Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme sistem peradilan pidana bukan cara terbaik untuk memperbaiki prilaku anak nakal, karena membawa dampak yang sangat buruk bagi anak, seperti dialami oleh 10 Anak Bandara dan Deli, mereka mengalami penderitaan akibat panjangnya proses hukum. Penegak hukum tidak menggunakan kewenangan diskresi untuk mendiversi kasus anak berhadapan dengan hukum. Indonesia telah menandatangani Beijing Rules namun belum ada aturan tegas dan jelas mengenai diversi. Diversi yang diatur tegas dan jelas dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak harus disahkan dan diimplementasikan, sebagai Alternatif penyelesaian terbaik bagi kasus anak berhadapan dengan hukum.

---

Handling problems child in conflict with law through Criminal Justice System is not the best way to correct them, because it gives bad effect, like ten boys of Airport and Deli, They had been suffering because the long process of law.Legal enforcement do not use the authority possessed discretion to divert case of Child in conflict with law. Indonesia had signed the Beijing Rules conventions, but there is no firm and clear regulation about diversion in Indonesia. President and House Representative, must agree the Plan Act about Juvenile Justice Court System which regulate diversion firm and clear, so that it can be implemented by legal enforcement as the best alternative to handling problem through children in conflict with law."

"Penelitian ini membahas diversi dalam model Restorative Justice pada tahap Penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pokok permasalahan penelitian ini adalah sinkronisasi diversi pada tahap Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules), kekuatan hukum diversi pada tahap Penyidikan dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman, dan mekanisme pelaksanaan kesepakatan diversi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sumber pengambilan data pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya memperjelas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan segera mungkin membuat Peraturan Pemerintah untuk memberikan kejelasan pelaksaan diversi pada aparat penegak hukum yang berwenang.

---

This research disscusses about the diversion of Restorative Justice model in the investigation stage that is set forth in Act Number 11 of 2012 about Juvenile Justice System. The main problem of this research is diversion syncronization between the investigation stage in Act Number 11 0f 2012 about Juvenile Justice System and United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules), legal force diversion at investigation stage associated with the judicial power, and the implementation mechanism of diversion agreement. This research used normatif juridical methodology with the data collection are by the literature study and interview. The results of this research shows that it is important to clarify Act Number 11 of 2012 about Juvenile Justice System and create Government Regulation as soon as posible in order to give clear on the implementation of diversion to the law enforcement agencies."

"Legal empowerment for women in Indonesia"