Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korea Selatan di bawah Amerika Serikat mengadaptasi nilai-nilai demokrasi yang juga sengaja diperkenalkan oleh the United States Army Military Government in Korea (USAMGIK). Setelah USAMGIK berhasil menyelenggarakan pemilihan umum di Korea Selatan pada tahun 1948, pemerintahan Korea Selatan dengan sistem demokrasi pun mulai berjalan di bawah kepemimpinan Rhee. Namun, sentimen Rhee Syngman terhadap komunisme menyebabkan rezimnya menjalankan pemerintahan dengan sikap antikomunisme yang sangat kuat. Bahkan, pandangan anti-komunisme tersebut membuat rezim Rhee Syngman sering kali menyalahgunakan nilai-nilai demokrasi untuk menyingkirkan komunis. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan dan menganalisis bagaimana rezim Rhee Syngman memanfaatkan demokrasi Amerika untuk melanggengkan kekuasaan dan menjalankan anti-komunisme. Dengan menerapkan pendekatan behavioral dan teori kelompok kepentingan, penelitian ini mengungkap tindakan-tindakan politik rezim Rhee Syngman terkait demokrasi Amerika dan berbagai dampak dari tindakannya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim Rhee Syngman telah banyak menyalahgunakan nilainilai demokrasi sebagai alat untuk mempertahankan rezimnya dan melawan komunis sejak awal sampai akhir pemerintahan. Hal tersebut menciptakan konflik internal dengan banyak dampak yang juga muncul sejak awal rezim Rhee Syngman berkuasa dan kemudian menjatuhkan rezim meskipun telah mengubah kabinetnya di akhir periode.

---

South Korea under the United States adopted democratic values which were also deliberately introduced by the United States Army Military Government in Korea (USAMGIK). After USAMGIK successfully held general elections in South Korea in 1948, the South Korean government with a democratic system began to run under the leadership of Rhee. However, Rhee's sentiments towards communism caused his regime to run a government with a very strong anti-communist stance. In fact, this anti-communism view made the Rhee Syngman regime often misuse democratic ideas to get rid of communism. Therefore, this study explains and analyzes how the Rhee Syngman regime takes advantage of American democracy to perpetuate power and carry out anti-communism. By applying a behavioral approach and interest group theory, this study reveals the political actions of the Rhee Syngman regime regarding American democracy and the various impacts of these actions. The results of the study show that the Rhee Syngman regime has misused democratic ideas as a tool to maintain its regime and fight against communism from the beginning to the end of the government. This created an internal conflict with many impacts that also emerged since the beginning of the Rhee Syngman regime in power and then brought down the regime even though it had changed its cabinet at the end of the period."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang paternalisme yang merupakan warisan ajaranKonfusianisme masyarakat Korea di dalam pemerintahan Syngman Rhee danpengaruhnya terhadap penerapan nilai-nilai demokrasi di Korea. Penelitian inimerupakan sebuah penelitian kualitatif yang ditulis menggunakan metodedeskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paternalismediterapkan dalam pemerintahan Syngman Rhee dan terlihat melalui kebijakankebijakanSyngman Rhee, misalnya saja dalam RUU Keamanan Nasional. RUUKeamanan Nasional ini bertujuan untuk melindungi rakyat Korea dari bahayakomunis, tetapi RUU ini melanggar prinsip dasar yang ada dalam demokrasi,yakni pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, disimpulkan bahwapaternalisme dalam pemerintahan Syngman Rhee memberikan pengaruh burukterhadap penerapan nilai-nilai demokrasi di Korea.

---

AbstractThis thesis studies about paternalism as a legacy of Confucianism teachings inKorean society that is applied in Syngman Rhee government and its effects on theapplication of democratic values in Korea. This research is a qualitative researchwith descriptive analysis method in writing. The result of this research shows thatthere is paternalism applied in Syngman Rhee government and could be seenthrough Syngman Rhee policies, i.e. National Security Bill. The National SecurityBills aimed to protect Korean people from communist, but the bill violates basicprinciple of democracy, specifically the violation of human rights. Hence, it isconcluded that the paternalism in Syngman Rhee government has given badeffects toward the application of democratic values in Korea."

"ABSTRAKHubungan Australia dengan wilayah sekitarnya tidaklah begitu dekat untuk jangka waktu yang cukup lama. Sebagai akibat dari pengalaman masa Perang Dunia IT, Australia kemudian lebih memperhatikan kawasan Asia. Keamanan regional di kawasan Asia Tenggara menjadi panting dan menempati prioritas utama dalam penentuan kebijaksanaan politik luar negeri Australia. Hal tersebut didorong oleh kekhawatiran akan datangnya bahaya dari `utara' yang dalam hal ini adalah ancaman invasi Jepang dan ancaman komunis; baik dari Uni Soviet, Cina maupun Indochina. Australia kemudian menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah garis depan pertahanannya -kebijakan forward defence -yang bertujuan untuk mencegah meluasnya komunisme di Asia Tenggara. Kebijakan tersebut dilandasi oleh adanya ketakutan bahwa bila Asia Tenggara jatuh ke tangan komunis, maka ancaman komunis semakin dekat ke Australia. Konflik di Malaya-The Malayan Emergency-merupakan awal keterlibatan langsung pemerintah Australia dan ujian bagi perkembangan politik luar negeri Australia di Asia Tenggara. Dalam keterlibatannya di Malaya, Australia mulai merurnuskan kebijaksanaan luar negeri sendiri dan merealisasikan kebijakan antikomunisnya, meskipun tetap diwarnai oleh rasa kesetiaan kepada negara pelindungnya yaitu inggris dan Amerika Serikat. Realisasi kebijaksanaan antikomunis Australia dalam konflik Malaya lebih tegas karena peranan Partai Komunis Malaya yang semakin kuat di Malaya meningkatkan kecemasan Australia terhadap prospek Malaya menjadi suatu negara komunis. Akibatnya Australia bersikap lebih tegas secara militer dengan menyediakan Bala bantuan berupa perlengkapan militer dan pengiriman pasukan darat yang tergabung dalam Far East Strategic Reserve. Keberhasilan dan pola yang diterapkan di Malaya pada masa selanjutnya menjadi dasar bagi Australia untuk bersedia terlibat dalam Perang Vietnam yang dikaitkan dengan garis depan pertahanan Australia yang berada di luar wilayah Australia.

---

"

"Promosi hak asasi manusia dan demokrasi menjadi tema utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) sampai hari ini. Promosi hak asasi manusia dan demokrasi sebagai nilai-nilai ideal politik AS menuai persoalan ketika harus berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan keamanan. Akibatnya, persoalan hak asasi manusia dan demokrasi kerap diabaikan. Pada masa Perang Dingin persoalan ini terjadi ketika AS mendukung sejumlah diktator sayap kanan di beberapa negara. Di Chile, AS mendukung pemerintahan Augusto Pinochet (1973-1990) yang menjalankan pemerintahan dengan otoriter yang kerap melakukan pelanggaran HAM dan anti demokrasi. Persoalan ini tentu memunculkan beberapa pertanyaan di antaranya; Apa sebenarnya yang melandasi AS mendukung rezim Pinochet? Mengapa AS rela 'mengorbankan' politik idealnya? Dan apa sejatinya makna HAM dan demokrasi bagi politik luar negeri AS pada masa Perang Dingin? Menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganilisis data terutama dari dokumen-dokumen yang sudah dirilis Departemen Luar Negeri AS, bukubuku, jurnal dan sejumlah artikel di website, penelitian ini ingin menjawab berbagai pertanyaan di atas. Tesis penelitian ini adalah sebuah konsep yang penulis sebut sebagai 'capital securitizing'. Konsep capital securitizing merupakan definisi operasional yang ingin menjelaskan bagaimana cara kerja dari proses pembuatan kebijakan luar negeri AS yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal politiknya.

---

Promotion of human rights and democracy become the main theme in U.S. foreign policy until today. Promotion of human rights and democracy as U.S. political values acquire issue when it collides with economic and security interests. As the result, the issue of human rights and democracy are often ignored.

During the Cold War, this problem occurred when U.S. supported a number of right-wing dictators in some countries. In Chile, U.S. supported the regime of Augusto Pinochet (1973-1990) who run the government authoritatively which often committed violation against human right and democracy.

This issue certainly brings out some questions, including: What is the basis of U.S. support the regime of Pinochet? Why is U.S. willing to 'sacrifice' its political ideal? And what is the true meaning of human rights and democracy for U.S. foreign policy during the Cold War?

By using a qualitative approach to analyze the data primarily from some documents that already released by U.S. State Department, books, journals, and some website articles, this study wants to answer those questions above.

This thesis is a concept which the author called as 'capital securitizing' The concept of 'capital securitizing' is an operational definition which attempts to explain the workings of the process of making U.S. foreign policy which is inconsistent with the values of its political ideal."