with a score of 73% for the global average. Based on a report issued by International Business Machine (IBM) entitled Cost of a Data Breach Report 2023, takes an average of 204 days to find out about a data leak by an affected agency or organization, and takes 73 days to overcome the data leak. In order to realize this digitalization, an Audit Management System (AMS) system was implemented which can accommodate the audit process starting from the Planning, Execution and Reporting stages as well as follow-up process for recommendations process. Using AMS is not without risks, access to AMS can be done without a Virtual Private Network (VPN). In this research, a risk assessment was carried out based on the ISO/IEC 27005:2022 standard by proposing a method for calculating consequences based on the classification of data in the system and a method for calculating possibilities based on business processes that have an impact on system vulnerabilities and risks that need to be mitigated. ISO/IEC 27002:2022 will be used to anticipate risks. Results of the risk examination revealed that there were 24 risks with 1 very high level risk, 3 high level risks, 8 medium level risks, 11 low level risks, and 1 very low level risk in the XYZ internal audit department."

"Indeks Keamanan Informasi KAMI adalah alat bantu untuk mengukur tingkat kepatuhan sistem berdasarkan SNI/ISO 27001, standar ini diwajibkan pada sistem yang bersifat strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016. Akan tetapi untuk organisasi yang sangat bergantung pada sistem kendali industri, seperti pada industri migas, sistem ketenagalistrikan ataupun industri manufacturing, best practice yang disarankan yaitu menggunakan kerangka NIST SP 800-82. Penelitian ini mencoba mengajukan suatu metode pendekatan agar sistem dapat patuh terhadap kedua standar tersebut sekaligus. Adapun metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan audit berdasarkan standar NIST SP 800-82 sehingga didapatkan rekomendasi kontrol berdasarkan analisis risiko yang ditemukan. Selanjutnya rekomendasi kontrol tersebut akan dijadikan referensi untuk menjawab checklist Indeks KAMI. Melalui metode ini didapatkan tingkat kepatuhan sistem terhadap Indeks KAMI meningkat sebesar 81,2 sehingga sistem tidak hanya patuh berdasarkan SNI 27001 tetapi juga berdasarkan NIST SP 800-82.

---

Indeks Keamanan Informasi KAMI is a tool for measuring system compliance based on SNI ISO 27001, where based on the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 4 of 2016 states all strategic systems must comply with this standard. However, for the organizations that rely on industrial control systems, such as the oil and gas industry, electricity systems or manufacturing industries, the best practice is to use the NIST SP 800 82 framework. Therefore, this research tries to propose an approach method so that the system will comply with both of standards. The approach is done by conducting an audit based on the NIST SP 800 82 framework to obtain controls recommendation based on the risk analysis that found on the system. Furthermore, such control recommendations will be used as a reference to answer the checklist of Indeks KAMI. Through this approach method, the system compliance level on Indeks KAMI increased by 81.2 so that the system does not only complies with SNI 27001 but also based on NIST SP 800 82."

"ABSTRAKSistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi SAKTI merupakan inisiatif Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SAKTI digagas untuk dapat membantu proses pengelolaan keuangan negara. Proses pengelolaan keuangan negara yang termasuk dalam lingkup layanan SAKTI adalah proses penganggaran, pembayaran, sampai dengan pelaporan keuangan. Berdasarkan lingkup layanan SAKTI terhadap proses pengelolaan keuangan negara, maka ketersediaan layanan SAKTI menjadi penting. Tidak tersedianya layanan SAKTI dapat menyebabkan proses pengelolaan keuangan negara tidak berjalan. Melihat dampak dari tidak tersedianya layanan SAKTI, SAKTI harus memiliki perangkat untuk menjamin layanan yang ada selalu tersedia. Penerapan manajemen risiko keamanan informasi dapat menjadi salah satu perangkat untuk menjamin layanan SAKTI selalu tersedia.Berdasarkan fakta di lapangan, SAKTI belum menerapkan manajemen risiko keamanan informasi. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat manajemen risiko keamanan informasi pada SAKTI. Kerangka kerja yang digunakan sebagai panduan pada penelitian ini adalah ISO 27005 dan NIST SP 800-30.Hasil dari penelitian ini adalah manajemen risiko keamanan informasi SAKTI. Manajemen risiko keamanan informasi SAKTI berisi mengenai identifikasi kerentanan dan ancaman yang terdapat di SAKTI, sekaligus rencana pengendalian yang perlu diterapkan untuk mengurangi dampak risiko.

---

ABSTRAKInstitutions Level Financial Application System SAKTI is an initiative of the Government in this case the Ministry of Finance in particular the Directorate General of Treasury. SAKTI initiated to help the process of management of state finances. The process of management of state finances that include in the scope of SAKTI services is start from budgeting, payment, up to financial reporting. Based on the scope of SAKTI services on the process of management of state finances, then the availability of SAKTI services become important. The unavailability of SAKTI services may cause the process of management of state finances not running. Looking at the impact of the unavailability of SAKTI services, SAKTI must have a tool to ensure the services are always available. Implementation of information security risk management can be one of the tools in order to ensure SAKTI services always available.Based on facts, SAKTI has not implemented information security risk management. Therefore, this study was conducted with the objective of making information security risk management at SAKTI. The framework that used as a guide in this study is ISO 27005 and NIST SP 800 30.The results from this study is the information security risk management of SAKTI. Information security risk management of SAKTI contain about the identification of vulnerabilities and threats that exist in SAKTI, as well as control that need to be implemented to reduce the impact of the risks."