Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

---

Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions.

This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively.

The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis."

"ABSTRAKSetiap manusia membutuhkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhannyasehari-hari, namun terkadang dalam keadaan mendesak, seseorang perlumendapatkan uang secara cepat untuk dapat mengatasi kebutuhan mendesaktersebut. Oleh sebab itu, pergadaian swasta seringkali menjadi pilihan untukmenggadaiakan barang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan uang tanpamenjual barang yang dimilikinya tersebut. Di Indonesia, sebelum adanyaPeraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada peraturan yang mengatur mengenaipergadaian milik swasta, oleh sebab itu keberlakuan peraturan ini memberikanpengaruh bagi pergadaian swasta di Indonesia, salah satunya dengan diaturnyadan diawasinya pergadaian swasta di Indonesia. Hal ini didasarkan oleh penelitianmengenai pengaturan dan pengawasan jasa usaha gadai swasta di Indonesia pascaberlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dalam penerapan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan ini, terdapat dampak hukum bagi pergadaian swasta diIndonesia.

---

ABSTRACTEvery person needs money to fulfill their daily needs, but sometimes inurgent circumstances, a person needs to get money quickly to be able to meet theimmediate needs. therefore, private pawnshops is often becomethe solution forsome person to earn money without selling their owned. in Indonesia, before theRegulation of Financial Services Authority, there are no regulations for the privatepawnshops, therefore, the encatment of these regulations, will impactthe privatepawnshops in Indonesia, one of them isthe private pawnshops regulates andsupervises in Indonesia. It is based on research on the regulation and supervisionof private pawn business services in Indonesia after the enactment of the FinancialServices Authority, as well as in the implementation of the Financial ServicesAuthority's regulation, there are legal ramifications for private pawnshops inIndonesia."

"ABSTRAKImplikasi krisis ekonomi tahun 1998 terhadap industri jasa keuangan Indonesia melatarbelakangi perubahan struktur pengawasan jasa keuangan Indonesia menjadi pengawasan terpadu unified supervision . Melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan OJK dibentuk dengan tujuan melaksanakan regulasi, pengawasan, dan perlindungan industri jasa keuangan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, OJK didukung pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan mempertimbangkan ruang APBN yang terbatas saat ini, maka perlu dicari alternatif lain dari pembiayaan OJK. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus melalui simulasi serta analisa data dan regulasi yang berlaku. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa diperlukan adanya kontribusi dari lembaga sejenis seperti BI dan/atau LPS dalam pembiayaan OJK, sebagai salah satu upaya mitigasi pengamanan industri jasa keuangan Indonesia.

---

ABSTRACTThe implications of the 1998 economic crisis to Indonesia 39 s financial services were triggering the reform of Indonesia 39 s financial supervision structure into unified supervisory model. According to Act No. 21 of 2011, the Indonesia Financial Services Authority OJK has a duty to regulate, supervise, and protect financial industries which were formerly performed by Bank Indonesia and the Ministry of Finance. In performing these functions, OJK is financially funded by government budget APBN and or the levies from parties who conduct their businesses in the financial services sector. Considering the current budget limitation of APBN, there should be other financing alternatives to support OJK. This research is conducted by using case study methodology through simulation and analysis of data and applicable regulations. According to the result, there should be financing contribution from other institutions such as BI and LPS as a preventive mitigation to protect financial services industry in Indonesia from instability."

"Keuangan mikro merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam permasalahan kemiskinan melalui penyediaan layanan keuangan kepada orang miskin. Dalam melayani orang miskin, LKM memiliki misi utama yaitu menjangkau orang paling miskin. Di sisi lain, LKM dihadapkan pada kondisi untuk mencapai keberlanjutan secara finansial (sustainability). Dua kondisi ini dikenal dengan “double-bottom-line.” Dalam hal ini, terdapat berbagai pendapat mengenai LKM dalam menghadapi isu trade-off antara kedalaman jangkauan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi suatu LKM di Indonesia dalam mencapai kinerja sosial (outreach) dan keuangan (sustainability). Studi juga melakukan analisis lebih lanjut terkait kinerja LKM berdasarkan klasifikasi industri, yaitu usia, status kelembagaan dan jangkauan. Studi ini menggunakan kumpulan data empiris dari MIX Market, Annual Report BMT UGT Nusantara dan BPRS Amanah Ummah, selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2009-2019. Melalui pendekatan regresi panel Random Effects Model (REM) dan Fixed Effects Model (FEM), hasil studi menemukan bahwa aspek keberlanjutan, efisiensi dan beban secara signifikan memengaruhi kinerja sosial. Sedangkan aspek beban, efisiensi, pendapatan dan leverage secara signifikan memengaruhi kinerja keuangan. Berdasarkan klasifikasi usia berdiri, LKM dewasa terbukti lebih baik dalam mencapai kinerja keuangan dan LKM baru lebih baik dalam mencapai kinerja sosial. Selanjutnya berdasarkan klasifikasi status kelembagaan, hasil studi menemukan bahwa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lebih baik dalam mencapai double-bottom-line. Studi ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dan memperkaya literatur terkait kinerja LKM di Indonesia dalam memenuhi double-bottom-line.

---

Microfinance is one of the instruments used in poverty problems through providing financial services to the poor. In serving the poor, MFIs have a primary mission, which is to reach the poorest people. On the other hand, MFIs are faced with the condition to achieve financial sustainability. These two conditions are known as the "double-bottom-line." There are various opinions regarding MFIs in dealing with the trade-off issue between depth of outreach and sustainability. Therefore, this study aims to analyze the factors that influence an MFI in Indonesia in achieving depth of outreach and financial sustainability. The study also conducted further analysis of the performance of MFIs based on industry classifications, namely age, institutional status, and outreach size. This study collects empirical data from MIX Market, Annual Report BMT UGT Nusantara, and BPRS Amanah Ummah, for ten years, from 2009-2019. This study uses the Random Effects Model (REM) and Fixed Effects Model (FEM) to process the data and found that sustainability, efficiency, and burden significantly affect social performance. Whereas aspects of expenses, efficiency, income, and leverage significantly affect financial performance. Based on the classification of established age, adult MFIs are better at achieving financial performance, and new MFIs are better at achieving social performance. Furthermore, based on the classification of institutional status, the study found that NGOs are better at achieving the double-bottom-line. This study expects to fill the gap and enrich the literature related to MFI's double-bottom-line in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan maksimum pembiayaan, lama waktu pemrosesan pembiayaan, dan syarat agunan pada lembaga keuangan mikro islam di Indonesia apabila credit officer didalamnya memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Dengan menggunakan uji Wilcoxon signed-rank test Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan positif dalam maksimum pembiayaan dan perbedaan negatif pada lama waktu pemrosesan pembiayaan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Namun tidak ditemukan adanya perbedaan syarat agunan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah.

---

This undergraduate thesis examines whether there is any difference in maximum financing allowance, duration of processing financing application, and the terms of collateral in Islamic microfinance institutions in Indonesia if the credit officer has a relationship with the customer. Using Wilcoxon signed rank test The result shows that there is a positive difference in the maximum financing allowance and the negative difference in the length of processing time if the credit officer has relationship with the customer. However, there is no difference in collateral requirement if the credit officer has a relationship with the customer."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja sosial dan pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan dalam lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dinamika lingkungan sebagai anteseden, aliansi stratejik dan kapabilitas dinamik sebagai mediasi. Penelitian dilakukan terhadap sampel 235 pimpinan puncak LKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan kuesioner survei. Pengujian data menggunakan SPSS versi 25, dan model struktural menggunakan Amos versi 25. Hasil temuan menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial LKM di Indonesia. Orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun harus melalui peningkatan kinerja sosial. Kinerja sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pentingnya LKM meningkatkan kinerja sosial (kedalaman dan luasnya jangkauan) untuk meningkatkan kinerja keuangan. LKM perlu meningkatkan kontribusi dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kinerja sosial yang akan berdampak pada kinerja keuangan. Kinerja sosial mencakup kedalaman jangkauan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di sekitar lokasi operasional LKM dan tanggung jawab sosial LKM kepada masyarakat melalui pemberian beasiswa, bantuan pengobatan gratis, bantuan sembako, dan pembangunan/renovasi rumah ibadah dan lain-lain.

---

This study was to examine the influence of entrepreneurial orientation on performance of microfinance institutions (MFIs) in Indonesia. These tests use environment dynamism as antecedents, strategic alliances and dynamic capabilities as mediation. The test was carried out on a sample of 235 CEOs/top leaders of MFIs spread across all provinces in Indonesia. The findings show that entrepreneurial orientation has a significant influence on social performance and entrepreneurial orientation has a significant influence on strategic alliances. Strategic alliances have a significant influence on dynamic capabilities and dynamic capabilities significant influence on social performance. Entrepreneurial orientation does not influence financial performance but must go through social performance mediation. Social performance has a significant effect on financial performance. The importance of MFIs improves social performance (depth and breadth of reach) to improve financial performance. Social performance includes the depth of the reach to contribute to improving the quality of life of people experiencing poverty around the MFI's operations and the social responsibility of MFIs to the community through scholarships, free medical assistance, basic food assistance, and building/renovating houses of worship and others."

"Menjangkau masyarakat miskin dan terbelakang serta mandiri finansial merupakan tujuan double bottom line dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang keduanya harus terpenuhi agar dapat mewujudkan inklusi keuangan secara berkelanjutan. Namun, menyeimbangkan kedua tujuan tersebut sulit dicapai karena biaya operasional yang besar. Penelitian ini berkontribusi pada literatur bahwa terdapat hubungan yang terbalik antara kinerja keuangan dan kedalaman penjangkauan dimana fokus kinerja keuangan dalam mencapai kemandirian finansial memperburuk pencapaian misi sosial yang disebut dengan penyimpangan misi. Penelitian ini menggunakan 200 sampel LKM dari 56 negara yang dianalisis menggunakan metode logistik. Dengan perhitungan rasio penyimpangan misi sebagai variabel dependen, penelitian ini menemukan bahwa sumber pendanaan, status hukum, ukuran LKM, suku bunga, produktivitas, serta regional (negara OKI) memengaruhi LKM untuk menyimpang dari misi sosialnya. Secara keseluruhan, penelitian ini sesuai dengan hipotesis utama dalam penyimpangan misi yang menyatakan bahwa meningkatkan motivasi keuntungan yang berlebihan memperburuk pencapaian misi sosial. Implikasi penelitian dapat menjadi masukan untuk para pengambil kebijakan dalam mengembangkan LKM Syariah sebagai alternatif mewujudkan inklusi keuangan bebas bunga dalam upaya mengurangi kemiskinan.

---

Reaching out to the poor and underdeveloped, as well as financially sustainable are the double bottom line objectives of Microfinance Institutions (MFIs) which must be adhered to achieve sustainable financial inclusion. However, maintaining these two objectives is difficult due to high operational costs. The paper contributes to the literature arguing that found focussing on financial performance to achieve financially sustainable would lower the achievement of MFI’s social mission called mission drift. This study uses a dataset of 200 MFIs from 56 countries and runs a logistic regression. By calculating the mission drift ratio as the dependent variable, this study finds that funding sources, legal status, MFI size, interest rates, productivity, and regional (OIC countries) affect an MFI to move away from its social mission. Overall, this study agrees with the main hypothesis in mission drift stating that excessive profit motivation worsens social mission achievement. The implication of the research can be used by policy makers as a suggestion in developing Islamic MFIs as an alternative to realizing interest-free financial inclusion in poverty reduction effort. "

"ABSTRAKPembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat perusahaan pembiayaan harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK. Sedangkan sebelum pembentukan OJK, peraturan bagi perusahaan pembiayaan tidaklah terlalu lengkap. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana penyelenggaraan kegiatan perusahaan pembiayaan setelah dibentuknya OJK dan bagaimana peran notaris dalam kaitannya dengan keberadaan OJK bagi perusahaan pembiayaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dan didukung dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Penelitian ini menemukan bahwa ketatnya pengaturan yang dilakukan oleh OJK terhadap perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.29/POJK.05/2014 dan sulitnya adaptasi yang dilakukan perusahaan pembiayaan terhadap peraturan tersebut mengakibatkan banyaknya perusahaan pembiayaan yang dikenakan sanksi oleh OJK, baik sanksi administratif maupun sanksi pencabutan usaha. Penelitian ini juga menemukan bahwa notaris yang akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang menjadi ruang lingkup OJK tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ke OJK, kecuali bagi notaris yang akan melakukan kegiatannya di pasar modal.

---

ABSTRACTThe establishment of the Financial Services Authority (OJK) requires finance companies to do adjustment to comply with the new Regulations of OJK. Before the establishment of OJK, the regulations for finance companies were not too comprehensive. The problem raised in this thesis is how to carry out the activities of finance companies after the establishment of the OJK and how the role of the notary in relation to the existence of OJK for finance companies. This thesis using a normative juridical research method which refers to the legal norms and literature study to examines and analyzes library materials in the field of law. This study finds that new regulation for finance companies, the OJK Regulation No.29/POJK.05/2014, is more rigorous and requires the finance companies to give more efforts to comply with the new regulation. Thus, many financing companies were punished with a range of different sanctions, from administrative sanctions up to the revocation business license. Moreover, the study also finds that the notary who is going to do business in the finance sector is not obliged to register to OJK, unless the notary wants to doing business in capital market."

"Laporan ini disiapkan untuk Ernst Young Chile dalam konteks ini: EY oleh Muhammad Ridho Ramadhani. Laporan ini menyediakan analisa dari kesempatan untuk mengembangkan penawaran barang dan jasa dari divisi Capital Transformation. Khususnya, laporan ini memberikan wawasan untuk klien EY sekarang dan di masa depan. Menurut laporan ini, EY direkomendasikan untuk memformalkan penawaran jasa Capital Transformation dan peran dengan cara memperkenalkan pemetaan jasa Capital Transformation. Peta ini akan memberikan penjelasan jasa spesifik yang ditawarkan tiap divisi. Pemetaan ini juga akan menjelaskan anggota-anggota tim untuk memfasilitasi rujukan klien antar divisi. Selanjutnya, EY juga direkomendasikan untuk mempertimbangkan Capital Equipment Evaluations dan Restructuring Services sebagai cara untuk mengembangkan divisi Capital Transformation. Analisa makroekonomi melihat faktor-faktor yang memiliki potensi yang berdampak ke perekonomian Chile dan permintaan dari kedua jasa tersebut. Analisa industri juga memperlihakan bahwa pasar Restructuring Services sangat kompetitif dan pasar untuk Real Estate Advisory masih kurang berkembang di Chile.

---

This report has been prepared for Ernst Young Chile herein EY by Muhammad Ridho Ramadhani. It presents an analysis of the opportunity to expand the product and service offerings of the Capital Transformation Division. In particular, the report provides an insight into the current and future needs of the EY clients. According to the report, it is recommended for EY to formalize the Capital Transformation service offerings and roles by introducing a Capital Transformation Services Map. This map will outline the specific services outlined by each division. It will also highlight members of the team to facilitate client referrals across divisions. In addition, it is also recommended for EY to consider Capital Equipment Evaluations and Restructuring Services as a way to expand the Capital Transformation Division. The macroeconomic analysis examined factors that have the potential to impact the Chilean economy and demand for these two services. Industry analysis demonstrates that the market for Restructuring Services is highly competitive while the market for Real Estate Advisory is underdeveloped in Chile."

"Integrasi pasar keuangan pada era globalisasi ini menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jasa Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) muncul sebagai tanda perkembangan dalam dunia bisnis perbankan. OJK hadir sebagai lembaga pengawas perbankan (micro prudential supervisor) di Indonesia agar dapat menjaga stabilitas perekonomian dan keadaan perbankan nasional. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas dan menganalisis peran OJK dalam mengawasi setiap Bank yang melakukan layanan tersebut, termasuk bagaimana ketentuan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan pengawasan berdasarkan laporan (off-site) yang diterima secara berkala dan pemeriksaan langsung di lapangan (on-site). OJK harus mengawasi secara khusus terkait Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) yang mana selama ini belum dilakukan, mengingat layanan ini memiliki risiko yang tinggi.

---

Integration of financial markets in this era of globalization led to products and activities offered by banks is becoming complex and varied. Wealth Management Service conducted by banks appears as a sign of advancement in banking business. Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as the banking supervisory institution (micro prudential supervisor) assigned to maintain the stability of the economy and stability of national banking. The main issues in this thesis is to discuss and analyzes Financial Services Authority roles in overseeing Banks carry out such of services, including legal provisions. This research is a normative legal research using secondary data. The results of this thesis showed that the Financial Services Authority has done supervision based on report (off-site) received regularly and based on auditing on filed (on-site). The Financial Services Authority should has special supervison related to Wealth Management Service which hasn’t been done before, it’s considered that these services are at high risk."