Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis potensi kendala dan penyebabnya dalam proses pengurusan izin kerja bagi pekerja tambang dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Metode FMEA merupakan metode yang bertujuan untuk menentukan, mengklasifikasikan, dan menganalisis mode kegagalan. Nilai Severity, Occurrence, dan Detection akan dikalikan untuk mendapatkan RPN (Risk Priority Number). Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam proses pengajuan izin kerja disebabkan oleh kesalahan dokumen yang dipersyaratkan. Mayoritas penyebab potensial terjadi karena kurangnya sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembuatan rekomendasi perbaikan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan dalam proses pengajuan izin kerja bagi pekerja pertambangan. Hasil FMEA dari sumber hambatan dalam pengajuan izin kerja selanjutnya akan dipetakan ke dalam matriks Criticality. Setelah mengetahui sumber kendala yang memiliki nilai kritis, penulis merancang rekomendasi perbaikan berdasarkan masukan dan saran dari para ahli di tabel PICA. Berdasarkan hasil diskusi perbaikan dengan para ahli, ditemukan bahwa perusahaan sebaiknya memberikan modul dan pelatihan kepada admin yang bertugas mengurus izin kerja, menambah tenaga kerja untuk PJO, P&C, dan Safety Operation, memberikan contoh pengisian dokumen yang benar, dan sediakan satu atau dua ponsel dengan kamera yang memiliki resolusi baik.

---

This study analyzes potential obstacles and its causes in the process of applying for work permits for mining workers using the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method. The FMEA method is a method that aims to determine, classify, and analyze failure modes. The values of Severity, Occurrence, and Detection will be multiplied to obtain an RPN (Risk Priority Number). From this research it can be seen that the problems that often occur in the process of submitting a work permit are caused by errors in the required documents. The majority of potential causes occur due to lack of human resources. Therefore, making recommendations for improvement are needed in overcoming problems in the process of submitting work permits for mining workers. FMEA results from sources of obstacles in applying for work permits will then be mapped into the Criticality matrix. After knowing the sources of obstacles that have critical value, the authors design recommendations for improvement based on input and suggestions from experts in the PICA table. Based on the results of repair discussions with experts, it was found that the company should provide modules and training to the admin in charge of applying for work permits, add manpower for PJO, P&C, and Safety Operations, provide examples of correct document filling, and provide one or two mobile phones with a camera that has good resolution."

"Hubungan manusia dengan kerja sifatnya alamiah. Manusia dilahirkan untuk bekerja karena hanya dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam keadaan alam menyediakan kebutuhan itu melimpah ruah, manusia masih harus bekerja untuk dapat menikmati atau memanfaatkan apa yang disediakan alam itu. Tidak semuanya yang disediakan alam itu siap begitu saja untuk dikonsumsi atau digunakan, tanpa diolah terlebih dahulu.Dengan demikian kerja adalah suratan hidup, bahkan dapat dikatakan kerja adalah keharusan alamiah (natuurnoodzakelijkheid). Dalam perkembangannya, hubungan manusia dan pekerjaan bersifat khusus, karena perjanjian kerja yang melahirkan hubungan kerja dipengaruhi oleh kepentingan para pihak, baik majikan maupun buruh.Tanpa kerja kehidupan manusia adalah mustahil. Manusia sebagai makhluk bekerja atau sebagai makhluk pembuat alat, yang bekerja sendirian untuk menghidupi dirinya tanpa bekerjasama dengan sesamanya, sudah merupakan bagian dari sejarah umat manusia. keadaan sekarang ini ialah bahwa manusia dilahirkan untuk bekerjasama dengan sesama manusia. Manusia dilahirkan hanya dengan dua pilihan: menjadi majikan atau menjadi buruh.Dalam kenyataan hidup bermasyarakat ternyata tidak selalu seperti alternatif tersebut. Banyak anggota masyarakat yang berperan ganda, yakni menjadi majikan tetapi sekaligus buruh atau buruh dan sekaligus majikan. Hampir tidak ada prang dewasa yang tidak terkait atau berkepentingan dengan masalah hubungan kerja sebagai suatu hubungan hukum akibat melakukan pekerjaan.Hubungan kerja yang paling umum ialah hubungan kerja yang lahir dari perjanjian kerja. Perjanjian yang paling banyak diadakan oleh anggota masyarakat adalah perjanjian kerja setelah perjanjian jual-beli. Hal itu antara lain dikemukakan dalam memori penjelasan dan waktu pembahasan pada tahap pemandangan umum rancangan undang-undang tentang perjanjian kerja diajukan pada tahun 1904.Hubungan kerja mulai terjadi dalam susunan masyarakat yang paternalistik. Kemudian susunan masyarakat berubah menjadi bertingkat-tingkat (penguasa dan yang dikuasai). Hubungan kerja dicirikan oleh "sub ordinasi" dari yang dikuasai. Pada susunan masyarakat yang bertingkat-tingkat ini sub ordonasi itu didasarkan kepada "kekuatan". Kekuatan (power) itu diaktualisasikan dalam praktek, bentuk yang lebih subtiel (lebih halus) atau cenderung dirasionalisasi supaya diakui sebagai kekuasaan berdasarkan apa yang disebut "wibawa"?"

"Di Indonesia, peraturan perundang-undangan dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara diawali dengan diberlakukannya Undang-undang 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dengan peraturan pelaksananya yang kemudian telah diubah seluruhnya dengan diberlakukannya Undang-undang No 40 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (?UU Minerba?) beserta dengan peraturan pelaksananya sebagai hukum positif dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dewasa ini. Dengan adanya suatu peralihan dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, kemudian muncullah beberapa permasalahan yang terjadi antara lain mengenai permasalahan bagaimana kedudukan hukum PKP2B setelah diberlakukannya UU Minerba, dan bagaimana keberlakuan UU Minerba tersebut mempengaruhi hubungan kontraktual pemegang PKP2B dengan pihak ketiganya yang mayoritas merupakan pihak investor asing. Dengan menggunakan metode analisis normative untuk menganalisa dan menjawab identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini kemudian akan dipaparkan, dan dianalisa secara rinci bahwa UU Minerba pada dasarnya tetap mengakui keberlakuan PKP2B dengan memberikan kewajiban terkait dengan masa peralihan untuk melakukan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan di dalam PKP2B maupun isi dan ketentuan kontraktual pemegang PKP2B dan pihak ketiganya yang ingin tetap melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia.

---

In Indonesia, the legislation in the field of mineral and coal mining began with the enactment of Law 11 of 1967 concerning the Basic Provisions of Mining and its implementing regulations, which was changed entirely with the enactment of Law No. 40 of 2009 on Mineral and Coal Mining ("Mining Law") and its implementing regulations as the positive law in carrying out mining activities. With the change of regulation in conducting mining activities, some problems occurred relating to the validity of PKP2B after the enactment of the Mining Law and how the enactment of the Mining Law affects the CCOW holder?s contractual relationship with third parties, the majority of which are foreign investors. By using the normative methodology to analyze and answer the issue in this Thesis, it shall be explained and analyzed in details that the Mining Law still recognizes the validity of CCOW by providing the obligation during the transitional period to make adjustments to all the provisions in the CCOW including the contents and contractual provisions of CCOW holders and third parties who want to keep carrying out mining activities in Indonesia."

"Dalam kondisi perekonomian yang sulit, setiap perusahaan, dalam industri manufaktur khususnya, harus mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Perusahaan harus dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu yang merugikan finansial. Salah satu aspek yang selalu mempengaruhi keuntungan perusahaaan adalah waste hasil proses produksi. Semakin besar waste yang terjadi mengindikasikan semakin banyak bahan baku yang hilang dan terbuang sia-sia dalam proses produksi. Hal ini akan sangat merugikan perusahaan. Oleh karena itu pengendalian, penanganan dan pencegahan terhadap jumlah waste ini mutlak diperlukan oleh perusahaan. Penelitian ini memfokuskan pada upaya untuk mencari solusi-solusi untuk menurunkan atau meminimalisir jumlah waste yang timbul dengan menggunakan FMEA. Mula-mula diidentifikasikan jenis-jenis waste yang timbul, kemudian dicari akar permasalahan terjadinya insiden yang menyebabkan waste (insiden kecacatan), dan dilanjutkan dengan mencari solusi yang mungkin. Dari penelitian diketahui bahwa insiden kecacatan paling sering terjadi pada proses slitting, sehingga dari sini pulalah dihasilkan paling banyak waste. Sementara itu, penyebab utama yang muncul dari insiden pada masing-masing proses adalah gulungan tidak rata pada proses slitiing, muncul garis dari hasil printing, dan kupingan masuk pada proses laminating. Mayoritas kesalahan terjadi karena faktor manusia atau human error. Maka perlu dilakukan beberapa usaha untuk peningkatan dan pengendalian proses.

---

In the difficult economic conditions nowadays, every company in the manufacturing industry should be able to compete with other companies. Company must be able to reduce costs that cause the financial disadvantage. One cost that always affects firm profits is the cost of waste in the production process. The more quantity of waste that appear, indicates that there are more material lost in production process. Therefore, the effort to control, treatment and prevention of waste is absolutely needed by the company.

This research focuses on finding the solutions to reduce and minimize the amount of waste using FMEA method. First things to do is identificate type of waste that appear, then we try to find the root causes of those incidents that cause waste and continues to make some solutions.

Based on survey results revealed that three of material that affects 80% of the cost of purchasing material is OPP film, PP cosmoplene and ink. The most frequently occurred incident is one that happen in slitting process, also from this incident the most widely waste produced. Meanwhile, the main causes that arise from incident at each process are the uneven rolls at slitting process, lines at printing process, and "kupingan masuk" on laminating process. Most of the mistakes happen from human error factor. So, it is needed to make some efforts to controlling the process and reduce the human error."

"Dunia industri menjadi salah satu hal yang terpenting dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, perusahaan di bidang industri khususnyamanufaktur tidak sedikit. Perusahaan-perusahaan di industri manufaktur di dalam maupun luar negeri saling bersaing agar dapat memenuhi permintaan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Akan tetapi setiap perusahaan dalam proses produksinya pasti mengalami produksi barang cacat yang tidak bisa dihindari. Adanya produk cacat akan sangat merugikan pihak perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan terhadap produk cacat diperusahaan.Penelitian ini menganalisis kecacatan potensial dan penyebab potensial terjadinya produk cacat menggunakan metode FMEA dan Diagram Fishbone. Setelah mendapatkan identifikasi penyebab kecacatan, lalu menentukan prioritas resiko dengan Diagram Pareto dan Matriks FMEA untuk dicari rekomendasi perbaikan dengan tool PICA.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kecacatan yang sering terjadi pada jaring nylon multifilament adalah jaring sobek dan jaring lerek. Penyebab potensial mayoritas terjadi pada jaring sobek adalah karena upper hook tajam/kasar bagian pengaitnya. Sedangkan pada jaring lerek, penyebab potensial mayoritas terjadi karena sekoci seret. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya jaring cacat adalah faktor mesin, manusia, dan material. Oleh karena itu, diperlukannya penanganan dalam mengatasi masalah pada proses produksi.

---

The industrial world is one of the most important things in the economic development of the country. However, there are many companies in manufacturing sector. Domestic and foreign manufacturing companies compete each other to meet

consumer demand from their products. However, each company process must experience the production of defective goods that cannot be avoided in its production.

The existence of a defective product will be very detrimental to the company. Hence, resolving the defective products in the company is needed.

This study analyze the potential defects and the potential cause of defect product could occur using the FMEA and Fishbone Diagram methods. Since obtaining the identification of the defect causes, then determining risk priorities using the Pareto

Diagram and FMEA Matrix to find recommendations for improvement using the PICA tool.

Based on the research results, the defects that can occur in the nylon multifilament net are torn net and lerek net. A potential cause of torn net is because of the sharp/rough upper hook. Whereas in lerek nets, the potential cause is sluggish bobbin case. Factors that affect the occurence of defect nets are machine, human, and material. Therefore, it is necessary to solve problems in the process production."

"Perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak yang wajib diperoleh bagi pekerja dan wajib di terapkan di setiap tempat kerja agar pekerja terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. Dewasa ini, semakin berkembangnya teknologi digital menyebabkan banyak bermunculan pekerjaan yang mengandalkan teknologi digital, seperti Host Live Streaming untuk memasarkan dan memperkenalkan produk ke masyarakat luas melalui aplikasi belanja online atau sosial media. Pekerja host live streaming dituntut untuk dapat bekerja sepanjang waktu secara bergantian. Bagi pekerja yang mendapatkan jam kerja pada waktu malam hari hingga dini hari butuh mendapatkan perlindungan khusus agar tetap menjalankan pekerjaannya secara optimal. Kesesuaian penerapannya dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja serta peraturan pelaksanaan lainnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada informan untuk menunjang datadata yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah pengaturan untuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sudah ada tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diketahui bahwa perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja berupa penyediaan fasilitas antar jemput dan penyediaan makanan bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sebagai host live streaming di PT AWI belum terlaksana.

---

Legal protection for occupational health and safety is a right that workers must obtain and must be implemented in every workplace so that workers avoid undesirable things such as work accidents and/or work-related diseases. Nowadays, the increasing development of digital technology has caused many job opportunities to emerge that utilize digital technology, such as Hosting Live Streaming to market and introduce products to the wider community through online shopping applications or social media. Live streaming host workers are required to be able to work around the clock in shifts. Workers who work hours from night to early morning need special protection to continue carrying out their work optimally. The suitability of its implementation is seen based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety as well as other implementing regulations. Writing this thesis uses normative juridical research methods. Data collection techniques from secondary data obtained through library research and supported by interviews with informants to support the data obtained from document study. The results of the research are that arrangements for legal protection of occupational health and safety for female workers who work at night are already included in Indonesian legislation and it is known that legal protection of occupational health and safety takes the form of providing pick-up and drop-off facilities and providing nutritious food for workers. women who work at night as live streaming presenters at PT AWI have not yet been implemented."

"Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku, penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun internasional atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Namun saat ini dengan berubahnya rezim kontrak menjadi rezim perizinan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berubahnya rezim ini telah merubah posisi negara yang sebelumnya sejajar dalam sebuah kontrak karena bertindak sebagai subyek hukum perdata menjadi lebih tinggi sebagai regulator berada diatas perusahaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba yang diatur pada pasal 154 menimbulkan multi tafsir dan ada kalanya justru tidak dapat dilaksanakan, karena dapat diartikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang berakibat kepada ketidak-pastian hukum. Sehingga untuk membangun kepastian hukum sesuai dengan kehendak dan kesepakatan subyek hukum (yang bersengketa), maka ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba perlu diperjelas dan dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan perundang-undangan penanaman modal dan arbitrase Indonesia, baik mengenai substansi maupun rumusannya.

---

AbstractPrior to the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, the settlement of disputes between the Government and investors resolved in the agreement of Contract of Work (CoW) and Coal Mining Exploitation Working Arrangements (CMEWA), where the parties can determine the dispute of settlement forum either through national or international arbitration. However, the current Mining dispute settlement provisions for investment pursuant to the provisions of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, determines that any disputes that arise in the implementation of IUP, IPR, or IUPK resolved through domestic courts and arbitration in accordance with the provisions of the Law. Changes in contract regime into permitting regimes has impact on changing the position of state that were previously equal in a contract to be higher in the licensing system. Thus the government's position as regulators are above the mining company. The results showed that the provision regarding dispute resolution on Mining Law, provoke to multi-interpretations that lead to legal uncertainty. Thus to build a law certainty in accordance with the will and the subject of legal agreement (the dispute), the dispute settlement provisions of the Mining Law needs to be clarified and synchronized with Indonesian Investment Law (Law Number 25 of 2007) and Arbitration Law (Law Number 30 of 1999), either on substance or formulation."

"ABSTRAKTenaga kerja merupakan aset yang berharga bagi kegiatan ekonomi, oleh karena itukesehatan dan keselamatan manusia saat bekerja harus di lindungi. Keselamatan dankesehatan kerja merupakan hak para pekerja dan merupakan hak asasi manusia. Penelitian inibertujuan untuk mengkaji kecelakaan kerja menggunakan analisis spasial di perusahaantambang PT X dengan bantuan analisis statistik spasial yaitu Getis-Ord (Gi*). Getis (Gi*)merupakan salah satu metode statistik spasial untuk menentukan hotspot pada suatu areaberdasarkan pengelompokkan spasial dari data insiden. Hasil penelitian menunjukkan insidenpaling sering terjadi di jalan hauling yang paling sering disebabkan oleh buruknyamaintenance dengan nilai z score 3,21 dan operator tidak mentaati peraturan yang telahditetapkan dengan nilas z score 3,022.

---

ABSTRACTLabor is a valuable asset for economic activity, therefore human health and safety work mustprotected. Occupational safety and health is the right of workers and is a basic human right.This study aims to examine occupational accidents using spatial analysis in PT. X miningcompanies with spatial statistical analysis of Getis-Ord (Gi*). Getis (Gi*) is one of the spatialstatistical methods for determining hotspot in an area based on spatial grouping of incidentdata. The results showed that incidents were most frequent on hauling roads most oftencaused by poor maintenance with z score of 3.21 and the operator did not comply with theestablished rules with z score of 3.02"

"Perjanjian kerja dibuat untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, perjanjian kerja harus memuat unsur-unsur yang menyeimbangkan kepentingan para pihak. Faktanya saat ini, terdapat perusahaan yang mencantumkan klausula dalam perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya klausula pemutusan hubungan kerja secara sepihak (PHK) dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah “law as it is written in the books” yaitu penelitian didasari dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jenis metode penelitian adalah yuridis normatif sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, serta dengan menggunakan jenis data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat diperoleh informasi bahwa adanya klausula PHK sepihak tanpa ganti rugi dalam PKWT pada PT. X menyebabkan PKWT tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum belum diberikan kepada pekerja yang dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Pengawasan ketenagakerjaan terhadap pencatatan PKWT yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan juga masih belum optimal. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan pelanggaran norma kerja agar proses hubungan kerja dapat berjalan dengan harmonis.

---

Employment agreements are made to clarify the rights and obligations of each party, namely workers and employers. In this case, the work agreement must contain elements that balance the interests of the parties. The fact is that currently, there are companies that include clauses in work agreements that are not in accordance with the provisions of laws and regulations, such as the clause on unilateral termination of employment (PHK) in a certain time work agreement (PKWT) without compensation. The research method used is "law as it is written in the books", namely research based on the view that law is positive norms in the national legal system of legislation. While the type of research method is normative juridical as a process of finding a legal rule to answer the legal problems faced. The nature of the research is descriptive analytical using qualitative data analysis methods, namely the analysis carried out on the basis of systematic and comprehensive data collection to obtain an overview of the research to be studied, as well as by using secondary data types. Based on the results of the analysis, information can be obtained that there is a unilateral termination clause without compensation in the PKWT at PT. X caused the PKWT to be null and void. Legal protection has not been given to workers, which in this case needs preventive and repressive legal protection. Labor supervision of PKWT records that are not in accordance with statutory provisions are also still not optimal. This is necessary to eliminate violations of work norms so that the work relationship process can run harmoniously."

"Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa IUP Eksplorasi Timah milik PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara milik PT. Mitra Tambang Barito tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan izin tersebut menjadi tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera membuat peraturan pelaksana dalam penyusunan Izin Usaha Pertambangan.

---

The following thesis is discussing about compliance with the terms and conditions regulated in the article 39 Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining against Mining Exploration License and Production Operation. The thesis used juridical norms method as research implementation method.

The result of this thesis found that tin mining exploration license owned by PT. Bumi Palong and coal mining production operation owned by PT. Mitra Tambang Tambang Barito is not comply the article 39 law regarding mineral and coal mining. The consequence of that condition is the licenses would be void by administration court. This thesis recommends the Government too soon issuing the Government Regulation as the reference in formulating Mining Business License."