Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 73388 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Silalahi, Debora Lusiana
"Sejak terbitnya Undang-undang tentang Desa pada tahun 2014, desa sebagai pemerintah daerah pada tingkat terendah di Indonesia, memiliki hak otonomi untuk mengatur anggarannya. Salah satu mandat dari undang-undang ini adalah lahirnya program Dana Desa. Seperti yang dinyatakan di dalam undang-undang tersebut, tujuan dari program Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan desa. Penelitian ini menganalisa pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan desa di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Desain empiris pada penelitian ini adalah pendekatan difference-in-difference seta panel data untuk 386 desa dari tahun 2014 sampai 2018. Indeks Pembangunan Desa (IPD) digunakan untuk menggambarkan pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana desa secara parsial mempengaruhi status pembangunan desa dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan administrasi pemerintahan desa.

Since the establishment of Indonesia’s Village Law in 2014, the village, as the lowest tier of regional government in Indonesia, has the autonomy to regulate its budget. A mandate of the Village Law is implementing the Village Fund program. As stated in the law, the objective of the Village Fund program is to improve the welfare and equity of village development. This research paper analyses the impact of the Village Fund on rural development in Simalungun District, in North Sumatera Province, which has significant economic potential. This empirical design relies on a difference-in-difference approach and panel data for 386 villages from 2014 to 2018. The Village Development index reflects rural development. The result indicates that Village Fund partially impacted the village development status by improving the quality of infrastructure and enhancing village government administration."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Retno Kusumastuti
"ABSTRACT
Village is relatively small entity occupied by homogeneous people and tied by local norms and
custom as well. In Indonesia, village has autonomus authority to manage and to govern daily
activities since Government of Indonesia issued Indonesian Act Number 6/2014 about Village.
The law mentions that village can get, search, and spend its village budget to accelerate village
development. In practice, use of village budget is questionable due to complex issues in field.
One of important things in allocating village budget is aimed to accelerate village
development. Therefore, innovation is substantial to develop village sustainably, it comprises
a newness of product or process or organization or marketing. Therein, village budget is
important to develop fresh ideas to innovation in one or more of innovation types mentioned
above. Whereas, innovation is an invention and its commersialisation to market, by which it
is promoted by social-economic interest. In Indonesia, local innovation is promoted by Law of
Government Number 38/2017 about Local Innovation where village is part of local
government. This study is a descriptive-qualitative research method using secondary data. The
analysis is content analysis technique with focusing on substance of local innovation and
village budget of both laws. Due to this study is literature and act review only, analysis is
developed through innovation policy framework. And the significant result is that both laws
are appropriate to accelerate village development in Indonesia based on innovation,
eventhough capacity of human resource and administrative management at village
government level are necessarily considered."
UNMAS Press, 2018
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Syifa Ulhadira
"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan banyak perubahan kepada desa, salah satunya mengenai kedudukan desa sebagai subjek pembangunan atau yang dikenal dengan konsep Desa Membangun. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan redistribusi ekonomi melalui dana desa. Namun pada pelaksanannya, dana desa belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan status desa. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keterkaitan pengaturan pengelolaan dana desa dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Cileungsi Kidul, dan cara untuk mewujudkan konsep Desa Membangun pada Desa Cileungsi Kidul yang didasarkan pada pengelolaan keuangan desa yang optimal. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana desa masih terlalu banyak, rumit, tumpang tindih, dan sering mengalami perubahan yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Adapun terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Cileungsi Kidul belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep Desa Membangun pada Desa Cileungsi Kidul dapat terwujud apabila Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Desa Cileungsi Kidul memperhatikan keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama rekomendasi kebijakan berupa shopping list yang telah disampaikan oleh Pemerintah. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.

Law No. 6 of 2014 concerning Village provides a lot of changes to the village. One of them is the inception of the Village-to-Develop concept which elaborates villages position as the subject of development. In order to strengthen the position of the village as the subject of development and improve the status of the village, the Government carried out economic redistribution through Village Fund. However, Village Fund has not been able to improve the status of the village. Therefore, this research aims to analyze the interrelatedness between the Village Fund management arrangements in the regulatory at the central and regional levels, the implementation of the Village Fund management faced by the Government of Cileungsi Kidul Village, and how to realize the concept of the Village-to-Develop in the Cileungsi Kidul Village, which is based on optimal village financial management. The results of this research indicate that laws and regulations regarding the management of the Village Fund are still too many, complicated, overlapping, and often being changed without the adequate socialization. The implementation of the Village Fund management in Cileungsi Kidul Village has not been thoroughly appropriate with the provisions of the regulatory. The concept of the Village-to-Develop in Cileungsi Kidul Village can be realized if the Central Government, Bogor Regional Government, and Cileungsi Kidul Village Government pay attention to the whole stages of the village financial management as regulated in the regulatory, especially policy recommendations which is called the shopping lists that have been submitted by the Central Government. This research uses a normative juridical method which reviews the problem formulations from the regulatory viewpoint."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Lukman
"Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan diwilayah pemorintahan terendah, yaitu desa atau kelurahan dengan ciri utama keikutsertaan masyarakatnya yang dilaksanakan secera langsung dalam bentuk swadaya gotong-royong (PEPRES 21, 1984). Adapun sasarannya 'menjadikan desa-desa yang maju den berkembang, sehingga masyarakat' desa memiliki taraf bidup dan tingkat kesejahteraan yang akan terus meningkat. Dikemukakan oleh Bintarto (1983), bahwa maju mundurnya desa dapat tergantung pada beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah potensi nonfisik desa. Potensi nonfisik desa tentu tidak sama untuk tiap desa, karena liagkungan geografi dan keadaan penduduknya berbeda. Kenyataan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan bagi desa yang bersangkutan, khususnya dalam hal kondisi desanya yakni: kaya, sedang dan miskin. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui penyebaran desa-desa kaya di kabupaten Subang, serta hubungan potensi nonfisik desa terhadap status desa (desa kaya). Sesuai dengan tujuan tersebut make pembahasan tulisan ini terbatas pada masalah: Dimana saja desa kayà di kabupaten Subang, serta, faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap status desa (desa kaya). Atas dasar masalah tersebut pada hipotesa dikemukakan: Faktor yang paling berpengaruh terbadap status desa adalah pamong desa. Untuk menjawab permasalahan diatas didkn analisa sebagai berikut: untuk mendapatkan status desa (kaya, sedang dan 'miskin) dipergunakan indikator, pendapatan per kapita, persentase rumah permanen, persentase jalan yang baik, persentase penduduk tamat sekolah dasar. Sedangkan untuk potensi non-fisik desa (baik, sedang dan buruk) diperoleh dari swadaya gotong-royong, kelembagaan desa, adat Istiadat, katagori lkmd den pamong desa. Metode pendekatan yang digunakan adalah analisa model matrik penilaian, korelasi pets dan analisa korelasi Karl Pearson. Setelah dihitung, diklasifikasi dan dianalisa diperoleh: desa yang termasuk dalam status desa kaya adalah: Sukamelang Pagaden, asuk dalain status desa keys adalab: Sukamelang
Pagaden, Lengkong, Marluk, Rancasari, Gempol, Blanka,
Ciberes, Parapatan, Sagalaherang, Kawungluwuk dan
Tambakan. Hubungan antare potensi desa terhadap
status desa erat, dengan besar r/kp. = 0 1 89. Pamong
desa merupakan faktor yang paling bepengaruh terhadap
status desa. Dengan demikian atas dasar kesimpulan
tersebut make hipotesa menunjukan kecenderungannya atau terbukti."
Jakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1988
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitompul, Ramoth
"ABSTRAK
Dilihat dari pertumbuhan pendudukk yang tinggi disertai dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi pula, memberikan peran untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah kota. Untuk itu prasarana dan sarana yang ada di suatu daerah harus dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk serta urbanisasi yang tingg. Salah satu kebutuhan prasarana dan sarana transportasi adalah jalan, Depok merupakan sebuah daerah otonom barn hingga kini masih sangat sedikit memiliki jalan yang berstatus jalan desa. Untuk mendorong serta menunjang tercapainya sasaran pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Depok maka pemerintah kota membuat kebijakan pembangunan jalan desa.

Pokok permasalahan yang berusaha diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dicapai di Kota Depok, serta Seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dilaksanakan di Kota Depok, serta Menganalisis seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dimana data yang dipergunakan pada penulisan penelitian ini menggambarkan realitas sosial yang muncul di lapangan. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitif yang diperoleh berupa tanggapan-tanggapan kuisoner yang telah diisi oleh responden. Sementara teori-teori yang dipergunakan adalah teori-teori kebijakan publik yang juga mengandung karakteristik good governance. Dengan kerangka pemikiran bahwa proses implementasi kebijakan memiliki pengaruh atau tidak terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa.

Berdasarkan hasil analisis diketahui secara umum proses implementasi kebijakan dapat dikatakan baik dari sisi persepsi masyarakat yang dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas publik dan responsivitas. Tapi untuk aspek akuntabilitas publik perlu mendapat perhatian agar lebih meningkat. Sedangkan hasil kebijakan yang dilihat dari aspek efisiensi, ketepatan waktu dan efektifitas secara umum baik. Selain itu aspek responsivitas pada proses implementasi kebijakan memberikan nilai korelasi yang signifikan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi, ketepatan waktu, dan efektifitas sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).

Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi dan ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).

Kesimpulan pengujian korelasi dengan menggunakan Korelasi Spearman dimana aspek responsivitas memberikan nilai korelasi yang signiftkan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi sebesar 0,605, ketepatan waktu sebesar 0,640, dan efektifitas sebesar 0,377 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signiftkan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).

Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,458 dan ketepatan waktu sebesar 0,344 sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,342 dan ketepatan waktu sebesar 0,339 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok Tahun Anggaran 2005 yang telah dilaksanakan secara umum baik, tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah Akuntabilitas Publik untuk segera dibenahi dan ditingkatkan. Pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan cukup kuat.

Saran Pemerintah Depok khususnya DPU Depok agar meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi dalam proses implementasi kebijakan jalan desa. Perlunya evaluasi terhadap aspek aspek pada proses implementasi kebijakan yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil kebijakan seperti akuntabilitas publik.

"
2006
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Denik Sri Krisnayanti
"Pembangunan Bendungan Temef di Desa Oenino Kecamatan Oenino dan Desa Konbaki Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan membutuhkan ketersediaan data curah hujan yang cukup panjang dan handal. Untuk mengatasi minimnya dan atau tidak tersedianya data hujan otomatis (ARR) serta data debit dalam beberapa tahun terakhir maka dapat digunakan data pengamatan satelit Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). Keakuratan analisis curah hujan TRMM diperoleh apabila terdapat parameter kesesuaian dan kecocokan dengan data yang tercatat di pos hujan. Untuk DAS Temef, terdapat enam pos stasiun hujan yang ditinjau, yakni Stasiun Hujan Fatumnasi, Oeoh, Noelnoni, Polen, Nifukani, dan Batinifukoko. Perbandingan langsung dilakukan terhadap pengamatan data hujan untuk periode 20 tahun (1998-2018) terhadap data berbasis bulanan dan harian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hujan pada produk data TRMM (versi 3B42V7) cenderung konsisten pada 3 pos hujan, yaitu Noelnoni, Fatumnasi, dan Batinifukoko. Pemeriksaan data TRMM untuk data hujan bulanan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,505 – 0,813 dan untuk data hujan harian diperoleh tingkat faktor koreksi sebesar 0,0056 – 0,0129. Pada pemeriksaan data Hujan Harian Maksimum Tahunan (HHMT) didapatkan faktor koreksi 0,0298 – 0,2516. Data TRMM pada basis bulanan dan harian memberikan kesesuaian yang cukup baik dengan data dari 3 pos hujan, namun pada pemeriksaan data HHMT hasil yang kurang baik diperoleh untuk pos hujan Noelnoni."
Bandung : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020
551 JSDA 16:1 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Agil Octiadi
"Artikel ini membahas tentang analisa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelaksanaan Program Dana Pembangunan Desa DPD di Pemerintah Desa Margalaksana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Margalaksana terutama dalam Program Dana Pembangunan Desa DPD lebih banyak difokuskan kepada pembangunan fisik, padahal pembangunan sumber daya masyarakat lebih penting dilaksanakan mengingat masyarakat Desa Margalaksana memiliki sumber daya masyarakat yang rendah.
Melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD belum dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas desa di Desa Margalaksana karena disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum dapat menunjang kebutuhan masyarakat antara lain tidak tersedianya pelayanan dasar, tidak tersedianya infrastruktur, tidak tersedianya aksesbilitas, pelayanan umum belum baik dan penyelnggaraan pemerintahan yang belum baik.

This article discusses the analysis of the implementation of the Rural Community Empowerment Through the Implementation Rural Development Funds Village Programme DPD in the village government Margalaksana. This research is a qualitative descriptive approach. These results indicate that the empowerment held in the village of Margalaksana especially in the Village Development Funds Village Programme DPD more focused on physical development, but development is more important community resources carried out considering the villagers Margalaksana have low public resources.
Through the Village Development Fund DPD it can be seen that the empowerment of communities through the Rural Development Funds Village Programme DPD has not been able to contribute to improving the quality of rural village Margalaksana because it is caused by activities carried out have not been able to support the needs of the community, among others, the unavailability of basic services , lack of infrastructure, lack of accessibility, public service is not good and not good governance.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hermayulis
Jakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1986
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Oksep Adhayanto
"ABSTRACT
The Village funds are part of the State Revenue and Expenditure Budget which are allocated for villages and disbursed through the district/city expenditure budget. During the period of 2015-2018, two village heads (village of Malang Rapat and Penaga) were the suspects of corruption cases in Bintan District in the province of Riau Islands. There was no evaluation of the use of the village funds by the district government. The objective of this study was to gain an insight into the use of village funds in the province of Riau Islands. The study problem was how to evaluate the use, impact, and constraints in the utilization of village funds in the province of Riau Islands in 2018 (Case study in Bintan District and Lingga District). This study used a qualitative descriptive method, using interviews and observations for data collection. The results showed that a large portion of village funds was used for physical development in the village, while human development in the village was not yet properly implemented due to the limited allocation of village funds for empowerment and community development. The impact of village funds felt by the community for the addition of physical facilities in the village was significant, while the impact on empowerment and economy of the community was not. The constraints of the usage of the village funds were regulation, human resources, and coordination."
Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, 2019
351 JBP 11:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>