Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas bagaimana aspek implementasi dari kebijakan pembatasan jarak fisik melalui PSBB selama pandemi COVID-19 di Kota Bogor yang kemudian direformulasi kembali pada implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK). Adapun, perspektif teoritis yang digunakan bersumber pada pandangan dari Majone & Wildavsky (1978) yang mengartikan implementasi sebagai proses di mana program-program terus dibentuk dan didefinisikan ulang. Selain itu, turut dirujuk pendapat dari Grindle (1980) yang menyatakan terdapat dua aspek utama di dalam menentukan derajat keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan antara lain; konten atau isi kebijakan dan konteks implementasi. Dalam menghimpun data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan didukung oleh data primer yang bersumber dari proses wawancara mendalam terhadap narasumber serta data sekunder. Hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa konsep implementasi yang dikemukakan oleh Majone & Wildavsky (1978) dan Grindle (1980) relevan dengan temuan yang ada. Di mana kebijakan mengalami reformulasi dan dibentuk kembali selama tahap pengimplementasian. Hal itu dibuktikan dari pengambilan keputusan pemkot Bogor untuk menerapkan kebijakan PSBMK di Kota Bogor di samping memiliki tujuan dan derajat perubahan yang sama juga lebih menyesuaikan dengan konteks kondisi di Kota Bogor ketimbang melanjutkan kebijakan PSBB yang memberikan dampak besar terutama pada sektor ekonomi. Keberhasilan PSBMK juga dapat dibuktikan dari model analisis Grindle (1980) antara isi kebijakan dan konteks implementasinya, hingga mengubah status Kota Bogor dari zona merah ke zona oranye dalam waktu sepuluh hari.

---

This research discusses the implementation aspect of the policy of physical distancing through PSBB during the COVID-19 pandemic in Bogor City which was then reformulated into the implementation of the Micro and Community Scale Social Restrictions (PSBMK) policy. Meanwhile, the theoretical perspective used stems from the view of Majone & Wildavsky (1978) which defines implementation as a process in which programs are continuously shaped and redefined. In addition, the opinion of Grindle (1980) is also referred to, which states that there are two main aspects in determining the degree of success of a policy implementation, among others; content or contents of the policy and implementation context. In collecting data, this study uses qualitative methods supported by primary data which originates from in-depth interviews with informants as well as secondary data which includes books, journal articles and other scientific documents. The results of this study also show that the implementation concept put forward by Majone & Wildavsky (1978) and Grindle (1980) is relevant to the existing findings. Where the policy undergoes reformulation and is reshaped during the implementation stage. This is evidenced by the decision made by the Bogor City Government to implement the PSBMK policy in Bogor City. Apart from having the same goals and degree of change, it is also more adapted to the context of conditions in Bogor City, rather than continuing the PSBB policy which has a major impact, especially on the economic sector. The success of PSBMK can also be proven from Grindle's (1980) analysis model between the content of the policy and the context of its implementation, to changing the status of Bogor City from the red zone to the orange zone within ten days."

"Gambaran risiko kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19. Gambaran ini menggunakan standar dasar dari WHO yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia saat ini. Untuk melihat risiko kesehatan masyarakat dengan kondisi vaksin yang masih belum tersedia dapat melalui pendekatan tiga aspek yaitu: faktor epidemiologis, kapasitas surveilans kesehatan masyarakat dan kapasitas pelayanan kesehatan. Adapun variabel yang diperhitungkan dari tiga aspek tersebut adalah persentase fatalitas kasus, positivity rate, kapasitas contact tracing, bed occupancy rate dan densitas tenaga kesehatan. Hasil penelitian pada provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang juga provinsi zona merah yang pertama kali melakukan PSBB di Indonesia menunjukan bahwa masing-masing provinsi tetap memiliki risiko kesehatan masyarakat yang tinggi di aspek yang berlainan.

---

The overview of public health risks can be used as a consideration in making policy to handle COVID-19 pandemic. This overview uses the basic standards of WHO which has been adapted to the current conditions in Indonesia. Public health risks when vaccines are still not available can be identified through a three-aspect approach, which are epidemiological factors, public health surveillance capacity, and health care capacity. The variables that are related with these three aspects are: the percentage of case fatalities, positivity rate, contact tracing capacity, bed occupancy rate, and density of health workers. By comparing the province of DKI Jakarta, West Java, East Java and South Sulawesi which are also the red zone provinces that first implemented LSSR in Indonesia, the research shows that each province still has a high public health risk in different aspects."

"Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dalam bentuk Surat Edaran dan Peraturan Direksi. Defenisi yang digunakan Peneliti dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Terkait obat yang diatur khusus hanya untuk obat PRB, sedangkan untuk obat non PRB, sesuai ketentuan masuk dalam komponen Kapitasi yang dibayarkan ke FKTP dan obat pasien isoman COVID-19 sesuai yang diatur Kemenkes/Dinas Kesehatan setempat. Kebijakan ini mulai dilaksanakan sejak April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik dibandingkan yang lain nya, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, baik persentase FKTP yang mengImplementasikan nya maupun persentase dan nominal pasien yang telah memanfaatkan Telekonsultasi dari FKTP terdaftar nya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 di FKTP Kota Malang, BPJS Kesehatan Cabang Malang dan Kantor Pusat. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh bahwa capaian Angka Kontak KBK baru tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan untuk pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik dan berkesinambungan, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Dinas Kesehatan kepada Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga masyarakat dapat lebih optimal memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi.

---

Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Health in the form of Circulars and Directors' Regulations. The definition used by the researcher in this teleconsultation is the Indirect Contact Service, which is the provision of health services through the information system used by the FKTP and Participants as a means of communication, or through the information system provided by BPJS Kesehatan, as a means of two-way communication/consultation. Regarding drugs that are specifically regulated only for DRR drugs, while for non-DRR drugs, according to the provisions, they are included in the Capitation component paid to FKTP and drugs for COVID-19 isoman patients as regulated by the Ministry of Health / local Health Office. This policy has been implemented since April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities show better achievements than others, one of which is the highest achievement in Malang City FKTP, both the percentage of FKTP implementing as well as the percentage and nominal of patients who have used teleconsultation from their registered FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP teleconsultation policy in preventing the spread of COVID19 without patients losing their right to access health services. This study uses a qualitative method, conducted during October 2021 to December 2021 at FKTP Malang City, BPJS Kesehatan Malang Branch and Head Office. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review. This research uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research in November 2021 showed that the achievement of the KBK Contact Number had only been achieved at 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for the health facility compliance indicator on quality had only been achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of City FKTP Malang has implemented teleconsultation, and patient utilization is slowly increasing up to 33.66% and there is an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically and continuously, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Health Office to the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by the public. residents, so that the community can more optimally take advantage of teleconsultation services."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian insentif PBB P2 tentang pengurangan ketetapan pokok dan penghapusan sanksi administrasi dalam masa pandemi COVID-19 di Kota Bekasi pada tahun 2020 dimana diprakarsai dengan adanya fenomena COVID-19 dengan meninjau dari teori implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh George Edward III serta hambatan yang dialami oleh pelaksana kebijakan saat mengimplementasikan kebijakan ini. Peneliti memilih Kota Bekasi sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kota Bekasi mempunyai pemeringkatan Pendapatan Asli Daerah yang baik berskala Provinsi Jawa Barat Pra COVID-19 muncul, dimana hal ini dipengaruhi oleh  salah satu jenis Pajak Daerah yaitu PBB. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan pendekatan metode kuantitatif melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan insentif PBB-P2 yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik apabila ditinjau melalui teori implementasi yang telah dikemukakan oleh Edward III, hal ini dikarenakan adanya hambatan pada dimensi komunikasi yaitu pada indikator transmisi yang diakibatkan oleh adanya fragmentasi yang cukup panjang dalam menyampaikan implementasi kebijakan ini.

---

This study aims to analyze the implementation of the PBB-P2 incentive policy regarding the reduction of basic provisions and the abolition of administrative sanctions during the COVID-19 pandemic in Bekasi City on 2020 which was initiated by the COVID-19 phenomenon by reviewing the theory of policy implementation that has been put forward by George Edward III and the obstacles experienced by policy implementers when implementing this policy. Researchers chose Bekasi City as the research location because Bekasi City has a good Locally Generated Revenue rating on the Pre-COVID-19 in scale of Jawa Barat Province, where this is influenced by one type of Regional Tax, namely PBB-P2. This study uses a paradigm post-positivist with a quantitative method approach through in-depth interviews with resource persons. From this research, it can be seen that the implementation of PBB-P2 incentive policy that has been implemented has not been fully implemented properly when viewed through the implementation theory that has been proposed by Edward III, this is due to obstacles in the communication dimension, namely the transmission indicator caused by the fragmentation that occurs quite long in conveying the implementation of this policy."

"Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang telah menyebabkan kekhawatiran di seluruh dunia dan telah mendorong pemerintah di masing-masing negara untuk melakukan tindakan darurat termasuk kebijakan pembatasan sosial. Kebijakan ini merupakan tindakan yang kritikal untuk menurunkan wabah COVID-19 namun dinilai dapat berdampak negatif secara ekonomi. Penelitian ini menguji dampak yang diharapkan dari pandemi COVID-19 dan respon kebijakan pemerintah yaitu pembatasan sosial dengan menganalisis reaksi 27 emerging stock market dengan menggunakan metode panel data analysis technique. Hasil uji empiris menunjukkan bahwa pasar saham telah bereaksi dengan negatif stock return terhadap pertambahan kasus COVID-19 dan peningkatan intensitas pembatasan sosial. Dalam jangka waktu yang pendek, peningkatan intensitas kebijakan pembatasan sosial dapat melemahkan reaksi negatif pasar saham terhadap pertambahan kasus COVID-19, namun efek tersebut tidak lagi signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah tidak hanya bersifat kontraproduktif namun juga dapat mendukung pemulihan terhadap kinerja pasar saham dalam jangka pendek.

---

The COVID-19 pandemic is an unprecedented event that has caused concern worldwide and has prompted governments in each country to take emergency action, including social distancing. These policies are critical actions to reduce the COVID-19 outbreak but considered economically painful. This study examines the expected impact of the COVID-19 pandemic and the government's policy response, mainly social distancing, by analyzing 27 emerging stock market reactions using the panel data regression. The results reveal that the stock market reacts with negative stock returns to the increased rate of COVID-19 cases and the increased intensity of social distancing policies. In the short term, the increased intensity of social distancing policies weakens the stock market’s negative reaction to the increased rate of COVID-19 cases, and this effect is no longer significant in the long term. These results indicate that the government’s social distancing policies are not just counterproductive but can also support the recovery of stock market performance in the short term."

"Latar Belakang: Kasus COVID-19 telah meningkat sejak penyakit ini pertama kali ditemukan dan dinyatakan sebagai pandemi global. Pemerintah Indonesia telah menetapkan situasi tersebut sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden RI No 12 Tahun 2020. Physical distancing merupakan salah satu tindakan yang direkomendasikan untuk mencegah COVID-19. Hasil survei perilaku individu selama masa pandemi COVID-19 menyebutkan bahwa tindakan menjaga jarak cenderung lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan. Bagi masyarakat yang memiliki ikatan sosiologis yang seringkali dimanifestasikan melalui sentuhan fisik seperti beribadah secara berjamaah, bersalaman, berpelukan, cium pipi, hidup bersama serta terbiasa berkumpul dan semacamnya, physical distancing dapat dimaknai sebagai kontradiksi dengan nalar kemasyarakatan yaitu kebiasaan bersosialisasi. Tujuan: mengetahui hubungan persepsi masyarakat tentang COVID-19 dengan penerapan physical distancing. Metode: menggunakan data primer dengan pendekatan kuantitatif desain cross sectional. Hasil: Sebagian masyarakat (60,9%) menerapkan physical distancing. Sebagian masyarakat mempunyai persepsi kerentanan negatif (54,8%), persepsi keseriusan negatif (53,2%), persepsi manfaat positif (52,6%), persepsi hambatan negatif (55,8%), dan isyarat bertindak negatif (56,4%). Variabel yang paling dominan berhubungan dengan penerapan physical distancing adalah persepsi hambatan dengan OR 5,9 (95% CI: 2,376-14,828). Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan, pendapatan, persepsi kerentanan, persepsi manfaat, persepsi hambatan, dan isyarat bertindak dengan penerapan physical distancing.

---

Background: COVID-19 cases have increased since this disease was first discovered and declared a global pandemic. The Indonesian government has designated the situation as a national disaster. Physical distancing is one of the recommended actions to prevent COVID-19. The results of individual behavior survey during the COVID-19 pandemic that social distancing measures tend to be lower than using masks and washing hands. For people who have sociological ties that are often manifested through physical touch, and living together, physical distancing can be interpreted as a contradiction with social reason, namely the habit of socializing.

Aim: knowing the correlation of public perception about COVID-19 of physical distancing.

Method: using primary data with quantitative approach withdesign cross sectional.

Result: Some people (60.9%) apply physical distancing. Some people have negative perceive suscepbility (54.8%), negative perceive seriousness (53.2%), positive perceive benefit (52.6%), negative perceive barriers (55.8%), and negative cues to action (56, 4%). The most dominant variable related to the implementation of physical distancing is the perceive barriers with an OR of 5.9 (95% CI: 2,376-14,828).

Conclusion: There is a significant correlation of education, income, perceived suscepbility, perceived benefits, perceived barriers, and cues to action with physical distancing"

"Pembatasan jarak sosial (social distancing) adalah salah satu bentuk metode pencegahan penyebaran virus Corona di masa pandemi Covid-19. Metode ini dijalankan oleh berbagai negara. Di Indonesia, metode pembatasan jarak sosial ini dijalankan melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan penerapan PSBB maka sejumlah besar kegiatan di ruang publik harus ditutup dan/atau dibatasi. Sementara itu, sebagian besar aktivitas masyarakat, seperti bersekolah dan bekerja, harus dilakukan jarak jauh atau dilakukan di rumah. Penerapan pembatasan jarak sosial tersebut menyebabkan bertambahnya kegiatan rumah tangga, dan hal ini memperbesar tanggung jawab perempuan dalam kerja-kerja perawatan (carework) dan kerja rumah tangga (housework) di ranah domestik. Melalui perspektif feminisme interseksional, artikel ini mencoba memaparkan dampak penerapan pembatasan jarak sosial di Indonesia terhadap perempuan dan kelompok marginal. Artikel ini menemukan bahwa berbagai ketimpangan seperti ketimpangan gender, ketimpangan kelas, dan ketimpangan sosial yang selama ini dialami oleh perempuan dan kelompok marginal di dalam tulisan ini telah memperburuk situasi mereka di saat penerapan pembatasan jarak sosial dilakukan di Indonesia."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah ketegangan di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak negatif atas keberadaan masa pandemi Covid-19. Kondisi ketegangan ini selanjutnya memicu terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Guna melakukan pencegahan potensi yang anarkis dari aksi unjuk rasa tersebut, diterapkan kegiatan intelijen yang memadukan pemolisian prediktif guna mengantisipasi berbagai faktor yang memicu timbulnya sikap-sikap yang anarkis. Sesuai dengan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya intelijen keamanan Polri dalam mencegah aksi unjuk rasa penolakan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat di masa pandemi Covid-19, menganalisis pola pemolisian prediktif yang diterapkan untuk memprediksi potensi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta.Upaya Intelijen Keamanan Polri dalam mencegah aksi unjuk rasa penolakan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat di masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan melalui kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengumpulan data intelijen dan pengolahan data, serta penyajian data intelijen. Namun upaya ini dinilai gagal sebab kegiatan intelijen yang ditujukan untuk pencegahan aksi unjuk rasa tersebut, belum mampu mencegah aksi unjuk rasa di hari-hari berikutnya, yang dari hasil analisis peneliti kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: adanya kontradiksi antara penegasan dan pengulangan, masalah insentif, kontradiksi informasi palsu yang bermuatan positif dan negatif, efek penguncian keterikatan pada regulasi yang harus dipatuhi, pembagian informasi, saluran komunikasi. Pola pemolisian prediktif yang diterapkan untuk memprediksi potensi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta dilakukan dengan cara pengumpulan data, analisis, operasi polisi, dan respons terhadap ancaman aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, yang mana hal ini dalam langkah intelijen ditujukan untuk melakukan penilaian ancaman, penyelidikan ancaman, mengevaluasi ancaman, pemantauan, pengontrolan dan pengarahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta dipengaruhi oleh adanya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku aksi unjuk rasa tersebut.

---

This research is motivated by the problem of tension in society caused by the negative impact of the existence of the Covid-19 pandemic. This condition of tension then triggered demonstrations by the community. In order to prevent the anarchic potential of these demonstrations, intelligence activities that combine predictive policing are implemented to anticipate various factors that trigger anarchic attitudes. In accordance with this issue, this study is aimed at analyzing the efforts of the National Police's security intelligence in preventing demonstrations against the policy of restricting social activities during the Covid-19 pandemic, analyzing the predictive policing pattern applied to predict the potential for anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area, and analyze the factors that influence the increase in anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area.

The efforts of the National Police Security Intelligence to prevent demonstrations against the policy of restricting social activities in the community during the Covid-19 pandemic can be carried out through early detection activities carried out through the planning stages, intelligence data collection and data processing, as well as intelligence data presentation. However, this effort was considered a failure because intelligence activities aimed at preventing these demonstrations had not been able to prevent demonstrations in the following days, which from the results of the researcher's analysis this condition could be caused by several factors including: the contradiction between affirmation and repetition, incentive problems, contradicting positive and negative false information, the effect of locking attachments on regulations that must be obeyed, information sharing, communication channels. The predictive policing pattern applied to predict the potential for anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area is carried out by means of data collection, analysis, police operations, and responses to the threat of anarchic demonstrations, which in this intelligence step is intended to conduct an assessment. threats, threat investigations, evaluating threats, monitoring, controlling and directing. The factors that influence the increase in anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area are influenced by the opportunities that can be exploited by the perpetrators of these demonstrations."

"Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor pada tahun 2020 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan ppdb dengan menggunakan jalur zonasi ini bertujuan untuk pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan penilaian masyarakat terhadap sekolah favorit dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Implementasi kebijakan PPDB melalui jalur zonasi sudah mulai dilaksanakan oleh daerah sejak tahun 2018. Dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Kota Bogor memiliki konsep dan pola jalur zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 dikarenakan Kota Bogor dalam mengimplementasikan kebijakan ini mengacu pada Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-399 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/172 Tahun 2020 sebagai salah satu bentuk desentralisasi dibidang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan PPDB melalui jalur zonasi di Kota Bogor didasarkan dengan pembagian wilayah administratif kecamatan dikarenakan keterbatasan jumlah SMP Negeri dan menggunakan nilai rata-rata rapot. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi pada SMP negeri di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh George Edwards III (1989). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB melalui jalur zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dibuat oleh Kota Bogor sudah sudah berlangsung dengan baik dikarenakan terpenuhinya seluruh dimensi implementasi kebijakan dimana pada pelaksanaan kebijakan PPDB melalui jalur zonasi terjadi pandemi COVID-19 sehingga panitia PPDB dilengkapi dengan APD dan dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Kota Bogor dengan terpenuhinya 10 subdimensi dari 12 dimensi pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pihak Kemendikbud dapat meningkatkan upaya koordinasi dengan pemerintah daerah supaya pola yang ditetapkan di daerah sesuai dengan permendikbud yang berlaku.

---

Implementation of the new student admission policies at Bogor City in 2020 has used zoning policies aimed for equitable access to services and quality of education, eliminate public stigma of favorite schools and students can go to closer schools from home. The implementation of the PPDB policy through the zoning route has been implemented by the regions since 2018. The implementation of the PPDB policy carried out by the City of Bogor has a different concept and pattern of zoning pathways from the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 44 of 2019. This is because in implementing this policy, Bogor City refers to the Decree of the Mayor of Bogor Number 421.45-399 of 2020 and the Decree of the Head of the Bogor City Education Office Number 800/172 of 2020 as a form of decentralization in the education sector. The implementation of PPDB policy through zoning in Bogor City is based on the division of sub-district administrative areas due to the limited number of state junior high schools and using the average grade of report cards. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the new student admission with zoning policies in public junior high schools in Bogor City according to the implementation theory by George Edwards III (1989). The research approach used in this study is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews with various stakeholders as primary data and literature studies as secondary data and the analysis technique used is qualitative. The results of this study indicate that implementation of new students admission policy by zoning policies implemented in a pattern created by Bogor City has been well implemented due to all dimensions of policy implementation has been fulfilled and also during the implementation of the new student admission policies due to COVID-19 the PPDB committee was equipped with PPE and the implementation also has been able to achieve the goal which is examining access to quality service and education for citizen in Bogor City because of it’s success to fulfill 10 of the 12 indicator measured. Recommendations that can be given is the Ministry of Education and Culture can improve the coordination efforts and process wirh local government so the new student admission pattern that implemented in several areas prescribed by the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture"

"Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi rumah sakit dalam pelayanan maupun administrasi. Peningkatan pasien COVID-19 membutuhkan biaya relatif tinggi yang berimplikasi terhadap pendapatan rumah sakit. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan No 56 Tahun 2016 biaya pasien penyakit infeksi emerging termasuk COVID-19 dapat diklaim kepada Kementerian kesehatan. KMK 5673 tahun 2021 adalah kebijakan berupa juknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya telah terjadi 3 kali perubahan pada juknis klaim. Perubahan juknis berakibat perbedaan persepsi antara petugas klaim sehingga menyebabkan banyak kasus klaim pending, dispute dan klaim kadaluarsa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan total klaim yang diajukan dari rumah sakit pada tahun 2020 sebanyak 433.077 pasien yaitu Rp. 27 triliun dengan rincian 348.046 (61,71 %) kasus sesuai, 83.931 (37,80 %) kasus dispute dan 1.097 (0,49 %) kasus tidak sesuai dimana sudah dibayarkan sebesar Rp. 35 triliun untuk 536.482 kasus. Pada Tahun 2021 total klaim Rp. 90,20 triliun dengan verifikasi selesai sebesar Rp. 50,1 triliun dengan realisasi pelunasan baru mencapai 67,36 % yaitu sebesar Rp. 28 triliun. Adanya kasus klaim pending, dispute dan kadaluarsa terjadi di wilayah RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen dimana berdasarkan Gubernur Jawa Tengah no 445 menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggantian klaim biaya pasien COVID-19 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen di masa pandemi tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan maret 2022 sampai dengan Mei 2022 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro kab. Sragen, Dinas Kesehatan Kab. Sragen, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dan Kementrian Kesehatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan April 2022 sampai dengan Mei 2022 diperoleh bahwa implementasi kebijakan belum optimal masih banyak kendala seperti tidak ada SOP, struktur organisasi, tidak ada pelatihan, stabilisasi aplikasi serta kurangnya peran Dinas kesehatan dalam penyelesaian kasus dispute dan pending klaim. Kesimpulan pada penelitian ini mempunyai implikasi teoritis bahwa teori Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk menjelaskan keberhasilan dari Implementasi Kebijakan melalui 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi, disposisi dan lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang saling mempengaruhi. Saran pada penelitian berdasarkan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn diperlukan sumber daya yang memadai seperti penambahan verifikator klaim di rumah sakit untuk kelancaran klaim, mempunyai karakteristik organisasi yang mumpuni seperti adanya struktur organisasi dan SOP yang jelas di rumah sakit, dibutuhkan komunikasi yang jelas untuk mempermudah proses klaim, memperkuat dukungan kepada rumah sakit baik dari manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.

---

The COVID-19 pandemic poses challenges for hospitals in terms of service and administration. The increase in COVID-19 patients requires relatively high costs which have implications for hospital revenues. Based on the Minister of Health Regulation No. 56/2016, the cost of patients with emerging infectious diseases including COVID-19 can be claimed to the Ministry of Health. KMK 5673 of 2021 is a policy in the form of technical guidelines for claiming reimbursement for COVID-19 patient services. This policy is effective from October 1, 2021, where previously there have been 3 changes to the technical guidelines for claims. Changes in technical guidelines resulted in different perceptions between claims officers, causing many cases of pending claims, disputes and expired claims. Based on BPJS Health data, the total claims submitted from hospitals in 2020 were 433,077 patients, namely Rp. 27 trillion, with details of 348,046 (61.71%) appropriate cases, 83,931 (37.80%) dispute cases and 1,097 (0.49%) inappropriate cases where Rp. 35 trillion for 536,482 cases. In 2021 the total claim is Rp. 90.20 trillion with completed verification of Rp. 50.1 trillion with the realization of new repayments reaching 67.36%, which is Rp. 28 trillion. There are cases of claims pending, disputed and expired in the area of ​​RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen which based on the Governor of Central Java No. 445 became one of the COVID-19 referral hospitals. This study aims to analyze the implementation of the policy for reimbursement of cost claims for COVID-19 patients at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Sragen Regency during the 2020-2021 pandemic. This study used a qualitative method, carried out during March 2022 to May 2022 at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Kab. . Sragen, District Health Office. Sragen, BPJS Kesehatan Surakarta Branch and the Ministry of Health. Data collection techniques through in-depth interviews, observation and document review. This study uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research from April 2022 to May 2022 showed that the implementation of the policy was not optimal, there were still many obstacles such as no SOP, organizational structure, no training, internet stabilization and the lack of the role of the Health Office in resolving cases of dispute and pending claims. The conclusions in this study have theoretical implications that Van Meter and Van Horn theories can be used to explain the success of Policy Implementation through 6 variables, namely size and objectives, resources, organizational characteristics, communication between organizations, dispositions and social, economic and political environments that are mutually influence. Suggestions on research based on the implementation of Van Meter and Van Horn policies require adequate resources such as adding a claim verifier at the hospital for smooth claims, having qualified organizational characteristics such as a clear organizational structure and SOPs in the hospital, clear communication is needed to make it easier claim process, strengthen support to the hospital from both the hospital management and the Sragen District Health Office"