Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Batubara adalah komoditas yang krusial dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Statusnya sebagai Barang Tidak Kena Pajak berubah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sehingga menghapus batubara dari daftar barang tidak kena PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan ini yang sudah berlangsung 2 tahun. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi Kebijakan PPN atas penyerahan batubara berdasarkan teori evaluasi kebijakan Dunn. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga dimensi yang terpenuhi dalam kebijakan PPN atas penyerahan batubara yaitu perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimensi yang tidak terpenuhi dalam kebijakan PPN atas penyerahan batubara yaitu efektivitas dan efisiensi. Kebijakan PPN atas penyerahan batubara perlu diperbaiki agar bisa mencapai tujuan awal kebijakan ini bisa tercapai. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan negosiasi antara pemerintah dengan perusahaan batubara untuk mengamandemen kontrak yang berlaku agar otomatis mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan matang untuk mempersiapkan potensi restitusi di masa depan.

---

Coal is a crucial commodity in meeting Indonesia's energy needs. Its status as Non-Taxable Goods has changed since the promulgation of Law Number 11 Year 2020 of Cipta Kerja, thereby removing coal from the list of non-VAT subject goods. The purpose of this study is to evaluate the implementation of this policy which has been going on for 2 years. The research was carried out using a qualitative approach with a descriptive research type where data collection was carried out by in-depth interviews and literature studies. The focus of this research is to evaluate the VAT policy on coal delivery based on Dunn's policy evaluation theory. The results of the study show that there are three dimensions that are fulfilled in the VAT policy on coal delivery, namely equity, responsiveness, and accuracy. The dimensions that are not fulfilled in the VAT policy on the delivery of coal are effectiveness and efficiency. The VAT policy on the delivery of coal needs to be improved in order to achieve the initial objectives of this policy. The way that can be done is by negotiating between the government and coal companies to amend the applicable contract so that it automatically complies with statutory provisions. In addition, careful planning is necessary to prepare for potential restitution in the future.

"

"Implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional industri kakao. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian dari ketiga faktor menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao memiliki beberapa permasalahan yaitu luasnya wilayah indonesia, kurangnya sumber daya manusia, dan mengganggu ekonomi industri. Selain itu, dalam proses implementasi memunculkan output kebijakan baru, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menimbulkan penerimaan pajak, dan terganggunya cashflow industri kakao.

---

The implementation of Value Added Tax policy for the supplies of cocoa gives impact to the operational activities in that current industry. This research conducted by post positivist approach with descriptive purpose, it is to analyze the implementation process and factors that influance the implementation. The result of this are among the three factors shows the policy impelementation has some problems, there are the wide of area, lack of human resource, and distract economy condition of the industry. Besides, in implementation process issued new policy output, voluntary compliance of taxable person increases tax revenue and disruption of the cocoa industry's cash flow."

"Penelitian menganalisis dampak kebijakan fiskal dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas lumpur anoda yang dapat diolah menjadi emas batangan. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan lumpur anoda antara PT Smelting dengan PT Aneka Tambang dapat menimbulkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan asas netralitas internal dimana objek dan subjek pajak diperlakukan secara sama. Apabila PPN atas lumpur anoda diberikan fasilitas dapat mengakibatkan diskriminasi dengan barang atau jasa kena pajak lainnya.

---

The study analyzes the impact of fiscal policy on the imposition of Value Added Tax on the anode slime which can be processed into gold bullion. Collecting data through in-depth interviews and literature study. The results showed that the implementation of policy imposition of Value Added Tax on the transfer of anode slime between PT Aneka Tambang and PT Smelting impact Input Tax can not be credited. Based on the principle of internal neutrality in which the tax object and subject treated equally. If the VAT on the anode slime given the facility could result in discrimination with the goods or services of other taxable."

"Pada kenyataannya di Indonesia terdapat suatu sengketa pajak yang terjadi sehubungan dengan pemajakan atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Adapun hal yang menjadi sengketa adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan repossessed assets.Hasil analisis menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dilatari oleh perbedaan dasar pemikiran. Menurut perusahaan pembiayaan, seharusnya penjualan repossessed assets yang terjadi, tidak terutang PPN, karena tidak terjadi penyerahan dan bukan dilakukan dalam lingkup usahanya. Sementara itu, pihak otoritas perpajakan di Indonesia berkeyakinan bahwa atas kegiatan tersebut di atas terutang PPN.Dasar pemikiran pemeriksa pajak adalah kebalikan dari pendapat perusahaan pembiayaan. Dengan mengacu pada sengketa di atas, maka analisis berikutnya adalah bertujuan untuk menguji karakteristik kegiatan penjualan repossessed assets berdasarkan konsep taxable supplies dan menguji business activity dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.Hasil analisis menunjukkan bahwa penjualan repossessed assets memenuhi unsur-unsur dalam teori Value Added Tax (VAT), sehingga dapat diperlakukan sebagai obyek pemajakan. Namun karakteristik penjualan repossessed assets itu sendiri bersifat sulit untuk dipajaki atau dikenal dengan istilah hard to tax yang dapat saja dipertimbangkan untuk dikecualikan dari obyek pemajakan. Selain itu menimbulkan ketidakadilan jika terdapat perbedaan perlakuan perpajakan atas transaksi yang sama dilakukan oleh bentuk usaha yang lain.Apabila ketentuan perpajakan yang ada tidak dibuat secara tegas dan komprehensif, maka akan menimbulkan ambiguitas interpretasi dari pihak-pihak yang bersengketa. Pada akhirnya akan berakibat meningkatkan cost of taxation bagi Wajib Pajak dan pemerintah, juga berdampak pada industri lain yang terkait, misalnya industri kendaraan bermotor. Penelitian ini mengusulkan suatu solusi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi. Alternatif yang diusulkan mengacu pada teori presumptive tax, untuk menetukan "dasar pengenaan pajak" yang dapat diterapkan secara adil dan memenuhi konsep "revenue productivity".Hasil penelitian ini mengusulkan suatu "tax base" berupa "nilai lain". Dengan keterbatasan yang ada, peneliti berharap agar alternatif ini dapat menjadi solusi bagi sengketa yang terjadi. Dengandemikian, dapat mendorong perkembangan industri pembiayaan dan industri lain yang terkait.

---

As the matter of fact, dispute lies in Indonesia in accordance with tax treatment on business activity conducted by financing company, which is Value Added Tax (VAT) imposition on sales of repossessed assets.The analysis output shows that the dispute is caused by different mindset. According to Financing Company, sales on repossessed asset are not the object of VAT as there is no transfer of ownership and not being done under its business scope. Plus, the tax imposition does not fulfill fairness because there is different treatment applied for similar business activity by different form of entity. On the other hand, tax authority in Indonesia believes that it is object of VAT.The basic principle of tax auditor is on the contrary of Financing Company"s. Thus, the next analysis is to examine characteristic of repossessed assets sales based on taxable supplies concept and to examine business activity conducted by Financing Company.Analysis results fulfillment of aspect on VAT theory by repossessed assets, so that it can be treated as tax object. But the characteristic of repossessed assets sales itself is hard to tax, which is possible to considerably be exceptional from object of tax. Aside from that, it creates unfairness since different treatment applied for similar transaction hold by different form of business entity.Clear tax regulation is required to avoid ambiguity of interpretation from conflicted parties which leads to cost of taxation increase for Tax Payer and Government. Also it may impact other related industry, e.g. vehicles industry. The observation proposes a solution as an alternative to overcome dispute. Proposed alternative is based on presumptive tax theory, to determine "tax base" which may ensure fairness and obey the concept of "revenue productivity".The output of this thesis proposes a "tax base" in a form of "other value". The writer expects the alternative will become solution for dispute appeared and stimulate the development of Financing Industry and other related industry."

"Penyerahan koin emas dinar merupakan penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisa penghitungan PPN terhutang berdasarkan DPP Nilai Lain (Presumptive tax). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apakah penyerahan atas komoditas investasi berupa koin emas dinar telah sesuai dengan teori Pajak Pertambahan Nilai khusunya asas netralitas, serta untuk menggambarkan aspek pajak Pertambahan Nilai atas transaksi koin emas dinar di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan PPN atas koin emas dinar telah sesuai dengan asas netralitas fiskal. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di level produksi, distributor memiliki perbedaan. Prinsip ease of administration terlihat dari tingkat distributor yang dapat menggunakan DPP Nilai lain sebagai metode penghitungan Pajaknya. Sedangkan di tingkat produsen, dengan dikeluarkannya PMK 38 tahun 2013 tidak mengubah metode pengkreditan PPN perusahaan. Di level konsumen, isu yang berkembang adalah adanya beban deductable atas gross income yang dapat diakui tiap tahunnya jika konsumen berinvestasi koin emas dinar.

---

The delivery of the gold dinar coin is outstanding delivery of Value Added Tax. A qualitative approach is intended to analyze the calculation of VAT payable by the DPP Other Value (Presumptive tax). This study aimed to describe whether the delivery of the commodity investment in gold dinar coins in accordance with the theory especially VAT neutrality principle, as well as to describe aspects of value added tax on transactions of gold dinar coins in Indonesia. This research is a descriptive study with data collection techniques such as in-depth interviews and literature studies. Results of this study concluded that the treatment of VAT on gold dinar coins in accordance with the principle of fiscal neutrality. Value Added Tax at the production level, the distributor has a difference. Principles of ease of administration that can be seen from the level distributors can use DPP as a method of calculating Value Tax. While at the producer level, with the release of FMD 38 in 2013 did not change the company's method of crediting of VAT. On the consumer level, a growing issue is a deductable expense on gross income to be recognized each year if consumers invest in gold dinar coins."

"Perusahaan pertambangan batubara dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia didasarkan atas suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Indonesia dengan yang memiliki sifat lex specialis derogat lex generalis. Di dalam PKP2B tersebut mengatur segala hak dan kewajiban bagi kedua pihak atas kegiatan usaha termasuk mengenai pajak-pajak dan lain-lain kewajiban perusahaan.Latar belakang penulisan ini didasari karena adanya perubahan kebijakan publik dalam perpajakan atas pengenaan PPN atas hasil tambang batubara sejak reformasi perpajakan tahun 2000 dengan diterbitkannya suatu kebijakan dalam PP Nomor 144 Tahun 2000 yang mengubah status batubara menjadi Barang Tidak Kena Pajak (BTKP). Dalam implementasinya, proses kebijakan tersebut melalui ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (instrument fiscal arrangements) menimbulkan perubahan persepsi antara otoritas perpajakan dengan Wajib Pajak sehingga menyulitkan administrasi PPN. Selain itu, diterbitkannya PP tersebut kurang memenuhi asas-asas perpajakan dan perundang-undangan maupun konsepsi dari PPN atas nilai tambah dari hasil tambang batubara. Usaha-usaha dari Wajib Pajak sendiri berupaya kepada pemerintah untuk menunda PP tersebut karena akan merugikan investor maupun harga batubara Indonesia di pasar internasional.Oleh karena itu atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, maka dalam penulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian atau analisis terhadap perubahan kebijakan PPN atas pengusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumen serta penelitian lapangan melalui kuesioner dan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.Berdasarkan analisis, bahwa perumusan kebijakan dalam PP tersebut sebagai pelaksana UU PPN hendaknya tidak mengubah atau mengesampingkan ketentuan pada undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama (lex superiors derogat lex inferior). Demi menciptakan kepastian hukum, penyempitan atau perluasan materi tidak dibenarkan menambah norma-norma baru serta tidak dapat mengganti ketentuan perundangan-undangan lama sepanjang mengatur hal yang tidak sama (lex posteriori derogat lex priori). Bagi PKP2B yang terbagi dalam tiga generasi (Generasi I, II dan III), adanya kebijakan tersebut akan membawa konsekuensi pada masing-masing generasi mengalami perlakukan pengenaan PPN yang tidak sama.Pada akhir tulisan ini, penulis memberikan input bagi pemerintah sebagai tax policy maker , sovereign tax power dan government as resources owner dalam menetapkan kebijakan PPN atas hasil tambang batubara demi memaksimalkan penerimaan negara sehingga menimbulkan keadilan (equality), kepastian (certainty), kemudahan (convenience) dan tidak menimbulkan biaya tambahan ekonomi (economy) bagi masing-masing generasi."

"Kebutuhan serta potensi biodiesel sebagai subtitusi solar menjadi penting untuk diperhitungkan dalam target bauran energi di Indonesia. Realitanya, masih terdapat berbagai isu yang menghambat perkembangan industri biodiesel, khususnya biodiesel non-kelapa sawit. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan biodiesel di dalam negeri, namun kebijakan tidak dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang insentif PPN DTP atas penyerahan biodiesel pada tahun 2009 tidak dilanjutkan, faktor yang mendorong diperlukannya kembali insentif, dan alternatif insentif dengan tinjauan kebijakan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian pertama, faktor yang melatarbelakangi PPN DTP atas penyerahan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2009 tidak dilanjutkan adalah minimnya pemanfaatan, kebijakan salah sasaran, dan lemahnya dasar hukum. Kedua, biodiesel non-kelapa sawit memiliki berbagai faktor yang mendorong dibutuhkannya kembali insentif PPN dan alternatif insentif PPN yang dapat diberikan adalah PPN tidak dipungut. Ketiga, kebijakan insentif PPN atas penyerahan biodiesel telah diberlakukan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman sebagai dorongan dari pemerintah untuk industri biodiesel. 

---

The need and potential of biodiesel as a substitute for diesel become essential to be considered in Indonesia's energy mix targets. In reality, there are still various issues hindering the development of the biodiesel industry, especially non-palm oil biodiesel. In 2009, the government provided an incentive of Value-Added Tax Borne by Government on the domestic delivery of biodiesel, but the policy was not continued. The purpose of this research is to analyze the background of the discontinuation of the incentive on biodiesel delivery in 2009, the factors driving the need for its reinstatement, and alternative incentives by reviewing policies in Malaysia, Colombia, and Germany. The research employs a qualitative approach with literature and field studies. The first result of the research shows that the factors underlying the discontinuation of the VAT BPG on domestic biodiesel delivery in 2009 are the limited utilization, misdirected policies, and weak legal basis. Secondly, non-palm oil biodiesel has various factors driving the need for the reinstatement of VAT BPG incentive, and the alternative incentive that can be given is exempting VAT. Thirdly, VAT incentive policies on biodiesel delivery have been implemented in Malaysia, Colombia, and Germany as government encouragement for the biodiesel industry."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai analisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan video gim digital dari luar negeri.Tujuan penelitian adalah menganalisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan video gim digital dari luar negeri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literature dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan video gim digital dari luar negeri dipersamakan dengan video gim konvensional. Subjek pajak atas penyerahan video gim dari luar negeri adalah pembeli video gim itu sendiri. Objek pajak atas penyerahan video gim digital dari luar negeri adalah video gim digital yang diserahkan, sebagai barang yang dianggap sebagai objek PPN. Tempat terutangnya PPN atas penyerahan video gim digital dari luar negeri adalah di Indonesia sebagai Negara pengimpor, sedangkan saat terutangnya PPN adalah saat diunduh oleh pembeli. Namun masih sulit untuk memungut PPN atas penyerahan tersebut, karena membutuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk memungut"

"Penelitian ini membahas mengenai dibutuhkannya kebijakan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan tetes tebu untuk mendukung kebijakan energi nasional. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kebijakan pajak yang kondusif untuk industri konversi energi seperti bioetanol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan lapangan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menalisis kebijakan PPN atas penyerahan tetes tebu ditinjau dari prinsip evaluasi kebijakan pajak yang baik, alasan diperlukannya kebijakan fasilitas pembebasan PPN dan hambatan yang ditemukan dan upaya mengatasinya dalam pemberian kebijakan fasilitas PPN atas penyerahan tetes tebu, serta menjelaskan pengalaman Brasil dalam mengembangkan bioetanol dari tebu. Hasil penelitian ini menyimpulkan, untuk mencapai kebijakan energi nasional maka diperlukan adanya pemberian fasilitas berupa pembebasan PPN atas penyerahan tetes tebu.

---

This research discusses the need of Value Added Tax VAT incentive policy on molasses in supporting the national energy policy. That is because the absence of any conducive VAT policy to energy conversion industries such as bioethanol. This research conducted by a qualitative descriptive approach with literature review and field research as data collection techniques. The purpose of this research are to describe and analyze the VAT policy on molasses in terms of the principle of good tax policy evaluation, reasons why the state needs VAT exemption as facility and the existing barriers and ways to overcome those barriers in order to exempt molasses from tax under VAT, and also describe the experience that Brazil has in developing bioethanol made from sugarcane. The result of this research conclude that in order to achieve the national energy policy, the state needs the VAT exemption as an incentive or facility of VAT policy on molasses."