Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini berupaya untuk mentelaah konsep kebudayaan melalui fenomena jasa joki tugas di pendidikan tinggi. Jasa joki tugas di pendidikan tinggi hadir sebagai fenomena budaya yang kerap dipilih sebagai jalan untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan secara instan, yang padahal, kehadiran jasa joki tugas di pendidikan tinggi merupakan suatu hal terlarang dan bertentangan dengan budaya akademik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk menjelaskan pentingnya memahami strategi adaptasi dan perasaan sebagai cara untuk menelaah konsep kebudayaan pada fenomena jasa joki tugas di pendidikan tinggi. Skripsi ini menyajikan bahwa jasa joki tugas di pendidikan tinggi dipilih sebagai strategi adaptasi serta manifestasi perasaan para penjokinya. Kehadiran jasa joki tugas di pendidikan tinggi tidak bisa dilepaskan dari perasaan para aktornya serta berbagai hal yang turut menyertai; yakni globalisasi dan penetrasi industri yang membuat kampus menjadi semakin neoliberal sehingga menormalisasi kehadiran jasa joki tug

---

This paper attempts to examine the concept of culture through the phenomenon of task jockey services in higher education. Task jockey services in higher education exist as a cultural phenomenon that is often chosen as a way to instantly complete lecture assignments. The presence of task jockey services in higher education is prohibited and contrary to academic culture. This research is qualitative with an ethnographic approach to explaining the importance of understanding adaptation strategies and feelings to examine the concept of culture in task jockey services in higher education. This thesis presents that task jockey services in higher education are chosen as an adaptation strategy and a manifestation of the jockey's feelings. The presence of task jockey services in higher education cannot be separated from the actors' feelings and the various things accompanying it, namely globalization and industrial penetration, which have made campuses increasingly neoliberal implicated to normalization the existance of tak jokey"

"Tulisan ini akan membahas mengenai hibridasi nilai liberal dan nilai komunitariandalam penerapan konsep Knowledge Economy Bank Dunia melalui proyekreformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Globalisasi mendukung terciptanyapemahaman akan kian pentingnya pengetahuan untuk mendukung perekonomiansuatu negara. Melalui konsep Knowledge-Based Economy (KBE), institusiinternasional seperti Bank Dunia menangkap peluang berinvestasi dalam sektoryang penting dalam produksi ilmu pengetahuan, yakni pendidikan tinggi. BankDunia merancang strategi reformasi pendidikan tinggi untuk kemudian diterapkandi sejumlah negara berkembang seperti Argentina, Guinea, Romania, Chile,Tunisia, Vietnam, Yordania, Mozambique, Sri Lanka, Ethiopia, dan Indonesia.Meski dikatakan sebagai bentuk new economy yang menjanjikan terbukanyapeluang bagi negara-negara miskin dan berkembang untuk mencapai kemajuanmelalui produksi pengetahuan, KBE tak ubahnya sebagai bentuk baru kapitalismeekonomi di abad 21. Strategi reformasi pendidikan tinggi merupakan bentukneoliberalisme ekonomi yang mendorong pemerintah untuk melakukandesentralisasi, privatisasi, dan komersialisasi sektor pendidikan tinggi di negaranya.Melalui liberalisasi pendidikan tinggi, status pendidikan tinggi sebagai barangpublik berubah menjadi barang ekonomi. Meski di negara yang landasannyabertentangan dengan nilai liberal, seperti Indonesia, penerapan konsep KnowledgeEconomy Bank Dunia tetap menyebabkan terjadinya liberalisasi pendidikan tinggidalam batas toleransi tertentu melalui kebijakan yang merupakan hasil kompromiatas tarikan kepentingan global yang membawa nilai liberal dan kepentingan lokalyang menganut nilai komunitarian

---

This paper will discuss about the hybridization of liberal and communitarian valuein the implementation of World Banks Knowledge-Economy concept throughhigher education reform projects in Indonesia. Globalization supports theunderstanding of the importance of knowledge for the economic growth. ByKnowledge-Based Economy (KBE) concept, the international institutions like theWorld Bank catches investment chances in an important sector to produceknowledge, known as higher education. The World Bank in advance composeshigher education reforms project in several developing countries like Argentina,Guinea, Romania, Chile, Tunisia, Vietnam, Jordan, Mozambique, Sri Lanka,Ethiopia, and Indonesia. Although it is said as a New Economy which is promisedto open more chances for poor and developing countries to achieve development byproducing knowledge, KBE even appears as a new face of capitalism in 21stcentury. Higher Education Reform Strategy is a form of neoliberalism economicswhich makes the government pursue decentralization, privatization and highereducation commercialization in its country. Higher education liberalization makesthe change of the status of higher education from public to economic goods.Although there are countries that principally not a liberal country, like Indonesia,World Bank Knowledge Economy concept implementation still succeed toliberalize higher education sector in that country within certain tolerance limitsthrough policies that are the result of compromises on the push-pull of the globalinterest (that bring liberal values) and local interest (that adhere to communitarianvalues)."

"ABSTRAKSejumlah penelitian mengungkapkan adanya kebutuhan organisasi untuk melakukan transformasi, demikian juga pada institusi perguruan tinggi. Transformasi muncul sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi di era informasi dengan berkembangnya lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Tantangan tersebut adalah kompetisi yang semakin ketat, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas, serta tuntutan untuk mencari sumber pendanaan baru. Karakteristik organisasi yang dapat bertahan menghadapi tantangan di era informasi adalah lean kecil/ramping , agile lincah dan networked, serta fleksibel. Extended Enterprise EE adalah suatu konsep yang fokus pada kompetensi inti, memiliki karakteristik antara lain lincah, dinamis dan fleksibel dengan lingkungannya. Dengan demikian, karakteristik organisasi yang dapat bertahan di era informasi dapat dicapai salah satunya dengan menerapkan EE.Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk melihat bagaimana EE diterapkan pada perguruan tinggi. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah analisis terhadap konsep EE yang diperoleh dari berbagai literatur, analisis terhadap perguruan tinggi secara umum dan analisis terhadap tempat studi kasus yaitu Perguruan Tinggi Swasta ABC. Pada penelitian ini, digunakan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur yang membahas tentang EE dan penerapannya, perguruan tinggi, dan transformasi institusi perguruan tinggi. Data juga diperoleh dari tempat studi kasus berupa surat keputusan rektor, dokumen rencana transformasi, dokumen SOP Standard Operating Procedure , dan e-mail yang dikirim ke mailing list dosen Perguruan Tinggi Swasta ABC.Dari penelitian ini dihasilkan konsep penerapan EE pada Perguruan Tinggi Swasta ABC. Pada konsep tersebut, suatu institusi perguruan tinggi harus mempunyai keunggulan kompetitif sebagai modal untuk bertransformasi ke arah EE. Penerapan EE di institusi perguruan tinggi dilakukan pada tingkat strategis aliansi strategis dan customer partnership , manajerial kompetensi inti dan alihdaya , dan operasional virtual integration . Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi Swasta ABC dalam menerapkan EE, dan terdapat sejumlah manfaat yang akan diperoleh oleh institusi tersebut dari penerapan EE.

---

ABSTRACTA number of studies have revealed the need to transform the organization, as well as in higher education institutions. Transformation appears as a response to the challenges faced in the information age with the development of an increasingly competitive business environment. The challenge is the increasingly fierce competition, the need to improve the quality, as well as the demand to find new funding sources. Organizational characteristics that can withstand the challenges of the information age is lean, agile and networked, as well as flexible. Extended Enterprise EE is a concept that focuses on core competencies, has characteristics include agile, dynamic and flexible environment. Thus, the organizational characteristics that can survive in the information age can be achieved either by applying EE.A qualitative approach with case study method is used to see how EE applied to university. Stages of the research is the analysis of the concept of EE obtained from the literature, analysis of the college in general and the analysis of the Private University ABC. In this study, the use of secondary data derived from the literature that discusses EE and its application, college, and the transformation of higher education institutions. Data were also obtained from Private University ABC such a rector rsquo s decision letter, the document of transformation plan, document of SOP Standard Operating Procedure , and e mail sent to a mailing list of lecturers.This research produced the concept of application of EE at the Private University ABC. On the concept, a higher education institution must have a competitive advantage as the capital for the transformation towards EE. Application of EE in higher education institutions is done at the strategic level strategic alliances and customer partnerships , managerial core competencies and outsourcing , and operational virtual integration . The study also revealed that there are some things that must be done by the Private University ABC in implementing EE, and there are a number of benefits to be derived by the institutions from the implementation of EE."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan elektronik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Banyaknya kasus korupsi di sektor pengadaan menempatkan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang paling rentan terhadap korupsi. Terkait hal tersebut, LKPP melakukan pembenahan administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan 12 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan tujuh prinsip pengadaan telah dilaksanakan dengan baik meliputi prinsip efisiensi dari segi waktu, biaya dan sumber daya manusia, efektif dalam proses tanya jawab, transparan dalam proses diskusi dan sanggahan serta komunikasi, terbuka dalam proses bertanya dan menjawab pertanyaan. informasi pengadaan, persaingan yang sehat antar penyedia, adil dalam melakukan pengadaan tanpa campur tangan pihak luar, dan akuntabel dalam hal pendokumentasian dan pengawasan yang telah dilakukan dengan baik. Selain itu, berdasarkan delapan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-procurement antara lain kepemimpinan organisasi, perencanaan dan pengelolaan, kebijakan e-procurement, manajemen sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, standar implementasi, infrastruktur teknologi informasi dan web dan sistem e-procurement. Dari delapan faktor tersebut, ditemukan adanya kendala pada sistem pelaporan keuangan pengadaan yang belum tersinkronisasi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya laporan keuangan pengadaan dalam laporan tahunan Kemenristekdikti.

---

This study aims to analyze the implementation and the factors that influence the implementation of electronic procurement in the Ministry of Research, Technology, and Higher Education. Procurement of goods/services is a form of public service. The number of corruption cases in the procurement sector places corruption in the goods and services procurement sector as the sector most vulnerable to corruption. Related to this, LKPP has made administrative improvements through the procurement of goods/services electronically (e-procurement). This study uses a post positivist approach with data collection methods through in-depth interviews with 12 informants. The results of this study indicate that in the implementation of e-procurement at the Ministry of Research, Technology, and Higher Education based on seven procurement principles, it has been implemented properly including the principles of efficiency in terms of time, cost and human resources, effective in the question and answer process, transparent in the discussion process. and objections and communication, open in the process of asking and answering questions. procurement information, fair competition between providers, fair in carrying out procurement without outside interference, and accountable in terms of documentation and supervision that has been carried out properly. In addition, based on eight factors that influence the implementation of e-procurement, including organizational leadership, planning and management, e-procurement policies, human resource management, laws and regulations, implementation standards, information technology infrastructure and web and e-procurement systems. Of these eight factors, it was found that there were obstacles in the procurement financial reporting system that had not been properly synchronized, resulting in the non-fulfillment of procurement financial reports in the Kemenristekdikti annual report."

"ABSTRAKFokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis peran faktor ekonomi, sosial, dan demografis dalam mempengaruhi permintaan terhadap pendidikan tinggi. Model yang dipilih untuk analisis ini adalah model binomial logit. Dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2012, penelitian ini menemukan bagaimana pengaruh biaya langsung, pendapatan yang dikorbankan, dan karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga (pendapatan rumah tangga dan tingkat pendidikan orang tua), yang dikontrol dengan variabel kemampuan nonkognitif, lokasi tempat tinggal, dan gender, terhadap keputusan individu untuk berpartisipasi di pendidikan tinggi. Biaya langsung dan pendapatan yang dikorbankan terbukti menurunkan probabilitas individu berpartisipasi di pendidikan tinggi secara signifikan, sedangkan karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan berpartisipasi di pendidikan tinggi.

---

ABSTRACTThe main focus of this study is to analyze the role of economic, social, and demographic in influencing the demand for higher education. The model selected for this analysis is a binomial logit model. Using data from Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2012, this study found how the influence of direct costs, forgone earnings, and households? socio-economic characteristics (household income and education level of parents), which are controlled by noncognitive ability, location, and gender, on individual's decision to participate in higher education. The direct costs and forgone earnings have significantly lower the likelihood of participation in higher education, while households? socio-economic characteristics have a positive effect on higher educational choice."

"Tesis ini mengambil topik penelitian mengenai peranan akuntansi aset tetap dalam optimalisasi perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara di Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kompleksitas dan permasalahan mengenai proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara, dan bagaimana peranan akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural dalam proses tersebut di Ditjen Pendidikan Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas permasalahan dan pihak yang terlibat dalam akuntansi aset tetap serta proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara. Penelitian juga menghasilkan aktivitas-aktivitas yang logis dan diterima secara kultural di Ditjen Pendidikan Tinggi. Rekomendasi penelitian ini adalah aktivitas-aktivitas logis dalam proses (1) perencanaan kebutuhan barang milik negara, dan; (2) penganggaran barang milik negara.

---

The topic for this thesis research is the role of fixed asset accounting in the optimization of requirement's planning and budgeting of state-owned assets in the Directorate General of Higher Education Ministry of Education and Culture. This study is a qualitative research with Soft Systems Methodology (SSM) approach. The purpose of the study is to describe the complexity and concerns about the process of requirement's planning and budgeting of state-owned assets, and how the role of fixed asset accounting logical and culturally acceptable in that process in the Directorate General of Higher Education.

The results show the complexity of the issues and parties involved in the accounting of fixed assets as well as the process of requirement's planning and budgeting of state-owned assets. The research also generates logical activities and culturally acceptable in the Directorate General of Higher Education. This research recommendation are logical activities in the process of (1) requirement's planning of state-owned assets, and; (2) budgeting of state-owned assets."

"Media sosial merupakan salah satu medium yang digunakan jasa pacar sewaaan untuk menjalankan bisnisnya. Di Indonesia, memiliki pasangan sering kali diarahkan pada hubungan heteronormatif antara laki-laki dan perempuan. Pandangan terhadap pasangan nonheteroseksual di Indonesia masih menjadi sesuatu yang tabu dan kontroversial—terutama dalam konteks pacar sewaan. Penelitian ini melihat bagaimana jasa pacar sewaan melanggengkan maupun menegosiasikan konstruksi heteronormativitas di Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian tekstual, penelitian ini menganalisis beberapa akun penyedia jasa pacar sewaan di beberapa media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan X. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konstruksi heteronormativitas dilanggengkan, diromantisasi, dan dinegosiasikan oleh jasa pacar sewaan. Hasil penelitian menunjukkan jasa pacar sewaan mengafirmasi atribut-atribut maskulinitas dan feminitas melalui penggambaran talent pacar sewaan di akun media sosial mereka. Hasil analisis lainnya menunjukkan bahwa kehadiran jasa pacar sewaan dapat menjadi ruang negosiasi atas konstruksi heterenormativitas.

---

Social media is one of the mediums used by rental girlfriend/boyfriend services to run their business. In Indonesia, having a partner is often directed at a heteronormative relationship between a man and a woman. The view of nonheterosexual couples in Indonesia is still taboo and controversial—especially in the context of rental girlfriends. This study examines how rental girlfriend services perpetuate and negotiate the construction of heteronormativity in Indonesia. Using a textual study method, this study analyzed several accounts of rental girlfriend service providers on several social media, such as TikTok, Instagram, and X. This study aims to explore how the construction of heteronormativity is perpetuated, romanticized, and negotiated by rental girlfriend services. The results of the study show that rental girlfriend services affirm the attributes of masculinity and femininity through the depiction of rental girlfriend talents on their social media accounts. Other analysis results show that the presence of rental girlfriend services can be a space for negotiation of the construction of heteronormativity."

"Kebijakan afirmasi pendidikan tinggi merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif. APK pendidikan tinggi menjadi indikator 4.3.1(a) SDGs. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan perhatian khusus bagi kelompok afirmasi. Lebih lanjut Permendikbud No.27 Tahun 2018 tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi semakin memperkuat implementasi dari kebijakan afirmasi pendidikan tinggi. Namun terdapat permasalahan seperti kesenjangan capaian APK Indonesia dengan negara ASEAN, capaian APK nasional yang belum sesuai target SDGs, dan kesenjangan APK antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan afirmasi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia tahun 2018-2022. Penelitian ini menguji 550 observasi dari 110 kabupaten/kota yang selalu menerima beasiswa ADik selama tahun 2018-2022. Data panel diestimasi menggunakan twoways fixed effect model dengan turut mengontrol beberapa karakteristik mencakup intervensi pendidikan lainnya, perguruan tinggi, fasilitas/infrastruktur, sosial-demografi, dan ekonomi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi dalam bentuk beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADik) baik secara total maupun proporsional, berpengaruh signifikan positif terhadap APK. Pada pengujian subsample, ADik menunjukkan pengaruh signifikan positif pada wilayah 3T namun tidak signifikan pada wilayah Papua. Lebih lanjut ADik konsisten menunjukkan pengaruh signifikan positif pada wilayah Papua 3T.

---

The affirmative policy on higher education is an effort to promote inclusive education. The gross enrollment ratio (APK) of higher education is an indicator 4.3.1(a) of SDGs. Law No. 12 of 2012 on Higher Education mandates special attention for affirmative groups. Furthermore, the Ministerial Regulation of Education and Culture No. 27 of 2018 on Affirmative Higher Education strengthens the implementation of the affirmative policy of higher education. However, challenges remain, as there is a gap between the APK of Indonesia and other ASEAN countries, the national APK has not met the SDGs target, and there is a gap in APK among regions in Indonesia. This study aims to determine the relationship between affirmative scholarship (ADik) and access to higher education in Indonesia in 2018-2022. This study applies 550 observations from 110 districts/cities that always received ADik scholarships during 2018-2022. Panel data is used with a two-way fixed effect regression model by employing several characteristics as control variables, including other policy interventions, number of universities, facilities/infrastructure, socio-demographics, and economy. The results show that the affirmative scholarships (ADik), both in total and proportionally, have a significant positive effect on the APK of higher education. Moreover, ADik has a significant positive effect in almost all the underdeveloped, frontier, and outermost regions (3T regions) but has no significant effect in Papua as a whole. ADik has a significant positive effect in the Papua regions that are categorized as the 3T regions."