Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laut menjadi salah satu wilayah terjadinya kejahatan lintas negara. Kejahatan di laut yang paling sering terjadi adalah pembajakan kapal maupun penyanderaan awak kapal. Warga Negara Indonesia berulang kali menjadi korban penyanderaan ASG, salah satu kelompok ekstrem dari Filipina. Penyanderaan WNI tersebut disertai dengan permintaan sejumlah uang tebusan. Penyanderaan tersebut terjadi di Laut Sulu berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan Sabah. Penyanderaan WNI dengan tebusan perlu diwaspadai oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk ancaman keamanan di wilayah perbatasan juga mengancam keselamatan warga negara Indonesia. Sebagai upaya pencegahan maka Indonesia menginisiasi sebuah kerja sama bersama Filipina dan Malaysia. Kerja sama tersebut dikenal dengan nama Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMP Indomalphi) untuk meningkatkan keamanan maritim. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori maritim piracy, kidnapping for ransom, keamanan maritim, dan kerja sama internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian bahwa TMP Indomalphi adalah upaya Indonesia mencegah penyanderaan WNI di Laut Sulu. Kesimpulan penelitian ini adalah kerja sama TMP Indomalphi dianggap berhasil meningkatkan keamanan maritim dan mencegah penyanderaan WNI oleh ASG, walaupun masih perlu didukung dengan pembangunan ekonomi dan pendekatan sosial budaya.

---

The sea is one of the areas where transnational crimes occur. The most common crimes at sea are ship hijacking and taking hostage. Indonesian citizens have been repeatedly taken hostage by ASG, an extremist group from the Philippines. The hostage-taking of the Indonesian citizen was accompanied by a demand for a ransom. The hostage-taking took place in the Sulu Sea, directly adjacent to the Sulawesi and Sabah Seas. The Indonesian government needs to be aware of the hostage-taking of Indonesian citizens with a ransom as a form of security threat in border areas that also threatens the safety of Indonesian citizens. As a prevention effort, Indonesia initiated a cooperation with the Philippines and Malaysia. The cooperation is known as the Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMP Indomalphi) to improve maritime security. This study uses the concepts and theories of maritime piracy, kidnapping for ransom, maritime security, and international cooperation. The method used is descriptive qualitative research. The result of the research is that the Indomalphi TMP is Indonesia's effort to prevent Indonesian citizens from being held hostage in the Sulu Sea. The conclusion of this study is that the Indomalphi TMP cooperation is considered successful in improving maritime security and preventing Indonesian citizens from being held hostage by the ASG, although it still needs to be supported by economic development and a socio-cultural approach."

"Tesis ini membahas mengenai preferensi kerja sama maritim terhadap isu kekerasan maritim di perairan Sulu-Sulawesi antara Indonesia dan Filipina pada tahun 2016-2020. Sebagai dua negara yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, berbentuk kepulauan-maritim, memiliki kepentingan di Laut Sulu-Sulawesi, dan memiliki identitas independen dalam politik luar negerinya, Indonesia dan Filipina faktanya memiliki preferensi kerja sama yang berbeda dalam menangani isu kekerasan maritim tersebut. Di satu sisi, Indonesia lebih memilih kerangka kerja sama maritim yang berdasarkan pada diplomasi maritim guna menghindari adanya dominasi, sedangkan Filipina di sisi lain lebih cenderung pragmatis dalam menginisiasi kerja sama dengan siapapun yang memang berpotensi memberikan kontribusi bagi pencapaian kepentingan nasional Filipina. Perbedaan preferensi kerja sama maritim kedua negara ini dianalisis dengan menggunakan Teori Peran milik Breuning, yang memiliki asumsi bahwa perilaku kebijakan luar negeri dilatarbelakangi oleh konsepsi peran nasional oleh para pembuat kebijakan yang mana dipengaruhi oleh faktor ideasional dan material. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dokumen arsip, dan wawancara. Tesis ini menemukan bahwa konsepsi peran nasional mempengaruhi perbedaan preferensi kerjasama maritim di antara kedua negara yang faktanya memiliki karakteristik yang hampir sama. Dengan mengkaji seluruh faktor pembentuk konsepsi peran nasional, ditemukan bahwa Indonesia memiliki peran nasional sebagai negara independen-aktif, negara maritim, dan pemimpin kawasan, sedangkan Filipina memiliki peran nasional independen-pragmatis, negara maritim, dan kolaborator.

---

This thesis discusses the preferences for maritime cooperation on the issue of maritime violence in Sulu-Sulawesi waters between Indonesia and the Philippines in 2016-2020. As two countries that are both located in the Southeast Asia region, having archipelagic-maritime nature, having interests in the Sulu-Sulawesi Sea, and having independent identities in their foreign policy, Indonesia and the Philippines, in fact, possess different preferences for maritime cooperation in dealing with the issues of maritime violence. On the one hand, Indonesia prefers a maritime cooperation framework based on maritime diplomacy to avoid domination, while the Philippines, on the other hand, tends to be pragmatic in initiating cooperation with anyone who has potential to contribute to the achievement of the Philippine‟s national interest. Differences in maritime cooperation preferences between the two countries are analyzed using Breuning's Role Theory, which assumes that foreign policy behavior of a country is driven by particular national role conceptualized by its policy makers which is influenced by both the ideational and material factors. This thesis used a qualitative method with a comparative case study. Sources of data used in this thesis are documentation, archival documents, and interview. This thesis finds that the conception of the national role affects the differences in preferences for maritime cooperation between the two countries, although both have almost the same characteristics. By examining all the factors influencing the national role conception, it is found that national role conception of Indonesia are independent-active, maritime country, and regional leader, while the national role conception of Philippines are independent-pragmatic, maritime country, and collaborator."

"ABSTRAKWarga Negara Indonesia WNI pada tahun 2016 telah diculik dan disandera berulang kali oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di kawasan maritim. Pemerintah RI telah melakukan berbagai upaya dalam membebaskan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. Upaya-upaya Pemerintah RI tersebut adalah melakukan negosiasi kepada Abu Sayyaf dan juga melakukan kerjasama terhadap berbagai pihak, baik pemeritah atau non pemerintah. Upaya-upaya tersebut merupakan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah RI dalam membebaskan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. Studi ini mencoba untuk memberi gambaran strategi Pemerintah RI dalam menanggulangi kasus penculikan dan penyanderaan oleh kelompok teroris, khususnya Abu Sayyaf. Studi ini juga memberikan penjelasan mengenai penculikan dan penyanderaan sebagai sebuah aksi teror dan ancaman terhadap Pemerintah RI.

---

ABSTRACTIn 2016, Indonesian Citizens has been kidnapped and held hostage repeatedly Abu Sayyaf terrorist in maritime area. The Government of Indonesia has made various efforts to free the citizens who held hostage by Abu Sayyaf Group. The efforts of Indonesia Government is negotiating to Abu Sayyaf Group and is also cooperation of various parties, both government or non government. These efforts is the strategy adopted by The Government of Indonesia in freeing Indonenesia Citizens who were held hostageby Abu Sayyaf Group. This study tries to illustrate The Indonesia Government strategy to cope cases of kidnapping and hostage taking by terrorist groups, and also provides an explanation of kidnapping and hostage taking as an act of terror and also pose a threat to The Government of Indonesia. "

"Nowadays Sulu Sea is becoming the core of geopolitics issues between Indonesia, Malaisya and the Philippines. The three countries are looking at Sulu Sea as the strategic environment which has the substance of their national security interest, but the maritime security condition at Sulu Sea has no longer stable after the existence of Abu Sayyaf Group.In this thesis will explain about the agreement of maritime security cooperation which is called as the Trilateral Cooperation Arrangement in preserving Indonesia, Malaisya and the Philippines national security interests at Sulu Sea. The agreement has been initiated by the minister of foreign affairs of those three countries in order to their common concern about the threat that has been conducted by the Abu Sayyaf Group.Indonesia, Malaysia, and the Philipinnes as the three countries who agreed in the Trilateral Cooperation Arrangement at Sulu Sea recognize the threat in the maritime areas is maritime piracy such as ship hijacking and kidnapping for ransom that could threatened their national security interest as well as their sovereignty at sea. Therefore in order to overcome the maritime piracy at Sulu Sea, the three countries implement the initiatives that have been agreed."

"Peningkatan aktivitas perompakan bersenjata dan penculikan di Laut Sulu yang mencakup perairan sekitar Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah terjadi sejak 2016 menjadikannya sebagai salah satu perairan berbahaya di dunia. Untuk itu, Indonesia bersama Malaysia dan Filipina melakukan kerja sama Trilateral Maritime Patrol (TMP) Indomalphi dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan maritim sehingga bebas dari gangguan dan ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman sumber daya laut, dan ancaman pelanggaran hukum. Penelitian ini membahas efektivitas operasi Trilateral Maritime Patrol di Laut Sulu untuk mengukur efektivitas operasi terhadap penurunan angka pembajakan dan penculikan di Laut Sulu serta menilai efektivitas operasi TMP dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim di Laut Sulu dan sekitarnya. Namun, terdapat tantangan internal yang dihadapi oleh masing-masing Angkatan Laut tiga negara dalam pelaksanaan operasi Trilateral Indomaphi, baik dari sisi anggaran, ketersediaan unsur/alutsista, maupun personel. "

"Tesis ini meneliti tentang hambatan yang dihadapi Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam kerja sama patroli maritim trilateral (trilateral maritime patrol) di Laut Sulu dan Sulawesi dengan menggunakan kelima variabel rezim keamanan yakni norma dan prinsip, aturan main, kepentingan nasional, kekuatan politik, dan pengetahuan yang didasari oleh ancaman yang ada di kawasan Laut Sulu dan Sulawesi. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa ketiga negara kesulitan melakukan kerja sama dikarenakan beberapa hambatan berikut: prinsip kedaulatan dalam ASEAN Way yang dianut ketiga negara justru menghambat pelaksanaan patroli, aturan main dalam TCA tidak mengikat secara hukum dan tidak mengatur perluasan hak pengejaran seketika, adanya kepentingan nasional yang tumpang-tindih membuat negara-negara lalai akan tujuan utama kerja sama, dan terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam kekuatan politik ketiga negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara dengan insentif kerja sama terbesar perlu untuk terus mendorong kedua negara lainnya untuk segera merealisasikan kerja sama. Selain itu ketiga negara perlu menunjuk keketuaan atau koordinator secara bergiliran untuk menjamin pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama dan merumuskan aturan main yang lebih mengikat secara hukum.Ketiga negara juga perlu untuk bekerja sama dalam capacity building untuk membantu negara yang lebih lemah menyetarakan (jenis dan teknologi) kapal-kapal yang akan digunakan untuk patroli agar memudahkan dalam komando dan pengendaliannya.

---

This thesis examines the obstacles faced by Indonesia, Malaysia and the Philippines in the cooperation of trilateral maritime patrols in the Sulu Sea and Sulawesi. In analyzing these obstacles, this thesis uses the five variables of the security regime: norms and principles, rules of conduct, national interests, political power, and knowledge based on the threats that exist in the Sulu and Sulawesi. The purpose of this exercise to identify the constraints that exist in the joint trilateral joint patrol cooperation between Indonesia, Malaysia and the Philippines. This thesis finds that the three countries embrace the norms and principles of the ASEAN Way which embraces the principle of sovereignty, and as such erodes the effectiveness of cooperation. In addition, the TCA principles result in the absence of legally-binding, and the regulation of the extention of the right of hot pursuit. The over-emphasis on non-intervention in the pursuit of national interests leads tothe neglect of the main purpose of cooperation, and there is considerable imbalance in the political power of the three countries. Therefore, referring to the concept of the security regime, this cooperation will not work effectively if the variables in the regime are not met. Indonesia as a country with the largest cooperation incentives needs to continue to encourage the other two countries to immediately realize the critical significan of the cooperation. In addition, the three countries also need to appoint a coordinator to ensure the accountability of the implementation of cooperation.There is also a need to formulate more legally binding rules. Finally, the states in the region need cooperate in the capacity building that helps weaker states to equalize the type and technology of vessels to be used for patrols to facilitate command and control.

"

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul ldquo;Agenda Dynamics Penyanderaan WNI: Analisis Agenda Media dan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Filipina dalam kasus Penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf dengan tujuan penelitian: 1 untuk mengetahui agenda Media di Republik Indonesia dan Filipina di balik pemberitaan tentang penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf; 2 untuk mengetahui agenda policy Pemri dan Pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan WNI yang di sandera oleh Kelompok Abu Sayyaf; 3 untuk mengetahui agenda public dalam hal penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf; 4 untuk memberitakan keberhasilan Pemri dalam membebaskan WNI yang di sandera oleh kelompok Abu Sayyaf.Metode yang digunakan dalam penelitian ialah analisis agenda setting, wawancara dan tabulasi dimana instrumen yang digunakan oleh penulis ialah: 1 mencari tahu unsur kerangka teori yang terdiri atas: a mengetahui fungsi agenda setting; b mengetahui strategi framing media; c dan mengetahui fungsi bahasa. 2 Selanjutnya penulis juga mencari tahu tentang pembentukan teks yang terdiri atas: a pemberlakuan atas peristiwa; b sumber yang dikutip; c cara penyajian; dan d simbol yang digunakan. 3 Setelah proses tersebut dilakukan, penulis akan melakukan evidensi melalui: a alat pembuktian; b bukti dalam teks; dan c makna, dimana dengan hal tersebut penulis dapat menyimpulkan apa yang sebenarnya tengah disampaikan dan diarahkan media.Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa segala yang disampaikan oleh media memiliki agenda penting sebagaimana: 1 agenda publik, dimana publik mengharapkan atau menuntutkan sesuatu kepada pemerintah; 2 agenda kebijakan pemerintah, dimana pemerintah akan mengarahkan media untuk memberitakan segala upaya yang dilakukan pemerintah akan tuntutan publik; 3 agenda media, dimana media akan mempertemukan dua pandang: publik dan pemerintah untuk nanti dituangkan dalam pragmatis pemberitaan. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa publik selama ini telah diteror oleh kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama sebagai legitimasi konflik, maka, publik mendesak pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Untuk itu, media juga berupaya menyorot kinerja dan perkembangan penanganan pemerintah dalam memberantas tindakan-tindakan teror yang tidak bisa dibenarkan oleh ajaran agama apa pun tersebut.Keywords:Agenda Setting, Penyanderaan, Kelompok Abu Sayyaf, Media Cetak, Filipina, Indonesia, 2016

---

ABSTRACTThis study is entitled Agenda Dynamics of the Indonesian Citizens taken into hostage Agenda Setting Analysis of the Media and Governments of the Republic of Indonesia and the Philippines in the case of kidnapping of Indonesian citizens by the Abu Sayyaf Group with research objectives 1 to determine the agenda of the Media in the Republic of Indonesia and the Philippines behind the coverage of the kidnapping of the Indonesian citizen by The Abu Sayyaf Group 2 to determine the policy agenda of the Indonesian Government and the Government of the Philippines in an effort free the Indonesian citizens taken into hostage by the Abu Sayyaf Group 3 to determine the public agenda in the kidnapping of the Indonesian citizens by the Abu Sayyaf Group 4 to cover the Indonesian Government 39 s success in liberating the citizens taken into hostage by the Abu Sayyaf Group.The methods used in the research are agenda setting analysis, interviews and tabulation in which the instruments used by the author are 1 finding out elements of theoretical framework consisting of a determining the function of agenda setting B determine the strategy of media framing C determining the function of language. 2 Furthermore, the author also researches the formation of a text consisting of a the enactment of the events B the sources cited C how the they are presented and d the symbols used. 3 Once the process is done, we would go through the evidences of a The means of proof B evidence in the text and c the meaning, which the authors to conclude that what is actually being delivered and directed by the media.The results of this study mentions that everything conveyed by the media has an important agenda as 1 the public agenda, in which the public expects or demands something from the government 2 the government 39 s policy agenda, which the government will direct the media to promote all the government 39 s efforts regarding to public demand 3 the media agenda, which the media will bring together two views the public and the government work coexisting pragmatically. Thus the author concludes that some Indonesian citizens had been terrorized by radical groups in the name of religion as the legitimacy of the conflict, then, publicly urges the government to make the eradicate crimes committed by these groups. To that end, the media also seeks to highlight the government 39 s handling performance and progress in combating acts of terror can not be justified by the teachings of any religion.Keywords Agenda Setting, Hostage, Kidnapping Abu Sayyaf Group, Print Media, Phillipines, Indonesia, 2016 "

"Kajian ini menganilisis isu pembajakan maritim pasca-terbentuknya ASEAN MaritimeForum pada tahun 2010. Sejak akhir tahun 1980-an, Asia Tenggara telah menjadi salahsatu lokasi incaran global dalam serangan pembajakan maritim. Untuk menjawabpermasalahan tersebut, AMF dihadirkan sebagai jembatan terbentuknya kerja samamaritim di antara negara-negara ASEAN. Namun demikian permasalahan pembajakanmaritim nyatanya masih bertahan hingga saat ini, terlebih di sekitar perairan Indonesia.Kajian terdahulu perihal penanganan pembajakan maritim secara garis besar terbagimenjadi tiga sudut pandang yaitu, pembajakan maritim, politik luar negeri, dan kerjasama maritim. Kajian-kajian tersebut sudah menunjukkan adanya upaya dalampenanggulangan masalah, namun belum mampu menjelaskan kejadian actual di lapanganyang malah menunjukkan bahwa tingkat pembajakan maritim masih berlangsunglanggeng hingga saat ini. Studi ini menggunakan perspektif liberalisme institusionalsebagai kerangka analisis dan metode penelitian causal-process tracing. Studi inikemudian menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam mencapai keberhasilan kerja sama dikawasan seperti mutualitas, bayangan masa depan, jumlah aktor, jangka waktu yanglama, keteraturan situasi, pertukaran informasi, dan umpan balik yang cepat, belummampu menekan peningkatan pembajakan di kawasan Asia Tenggara

---

This study analyzes the issue of sea piracy after the formation of ASEAN Maritime Forum

in 2010. Since the late 1980s, Southeast Asia has been a global target for sea piracy

attacks. To answer these problems, AMF is presented as a bridge to establish maritime

cooperation between ASEAN countries. However, the problem of sea piracy still persists

today, especially around Indonesian waters. Previous studies regarding the handling of

sea piracy are broadly divided into three perspectives, sea piracy, foreign policy, and

maritime cooperation. These studies have shown that there are efforts in overcoming the

problem, but have not been able to explain the actual events on the ground which

actually show that the level of sea piracy is still ongoing to this day. This study uses the

perspective of institutional liberalism as an analytical framework and causal-process

tracing on research method. Furthermore, this study shows that factors in achieving

successful cooperation in the region such as mutuality, future images, number of actors,

length of time, regularity of situation, exchange of information, and fast feedback, have

not been able to suppress the increase of piracy in the Southeast Asia region"

"Skripsi ini berfokus pada masalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap cyber propaganda oleh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia. Pembahasan masalah ini dianalisis dengan menggunakan konsep high policing. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dalam mencegah cyber propaganda ISIS di Indonesia, dapat menggunakan metode high policing. Meskipun penerapan karakteristik high policing tidak selalu dapat diterapkan untuk kebijakan di BNPT. Hal ini disebabkan hukum dan pedoman organisasi yang tidak sejalan dengan karakteristik dari high policing.

---

This thesis focuses on the problem of prevention efforts undertaken by the National Counter Terrorism Agency (BNPT) against the cyber propaganda of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in Indonesia. Discussion of this issue was analyzed using the concept of high policing. The approach used is a qualitative approach with descriptive purposes only. The results show that prevention efforts undertaken by BNPT in preventing cyber propaganda ISIS in Indonesia, can use the method of high policing. Although the application of the characteristics of high policing cannot always be applied to policies."

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang tugas Komando Armada I yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan operasi maritim untuk mengantisipasi dan merespon berbagai kemungkinan khususnya terhadap kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya sebagai implementasi pelaksanaan tugas pokok dalam melaksanakan Operasi Militer (OMSP). Dalam upaya tersebut, Koarmada I memandang perlu adanya suatu satuan/unit reaksi cepat dalam melengkapi sistem keamanan yang saat ini sudah berjalan. Terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Fleet One Quick Response (FOQR). Semenjak dibentuknya satuan pemukul reaksi cepat atau yang lebih dikenal dengan FOQR dan berdasarkan Laporan Tahunan Staf Operasi (Sops) Lantamal IV tahun 2016 satuan ini telah berhasil melakukan penangkapan/penindakan terhadap pelaku kejahatan di laut, terutama di Perairan Selat Malaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kerjasama trilateral negara pantai antara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk bersama-sama melakukan pengamanan Selat Malaka, dimana Selat tersebut sangat strategis sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia, khususnya kapal-kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri berbagai negara. Hal ini sesuai dengan ketetapan dari Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menyatakan bahwa kedaulatan wilayah negara pantai atas wilayah lautnya di selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional, termasuk kewenangan atas air, udara, dasar laut dan tanahnya diakui secara resmi. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama dari littoral states yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan mengadakan kerjasama untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the task of the Fleet I Command which is responsible for carrying out maritime operations to anticipate and respond to various possibilities specifically for the Sea Armed Robbery activities that occur in the Malacca Strait water   and its surroundings as  the implementation of the main tasks in carrying out Military Operations (OMSP). In this effort, the Fleet I Command considers the need for a quick response unit / unit to complement the security system that is currently underway. The breakthrough is the establishment of Fleet One Quick Response (FOQR). Since the formation of a quick response unit or better known as FOQR and based on the Annual Report of Operation Staff (Sops) Main Naval Base IV in 2016 this unit has succeeded in making arrests / prosecution of the perpetrators of crimes at sea, especially in the Malacca Strait water. Therefore this study will explain how the coastal country trilateral cooperation among Indonesia, Malaysia and Singapore to jointly secure the Malacca Strait, where the Strait is very strategic as a world trade crossing lane, especially ships carrying fuel and industrial materials of various countries . This is in accordance with the provisions of the 1982 Sea Law (UNCLOS 1982) which states that the sovereignty of the coastal region over its sea area in the strait is used for international shipping, including authority over water, air, sea floor and land officially recognized. Therefore, this regional defense and security strategy requires special attention, especially from littoral states, namely Indonesia, Malaysia and Singapore by establishing cooperation to overcome the threat of crime in the Malacca Strait.

 

"