Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Memasuki akhir tahun 2020, pemerintah Sudan kembali menerima kedatangan pengungsi dalam jumlah besar ke dalam teritori Sudan yang berasal dari Etiopia. Perang Sipil yang terjadi antara TPLF dan pemerintah Federal Etiopia dalam Perang Tigray memaksa ribuan masyarakat sipil menjadi pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan kepatuhan pemerintah Sudan terhadap penegakan prinsip non-refoulement dalam penanganan pengungsi asal Etiopia. Penggunaan kaidah penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan kerangka analisis kepatuhan milik Jan-Philip Graf dan Gray Katsoni, kerangka analisis Exile and Resettlement juga digunakan untuk memetakan pergerakan pengungsi yang berasal dari Etiopia. Melalui serangkaian analisis tersebut ditemukan bahwa, pemerintah Sudan berhasil menegakan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Etiopia yang berada di Sudan dan komitmen pemerintah Sudan tersebut juga turut dibantu dengan kerja sama masyarakat lokal dan organisasi internasional dalam penanganan pengungsi yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun terakhir.

---

Towards the end of 2020, the Sudan Government hastened up to handle the Ethiopian refugees stranded near the Sudanese-Ethiopian border. The ravaging war between the TPLF and the Federal Ethiopian Government took its toll on the civilians. Thousands flee their homes and moves west as the war drew closer to their cities. This research aims to answer the Sudan Government’s role in upholding the principle of Non-refoulement, using the qualitative approach to study the case with chronological and analytical order. Author employs the Positive Obligations Concept coined by Jan-Philip Graf and Gray Katsoni, also used the Exile and Resettlement concept, first emphasized by Egon F. Kunz. Through a series of analytical explanation, it then concluded that the Sudanese Government’s role in handling the Ethiopian refugees were thoroughly successful despite the political and economic setbacks in home, the involvements of local communities and international organizations also help Sudan on upholding the commitments."

"Dalam Convention Relating to the Status of Refugees (“Konvensi Pengungsi”) diaturmengenai prinsip non-refoulement juga merupakan hukum kebiasaan internasional dengan karakter jus cogens. Prinsip non-refoulement berlaku dari tahap awal proses suakahingga repatriasi. Repatriasi diupayakan bersifatsukarela, aman, dan bermartabat agar tidakmenimbulkan refoulement. Ketentuan prinsipnon-refoulement kembali dipertegas dalamEuropean Convention on Human Rights(“ECHR”) dan Charter of Fundamental Rights of the European Union (“EU Charter”). Denmark merupakan negara anggota dari Council of Europe (“CoI”) dan European Union (“EU”) yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi dan EU Charter serta melakukan inkorporasi ECHR ke dalam hukum nasionalnya. Pada tahun 2019, Denmark melakukan pengembalian pengungsiSuriah karena Suriah telah aman berdasarkanpenilaian Denmark dalam Country of Origin Information 2019. Tindakan Denmark tidakdidukung oleh organisasi internasional dan non-governmental organisation (“NGO”) yang menyatakan bahwa repatriasi sukarela, aman, dan bermartabat ke Suriah belum tersedia. Denganmenggunakan metode penelitian hukum normatifyang berbasiskan pada data sekunder, penelitianskripsi ini hendak menganalisis apakahpengembalian pengungsi Suriah di Denmark melanggar prinsip non-refoulement. Adapun hasilpenelitian yang telah dilakukan, ditemukankesimpulan bahwa belum ada tindakan dan indikasi pelanggaran prinsip non-refoulementyang dilakukan oleh Denmark. Meski demikian, Denmark diharapkan untuk tetap menjunjungtinggi ketentuan prinsip non-refoulement dan memenuhi hak-hak dasar pengungsi yang hendakdikembalikan. Denmark juga diharapkan untukmenjaga komitmennya sebagai bagian dari EU dan CoI yang melalui instrumen hukumnya, yakni ECHR dan EU Charter, mempertegaskembali ketentuan prinsip non-refoulement. Denmark dapat melakukan kolaborasi organisasiinternasional, NGO, dan komite nasional Suriahuntuk memastikan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat.

---

Convention Relating to the Status of Refugees("Refugee Convention") governs the concept of non-refoulement as well as customary international law with jus cogens character. From the beginning of the asylum procedure till repatriation, the principle of non-refoulement applies. Repatriation is intended to be voluntary, safe, and dignified in order to avoid refoulement. The concept of non-refoulement has been reiterated in the European Convention on Human Rights ("ECHR") and the European Union Charter of Fundamental Rights ("EU Charter"). Denmark is a member of the Council of Europe ("CoI") and the European Union ("EU"), and it has ratified the Refugee Convention and the EU Charter, as well as incorporated the ECHR into national law. In 2019, Denmark carried out the return of Syrian refugees because Syria was safe based on the Danish assessment in the Country of Origin Information 2019. However, Denmark is expected to continue to uphold the provisions of the principle of non-refoulement and fulfill the basic rights of refugees who desire to be repatriated. Denmark is also required to retain its commitment as a member of the EU and CoI, which reaffirms the principle of non-refoulement through its legal instruments, particularly the ECHR and the EU Charter. Denmark can work with international organizations, non-governmental groups, and Syrian national committees to facilitate voluntary, safe, and dignified repatriation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam strategi-strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Hubei dalam merevitalisasi sektor industri pariwisata Hubei akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Kerangka konsep inovasi ekonomi regional digunakan sebagai pedoman dalam mengeksplorasi penelitian ini. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam mencapai keberhasilan revitalisasi sektor pariwisata akibat pandemi, Pemerintah Hubei telah mendorong terbentuknya inovasi ekonomi yang menghasilkan kebijakan ekonomi lokal yang adaptif. Maka dari itu, upaya revitalisasi yang dilakukan, Pemerintah Hubei menerapkan strategi kebijakan keuangan dan fiskal; strategi peningkatan infrastruktur; dan strategi promosi pariwisata untuk memperbaiki kondisi pasar pariwisata Hubei.

---

This study aims to explain in depth the strategies carried out by the Hubei Government in revitalizing the Hubei tourism industry sector due to the COVID-19 pandemic in 2020-2022. This study uses qualitative methods with data collection through literature study. The regional economic innovation concept framework is used as a guide in exploring this research. The findings of this study show that in achieving the success of revitalizing the tourism sector due to the pandemic, the Hubei Government has encouraged the formation of economic innovations that produce adaptive local economic policies. Therefore, in the revitalization efforts carried out, the Hubei Government implemented a financial and fiscal policy strategy; infrastructure improvement strategy; and tourism promotion strategies to repair Hubei's tourism market conditions."

"ABSTRAKKolaborasi musik yang dilakukan bersama pengungsi Oromo asal Etiopia menjadi sebuah upaya bantuan kemanusiaan non-programatik di luar sistem intervensi humanitarian yang programatik. Upaya bantuan kemanusiaan dapat dilakukan melalui berbagai aspek atau bidang salah satunya melalui pendidikan. Institusi pendidikan seperti kampus memiliki peluang untuk memberikan pengalaman baru dan perubahan bagi individu di dalamnya. Penelitian ini secara khusus memerhatikan terciptanya arena interaksi sosial eksperimental di dalam institusi pendidikan. Berkat adanya kolaborasi musik yang berawal dari lingkungan kampus, ditemukan bahwa di dalam sebuah institusi pendidikan yang formal, programatik, serta hierarkis, dapat terbentuk sebuah arena interaksi sosial eksperimental. Arena interaksi sosial tersebut berupa sebuah grup musik bernama Poliritmik yang terdiri dari: pengungsi Oromo, mahasiswa, staf pengajar, alumni, dan musisi profesional Indonesia. Proses kreatif yang terjadi dalam Poliritmik, mulai dari proses rekaman sampai dengan tampil di atas panggung menjadi rangkaian peristiwa yang membentuk pengalaman baru dan transformatif, serta membuka peluang aktivitas baru bagi setiap individu yang terlibat. Kolaborasi berasaskan demokrasi, spontanitas, dan improvisasi ini merupakan sebuah proses dari kehidupan sosial. Penelitian yang berbasis kolaborasi musik ini menggunakan metode observasi partisipan dan wawancara mendalam yang merefleksikan bahwa praktik antropologi dapat berperan dalam kehidupan sosial dan sebagai sebuah disiplin dalam institusi akademik.

---

ABSTRACTA music collaboration with Oromo refugees from Ethiopia became a non-programmatic humanitarian practice outside the programmatic humanitarian intervention system. Humanitarian aid can be done through various aspects or fields, education is one of them. Campus as an educational institution presumably provide new experiences and transformation for the individuals involved. This research specifically looks at the creation of an experimental social interaction arena in academic institution. Due to the campus-based music collaboration, it was found that in a formal, programmatic, and hierarchical academic institution, an arena of experimental social interaction can be formed. This arena of experimental social interaction called Poliritmik is a musical group that consists of refugees, students, lecturers, alumni, and Indonesian professional musicians. As an arena of experimental social interaction, Poliritmik can negotiate the categories of identity and self-representation of individuals involved. Poliritmiks creative process that starts from the recording sessions to performing on stage becomes a series of events that forms a new and transformative experience and creates other opportunities for individuals involved. A collaboration based on democracy, spontaneity, and improvisation is a process of social life. This music collaborationbased research use participant observation and interviews as methods that reflects the practice of anthropology in social life also as a discipline in academic institutions."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penyebab terjadinya kemerdekaan Sudan Selatan pada tahun 2011 yang lalu. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia karena baru dinyatakan kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 2011, pukul 00.00 waktu setempat, setelah melalui proses referendum atau jajak pendapat di antara warga Sudan Selatan yang dimulai pada tanggal 9 Januari 2011. Latar belakang mengapa sampai akhirnya diadakan referendum Sudan Selatan adalah satu hal yang menarik untuk dikaji karena banyak konflik yang terjadi di belakangnya. Jadi, penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa akhirnya Sudan Selatan melakukan referendum dan menganalisis perkembangan Sudan dan Sudan Selatan setelah terpisah satu sama lain.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian eksplanatif, dimana analisis tersebut penulis terapkan dalam menggambarkan dan menjelaskan mengenai terjadinya konflik di Sudan hingga melakukan referendum dan menjelaskan masa depan negara Sudan itu pasca referendum yang berlangsung. Hasilnya, analisis penulis adalah referendum Sudan Selatan lahir karena adanya konflik yang didasarkan pada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap wilayah Sudan Selatan selama berpuluh-puluh tahun lamanya, dimana konflik tersebut juga bercampur dengan perselisihan paham antara warga Sudan Utara yang didominasi oleh ras Arab dan kaum muslim dan warga Sudan Selatan yang didominasi oleh ras Afrika dan kaum non-muslim.

---

This study aimed to investigate the cause of the independence of South Sudan in 2011. South Sudan is the newest nation in the world because the independence has been declared on July 9, 2011, at 00.00 local time, after going through the process of referendum began on January 9, 2011. Background on why a referendum of the SouthSudan is an interesting thing to study because it has so many conflicts behind. So, writing this article is to find out why South Sudan ended a referendum and analyzing the problems after Sudan and South Sudan separated from each other.In this study, the authors used explanative research, which the authors apply this analysis to describe and explain the conflict in Sudan to conduct a referendum and explain future problems of Sudan's post-referendum. As a result, the analysis of the South Sudan referendum is because of a conflict based on unfair policy that made by the government, the South Sudan civil already feel it for decades. The conflict is also mixed with the disagreement between the Northern Sudanese Arab-dominated race (the Muslims) and the people of South Sudan which dominated by the African race (the non-Muslims)."

"Sejarah Federasi Rusia yang dikenal sebagai pemerintahan sentralistik telah membentuk budaya politik lingkungan warga negaranya menjadi dominan dalam pola tertentu. Khususnya dalam meregulasi mata uang kripto, pemerintah Rusia menciptakan kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana sentralisme membentuk lingkungan Federasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus eksplanatori, dengan menerapkan konsep budaya politik yang terbentuk atas sentralisasi dalam tubuh Federasi Rusia. Pengalaman sejarah Bangsa Rusia yang kental akan pemusatan kekuatan, menjadikan sentralisme memiliki peranan penting dalam Federasi Rusia menentukan suatu kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa Federasi Rusia masih kental akan sentralisme, namun dapat menerima kehadiran mata uang kripto meski dengan syarat terentu. Pemerintah Rusia juga berupaya mensentralisasikan mata uang kripto yang memiliki konsep terdesentralisasi.

---

The history of the Russian Federation, which is known as a centralized government, has shaped the political culture of its citizens to become dominant in a certain pattern. Specifically in regulating cryptocurrencies, the Russian government creates policies related to how centralism shapes the Federation environment. This research was conducted using an explanatory case study approach, by applying the concept of political culture formed by centralization within the Russian Federation. The historical experience of the Russian Nation which is thick with the concentration of power, makes centralism have an important role in the Russian Federation in determining a policy. This research found that the Russian Federation is still strong in centralism, but can accept the presence of cryptocurrencies even with certain conditions. The Russian government is also trying to centralize cryptocurrency which has a decentralized concept."

"Tesis ini mencoba membahas pengaruh tekanan PBB terhadap kebijakan pemerintah Sudan dalam masalah terorisme periode 1996 - 2001. Pada tahun 1989 terjadi kudeta militer di Sudan yang dikenal dengan Revolusi Penyelamatan Damai. Pasca Revolusi, Sudan melaksanakan program Islamisasi dengan menerapkan Syari'ah sebagai hukum negara. Dalam perkembangannya, Revolusi 1989 selain membawa perubahan internal Sudan, juga berdampak secara eksternal. Secara eksternal revolusi tersebut menimbulkan reaksi-reaksi negatif dan negara-negara Barat, Afrika, dan Timur Tengah.Pandangan negatif terutama ditujukan oleh Mesir. Mesir dengan dukungan AS berupaya memojokkan Sudan di dunia internasional. Upaya pemojokan tersebut diantaranya adalah tuduhan terhadap Sudan sebagai negara yang mensponsori kegiatan terorisme. Sebagai akibat dari pemojokan tersebut muncul tekanan-tekanan dunia internasional terhadap Sudan seperti pengucilan diplomatik dan penghentian bantuan keuangan.Dan sebagai puncak dari tekanan dunia internasional adalah tuduhan keterlibatan Sudan dalam usaha pembunuhan Presiden Mesir, Husni Mubarak di Addis Ababa, Ethiopia. Sudan dianggap melindungi ketiga pelaku peristiwa tersebut. Sebagai konsekuensinya PBB mengeluarkan resolusi 1044 ( 1996 ) yang isinya meminta pemerintah Sudan untuk menyerahkan tiga tersangka pelaku percobaan pembunuhan Mubarak kepada pemerintah Ethiopia dan menghentikan dukungannya dalam aksi-aksi terorisme. Namun pemerintah Sudan menganggap tuduhan tersebut tidak masuk akal dan menolak bahwa pemerintah Sudan melindungi para pelaku terorisme.Atas penolakan diatas, PBB mengeluarkan resolusi baru, yaitu resolusi 1054 (1996) dan resolusi 1070 ( 1996 ) yang menyerukan kepada setiap negara untuk membatasi staf diplomatik di Sudan, membatasi perjalanan para pejabat pemerintah dan militer Sudan untuk pergi atau melewati territorial setiap negara, dan setiap negara diseru untuk menolak penggunaan pangkalan pesawat bagi pesawat Sudan.Penelitian ini menggunakan tingkat unit analisa negara-bangsa. Tingkat analisa ini meliputi semua aspek perilaku unit negara - bangsa.. Adapun tipe penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sifat penelitiannya adalah deskriptif?anlitis.Untuk menganalisa permasalahan ini penulis menggunakan model lingkungan (environmental model) yang dikemukakan Papadakis, Starr, dan Sprouts. Model ini mengedepankan konsep negara sebagai suatu entitas dalam sebuah lingkungan, yang menentukan pilihan tindakan yang akan diambil oleh suatu negara. Menurut mereka lingkungan terdiri dari beberapa tingkatan, salah satunya adalah International System. Sedangkan untuk menganalisa bentuk-bentuk tekanan PBB terhadap Sudan teori Power yang dikemukakan Holsti, Colombis & Wolfe, serta Conway dapat dijadikan acuan.Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa tekanan yang dilakukan PBB berupa himbauan (resolusi 1044 (1996)), dan sanksi ( resolusi 1054 dan 1070 (1996) ) berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah Sudan dalam masalah terorisme.Stressing To Sudan Government Policy In Terrorism At The Year 1996 ? 2001 This Thesis tries to discuss the influence of UN stressing to Sudan Government policy in terrorism at the year 1996 - 2001. At 1989 happened military coup d'etat in Sudan that known by Peace Salvation Revolution. Time after revolution, Sudan carried out the programme of Islamisation by applicating Syari'ah as state law. In its development, Sudan Revolution did not only bring internal change in Sudan, but also it impacted externally. The revolution appearted negative reactions externally from West countries, Africa, and Mid East.

Negative view mainly toward by Egypt. Egypt with USA as it back up tried to do big effort to force Sudan in to a corner in international world. The effort to force in to corner, such as the accusation to Sudan as the state that sponsored terorism acts. As the consequence, appeared the stressing from the international world to Sudan as the diplomatic banishment and the ceasing fund donation.

As reached it's peak from international world stressing was the accusation of Sudan involvement of the effort Egypt President killing, Husni Mubarak at Addis Ababa, Ethiopia. Sudan was considered to protect the three incident of killing Mubarak to Ethiopia government and halted it's back up in terrorism actions. However, Sudan government considered while that accusation was illogical.

As refusing above, UN issued new resolution, namely resolution 1054 (1996) and resolution 1070 ( 1996 ) that appealed to every country to limit diplomatic staff in sudan, the government high officials traveling and military of sudan to go out or pass through territorial every state and every country was appealed to refuse the use base plane for sudan aero plane.

The research type is qualitative, by using data collecting through library study, and use descriptive to analyze a data.

For analyzing this problem, the writer uses environmental model that proposed state concept as an identity in environment that decides the choice of action that will be taken by one state. According to them, the environment consist of some grades, one of them is international system. While for analysing the form of UN stressing to Sudan, Power Theory that proposed by Holsti, Coloumbis & Wolfe, and also Conwey can be referenced in this case.

The conclusion from this thesis is the stressing that is done by UN as appeal (resolution 1044 (1996) and sanction (resolution 1054 and 1070 (1996) succeed to influence the policy of Sudan government in terrorism."

"Tesis ini membahas Peran Sudanese Professional Association (SPA) dalam proses pelengseran Rezim militer Omar Bashir di Sudan dalam kurun waktu Desember 2018 hingga April 2019. Bashir yang bertahan dengan kekuasaannya selama lebih dari tiga dekade lamanya telah berhasil dilengserkan melalui serangkain aksi yang menekan Lembaga Keamanan Sudan untuk mencopot kekuasaan Bashir. Penelitian ini akan menjawab bagaimana peran SPA dalam proses pelengseran Bashir tersebut. Menggunakan Teori Modal Sosial, Kesempatan Politik, Mobilisasi, dan Pembingkaian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran SPA dalam proses jatuhnya Bashir tercermin dari keberhasilannya dalam mencitrakan dirinya sebagai organisasi sipil murni, memanfaatkan situasi krisis politik dan ekonomi untuk membentuk aliansi the Force of Freedom and Change sebagai jaringan partisipasi sipil, mengkordinir serangkaian aksi “just fall” sebagai mobilisasi massa serta mendeklarasikan piagam freedom and Change sebagai norma yang menjadi tujuan bersama

---

This thesis discusses about the role of the Sudanese Professional Association (SPA) in the process of overthrowing the military regime of Omar Bashir in Sudan from December 2018 to April 2019. Bashir, who remained in power for more than three decades, has been successfully removed through a series of actions that put pressure on the Sudanese Security aparatus to remove him from power. This study will answer how the role of SPA in the process of removing this regime. Using Social Capital Theory, political and mobilization, framing structure, this research concludes that the role of SPA in the process of overthrowing Bashir's regime is reflected in its success in perceiving itself as a pure civil society organization, utilizing political and economic crisis situations to form the alliance of the Force of Freedom and Change as a network of civic engagement, coordinating a series of “just fall” protests actions as mass mobilization and declaring the Charter Of Freedom and Change as norms that becomes the common goal of Sudanese civil society"

"Skripsi ini membahas tentang keberlakuan alasan keamanan nasional sebagai pengecualian asas non-refoulement yang dikenal sebagai kerangka perlindungan terhadap warga negara asing di suatu negara. Pertanyaan dasar yang menjadi pusat penelitian skripsi ini adalah dapat tidaknya alasan keamanan nasional diberlakukan sebagai pengecualian terhadap asas non-refoulement setelah terjadinya perkembangan terhadap pengaplikasian asas itu sendiri. Dalam satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional harus dihormati. Hal ini termasuk menyangkut permasalahan tindakan-tindakan yang dilakukan negara untuk menjaga keamanan nasional mereka. Di sisi lain, pertumbuhan rezim perlindungan yang ditawarkan oleh asas non-refoulement telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi metode pemenuhan dan perlindungan HAM yang dikenal di berbagai kerangka hukum HAM internasional maupun regional sebagai norma yang tidak dapat diderogasi. Hal ini mengakibatkan nonrefoulement sering diaplikasikan sebagai norma yang tidak dapat dikecualikan bahkan didiskusikan untuk meraih status norma jus cogens, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional. Pada kondisi tersebut, negara-negara dihadapkan kepada tantangan dalam menggunakan alasan keamanan nasional untuk mengenyampingkan kewajiban non-refoulement dalam rangka menerapkan kebijakan domestik dalam memerangi terorisme. Dengan demikian skripsi ini membahas pertemuan atau persinggungan antara dua kepentingan yaitu kepentingan untuk menjunjung dan melindungi HAM dan kepentingan keamanan nasional.

---

This study explains about the application of national security exception to the principle of non-refoulement that is recognized as a protection framework for aliens in foreign countries. The fundamental question of this study is whether the national security exception can be applied considering the current development of non-refoulement application itself. On one hand, state’s sovereignty is honored in international relation. This includes state’s discretion to take measures to safeguard their national security. On the other hand, the growth of protection regime offered by non-refoulement principle has developed so as to be a method in fulfilling and protecting human rights which is recognized under numerous international and regional human rights instruments as a norm that is nonderogable. This has caused non-refoulement to be applied without exceptions even being discussed as attaining the status of jus cogens, the highest norm in the hierarchy of international law. In this condition, states are challenged to invoke national security to set aside their non-refoulement obligation in enforcing their national policy to combat terrorism. Hence, this study discusses about the clash between two interest namely the upholding and protection of human rights and national security."