Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Pendidikan Nasional mempunyai peran penting dan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) adalah satu lembaga pendidikan kedinasan maupun lembaga pendidikan akademik dibawah Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai perguruan tinggi kedinasan Kepolisian Republik Indonesia yang bertujuan mengembangkan ilmu kepolisian di Indonesia, maka peran dan jati diri STIK sebagai Lembaga Pendidikan Kedinasan dan Lembaga Pendidikan Akademik adalah hal yang sangat penting. Perlu dilakukan usaha-usaha maksimal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (akademik) sehingga dapat meluluskan Perwira Polisi yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan keamanan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Namun demikian implementasi SPMI belum dilaksanakan dengan optimal di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Terdapat beberapa kendala terkait sumber daya, kebijakan, dan anggaran yang menghambat implementasi SPMI. Selain itu, STIK selama ini belum menerapkan analisis penjaminan mutu modern dalam pengukuran kinerja terkait penerapan strategi yang telah berjalan, hanya menggunakan analisis serapan atas anggaran. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah membuat standar operasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menggunakan Konsep manajemen Pendidikan tinggi modern Balance Scorecard (BSC) di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Serta melakukan analisis penerapan SPMI dengan menggunakan pendekatan BSC. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi observasi dan wawancara di lingkungan civitas STIK. Tahapan analisis yang dilakukan meliputi pembobotan kinerja untuk menilai besaran angka/indeks,yang terdiri dari; Indeks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Nilai Sasaran Strategis (NSS), Nilai Kinerja Perspektif (NKP), Nilai Kinerja Unit (NKU).

---

The National Education System has an important and strategic role in advancing science and technology and educating the people of the nation and state. SPMI (Internal Quality Assurance System) is one of the efforts to realize quality education. The College of Police Science (STIK) is an official educational institution as well as an academic educational institution under the Republic of Indonesia Police. As an official university for the Republic of Indonesia Police, which aims to develop police science in Indonesia, the role and identity of STIK as service education institutions and academic education institutions are very important. It is necessary to make maximum efforts to improve the quality of the teaching and learning process (academic) so that they can graduate qualified police officers and be able to meet the security needs of society, the nation, and the state. However, the implementation of SPMI has not been carried out optimally in the College of Police Science. There are several obstacles related to resources, policies, and budgets that hinder the implementation of SPMI. In addition, STIK has not yet implemented modern quality assurance analysis in measuring performance related to the implementation of an ongoing strategy, only using budget absorption analysis. Therefore, the purpose of this study is to establish a standard operating policy for the Internal Quality Assurance System (SPMI) using the Management Concept of Modern Higher Education Balance Scorecard (BSC) in the College of Police Science (STIK). as well as analyzing the implementation of SPMI using the BSC approach. The research approach used is a qualitative descriptive approach using observation and interview study methods within the STIK community. The stages of analysis carried out include performance weighting to assess the amount of the number or index, which consists of the Key Performance Indicator Achievement Index (IKU), the Strategic Target Value (NSS), the Perspective Performance Score (NKP), and the Unit Performance Score (NKU)"

"Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem manajemem mutu ISO 9000 bagi industri konstruksi di Indonesia dalam menyukseskan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan kesiapan untuk mampu bersaing di pasar global. Penelitian dilakukan terhadap tingkat kesesuaian aspek-aspek pelaksanaan ISO 9000 dengan persyaratan K3 dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No, PER051MEN/1996 dengan keberhasilan program K3 pada proyek konstruksi. Survey dilakukan pada jenis proyek sipil berat/infrastruktur, konstruksi industri dan bangunan gedung dengan mengukur keberhasilan program K3, yang meliputi aspek manusia dan aspek ekonomi terhadap kasus K3. Penelitian ini menemukan model regresi limier yang menunjukkan elemen 4.02 mengenai sistem mutu, elemen 4.09 mengenai pengendalian proses, elemen 4.13 mengenai pengendalian produk tidak sesuai merupakan aspek-aspek dari pelaksanaan ISO 9000 yang berperan menurunkan kasus K3 dan kerugian ekonomi akibat kasus K3."

"Hingga saat ini, masih ada tenaga kesehatan terutama di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang mengerjakan tugas di luar kompetensinya. Kementerian Kesehatan RI sebagai pemerintah pusat yang membidangi urusan kesehatan mengeluarkan kebijakan mengenai kredensial tenaga kesehatan di puskesmas sebagai suatu sistem penjaminan mutu dengan memperbarui kemampuan para tenaga kesehatan agar tetap professional, perencanaan tindak lanjut pada puskesmas dan Dinas kesehatan kab/kota, dan menempatkan tenaga kesehatan sesuai bidang kompetensinya. Karena pelaksanaannya baru berjalan di tahun 2022, penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan atas percepatan dan peningkatan kualitas program kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI. Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer berupa wawancara pada tim kerja pelaksana kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI sebanyak 7 orang, serta data sekunder berupa telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI yang dijalankan oleh Tim Kerja sudah baik karena hampir seluruh komponen input, proses, dan output sesuai dengan standar internal Kementerian Kesehatan RI dan standar kredensial melalui acuan Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan dan monitoring evaluasi sudah sesuai dengan perencanaan, namun belum berjalan secara optimal dikarenakan data yang belum dianalisis, tidak memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Dinas kesehatan kab/kota, serta kesamaan antara uji petik dan pendampingan. Saran yang dapat diberikan yaitu sosialisasi dan advokasi lebih rutin, tindak lanjut anggaran kredensial tenaga kesehatan di puskesmas, sistem penyimpanan online untuk hasil kredensial, pendataan secara berkala, monitoring sampai ke tahap pelaksanaan tindak lanjut, memanfaatkan hasil analisis data untuk RTL dan mapping, memperbarui petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas, dan tindak lanjut hasil rekomendasi.

---

Until now, there are still health workers, especially at Community Health Centers (puskesmas), who perform tasks outside of their competence. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia as the central government in charge of health affairs issued a policy regarding the credentialing of health workers in health centers as a quality assurance system by updating the ability of health workers to remain professional, follow-up planning at health centers and District/City Health Offices, and placing health workers according to their fields of competence. Because the implementation has only been running since 2022, this study was conducted to provide input on accelerating and improving the quality of the health worker credentialing program at puskesmas within the scope of the Indonesian Ministry of Health. This research uses a descriptive study design using a qualitative approach. The data source of this study comes from primary data in the form of interviews with the work team implementing the credentials of health workers at health centers within the scope of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia as many as 7 people, as well as secondary data in the form of document review and observation. The results showed that the health worker credentialing program at puskesmas within the scope of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia carried out by the Work Team was good because almost all input, process, and output components were in accordance with the Ministry of Health's internal standards and credentialing standards through the reference to the Technical Guidelines for Credentialing Health Workers at Community Health Centers. Implementation and evaluation monitoring are in accordance with planning, but have not run optimally due to data that has not been analyzed, monitoring until the implementation of follow-up by the District Health Office has not been done, and the similarity between uji petik and pendampingan.. Suggestions that can be given are more routine socialization and advocacy, follow-up on the budget for credentialing health workers at puskesmas, an online storage system for credentialing results, regular data collection, monitoring up to the follow-up implementation stage, utilizing the results of data analysis for RTL and mapping, updating the technical guidelines, and follow-up on the results of recommendations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat persepsi dan harapan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Satpolair Polres Serang kepada masyarakat pesisir di wilayah tugas Polres Serang yang mana memiliki wilayah perairan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat pesisir terutama masyarakat nelayan. Penelitian difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Faktor-faktor ini dijadikan sebagai variabel-variabel yang akan digunakan sebagai kriteria pengukur tingkat persepsi dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Satpolair Polres Serang Polda Banten.Penelitian dilakukan terhadap 100 responden yang merupakan sampel dari populasi masyarakat pesisir Pelabuhan Ikan Karangantu dan sekitarnya. Pemilihan sampel menggungakan teknik accidental sampling, teknik ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu di daerah sekitar Pelabuhan Ikan Karangantu khususnya masyarakat yang memiliki aktivitas yang berhubungan dengan perairan.Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dalam pengumpulan data dari sampel. Survei ini menggunakan kuesioner berbentuk pernyataan-pernyataan yang akan diberikan penilaian oleh responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik. Selanjutnya, data yang diperoleh diolah dengan metode statistik menggunakan uji reliabilitas, uji validitas, analysisof variance (ANOVA) dan analisis regresi linier.Pengujian dengan uji reliabilitas dan validitas didasarkan pada kesalahan kurang dari atau sama dengan 5% dan memiliki tarap kepercayaan lebih dari atau sama dengan 95% terhadap populasi. Pengumpulan data menggunakan instrumen disusun dalam bentuk angket sebanyak 20 pernyataan yang berhubungan dengan persepsi dan harapan terhadap kualitas pelayanan publik dimana pernyataanpernyataan ini akan diberikan penilaian oleh responden.Dari hasil analisis terbukti bahwa (1) secara simultan tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy mempengaruhi kualitas pelayanan publik. (2) secara parsial tangible, responsiveness, assurance dan empathy mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Diketahui bahwa faktor responsiveness mempunyai pengaruh yang paling signifikan dibandingkan faktor-faktor yang lain. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan karena masih terdapat rentang antara persepsi dan harapan masyarakat penerima pelayanan dari Satpolair Polres Serang.

---

The purpose of this study is to determine level of perception and expectation in public service which is given by Marine Police Unit in Serang Resort Police. The subject in this study is coastal communities particularly fishermen communities. Focuses in this study are the factors that influenced in public services quality. Those factors used as variables which will be used in measurement criteria of perception and expectation to public services that given by Marine Police Unit in Serang Resort Police Banten.This study is conducted on 100 respondents which is sample of the population in coastal communities Fish Port Karangantu and surroundings Serang region. The sample election is using accidental sampling technique, this technique is sample election technique base on accidental meeting in Fish Port Karangantu and surroundings particularly the communities that has activities related to the maritime sectors.Quantitative research is chosen with survey method to collect data from sample. These survey uses a questionnaire in form of statements which will be given to the respondents include the factors which are influenced in public service quality. Furthermore, the data is processed use statistic method by using reliability test, validity test, analysis of variance (ANOVA) and linier regression analysis.The reliability and validity test is based on error less than or equal to 5% and have more of the population and level of confidence more than or equal 95% of the population. The data collection uses an instrument which is compiled in 20 statements that have correlation with perception and expectation in public service quality which will be given assessment by respondents.The result from the analysis proved that (1) simultaneously tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy influence the public service quality. (2) Partially tangible, responsiveness, assurance and empathy influence the public service quality. Note that responsiveness factor has the most significant influence the public service quality compared the other factors. Generally the factors influenced the public quality service should be enhanced because there is still have a gap between perception and expectation from public service recipients from Marine Police Unit Serang Police Resort."

"Skripsi ini menganalisis strategi pemasaran politik yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk bersaing dalam pemilihan 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Penelitian ini menerapkan kerangka teori comprehensive political marketing (CPM) seperti yang dikemukakan oleh Jennifer Lees-Marshment. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif yang mencakup periode dari pendaftaran formal PSI pada 2014 hingga periode pasca pemilihan hingga Desember 2019, menggunakan sumber data primer dan sekunder termasuk wawancara penelitian, artikel berita, laporan yang tersedia untuk umum, dan literatur akademik. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemasaran politik yang digunakan oleh PSI dalam pemilu 2019 menggunakan market intelligence di setiap tahap dan oleh karena itu, merupakan karakteristik dari model partai berorientasi pasar (MOP) yang ditetapkan oleh Lees-Marshment. Sebagai partai baru yang didaftarkan oleh para pendiri yang kurang dikenal tanpa pengalaman partai politik sebelumnya, PSI menghadapi hambatan yang signifikan untuk keberhasilan pemilihan. Strategi pemasaran politik berorientasi pasar PSI membantu partai untuk mengatasi hambatan ini, memenangkan delapan kursi di DPRD, menjadi satu-satunya partai baru yang memenangkan kursi di DPRD DKI Jakarta. Skripsi ini mengontekstualisasikan strategi pemasaran politik PSI dalam diskusi yang lebih luas tentang sistem pemilihan Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Utama KPU dalam proses penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Analisis dilakukan pada Inspektorat Utama KPU yang merupakan satuan pengendali intern di KPU yang memiliki wewenang untuk melakukan penjaminan kualitas dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Metode dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif berupa studi kasus dengan data diperoleh melalui analisis dokumen, observasi, serta wawancara. Wawancara dilakukan terhadap narasumber dari Inspektorat Utama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahap persiapan terdapat lima parameter yang sesuai dan dengan peraturan, dan satu parameter yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahap pelaksanaan, tiga parameter analisis menunjukan kesesuaian dengan ketentuan. Pada tahap pelaporan terdapat tiga parameter yang sesuai dengan ketentuan dan dua parameter yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

---

This research aims to analyze the role of the KPU Primary Inspectorate in the process quality assurance on the maturity of the Government Internal Control System (SPIP)’s implementation at the KPU based on BPKP Head Regulation Number 5 of 2021. The analysis carried out at the KPU Primary Inspectorate as an internal control unit at the KPU which has the authority to take quality assurance from the preparation, implementation, and reporting stages that represent all KPU offices. The research method used is descriptive analysis with case studies through data collection through documents analysis, field observations, and interviews. Interviews were conducted that obtained from KPU RI and KPU at provincial/city/district levels. The results of the analysis show that at the preparation stage there are five parameters in accordance with the regulation and there is one paramater that is not accordance with regulation. At the implementation stage, three parameters indicate the accordance with the regulation. At the reporting stage there are three parameters that accordance with the regulation and two parameters that is not fully accordance with the regulation."