Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 77278 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lydia Maulida
"Permasalahan perumahan di perkotaan sudah sangat mendesak. Pertumbuhan penduduk dan arus perpindahan dari pedesaan ke perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan menyebabkan adanya daerah kumuh. Di Provinsi DKI Jakarta, lebih dari 50% rumah tangga belum memiliki tempat tinggal milik sendiri. Selain itu, backlog perumahan tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta yaitu 302.319. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menyediakan Rumah Susun Sewa untuk masyarakat relokasi dan masyarakat umum berpenghasilan rendah. Akan tetapi, relokasi masyarakat dapat terjadi secara sukarela ataupun terpaksa. Masyarakat relokasi merupakan masyarakat yang terkena program pembangunan untuk kepentingan umum, bencana alam, dan penertiban ruang kota. Saat ini penelitian terkait efektivitas relokasi ke Rumah Susun Sewa sangat terbatas. Di Provinsi DKI Jakarta salah satu permasalahan terkait Rumah Susun Sewa yaitu tingginya tunggakan biaya sewa unit hunian. Dengan mengambil studi kasus Rumah Susun Sewa di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan status pemilik unit hunian relokasi dengan umum, yaitu terkait tunggakan sewa unit hunian. Penelitian ini menganalisis data cross section berupa data demografi dan data tunggakan sewa unit hunian Rumah Susun Sewa Tahun 2022. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa status unit hunian berpengaruh terhadap tunggakan penghuni, dimana penghuni dengan status relokasi lebih banyak yang menunggak dibandingkan penghuni dengan status umum.

Housing problems in urban areas are very critical. The increased population growth in DKI Jakarta and the high migration rate from rural to urban areas cause slums. More than 50% of households in DKI Jakarta have not own any housing property yet. In addition, the housing backlog in DKI Jakarta reached 302.319 in 2017. One way to overcome this issue is to provide a public rental housing program for the relocated and public residents with low income. However, the relocated residents can occur voluntarily or involuntarily. The relocation residents referred to are the residents affected by development programs for the public interest, natural disasters, and controlling urban space. Previous research about the effectiveness of relocating to public rental housings is very limited. The public housings create higher rent overdue in Jakarta. Therefore, this research's objective is to compare the relocated and public residents in terms of rent overdue in DKI Jakarta public housing. This research analyzes demographic data and public housing rent overdue in 2022. The method used in this research is quantitative with Ordinary Least Square (OLS) regression. The analyzed regression shows that rental public housing status influences rent overdue, and residents with the status relocated residents are more prone to pay the rent overdue, compared to the public residents. "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lydia Maulida
"Housing problems in urban areas are very critical. The increased population growth in DKI Jakarta and the high migration rate from rural to urban areas cause slums. Slums are generated because many households do not have place to live and populate in unauthorized and inappropriate regions. More than 50% of households in DKI Jakarta have yet to own any housing property. In addition, the housing backlog in DKI Jakarta reached 302.319 in 2017. Therefore, housing problems in urban areas are very critical. One way to overcome this issue is to provide a public rental housing program for relocated and general residents with low income—the relocated residents' objective of moving to public rental housing, as they are the victims. The residents lost their livelihoods, the economy was challenging, and it took time to get a job. So, relocated residents in rental public housing are known to have high overdue rent. Previous research about the effectiveness of relocating to public rental accommodations rental public lodgings is minimal. Therefore, public housings create higher rent due in Jakarta. This research's objective is to compare the relocated and general residents in terms of rent overdue in DKI Jakarta public housing. This research analyzes demographic data and public housing rent overdue in 2022. The method used in this research is quantitative with Ordinary Least Square (OLS) regression. The analyzed regression shows that rental public housing status influences rent overdue, and residents with the status relocated residents are more prone to pay the rent overdue, compared to the public residents."
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2023
330 JPP 7:1 (2023)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Pamungkas
"Tren positif pertumbuhan apartemen di provinsi DKI Jakarta, dipandang sebagai suatu potensi untuk menggali Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan hunian apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi derajat kesediaan membayar, besaran surplus konsumen dan mengetahui faktorfaktor apa yang mempengaruhi besaran kesediaan membayar retribusi pelayanan persampahan hunian apartemen di Provinsi DKI Jakarta.
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang digunakan untuk menganalisa secara deskriptif kuantitatif. Teknik untuk pengambilan sampel adalah stratified random sampling dengan 100 responden. Dengan target apartemen yang merata untuk lima wilayah kota Administrasi Jakarta.
Dari penelitian ini diketahui besaran kesediaan membayar responden, total kesediaan membayar (Total WTP) dan surplus konsumen. Secara parsial menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap WTP. Sedangkan jumlah tanggungan dan tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadapWTP.

Positive trend growth of apartments in Province of DKI Jakarta, seen as a potential to explore region own source revenue (PAD), through waste/cleaning services retribution residential apartment in Province of DKI Jakarta. The goal from this research is to identify the degree of willingness to pay, amount of consumer surplus and determine what factors affect the amount of willingness to pay for waste/cleaning services retribution residential apartment in Province of DKI Jakarta.
This research used primary and seconder data, used quantitive descriptive analysis. Technique for taking sample is stratified random sampling with 100 respondens. With a target that is evenly distributed apartment for five municipalities of Jakarta Administration.
From this research we know amount of respondent's willingness to pay, total willingness to pay (Total WTP) and consumer surplus. Partially stated that the education levels had no significant effect on WTP. While the number of dependents and income levels had a significant effect on WTP.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42564
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Arumsari
"Pembangunan rusunawa merupakan salah satu solusi untuk menurunkan kawasan kumuh di Indonesia, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa rusunawa yang kondisinya kumuh dan tidak terawat. Penelitian ini meneliti faktor-faktor dalam manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan yang mempengaruhi terciptanya kondisi kekumuhan di rusunawa. Didapatkan bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adalah tingkat kerusakan dan penurunan kualitas bahan bangunan, dan tingkat ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan. Berdasarkan hasil faktor dominan tersebut diusulkan sebuah strategi yang dapat diadopsi oleh Unit Pengelola Rumah Susun Provinsi DKI Jakarta untuk pemeliharaan dan perawatan rusunawa di Provinsi DKI Jakarta yaitu value based maintenance management.

The development of public-serviced apartment is one of the solutions to minimise slum areas, however there are still many public-serviced apartement that is in a slum condition. This research will review the factors in building maintenance that influence the creation of slum condition in public-serviced apartement. The factors dominating the creation of slum condition in public-serviced apartement are the level of damage and deterioration of a building and the level of budget availability. Based on the dominated factors, a building maintenance strategy is proposed to the Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III in DKI Jakarta Province which is value based maintenance management."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2015
T44716
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Danu Purwanti
"Sejak diterapkannya kebijakan percepatan proyek infrastruktur, industri konstruksi juga meningkat di Indonesia. Industri konstruksi adalah industri yang berbahaya sehingga sering memakan korban. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak kecelakaan konstruksi dalam pembangunan rumah susun sewa, yang telah menyebabkan kerugian moral dan material, proyek yang dihentikan dan proyek yang tertunda. Kurangnya anggaran terpisah yang secara khusus ditujukan untuk menerapkan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah salah satu penyebab buruknya penerapan SMK3 dalam proyek konstruksi dan mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan di tempat kerja. Di Indonesia, meskipun ada beberapa peraturan yang mengatur penerapan SMK3, tidak ada peraturan khusus yang mengatur bagaimana menyiapkan anggaran yang masuk akal untuk penerapan SMK3. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi paket pekerjaan, metode kerja dan aktivitas pekerjaan, mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko serta pengendaliannya, mengidentifikasi dan mengembangkan sasaran dan program K3, mengidentifikasi dan menganalisis komponen biaya K3 serta menghitung biaya K3 pekerjaan mekanikal pada proyek rusunawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Survey kepada ahli dan responden digunakan untuk mendapatkan data primer, sedangkan data sekunder biaya K3 existing diperoleh dari proyek dengan teknik accidental sampling. Cidera karena kebocoran gas adalah potensi bahaya dengan nilai risiko tertinggi. Pengendalian yang dilakukan adalah pengendalian administratif dan penggunaan APD dan APK. Struktur komponen biaya K3nya termasuk biaya khusus K3. Dari hasil perhitungan biaya K3 pada 5 proyek, diperoleh biaya K3 rata-rata sebesar 0.087% atau lebih rendah dari kebijakan beberapa perusahaan BUMN.

Since the implementation of the policy of accelerating infrastructure projects, the construction industry has also increased in Indonesia. The construction industry is a dangerous industry that often takes casualties. In recent years there have been many construction accidents in the construction of rental apartments, which have caused moral and material losses, projects that were stopped and projects that were delayed. Lack of separate budgets that are specifically prepared in implementing the Occupational Safety and Health System is one of the causes of the poor implementation of SMK3 in construction projects and create high rates of accidents in the workplace. In Indonesia, although there are several regulations governing the implementation of SMK3, there are no specific regulations that regulate how to prepare a reasonable budget for the implementation of SMK3. The objectives of the study are to identify the work package, method, activities, to identify potensial hazards, risk assessment and to identify the risk controls, to identify the safety objectives and programmes, to identify and to analyze the safety cost components and also to calculate the total of safety cost. This research is used qualitative approach and descriptive analysis. Surveying to the experts and respondents is used to get primary data, and the secodary data for existing safety cost is obtained from the projects with accidental sampling technique. Injury due to gas leal is the highest risk. The risk controls which can do are administrative controls and using PPE and Wor Potective Equipment. The safety cost compoonets is categorized as safety specific cost. The safety cost calculation results from 5 project samples are 0.087% or lower than the policy of some construction state owned company."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lucia Purbarini Soepardi
"Penelitian ini berfokus pada pola mobilitas yang dialami penghuni Rusunawa, seperti: tinggal dimana sebelum tinggal di rumah susun sewa, apakah memiliki rencana pindah dari rumah susun sewa atau cenderung menetap, kemana rencana tujuan pindahnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan penghuni rumah susun sewa untuk melakukan mobilitas tempat tinggal ditinjau dari aspek demografi, sosial ekonomi, lokasi, fisik bangunan, pengelolaan serta perbedaan karakteristik antara penghuni yang memiliki rencana pindah dengan yang cenderung menetap. Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan software statistik SPSS (Statistical Program for Social Science) dengan analisis statistik deskriptif tabulasi silang (crosstabs). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dilengkapi dengan analisis kualitatif atas dasar pengamatan lapangan dan hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat para peneliti tentang mobilitas tempat tinggal dan pendapat beberapa peneliti tentang ekonomi perkotaan, serta pengelolaan aset. Dari analisis terhadap data yang terkumpul dan hasil wawancara disimpulkan bahwa: 1) Secara umum, mobilitas penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa tidak memiliki pola baik ditinjau dari lokasi daerah asal maupun kecenderungan lokasi tujuan pindah; 2) faktor yang berhubungan dengan keputusan penghuni untuk melakukan mobilitas tempat tinggal, meliputi: status perkawinan, persepsi penghuni tentang hunian sebagai komoditi, ketersediaan fasilitas jalan, harga sewa, keamanan dari tindakan kriminalitas, penanganan terhadap gangguan atau kerusakan unit hunian, dan penanganan terhadap gangguan atau kerusakan benda bersama; 3) perbedaan karakteristik antara penghuni yang cenderung memutuskan pindah dengan yang menetap relatif tidak ada. Perbedaan karakteristik yang menonjol hanya pada persepsi tentang hunian sebagai komoditi. Kendala-kendala yang saya dihadapi adalah: 1) penelitian ini dilakukan di Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan biaya operasional yang masih disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara tidak langsung kondisi ini berpengaruh pada psikologis penghuni dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga informasi yang diperoleh tidak optimal; 2) mengingat nilai-nilai budaya umumnya masih melekat erat dalam masyarakat Indonesia, maka jika penelitian ini dilengkapi dengan variabel faktor budaya, maka hasilnya akan lebih tajam dalam memberikan komplimasi pada kebijakan pembangunan rusunawa di masa mendatang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saya menyarankan bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta menyediakan perumahan yang bersifat ?transisi? bagi kelompok masyarakat yang berbeda sesuai keterjangkauan, didukung dengan kontrol pengelolaan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan rumah susun memerlukan mekanisme anggaran yang sesuai dengan kebutuhan misalnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional, sehingga diharapkan tidak ada lagi stagnasi pembiayaan yang dapat berdampak pada penurunan nilai fisik Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

This study is focused on mobility pattern of tenant, such as: their prior resident before living in rental low-income housing, their plans to move or to stay permanently, their destination to move, factors affected their mobility from the point of view of demographical aspect, socio-economy, location, building, management and different characteristics between tenants who have plan to move and who tend to stay permanently. This research use quantitative analysis methods and supported by SPSS (Statistical Program for Social Science) statistical software with crosstabs descriptive statistical analysis. The data is obtained by questionnaire and equipped by qualitative analysis based on field observation and interview result. The analysis is applied by referring to the researchers? opinion about the residential mobility and the researchers? opinion about the urban economy and asset management. Based the analysis to the obtained data and interview result it is concluded that: 1) generally, no have pattern tenants? mobility, based on their original location and their movement tendency location; 2) factors affected to tenants? mobility decisions are marital status, tenant perception about the resident as commodity, road facility, rental price, security toward criminality, handling toward disturbance or damage of flat units, and handling toward disturbance or damage of the public facilities; 3) the different characteristics between tenants who tend to move and the ones who stay permanently on each research location is relatively none. The prominent different characteristic is only on perception about the resident as commodity. The obstacles I have are: 1) this study is observed in rental low-income housing that is managed by Province Government of DKI Jakarta where the operational cost is subsided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). This condition eventually affects to tenant phsycologically in giving information needed for the study, hence the obtained information is not optimum; 2) Considering that their cultural values are generally strictly stuck in Indonesian society, so if this study is complemented by variable of cultural factor, then the result would be accurate in giving the complement to the development policy of rental low-income housing in the future. Based on the study I have, I suggest that it is time for the Province Government of DKI Jakarta to provide resident with ?transitional? characteristic for different society according to their affordable, supported by management control according to the regulation prevailed. Furthermore, rental low-income housing management needs budget mecanism appropriate to necessity, for example Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) give flexibility budget managemet to fulfill their operational needs, so the expectation is no more expense stagnation that can impact to the decrease of rental low-income housing?s physical value as asset of the Government Province of DKI Jakarta."
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Mohammad Syaifudin Syahrir
"ABSTRAK
Sektor Industri Kecil merupakan sektor yang penting di dalam pembangunan dibidang Perekonomian dan Sosial Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Program Program Pelita. Ditinjau secara ekonomi dan sosial maka para pengusaha dibidang Industri Kecil adalah para pengusaha yang dapat dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil atau Pengusaha Ekonomi Lemah. Untuk meningkatkan produktifitas dan pendapatan pengusaha Industri Kecil di wilayah DKI. Jakarta, Pemerintah Daerah DKI. Jakarta memberikan bantuan antara lain Pemberian Tempat Penampungan yang sekaligus merupakan Sarana Kerja dan Hunian bagi para pengusaha yang berlokasi di Kawasan Perluasan Industri PPL. Industri Kecil Pulogadung Jakarta Timur. Penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan permasalahan, menganalisa, kemudian mencoba untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran sebatas kemampuan melalui pandangan sudut Ilmu Hukum, khususnya Hukum Keperdataan. penentuan syarat - syarat dan siapa - siapa yang dapat menggunakan bangunan Saraka Kerja dan Hunian ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DKI. Jakarta. Untuk penggunaan dan pemilikan bangunan Sarana Kerja dan Hunian, tidak hanya mempertimbangkan aspek Hukum Perdata ( privaat ) tetapi juga mempertimbangkan aspok hukum Publikk dengan turut campurnya Pemerintah Daerah DKI. Jakarta dalam menentukan pengguriaan dan pemilikan bangunan Sarana kerja dan Hunian pada Perkampungan Industri Kecil DKI. Jakarta."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Joko Romadhon
"ABSTRAK
Penelitian ini membantu pengelola pusat perbelanjaan untuk pertama kalinya memiliki mekanisme yang ilmiah dalam menentukan harga sewa unit properti retail berdasarkan aspek ketertampakan visibility . Perhitungan nilai ketertampakan unit retail secara akurat merupakan hal yang sangat penting karena ketertampakan merupakan faktor yang mempengaruhi harga sewa unit retail. Belum ada penelitian yang secara akurat menghitung nilai ketertampakan dan pengaruh nilai ketertampakan terhadap harga sewa unit retail. Untuk mencari pengaruh nilai ketertampakan, diperlukan pemahaman mengenai konsep ketertampakan, bagaimana mengukur ketertampakan, dan variabel yang mempengaruhi harga sewa retail. Penelitian menggunakan metode transformasi bertahap dimana hasil dari penelitian pertama akan dikonfirmasi oleh penelitian berikutnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif pada penelitian tahap 1 dan metode kuantitatif pada penelitian tahap 2. Hasil regresi menunjukan nilai ketertampakan memiliki kofisien 40.74 terhadap harga sewa unit retail. Nilai ketertampakan dapat berpengaruh hingga Rp. 103.058 dari harga sewa toko dengan nilai ketertampakan tertinggi. Ketertampakan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi harga sewa unit retail bersama luas lantai, jarak menuju pintu utama, apakah toko tersebut dikenai kontrak bulanan, dan apakah toko tersebut berasal dari grup brand tertentu.

ABSTRACT
This research will help developer for the first time to has a scientific mechanism to determine retail rent price from visibility aspect. An accurate retail visibility measurement is very important because visibility is one of a factor that determined retail rent price. Until now, research that accurately measured the effect of visibility to retail rent price hasn rsquo t been existed. In order to find the effect of visibility value, it is crucial to understand what is the concept of visibility, how to measure visibility, and what are the variables determining retail rent price. The research used sequential transformative method. Research was using qualitative method at the first sequence and quantitative research at the final sequence. Qualitative research confirmed findings of literature review. The findings at qualitative research confirmed by quantitative research. Regression result showed that visibility value has 40.74 coefficient. Visibility value could affect up until Rp. 103.058 of rent price. Visibility is one of the affecting factor with leasable area, distance to entrance, whether the store has monthly contract, whether the store sells watch and gold, and whether the store comes from favourable brand. "
2018
T50885
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Ahmad Fauzi
"Dengan kekurangan kebutuhan rumah susun sewa yang masih sangat besar, maka kebutuhan pembangunan rumah susun sewa di masa yang akan datang masih sangat tinggi. Pada pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia secara umum jumlah kecelakaan kerja juga meningkat.Industri konstruksi adalah industri yang berbahaya sehingga sering memakan korban. Merujuk data Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, secara nasional angka kecelakaan kerja sektor konstruksi tercatat sebagai sektor terbanyak nasional angka kecelakaan kerja. Khususnya pada pekerjaan elektrikal, banyak terjadi kecelakaan kerja saat pekerjaan elektrikal yang mebahayakan para pekerja elektrikal. Untuk itu perlu dibuatkan simulasi pemodelan biaya SMK3 agar dapat memperkirakan biaya yang dibutuhkan dengan informasi proyek yang minimum pada tahap awal. perhitungan biaya berbasis aktivitas telah muncul sebagai pendekatan baru yang menghubungkan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis dengan produk manufaktur. Untuk membuat perhitungan biaya berbasis aktivitas, membuat WBS dan menentukan item pekerjaan secara tepat merupakan upaya yang bermanfaat dan diperlukan untuk penilaian risiko berbasis aktivitas yang efektif. Maka berdasarkan temuan di atas, mengingat masih tingginya rencana pembangunan rumah susun sewa, masih tingginya angka kecelakaan kerja dan masih belum diterapkannya pembiayaan K3 secara menyeluruh, maka penelitian ini fokus terhadap pengembangan biaya K3 untuk pekerjaan komponen elektrikal pada bangunan gedung rumah susun sewa di Provinsi DKI Jakarta berbasis WBS. Dan hasil akhir penelitian ini didapatkan bahwa presentase total biaya K3 sebesar 0.087%, dengan adanya perhitungan biaya K3 membuat nilai proyek semakin meningkat.

With the lack of rental housing needs still very large, the need for building rental apartments in the future is still very high. In the implementation of construction projects in Indonesia in general the number of work accidents also increased. The construction industry is a dangerous industry that often takes its toll. Referring to the Manpower Social Service Provider (BPJS) data, nationally the number of occupational accidents in the construction sector is recorded as the highest national sector work accident rate. Especially in electrical work, there are many work accidents during electrical work that endanger electrical workers. For this reason, it is necessary to make a simulation of SMK3 cost modeling in order to estimate the costs needed with minimum project information at an early stage. Activity-based cost calculation has emerged as a new approach that connects costs directly related to business activities with manufactured products. To make activity-based cost calculations, making WBS and determining work items appropriately is a useful effort and is needed for effective activity-based risk assessment. So based on the above findings, given the high plan of building rental flats, the high number of occupational accidents and the lack of comprehensive OSH funding, this study focuses on developing OSH costs for the electrical component work in rental flats in DKI Province. Jakarta-based WBS. And the final results of this study found that the percentage of total OHS costs was 0.087%, with the calculation of OHS costs made the value of the project increased."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>