Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia adalah didasarkan pada Kontrak Bagi Hasil (PSC- Profit Sharing Contract). Setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, merubah PSC menjadi Kontrak Kerjasama (KKKS). Undang-Undang ini sekaligus mengalihkan pengelolaan kontrak dengan perusahaan pertambangan dari Pertamina kepada Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 tersebut dan ketentuan Pasal 11 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2002, BPMIGAS bertugas untuk menunjuk Penjual Gas Bumi bagian Negara, termasuk dalam hal ini Liquified Natural Gas (LNG) yang merupakan ekstraksi dari Gas Bumi. Tujuan pekerjaan ini adalah menilai dan melakukan komparasi secara obyektif mengenai kemampuan teknis dari calon Penjual LNG Bagian Negara dalam berbagai aspek terkait kegiatan penjualan LNG dan memberikan rekomendasi calon penjual LNG Bagian Negara kepada BPMIGAS untuk ditunjuk sebagai Penjual LNG Bagian Negara yang dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk kemakmuran rakyat. Rekomendasi yang akan diajukan sebagai hasil dari studi teknis ini adalah penilaian kualifikasi dari calon penjual LNG yang meliputi Pertamina sebagai perwakilan dari BUMN, perwakilan dari KKKS, dan Badan Usaha lain Metode yang digunakan dalam kajian ini diawali dengan penentuan Critical Success Factor (CSF) dengan Focus Group Discussion (FGD), kemudian menentukan bobot variabelnya dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang digunakan untuk perhitungan Competitive Profile Matrix (CPM) dan dilanjutkan dengan Risk Analysis. Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dari CPM, menunjukkan bahwa perusahaan Pertamina memiliki posisi yang lebih menguntungkan dengan nilai total CPM adalah 3,2885 dibandingkan dengan posisi perusahaan saingannya yang mewakili KKKS (BP) dengan jumlah nilai total bedasarkan CPM adalah 2,9885, dengan pro-kontra resiko dan dampak resiko masing-masing. Dari hasil kajian ini berdasarkan UU Migas No 22/2001, maka BPMIGAS memiliki wewenang untuk memutuskan penunjukan penjual LNG bagian negara.

---

Prior to the enactment of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, exploration and production of oil and gas in Indonesia is based on Production Sharing Contracts (PSC-Profit Sharing Contract). After the enactment of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, changed the PSC to a Cooperation Contract (KKKS). This law also transfers the management of contracts with mining companies from Pertamina to the Executive Agency for Upstream Oil and Gas Activities (BPMIGAS). According to the provisions of Article 44 paragraph (3) letter g of Law Number: 22 of 2001 and the provisions of Article 11 letter g of Government Regulation Number: 42 of 2002, BPMIGAS is tasked with appointing the Seller of Natural Gas for the State's share, including in this case Liquified Natural Gas (LNG) which is the extraction of Natural Gas. The purpose of this work is to objectively assess and carry out a comparison regarding the technical capabilities of the prospective State Share LNG Seller in various aspects related to LNG sales activities and provide recommendations for the State Share LNG prospective seller to BPMIGAS to be appointed as a State Share LNG Seller who can provide benefits and revenues that are for the country for the prosperity of the people. Recommendations that will be put forward as a result of this technical study are an assessment of the qualifications of LNG seller candidates which include Pertamina as a representative from KKKS, representatives from PSC Contractors, and other business entities. The method used in this study begins with determining the Critical Success Factor (CSF) with a Focus Group Discussion (FGD), then determines the weight factor of the variable using the Analytical Hierarchy Process (AHP) which is used to calculate the Competitive Profile Matrix (CPM) and continues with Risk Analysis. Based on the results of the analysis obtained from the CPM, it shows that the Pertamina company has a more profitable position with a total CPM value of 3.2885 compared to the position of its rival companies representing PSC Contractors (BP) with a total value based on CPM of 2.9885, with pro- cons of risk and the impact of each risk. From the results of this study based on the Oil and Gas Law No. 22/2001, BPMIGAS has the authority to decide on the appointment of sellers of the state's share of LNG."

"Skripsi ini membahas mengenai otonomi negara dalam pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Blok Cepu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2005. Setelah beberapa tahun kebuntuan negosiasi, pada tahun 2005 ExxonMobil diberi bagian yang cukup besar dalam Operasi Bersama (45%) dengan Pertamina EP Cepu dan empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perpanjangan kontrak hingga 2035 (30 tahun). Penelitian ini berpendapat bahwa otonomi relatif negara berkontribusi pada pembuatan keputusan untuk mereformasi kontrak kendati posisinya sebagai kapitalis pinggiran dalam pembagian kerja internasional. Studi kasus ini memperkuat kembali teori Poulantzas mengenai otonomi relatif dan teori Alavi mengenai kapitalisme pinggiran di negara paska kolonial.

---

This thesis discusses state?s autonomy in governing the exploration and extraction of oil and gas in Cepu Block during Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) administration in 2005. After a few years of negotiation deadlock, in 2005 ExxonMobil was given a large share in the Joint Operation (45%) to extract in Cepu Block with Pertamina EP Cepu and four local enterprises. And the contract extended up to 2035 (30 years). This study argues that state?s relative autonomy contribut to the new decision to reform the contract despite its position as periphery in the international division of labor. This case confirms Poulantzas? theory on relative autonomy and Alavi's theory on peripherial capitalism in postcolonial states."

"ABSTRAKIndonesia mulai mengekspor LNG sejak tahun 1977 dan akan tetap memimpin sebagi eksportir LNG di dunia di tahun-tahun mendatang. Penerimaan dari ekspor LNG ini telah banyak membantu pembangunan di Indonesia untuk mensejahterakan kehidupan rakyat sesuai dengan UUD 1945 pass! 33. Dengan semakin banyaknya eksporter LNG baru dan terus berkembang, kompetisi untuk memperebutkan pasar tradisional ke Jepang, Korea dan Taiwan menjadi semakin ketat.Natuna merupakan salah satu sumber gas alam yang dimiliki Indonesia akan menjadi jawaban untuk dikembangkan untuk memenuhi pemakai LNG baru di Asia Pasifik seperti : Thailand, India, Gina dan Pakistan.Natuna memiliki kandungan hidrokarbon sekitar 60 TCF dari total cadangan sebesar 212 TCF yang berkomposisi 71% C02, 28% hidrokarbon dan impurities.Untuk mencari menanggulanginya, Pertamina dan para mitra kerjanya perlu mempertimbangkan untuk membangun kilang LNG dan gas pipa dan menghitung volume minimum gas pipa dan LNG yang akan dijual kepada calon pembeli dengan harga yang paling ekonomis bagi penjual maupun pembeli.Pertimbangan keekonomian seperti evaiuasi proyek, peluang pasar dan waktu yang tepat untuk memasuki pasar perlu diterangkan secara mendetail. Dengan menggunakan metode matematika yang dikenal sebagai Vogel Approximation Method NAM), akan dihitung prakiraan biaya ttransportasi minimum dari sumber suplai ke pelabuhan tujuan.Evaluasi proyek menghasilkan bahwa harga minimum LNG dan gas pipa masing-masing sebesar US$ 4.0/MBTU dan US$ 3.0/MMBTU. Sedang IRR dan pay back period untuk proyek LNG adalah 10% dan 9.37 tahun. Waktu yang tepat untuk membangun lapangan Natuna hingga berproduksi adalah setelah tahun 2007. Pada saat itu, produksi LNG kilang Arun hanya sebesar 1,3 juta ton/tahun.Proyek gas Natuna masih mungkin untuk dikembangkan dalam skala LNG dan gas pipa walaupun memerlukan biaya investasi yang tinggi. Sangat panting untuk menerapkan suatu metode yang mengijinkan LNG dapat diangkut dari sumber manapun sebagai pengganti dedicated vessel untuk dedicated buyers. Melalui implementasi cara inl maka biaya transportsi dalam rangkaian perdagangan LNG dapat diminimalkan. Beberapa usaha teknis juga perlu dipertimbangkan untuk mengurangi biaya seperti menaikkan kapasitas kilang, pemilihan proses pencairan, sistem penyimpanan dan pemuatan, penggunaan kapal yang lebih besar.

---

ABSTRACT

Indonesia has been exporting LNG since 1977, and will be still leading as LNG exporter in the world some years ahead. The LNG revenues has been used as development capital to Indonesian society as stated in Article 33 of Indonesian Foundation Decree. But as many LNG exporters emerge and grow, the competition to get market share, especially in traditional market such as Japan, Korea and Taiwan becoming harder.

Natuna is one of Indonesian gas deposits in Indonesian archipelago, would be an answer to be developed to fulfill the new LNG user in Asia Pacific such as : Thailand, India, China and Pakistan.

Natuna has 60 TCF hydrocarbon recoverable from 212 TCF total gas reserve with its composition 71% C02, 28% hydrocarbon and impurities.

To overcome the problem, Pertamina and its partner should develop both the gas pipe and LNG, and calculate the minimum volume of gas pipe and LNG to be sold to the buyers candidates at the best price for buyers and seller.

The economical consideration such as project evaluation, market opportunity and the expected time to enter the market will be explored in detail. By using a mathematical method which is known as Vogel Approximation Method (VAM), would be calculated the minimum transportation cost from source of supplies to destinations.

The project evaluation indicated that the floor price of LNG and Gas Pipe price are US$ 4.0/MBTU and US$ 3.01MMBTU respectively. The IRR and pay back period are 10% and 9.37 years for LNG project. And, the expected time to develop Natuna to be on stream is the year beyond 2007. At that time, the Arun LNG production will be around 1.3 Million ton/year.

Natuna gas project still has possibility to be developed as LNG and gas pipe scale projects although it needs a big investment. It is important to allow LNG vessel to load LNG at any source of supply instead of current dedicated vessel for dedicated buyers. By allowing this rule to be implemented, the LNG chain business cost could be minimize. Some technical effort should be considered to reduce cost of project such as increasing train capacity, choosing of liquefaction process, storage and loading system, bigger vessel size and optimizing LNG chain."

"Laporan magang ini membahas bagaimana perlakuan akuntansi yang berbeda dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia akan mempengaruhi jumlah biaya yang dikembalikan pemerintah kepada kontraktor dalam bentuk cost recovery, dan berdampak pada perhitungan bagi hasil produksi antara pemerintah dan kontraktor. Hasil analisis menunjukkan bahwa cost recovery tahun berjalan yang biayanya diakui dengan perlakuan akuntansi Production Sharing Contract (PSC) akan menghasilkan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan perlakuan akuntansi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Penerimaan bagian pemerintah pada bagi hasil produksi akan lebih kecil ketika biaya operasi kontraktor diakui dengan menggunakan perlakuan akuntansi PSC dibandingkan dengan menggunakan PSAK.

---

This internship report analyzes how accounting treatment difference in oil and gas upstream activities in Indonesia will affect the amount of cost recovery given to contractor by the government. Furthermore, it has an impact on the calculation of production sharing between the government and the contractor. Current year cost recovery, of which costs are treated based on Production Sharing Contract (PSC) accounting, will result in a greater amount than when treated based on Statement of Financial Accounting Standards (SFAS). Government?s take on the production sharing will be lesser when contractor?s operating costs are treated with PSC accounting than with SFAS."

"Skripsi ini membahas mengenai empat permasalahan. Pertama, mengenai konsep cost recovery pelaksanaan bioremediasi di dalam industri hulu minyak dan gas bumi dalam keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai penerapan konsep cost recovery pelaksanaan bioremediasi di dalam industri hulu minyak dan gas bumi dalam keuangan negara pada Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Ketiga, mengenai konsep kerugian negara atas cost recovery bioremediasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keempat, mengenai penerapan konsep kerugian negara atas cost recovery bioremediasi pada Putusan kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Berdasarkan hal tersebut, kasus yang tertuang di dalam Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013 menjadi objek dalam penelitian skripsi ini. Aparat penegak hukum memutuskan bahwa kasus ini telah merugikan keuangan negara. Namun, ketidak cermatan aparat penegak hukum membuat kasus ini dalam mengidentifikasikan kerugian negara penting untuk diteliti dan dianalisis dengan cermat.

---

This Thesis is discussing about four problems. First, it discuss about cost recovery in bioremediation concept in the oil and gas industry based on the positive law. Secondly, it discuss about the concept in bioremediation cost recovery in the oil and gas industry in public finance based on Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Thirdly, it discuss about the concept of state loss in the bioremediation cost recovery based on the positive law. The last one, it discuss about the concept of state loss in the bioremediation cost recovery based on Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013. Based on those things, the case inside Putusan Kasasi Nomor 2330 K/Pid.SUS/2013 will be the object of this thesis. The law enforcer decide that this case has been made some loss for the state. However, the incautious act of law enforcer made this case important to be researched an analyzed further."

"ABSTRAKPada penelitian ini akan dibandingkan konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat dan production sharing contract sebagai perjanjian bagi hasil yang digunakan pada sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam membandingkan kedua konsep tersebut akan difokuskan pada pendekatan konseptual mengenai latar belakang dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagai bentuk kerja sama pengelolaan bersama sumber daya alam yang terletak di Indonesia. Pada akhir penelitian ini akan dibahas mengenai kontrak bagi hasil gross split sebagai perkembangan termutakhir dalam perjanjian bagi hasil di Indonesia. Berdasarkan kondisi diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep bagi hasil dalam production sharing contract banyak mengadopsi konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat. Hal tersebut menunjukan bahwa Hukum Adat memiliki peran dalam memberikan kontribusi serta konsep-konsep yang bermanfaat bagi perkembangan Hukum Nasional maupun Hukum Internasioanal.

---

ABSTRACTIn this research will be compared product sharing concept according to Adat Law sharecropping and production sharing contract, a contract carried out in Indonesia oil and gas upstream activity. On its purpose to compare two production sharing concept within two different law system, this research will be focusing on conceptual approach and the practice background of production sharing contract as a form of joint management of natural resource located in Indonesia territory. At the last part of this research will be discussed about production sharing gross split as the most recent innovation for production sharing contract in Indonesia. Based on the condition above, the author using the library research method for this research, whose data are collected from literature materials. The result of this research stated that product sharing concept within production sharing contract, considerably adopt the product sharing concept in Adat Law sharecropping. This fact proves that Adat Law has an important role in its contribution to the development of National law and International Law as well."

"Program konversi minyak tanah ke gas elpiji tiga kilogram dan pencabutan subsidi gas elpiji 12 kg, mengakibatkan harga gas elpiji 12 kg menjadi naik. Sehingga pengecer-pengecer gas elpiji 12 kg jarang ditemui. Kondisi ini juga terjadi di Kecamatan Kebayoran Lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana harga jual dengan variabel jumlah tabung, asal pembelian, frekuensi dan volume pengisian. Metode analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif dari kondisi fisik berupa jenis jalan dan penggunan tanah.Dari hasil analisis didapat bahwa harga jual kelas rendah berada pada pengecer yang terletak penggunaan tanah perumahan dan jenis jalan kolektor. Harga jual kelas sedang berada pada pengecer yang terletak penggunaan tanah perumahan dan semua jenis jalan (kolektor, lokal dan lingkungan). Harga jual kelas tinggi berada pada pengecer yang terletak penggunaan tanah perumahan dan semua jenis jalan (kolektor, lokal dan lingkungan).

---

Oil Conversion Program to 3 kg LPG and 12 kg LPG subsidies retractation caused the price of 12 kg LPG to be increased. So, 12 kg LPG retailers rarely found. This condition also occurs in the Kebayoran Lama District. This study aims to find out how the selling price condition in Kebayoran Lama District seen from some of variable, such as a number of tubes, home purchase, frequency and volume of gas filled. This reasearch use descriptive analysis of physical conditions such as type of road and land use.

This reasearch indicated that low-high selling price is located on the retailer who locate in housing land use and also around collector road. Middle-class selling price are located on the retailers who locate in housing land use and all types of roads (collectors, local, and environment). High-class selling price are located in housing land use and all types of roads (collectors, local and environment)."

"Laporan magang ini membahas mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang dikelola melalui Kontrak Kerja Sama, dan bagaimana pemilihan mekanisme perhitungan bagi hasil yang berbeda akan memengaruhi penerimaan Pemerintah dan kontraktor. Sejak dahulu, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan mekanisme pengembalian biaya operasi cost recovery. Namun, pada awal tahun ini Pemerintah menetapkan mekanisme baru, yaitu gross split, yang tidak lagi mengenal pengembalian biaya operasi bagi kontraktor. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan mekanisme gross split memberikan hasil yang lebih baik bagi kontraktor, sedangkan bagi Pemerintah penggunaan mekanisme cost recovery memberikan hasil yang lebih baik.

---

This internship report analyzes about how Indonesia's upstream oil and gas operations is governed using Production Sharing Contract PSC between the Government and contractor, and how the selection of a production sharing mechanism will affect each party's take. Cost recovery mechanism has always been the choice, but early this year the Government proposes a new mechanism, gross split, where the Government no longer has to pay back the amount spent by contractor in conducting upstream oil and gas operations. The case study results indicate that contractor will be better off by using gross split mechanism, and the contrary applies for the Government."