Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 132540 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dwi Ananto
"Dengan perkembangan yang terjadi saat ini dapat timbul suatu ancaman dalam bidang Ekonomi, Tranportasi, Komunikasi serta sosial budaya. Dari fenomena tersebut kebudayaan dan idiologi dari negara lain mudah datang memanfaatkan perkembangan teknologi, juga Program Bela Negara di Indonesia di persepsikan oleh masyarakat sebagai wajib militer seperti yang terjadi di negara lain. Masyarakat mengangggap bahwa dengan adanya Program Bela Negara mereka harus mempersiapkan diri ikut dalam program wajib militer dengan periode waktu tertentu. Globalisasi juga mempunyai pengaruh yang sangat kompleks karena dengan era globalisasi arus informasi tidak ada batasnya. Disisi lainya jumlah peserta Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara belum mencapai target dari yang telah ditentukan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan meningkatkan implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara Kepada Masyarakat serta menganalis dampak positip dari implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Tujuan lainnya adalah guna mendapatkan indikator yang mempengaruhi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Desain penelitian dilakukan menggunakan kualititatif dengan metode eksploratif. Langkah pertama yang dilakukan analisis data dengan analisis SWOT dilanjutkan dengan mencari faktor yang mempengaruhi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Hasil penelitian dengan menngunakan analis SWOT didapatkan bahwa yang harus dilakukan agar program Pembinaan Kesadaran Bela Negara terlaksana dengan baik adalah dengan melakukan strategi meningkatkan kegiatan dari yang telah dilakukan sebelumnya. Analisa dampak positip dari implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara bahwa pendekatan yang paling memungkinkan dalam menangkal dampak negatif globalisasi adalah pendekatan terhadap peningkatan rasa cinta tanah air terhadap warga negara, yaitu seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan adanya program Pembinaan Kesadaran Bela Negara, sedangkan indikator yang mempengaruhi perlunya Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara antara lain adanya Globalisasi kebudayaan asing mudah masuk, Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan Program Strategis untuk menangkal hal negatif yang diakibatkan Globalisasi. Saat ini jumlah kader bela negara yang dididik belum mencapai target yang ditentukan, disisi lainnya Rasa cinta tanah air harus terus di kembangkan melalui pendidikan dan sosialisasi.

With current developments, a threat may arise in the fields of Economy, Transportation, Communication and socio-culture. With this phenomenon, cultures and ideologies from other countries can easily come to take advantage of technological developments, also the State Defense Program in Indonesia is perceived by the public as military conscription, as happened in other countries. The community thinks that with the State Defense Program they have to prepare themselves to participate in the military conscription program for a certain period of time. Globalization also has a very complex influence because in the era of globalization, the flow of information has no boundaries. On the other hand, the number of participants in the State Defense Awareness Development Program has not reached the predetermined target. The aim of the research is to find out strategies that can be implemented to improve the implementation of the State Defense Awareness Development Program for the Community and to analyze the positive impact of the implementation of the State Defense Awareness Development Program. Another objective is to obtain indicators that influence the State Defense Awareness Development Program. The research design was carried out using a qualitative exploratory method. The first step was to do data analysis with SWOT analysis followed by looking for indicators that influence the State Defense Awareness Development Program. The results of the research by using SWOT analysis found that what must be done so that the State Defense Awareness Development program is implemented properly is to implement a strategy to increase activities from those that have been carried out before. Analysis of the positive impact of the implementation of the State Defense Awareness Development Program that the most possible approach in counteracting the negative effects of globalization is an approach to increasing the love of the homeland for citizens, which is like what the current government has done with the State Defense Awareness Development program, while the indicators that influence the need for the State Defense Awareness Development Program include the globalization of foreign cultures that are easy to enter, the State Defense Awareness Development Program is a strategic program to ward off the negative things caused by globalization. Currently the number of state defense cadres being educated has not reached the set target. On the other hand, the love for the homeland must continue to be developed through education and outreach."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Winda Fitrianingsih
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas sikap pro-kontra terhadap wajib militer di Australia pada masa perang Dunia I. Sikap pro-kontra ini kelak akan mewarnai perdebatan dalam parlemen dan masyarakat seiring dengan berjalannya perang. Penelitian ini adalah penelitian sejarah secara deskriptif-analisis.
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah, yakni proses menguji dan menganalisa secara kritis diantaranya peninggalan masa lampau (arsip-arsip) dan rekaman film dokumenter. Pengumpulan data ini diperoleh melalui kepustakaan yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Nasional serta arsip-arsip yang diunduh dari situs yang beralamat www.naa.gov.au dan www.youtube.com.
Hasil penulisan menunjukkan bahwa kebijakan wajib militer di Australia telah mengakibatkan terpecah-belahnya masyarakat Australia dalam sikap pro dan kontra sepanjang Perang Dunia I. Walaupun hasil referendum wajib militer telah kalah melalaui dua kali referendum, namun pengiriman tentara Australia ke medan Perang Dunia I terus dilakukan oleh Pemerintah Australia karena loyalitas yang tinggi dari
Perdana Menteri Hughes yang tinggi terhadap mother country-nya (Kerajaan Inggris)

ABSTRACT
This paper discuss pro and con?s attitude towards conscription in
Australia during the First World War. Pro and con will be colorfull the
debates in parliament and public a long the First Wold War. The research is a historical research with descriptif-analysis. The method that used in the writing of this paper is a historical method, the historical method is process of testing and critically analyze example the relics (archives) and documentary film. The data collection was
obtained from literature in the Library of the Faculty of Humanities
University of Indonesia, Central Library University of Indonesia, National Library and archives that are downloaded from website www.naa.gov.au andwww.youtube.com. The results show that military act in Australia has resulted infragmented Australian society in pro and con?s attitude during the First World War. Although the results of the referendum was defeated through twice conscription referendum, but the Australian Government continuously still to sending Australian Army to the location of World War I because of high loyalty from Prime Minister Hughes to his mother country (English Kingdom).
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2012
S1425
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Yogaswara Prabawanto
"ABSTRAK

Penelitian ini membahas Program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sejak tahun 2015 sebagai upaya mengantisipasi ancaman terhadap pemuda Indonesia. Adanya ancaman ideologi, politik, keamanan, dan sosial budaya terhadap pemuda Indonesia membuat pemerintah perlu melakukan upaya proteksi terhadap pemuda Indonesia, dimana pemuda merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk pembangunan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, program bela negara merupakan upaya pemerintah melalui Kemhan RI untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman nirmiliter dengan cara meningkatkan kedisiplinan, nasionalisme, dan karakter pemuda. Penelitian ini bertujuan menjelaskan urgensi program bela negara dan mengidentifikasi upaya penggalangan Kemhan RI terhadap masyarakat khususnya pemuda Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan interview kepada stakeholder program Bela Negara yaitu Kemhen RI dan individu yang mengikuti kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara diperlukan pada momentum dimana negara menghadapi banyak ancaman nirmiliter guna meningkatkan daya tangkal pemuda melalui pemahaman mendalam terhadap nilai nasionalisme dan kedisiplinan berwarganegara. Program bela negara telah mampu menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan oleh banyak kementerian/lembaga di luar pertahanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara Kemhan RI menyasar pemuda yang ada di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman. Adapun dalam pelaksanaannya belum mampu mencapai target yang ditentukan baik dari sisi manajemen penyelenggaraan maupun dari jumlah peserta. Perlu dilakukan upaya penguatan dasar hukum untuk standardisasi pelaksanaan dan manajemen anggaran, sosialisasi melalui sarana digital kepada masyarakat, serta kerjasama melalui bidang kehumasan kepada instansi lain perlu ditingkatkan agar program ini mampu mencapai target dan menyasar seluruh pemuda Indonesia.


ABSTRACT


This study discusses the State Defense Program initiated by the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kemhan RI) since 2015 in an effort to anticipate threats to Indonesian youth. The existence of ideological, political, security, and socio-cultural threats to Indonesian youth make the government needs to build efforts to protect Indonesian youth, where youth is one of the important resources for the development and national resilience of Indonesia. In essence, the state defense program is a government effort through the Republic of Indonesia's Ministry of Defense to reduce the vulnerability of the community in facing nonmilitary threats by increasing discipline, nationalism and youth character. This study aims to identify efforts towards the community, especially Indonesian youth, and evaluate the implementation of programs that have been implemented from 2015 to 2017. This study uses a qualitative approach by interviewing stakeholder from the Ministry of Defense and participants. The results of this study indicate that state defense programs have been able to become a national movement carried out by many ministries/institutions outside of defense, state defense programs implemented through state defense education in various forms in the fields of education, employment and settlement. The study indicates that the defense program of the Indonesian Ministry of Defense has not been able to achieve the determined targets both in terms of management and the number of participants. Strengthening the legal basis, budget management, dissemination through digital means to the public, cooperation through the public relations sector to other agencies need to be increased so that the program is able to reach targets and target all Indonesian youth. 

"
2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anri Ette Michelle Mulia
"ABSTRAK
Tesis ini menganalisis penyebab dari Indonesia melakukan pengembangan kekuatan pertahanan ke wilayah Indonesia Timur pada pemerintahan Joko Widodo. Dengan menggunakan theory Offense-Defense dari Stephen Van Evera, tulisan ini menjelaskan melalui empat faktor yang menyebabkan Indonesia melakukan pengembangan kekuatan pertahanan ke wilayah Indonesia Timur, baik dari sisi kapabilitas militer, geografi, rezim pemerintahan, serta diplomasi pertahanan. Tulisan ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data berdasarkan studi kepustakaan. Pada akhirnya, temuan dalam tulisan ini adalah Indonesia melakukan pengembangan karena adanya faktor peningkatan kapabilitas militer, faktor geografis Indonesia yang merupakan jalur perdagangan Internasional, rezim pemerintahan Jokowi yang popular sehingga mendapat dukungan dan respon baik atas kebijakan yang diambilnya, serta adanya kepentingan Indonesia dalam diplomasi pertahanan sehingga Indonesia mengembangkan kekuatan pertahanan ke wilayah Indonesia Timur. Pengembangan kekuatan pertahanan ke wilayah Indonesia Timur ini merupakan tindakan yang wajar dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga wilayah tersebut dan diperlukan upaya dari pemerintah untuk meyakinkan negara tetangga tidak perlu merasa terancan dengan tindakan Indonesia.

ABSTRACT
This thesis analyzes the causes of Indonesia to develop defense into the Eastern Indonesian region under the Joko Widodo administration. Using the theory of Offense-Defense from Stephen Van Evera, this paper explains through four factors that caused Indonesia to develop defense forces into Eastern Indonesia, both in terms of military capabilities, geography, government regimes, and defense diplomacy. This paper also uses qualitative data sources based on literature studies. In the end, the findings in this paper are that Indonesia is developing because of the increasing factor of military capabilities, also Indonesia's geographical factors which are international trade routes, the leadership of the popular Jokowi government receives support and a good response to the policies he took and Indonesia also has an interest in Indonesia's defense diplomacy. The development of defense forces for the Eastern Indonesia region is a natural action taken by Indonesia for the protection areas that are needed and needed by the government to ensure that neighboring countries do not need to be threatened by Indonesian actions."
2020
T55367
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siswanto
"Latar belakang dari penulisan ini adalah adanya fakta perubahan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia di era Reformasi dan global. Termasuk perubahan dalam konteks bela negara dimana pada masa sebelumnya bela negara dipahami hanya sebagai kegiatan bersifat militer. Konsep bela negara saat ini memiliki makna yang lebih luas yaitu dalam konteks ekonomi, sosial, dan kultural. Bela negara dalam konteks ekonomi adalah membangun komitmen pola konsumsi masyarakat Indonesia dari semula memilih produk luar negeri menjadi memilih produk dalam negeri. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis masalah-masalah bela negara dalam konteks ekonomi yaitu menyangkut kebiasaan masyarakat lebih memilih produk luar negeri, dampak pola konsumsi memilih produk luar kepada cadangan devisa, dan strategi yang bisa dibangun agar masyarakat lebih memilih produk nasional. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka yaitu mempelajari referensi atau kajian-kajian sebelumnya terkait dengan isu bela negara, dan diskusi mendalam dengan narasumber yang relevan. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi atau meningkatkan pemahaman atas topic bela negara. Hasil dari kajian ini adalah berupa kesimpulan dan rekomendasi untuk membangun pola konsumsi masyarakat agar lebih memilih produk nasional ketimbang produk luar negeri."
Bogor: Universitas Pertahanan, 2017
345 JPBN 7:3 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Tati Herlia
"ABSTRACT
Penelitian ini adalah hasil kerja sama Balitbang Kemhan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap masyarakat terhadap bela negara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji statistik Chi-square. Terdapat dua hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, yaitu sikap masyarakat mendukung bela negara (Ha) dan sikap masyarakat tidak mendukung bela negara (Ha). Berdasarkan hasil analisis, Sikap masyarakat di lingkungan pendidikan memiliki nilai sign>6 (0,81 7>0, 05) maka H0 diterima; di Iingkungan kerja ( 0, 955 >0, 05) maka Ho diterima; di lingkungan permukiman sign>6 (0, 955 >0, 05) maka Ho diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan permukiman Pemkab Bogor mendukung bela negara."
Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pertahanan RI , 2017
355 JIPHAN 3:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sugeng Winarno
"[ABSTRAK
Tesis ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tahun
2012 yang menghendaki agar setiap komponen pertahanan negara terintegrasi
menjadi satu kesatuan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan nir
militer. Dalam menghadapi ancaman nir militer yang sangat kompleks dan
multidimensional, termasuk ancaman bidang kesehatan, maka Kementerian
Kesehatan RI merupakan unsur utama dan lembaga pemerintah maupun swasta
lainnya sebagai unsur pendukung. Ancaman bidang kesehatan ini diantaranya
berupa penyakit infeksi menular HIV AIDS yang tak kunjung reda dan potensi
tertularnya Ebola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi
Permenhan ke dalam unsur utama dan pendukung dalam pengelolaan kedua jenis
penyakit tersebut. Metodologi yang digunakan analitik kualitatif dengan
pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkap
adanya faktor penghambat baik pada unsur utama maupun pendukung dalam
proses implementasi yaitu belum sepenuhnya tersosialisasi kebijakan ini,
pembinaan sumber daya dan kewaspadaan dini masing-masing unsur sudah
berjalan dengan baik namun masih terfragmentasi. Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan disarankan perlunya Kementerian Pertahanan melakukan
peningkatan sosialisasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan baik
lintas program maupun sektor dari tingkat pusat hingga ke wilayah.

ABSTRACT
The idea behind this thesis was impelled by the non-military threat of the health
sector that could endanger the safety of the nation. Referring to the regulation of
the Ministry of Defense No. 16 of 2012 on Policy Integration Component of
National Defense, the Ministry of Health is appointed as the primary constituent
and other government agencies as supporters in facing the threat of the health
sector. This study aims to determine the implementation of those regulations in
the primary constituent as well as the supporting ministries in managing the
threat of HIV AIDS and Ebola. Methodology used is analitic qualitative with data
collection through indepth interviews. The research revealed the existence of
inhibiting factors on both the main and supporting elements in the implementation
process is not yet fully socialized this policy, resource development and early
awareness of each element are already well underway but is still fragmented.
Based on the results of research and discussion suggested the need for the
Ministry of Defence suggested increasing the dissemination and coordination to
stakeholders both across and sectors programs from the central level to the
regions., The idea behind this thesis was impelled by the non-military threat of the health
sector that could endanger the safety of the nation. Referring to the regulation of
the Ministry of Defense No. 16 of 2012 on Policy Integration Component of
National Defense, the Ministry of Health is appointed as the primary constituent
and other government agencies as supporters in facing the threat of the health
sector. This study aims to determine the implementation of those regulations in
the primary constituent as well as the supporting ministries in managing the
threat of HIV AIDS and Ebola. Methodology used is analitic qualitative with data
collection through indepth interviews. The research revealed the existence of
inhibiting factors on both the main and supporting elements in the implementation
process is not yet fully socialized this policy, resource development and early
awareness of each element are already well underway but is still fragmented.
Based on the results of research and discussion suggested the need for the
Ministry of Defence suggested increasing the dissemination and coordination to
stakeholders both across and sectors programs from the central level to the
regions.]"
2015
T44221
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Djumadi
"Kenangan suatu bangsa yang mengandalkan kekuatan rakyat dan wilayahnya dalam menghadapi lawan yang unggul persenjataan teknologinya membuka tabir pemikiran bahwa segenap aspek kekuatan dapat dibina untuk membentuk keuletan dan ketangguhan, yang pada gilirannya merupakan kekuatan yang efektif guna mengatasi atau mementahkan efektivitas kekuatan lawan. Di sini juga dapat ditekankan, bahwa bukan kekuatan yang berlebiban yang mampu membawa kemenangan, namun bagaimana strategi menggunakan kekuatan secara tepat yang tepat yang menjadi problem pemecahannya.
Demikianlah, pengerahan kekuatan rakyat dalam upaya bela negara, sebagai wujud tekad, sikap dan tindakan warganegara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman, yang implementasinya berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleb setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, keberhasilannya sangat ditentukan pertama, oleh kemampuan membangun keuletan dan ketangguhan, sehingga pada akhirnya memperoleh kemampuan dan peluang untuk mengatasi segenap hakikat ancaman, serta kedua, oleh kearifan pemilihan strategi yang tepat, yang memberi peluang memetik kemenangan.
Tesis ini merupakan usaha menerapkan konsepsi Ketahanan Nasional untuk membangun wawasan, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam penataan pemecahan problema di bidang pertahanan keamanan negara, dan yang menjurus ke hipotesis bahwa : ?ketangguhan dan keuletan ditentukan oleh pemilihan strategi yang tepat, didukung oleh kemampuan dan kemauan yang kuat, dan kemampuan suasi yang tinggi terhadap lingkungan, masing-masing pada aspek massa kritik demografi, geografi, ekanosi, dan militer?.
Ketangguhan yang mengandalkan kekuatan mesin perang, telah ditandingi oleh keuletan yang mengandalkan kekuatan rakyat [aspek demografi] dan wilayahnya [aspek geografi], yang mereka bina sehingga tidak mudah untuk ditaklukkan; dan mengandalkan kekuatan ekonomi [aspek ekonomi] untuk menaklukkan kekuatan lawan. Maka di samping pertahanan militer, berkembanglah bentuk-bentuk pertahanan teritorial, pertahanan sipil, pertahanan sosial, pertahanan ekonomi, pertahanan psikologi, dan lain-lain yang bercirikan upaya untuk menandingi dan mementahkan pertahanan militer dan pertahanan lain yang dikembangkan lawan.
Problema di bidang pertahanan keamanan negara pada dasarnya berkisar pada antar hubungan dua dasar rangkaian kesatoan sosial : makroskopis-mikroskopis dan subyektif-obyektif. Di tingkatan makro nampak bahwa upaya bela negara senantiasa dalam proses perubahan, yang dimotori dan didorong oleh pertentangan kepentingan. Kondisi ini, di samping mendorong upaya untuk meredakan dan mengakomodasi kepentingan, juga mendorong pembangunan kemampuan dan memperluas pertentangan. Di tingkatan mikro nampak bahwa tindakan manusia dalam upaya bela negara ini merupakan tindakan yang penuh arti, yaitu dari situasi internal yang memunculkan kesadaran diri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisi sebagai obyek. Tindakan manusia dalam bela negara selama dikaitkan dengan tujuannya, tidak dilakukan secara langsung, tetapi didasarkan oleh makna hakikinya. "
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wulansari
"TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara bertugas menegakkan dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokoknya mereka berisiko tehadap peristiwa sakit, kecacatan bahkan kematian sebagai risiko yang berhubungan dengan pekerjaan. Bentuk perlindungan sosial ekonomi yang disediakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat santunan cacat selain perawatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen klaim santunan cacat pada program JKK bagi prajurit TNI Peserta Rehabilitasi Terpadu Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Gelombang I tahun 2019. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Lokasi penelitian di Pusrehab Kemhan dan PT. ASABRI (Persero).
Hasil penelitian terdapat 60 berkas close/layak bayar dan 2 berkas reject. Peserta telah mendapatkan manfaat dengan tepat jumlah, tepat orang/sasaran, dalam waktu sekitar 2 minggu, belum semua peserta menerima manfaat santunan sesuai dengan jaminan yang diajukan. Kesimpulan manfaat santunan cacat belum dimanfaatkan secara maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi, persyaratan belum sesuai standar, beberapa aktivitas dalam manajemen klaim belum diatur oleh kebijakan tertulis. Perlu disempurnakan kebijakan tertulis yang mengatur aktivitas manajemen klaim dan sosialisasi secara intens kepada pemangku kebijakan dan peserta secara berjenjang.

TNI as the main component of national defense system has duty to uphold and maintain the territorial integrity of the Unitary State of Indonesia Republic. In carrying out their main tasks they risk facing illness, disability and even death as work-related risks. The form of socio-economic protection provided in the Work Accident Guarantee (JKK) is disability benefits in addition care benefits. The study aims to determine and analyze the management of claims for disability benefits in the JKK program for TNI soldiers in the Integrated Rehabilitation Center of the Defense Ministry in Phase I of 2019. The study used a qualitative descriptive method through observation, in-depth interviews and document review. The research location in the Pusrehab Kemhan and PT. ASABRI (Persero).
The results were 60 close claim/feasible pay and 2 reject claim. Participants have benefited from the exact number, number of people / targets, in about 2 weeks, not all participants have received compensation benefits in accordance with the collateral submitted. The conclusion of disability compensation benefits has not been fully utilized, due to lack of socialization, requirements not yet in line with standards, some activities in claim management have not been regulated by written policies. It is necessary to improve written policies that regulate claims management activities and intensify socialization to stakeholders and participants in stages.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
T52776
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>