Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat pertama kali disahkan sebagai sebuah Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2000, Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan merupakan sebuah terobosan yang diharapkan mampu mengubah pemahaman mengenai keamanan internasional secara masif sehingga mampu memperbaiki taraf hidup perempuan dalam konflik dan perang. Meskipun begitu, setelah 22 tahun berlalu, terlihat bahwa pada nyatanya agenda ini masih belum bisa membawa perubahan yang signifikan. Berangkat dari premis tersebut, maka tulisan ini berkomitmen untuk meninjau bagaimana Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan ini sebenarnya dimaknai dan diimplementasikan semenjak dua dekade terakhir. Menggunakan 121 literatur serta metode taksonomi, tinjauan ini mengidentifikasi tiga kategori bahasan utama dalam kajian mengenai Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan, yaitu: 1) konseptualisasi agenda; 2) implementasi agenda; serta 3) evaluasi agenda. Ditemukan bahwa terlepas dari kandungan serta visi yang dianggap revolusioner, masih banyak permasalahan yang belum dibahas dengan baik oleh agenda ini. Selain itu, pemaknaan sekaligus pengimplementasian dari agenda ini juga dapat dikatakan eksklusif, terbatas pada kelompok-kelompok atau entitas-entitas tertentu saja. Dengan begitu, masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan terhadap pemaknaan sekaligus pengimplementasian agenda tersebut, baik secara normatif maupun pragmatis.

---

When first adopted as a UN Security Council Resolution in 2000, the Women in Peace and Security (WPS) Agenda was a breakthrough that was expected to massively change the understanding of international security as well as to improve the standard of living of women in conflict and war. Even so, after 22 years, it appears that in fact this agenda has not been able to bring about significant changes. Departing from this premise, this paper is committed to reviewing how the WPS Agenda has been interpreted and implemented since the last two decades. Using 121 literature and taxonomic methods, this review identifies three main discussion categories in the study of the WPS Agenda, namely: 1) conceptualization of the agenda; 2) agenda implementation; and 3) agenda evaluation. It was found that apart from the revolutionary content and vision, there are still many issues that have not been properly addressed by this agenda. In addition, the interpretation and implementation of this agenda can also be said to be exclusive, limited to certain groups or entities. In this way, there are still many evaluations that need to be carried out regarding the interpretation as well as the implementation of this agenda, both normatively and pragmatically."

"Agenda Women, Peace and Security (WPS) merupakan nilai global tentang perempuan dalam perang yang disebarkan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi UNSC 1325 pada tahun 2000. Agenda ini kemudian menjadi kerangka revolusioner pertama yang berusaha memecahkan masalah tentang dampak spesifik gender dalam perang dan konflik terhadap perempuan dan anak perempuan. Berbagai negara kemudian berbondong-bondong untuk mengadopsi resolusi ini menjadi sebuah National Action Plan (NAP) atau Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai bentuk dari implementasi agenda WPS. Usaha-usaha sudah dilakukan pada tingkat multi sektor, namun pada realitanya, masih sulit untuk dicapai. Salah satu kasus menarik terjadi di Irak, sebagai negara pertama yang mempunyai RAN 1325 di kawasan Arab dan Afrika Utara sejak tahun 2014, dimana implementasi agenda WPS terlihat masih mengalami penyimpangan. Padahal, Irak telah menjadi garda terdepan situasi perang dan konflik hingga kini, namun nasib perempuannya masih dipertanyakan kembali. Dengan demikian, penulis memiliki pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi agenda WPS di Irak melalui RAN untuk Resolusi UNSC 1325 pada periode tahun 2014-2018? Melalui kerangka berpikir keamanan feminis, penulis berusaha untuk melihat proses implementasi tersebut serta dampaknya terhadap perempuan di wilayah perang dan konflik di Irak.

---

With the adoption of UN Security Council Resolution 1325 in 2000, the UN Security Council promoted the worldwide value of women in conflict known as the Women, Peace, and Security (WPS) agenda. This resolution is the first revolutionary framework that seeks to address the problem of gender-specific impacts in war and conflict. Then, as part of the WPS agenda, numerous nations sought to adopt this into a National Action Plan (NAP) or Rencana Aksi Nasional (RAN). Multi-sectoral initiatives have been made, but in practice, still challenging to accomplish. One intriguing instance occurred in Iraq, the first country to have RAN 1325 in the Arab and North African area since 2014, where the WPS agenda seems to still be being implemented inconsistently. The fate of women is still being debated, even though Iraq has historically been at the forefront of war and conflict circumstances. As a result, the author's research topic is how, between 2014 and 2018, the WPS agenda in Iraq is being implemented through the NAP for UN Security Council Resolution 1325. The author attempts to understand the implementation process, the perspectives of women in the war and conflict region in Iraq through the lens of a feminist security."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa female peacekeepers dan keterlibatan negara-negara Uni Eropa dan agenda misi perdamaian dunia dalam prespektif kemanan dan politik. Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) yang minim kontribusi. Tujuan dari agenda WPS salah satunya adalah memperhatikan keterwakilan female peacekeepers dalam perdamaian dan keamanan, termasuk dalam operasi perdamaian multilateral Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan sumber data skunder yang diambil dari referensi dan literatur yang berhubungan dengan konsep peacekeeping force dengan Teori collective security. Berdasarkan data yang didapat melihat lima negara zero contribution pada female peacekeepers menandakan bahwa apa yang dimandatkan belum dapat terlaksana, dengan melihat faktor-faktor yang salah satunya kontribusi peacekeeping force 5 negara terendah tersebut juga minim dalam kontribusi pengiriman peacekeeping force hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa di dalam negerinya masih memerlukan pembentukan dan juga belum tercapainya pemenuhan pasukan dalam negeri, sehingga baik Polisi, Militer maupun Sipil tidak dapat sepenuhnya ikut dikirimkan dalam misi PBB sendiri.

---

The purpose of this study is to analyze the female peacekeepers and the involvement of EU countries and the agenda of world peace missions in a security and political perspective. UN Security Council Resolution (UNSCR) 1325 on Women, Peace and Security (WPS) is of little contribution. One of the objectives of the WPS agenda is to pay attention to the representation of female peacekeepers in peace and security, including in multilateral peace operations This research uses a qualitative approach method with skunder data sources taken from references and literature related to the concept of peacekeeping force with the theory of collective security . Based on the data obtained, looking at the five zero contribution countries in female peacekeepers indicates that what is mandated has not been able to be carried out, by looking at factors, one of which is the contribution of the peacekeeping force of the 5 lowest countries is also minimal in the contribution of peacekeeping force delivery The results of this study found that the european union member states in their country still need the formation and also have not achieved the fulfillment of domestic forces, so that neither the Police, Military nor Civilian can fully participate in the UN mission itself."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pengalaman perempuan sebagai pejuang selama perang kemerdekaan dans setelah indonesia merdeka berdasarkan penurunan dari pelaku sejarah itu sendiri. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa masih banyak hal-hal mengenai pengalaman perempuan yang tidak terkemand dalam buku-buku sejarah indonesia. Dua hal yang diduga dapat menerangkan hal ini adalah kurangnya tradisi menulis dan kurangnya minat para sejarawan terhadap pengalaman-pengalaman perempuan sebagai pelaku sejarah. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian yang akan menggali lebih banyak mengenai pengalaman perempuan dari pelaku sejarah itu sendiri. Penelitian ini memilih tiga orang perempuan pejuang yang telah dikenal sepak terjangnya dalam lingkungan organisasi perempuan. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam.Penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa pengalaman dan kepedulian yang kurang lebih sama yang dimiliki oleh tiga pejuang ini. Pertama, dalam perjuangannya perempuan pejuang ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya. Kedua, mereka peduli terhadap isu perempuan, terutama masalah hak perempuan dalam perkawinan dan kesejahteraan ibu dan anak. Ketiga, sifat perjuangan mereka juga dipengaruhi oleh konsep perempuan sebagai ibu abgnsa. Keempat, oleh karena perjuangan mereka sangat diwarnai oleh konsep tersebut, mereka tetap menempatkan identitas mereka sebagai ibu rumah tangga walaupun pada saat bersamaan mereka adalah tokoh publik. Penelitian ini juga menampilkan pengalaman khas perempuan baik sebagai pejuang maupun sebagai istri pejuang. Dalam penelitian ini juga terungkap bagaimana perempuan ini menyikapi kelanjutan perjuangan mereka dalam masa sekarang.

---

ABSTRACTThis study was conducted to obtain a more complete description about women's experience during Indonesian Independence movement and thereafter based on personal life story. This study was based on the assumption that there are still lots more to say about women experience than those we can find in history books. Lack of written tradition and of historians' concerns on women's experience as actor in history are likely to be the reasons behind all this missing information. Therefore, it is necessary to conduct a study which will explore more about women's experience based on the actors' own experience. The method employed in this study is in-depth interviews and three women who are well-known among members of women's organizations, were selected as informants. This study has identified some common experiences and concerns shared by three women who come from different backgrounds. First, have been greatly influenced by their parents and their families in their struggle. Second, they all concern about women's issues especially on women's right in marriage, mother's and children's welfare. Third, the nature of their struggle are greatly influenced by the concept of women as "ibu bangsa" (mother nation). Fourth, therefore, eventhough they have invaded "public" space successfully, they still retain their niches in "domestic sphere." This study also recaptures and reveals women's unique experience both as fighters and wives of fighters. Some concerns on women's situation in particular and the nation present Indonesia are also raised by the women, such as people's lack of morality and the government's lack of interest in social welfare."

"Peranan wanita dewasa ini semakin berkembang dalam berbagai bidang pekerjaan termasuk dalam bidang militer, Tetapi keinginan wanita militer untuk dilibatkan dalam perang menimbulkan silang pendapat yang cukup tajam di masyarakatnya keinginan ini dianggap sangat kontroversial karena melampaui batas-batas kewajaran seorang wanita, Padahal keikutsertaan mereka dalam perang adalah sangat penting bagi seorang militer dalam meningkatkan karirnya. Oleh karena itu sikap ambivalensi masyarakat Amerika telah menjadi hambatan bagi militer wanitanya. Permasalahan yang dikemukakan penulis adalah hal-hal yang menyebabkan masyarakat Amerika bersifat ambivalen terhadap keinginan wanita militer untuk diikutsertakan dalam perang. Padahal bila ditinjau dari sejarah keterlibatan mereka bukanlah hal yang baru walaupun dengan tugas-tugas yang terbatas. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan teori patriarki gender dan demokrasi sebagai landasan dalam menjawab permasalahan yanga ada. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, film Courage Under Fire dan G.I. Jane, majalah-majalah koran dan media elektronik internet. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahannya yaitu penyebab sikap ambivalensi masyarakat Amerika terhadap wanita dalam perang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab sikap ambivalensi masyarakat Amerika terhadap wanita dalam perang adalah karena adanya benturan nilai-nilai budaya dalam masyarakatnya. Nilai budaya patriarki yang sudah ada jauh sebelum deklarasi kemerdekaan dikumandangkan dan datangaya nilai demokrasi yang menjadi bagian dari berdirinya bangsa Amerika. Kedua nilai tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar pada masyarakatnya, sehingga memunculkan sikap pro dan kontra, yang pada akhirnya menyebabkan sikap ambivalensi terhadap wanita dalam perang.

---

The Ambivalence of American Society Towards Woman in CombatNowadays, American women take part a lot in any fields of jobs including in the military services. Yet, women's involvement in combat is still highly controversial in American society. In this thesis I want to address the ambivalence in American attitude towards women in combat. As a matter of fact, historically, women's contribution to war is not something new even though the military duties are still limited. Addressing the issue, the writer applies theories of gender, patriarchy and democracy. The methodology used is qualitative, done through literary research, and analysis of two films: Courage Under Fire and G.I. Jane. This thesis concludes that the cause of the ambivalence in the American society is the clash of the patriarchal and the democratic values. These values have been a great influence to the American society. As a result, of the clash of these values, American society shows ambivalent attitude about the woman in combat."

"Kajian ini menarasikan perempuan adat, hak ulayat, hutan adat dan terpinggirnya status perempuan dalam konflik-konflik agraria di nusantara. Hutan tak hanya sumber daya alam, tetapi bagi masyarakat adat dipandang sebagai sebuah budaya. Sungai dan rawa tak hanya sumber pangan. Ia juga budaya warga. Sungai-sungai dan rawa itu tempat perempuan-perempuan adat mengajari anak-anak mereka menyelamatkan diri dan bertahan di air. Sejak hadirnya perkebunan monokultur, tambang, dan lain-lain, kemudian mereka kehilangan kosmologinya. Tak hanya keindahan yang hilang, juga pencemaran lingkungan yang akut berdampak pada kelahiran bayi-bayi yang kemudian cacat."