Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut buku ramalan yang ditulis Agnes Nutter si Penyihir (satu-satunya buku berisi ramalan-ramalan yang sangat akurat, ditulis tahun 1655, sebelum penulisnya meledak), dunia akan kiamat pada hari Sabtu. Sabtu minggu depan, tepatnya. Persis sebelum saat makan malam. Maka bala tentara Baik dan Jahat pun berkumpul. Atlantis muncul ke permukaan, katak-katak berjatuhan dari langit, orangorang menjadi mudah marah. Kelihatannya segala sesuatu terjadi sesuai Yang Sudah Direncanakan. Tapi ada malaikat rewel dan setan yang gemar hidup nyaman––dua-duanya sudah hidup di tengah manusia sejak Permulaan dan lama-kelamaan lumayan menyukai gaya hidup begini––yang tidak senang membayangkan Armageddon akan segera tiba.Selain itu, sepertinya si anak Antikristus dikirim ke tempat yang salah..."

"Implikasi dari UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 adalah secara langsung mempengaruhi gerakan perubahan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengambil keputusan khusunya pembangunan desa melalui aktivitas Musrengbangdes selama ini."

"Dalam kurun waktu enam tahun terakhir dari tahun 2014-2020 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima 1.587 kasus aduan pelanggaran kode etik, dengan teradu sebanyak 4.813 penyelenggara pemilu. Jenis pelanggarannya didominasi oleh pelanggaran nilai integritas dan profesionalisme yang justru secara konsisten naik dari tahun-ketahun, bahkan para  penyelenggara yang telah melanggar nilai integritas maupun profesionalitas tetap dapat melenggang untuk mendapatkan kembali priode keduanya bahkan naik kelas di tingkat lebih tinggi hal ini menghawatirkan karna menjadi sebab pelemahan ketahanan demokrasi Indonesia. Namun bagiamana sebenarnya kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan kode etik bagi penyelenggara pemilu dan bagaimana transparansi DKPP berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Tesis ini hendak mengupas tentang bagaimana desain penyelenggaraan kode etik penyelenggara pemilu dan bagaimana korelasi antara das sain das solen kode etik penyelnggara pemilu sebagai upaya mewujudkan tata kelola penyelenggara pemilu yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan wawancara untuk memperkuat argementasi penulis, Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan DKPP yang terbatas, dan sistem hukum yang masih memberikan cela pada pihak-pihak untuk melakukan pelanggaran etik.

---

Over the course of six last year for the years 2014-2020 board of elections had received complaints 1.587 cases of codes of conduct, with the election 4.813 reported a total of. Dominated by the kind of violation of the integrity and professionalism which should consistently up from every year, even the committee which had violated the integrity and professionalism could still walking round to regain priode both are even to the next grade level higher this is worrying because security into the dilution of democracy. But what actually legal framework governing the implementation of the code of conduct for the general election and how transparency DKPP pertaining to transgression codes of conduct. Research will peel on how to design the code of conduct the election and how the correlation between das sain das solen code of conduct the election as the pursuit of good governance. the election This research in a qualitative and interviews to strengthen argementasi, writer but research shows that limited authority DKPP, and the legal system that will give blemish on the parties to violations of ethics."

"Pekerja anak merupakan permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Mereka merupakan komunitas anak yang cukup besar dengan berbagai masalah kompleks yang belum dapat diatasi hingga kini. Masa kanak-kanak seharusnya diisi dengan belajar dan bermain agar proses tumbuh kembang berlangsung optimal. Namun pada sebagian anak, mereka terpaksa harus bekerja dan dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat membahayakan kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Cukup banyak bahaya yang harus mereka hadapi. Berkurangnya partisipasi mereka dalam pendidikan karena harus bekerja, risiko mengalami kecelakaan lalu lintas, polusi udara, jam kerja panjang, paparan terhadap perilaku sosial yang tidak baik, secara fisik, maupun emosional; merupakan potensi dampak negatif. Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh bekerja terhadap kesehatan anak. Data yang dipakai adalah data IFLS tahun 2014. Ada dua model yang dikembangkan dalam penelitian ini, model pertama dengan sampel anak bekerja dan dan tidak bekerja, didapat hasil yang mempengaruhi kesehatan anak adalah variabel  jam kerja dan pendapatan. Model kedua dengan sampel anak yang bekerja, didapat hasil yang mempengaruhi kesehatan anak yang bekerja adalah variabel umur, pendidikan ibu, tempat tinggal dan pendapatan.

---

Child labor is a problem that has not been resolved. They are a fairly large community of children with a variety of complex problems that have not been overcome until now. Childhood should be filled with learning and playing so that the growth can be optimal. But in some children, they are forced to work and are faced with various risks that can endanger their health. There are quite a lot of dangers they have to face. Reduced participation in education because they have to work, the risk of accidents, air pollution, long working hours, exposure and social behavior, physically or emotionally; is a potential negative impact. This study aims to examine the effect of work on children's health. The data used is 2014 IFLS data. There are two models developed in this study, the first model with samples of working and not working children, the results that affect children's health are variable working hours and income. The second model with a sample of working children, the results that affect the health of working children are age, maternal education, place of residence and income."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan hakim dalam putusan-putusan pengadilan mengenai pembeli beritikad baik, terutama tentang ada atau tidaknya kewajiban dari pembeli untuk memeriksa/mengecek objek jual beli terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya jual beli. Disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, pembahasan dalam skripsi ini dilakukan dengan menjabarkan teori-teori dasar dari perjanjian jual beli seperti pengertian, objek, saat terjadinya, kewajiban para pihak dalam jual beli serta bagaimana jual beli atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai itikad baik selanjutnya dibahas dalam lingkup sejarah dan perkembangannya, pengertian, kedudukan itikad baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan fungsinya dalam perjanjian.Pada penelitian ini, Penulis menganalisis bagaimana para hakim di pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi menafsirkan seseorang yang dikatakan sebagai pembeli beritikad baik. Hasil dari analisis dimuat dalam tabel yang dikategorikan berdasarkan objek jual beli yaitu benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud, dan benda tidak bergerak. Adapun hasil dari penelitian ini merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk membuat suatu pengaturan atau pedoman yang jelas dan terperinci mengenai asas itikad baik di Indonesia, terutama dalam mengukur pembeli beritikad baik.

---

This thesis discusses about judge’s standpoint in court verdicts regarding the good faith purchaser, particularly whether there is an obligation of the buyer to check the object first before purchasing or not. Formulated using a normative juridical method, the study is carried out by elaborating the fundamental theories of a sale and purchase agreement such as the definition, objects, time of occurrence, obligations of both parties, and the legal basis of trade of movable and immovable goods. For the good faith principle also discussed from the historical scope, definition, the arrangement of good faith in Indonesian Civil Code, and its function in the agreement.

The author will analyze how the judges at the first level court and the cassation level decipher about people who is being categorized as the good faith purchaser. The result of the analysis will be consisting of tables that are categorized by type of objects, which are tangible movable objects, intangible movable objects, and immovable objects. For the result of this research are to recommend the Indonesian Government to make a clear and detailed arrangement or guideline of the good faith principle in Indonesia, especially in identifying the good faith purchaser."