Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis sah tidaknya rapat umum pemegang saham luar biasa yang memutuskan untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia serta menilai apakah putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia. Dengan menerapkan penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif, maka skripsi ini menimpulkan: pertama, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia, keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan jumlah suara minimum yang menyetujui keputusan untuk menjadi sah dengan agenda perubahan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan agenda memvariasi dan membatalkan hak-hak pada klasifikasi saham berdasarkan Australian Corporations Act di Australia; kedua, putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, bertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, tetapi telah sesuai dengan Australian Corporations Act.

---

This thesis analyzes whether the extraordinary general meeting of shareholders, which decides to issue a new classification of shares by cancelling the existing minority shareholder voting rights, is valid based on the Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act and evaluates whether the court decision that declares the approval requirement from mister Lili Soemantri on the extraordinary general meeting of shareholder resolution of Cabot Indonesia Limited Liability Company, which cancels mister Lili Someantri's classification of shares resulting in the loss of voting rights, complies with the Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act. By applying juridical-normative research with statutory, cases, and comparative approaches, this thesis concludes that: as follows: first, based on both Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act, the resolution to issue a new classification of shares by cancelling the existing minority shareholder voting rights has to be done through an extraordinary general meeting of shareholders which fulfil the provision of attendance quorum and the minimum vote approving for the resolution to be valid with agenda amendment of articles of association under Indonesian Limited Company Law and agenda varying and cancelling class rights under Australian Corporations Act; second, the court decision that declares the approval requirement from mister Lili Soemantri on the extraordinary general meeting of shareholder resolution of Cabot Indonesia Limited Liability Company, which cancels mister Lili Someantri's classification of shares resulting in the loss of voting rights, contradicts with the Limited Liability Company Law in Indonesia, but comply with the Australian Corporations Act since it requires approval from mister Lili Soemantri."

"Singkatnya, penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi hukum dan juga bentuk perlindungan pemegang saham minoritas terhadap penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") pada PT Tertutup. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana konsekuensi hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tertutup yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pasal 78 ayat (2) UU PT dan juga (ii) bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pemegang saham minoritas PT Tertutup terhadap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang melewati jangka waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini khususnya membahas mengenai permasalahan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan UU PT. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tinjauan umum tentang perseroan terbatas, saham, pemegang saham, dan rapat umum pemegang saham tahunan. Selain itu dibahas juga mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada PT tertutup dan juga mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas PT tertutup dalam hal penyelenggaraan rups tahunan yang melewati jangka waktu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan RUPS tahunan dalam UU PT merupakan "mandatory rule" dan juga terdapat beberapa perlindungan hukum dalam bentuk yang dinilai cukup melindungi, berupa cara/upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka terkait penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu ini.

---

In brief, this research aim to capture a legal consequences and the protection to the minority shareholder(s), in connection with the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under the Law of the Republic of Indonesia No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company ("Company Law"). The main idea of this research are as following: (i) what is the legal consequences to the implementation of annual general meeting of shareholders of a limited liability company that exceeds the mandatory period as stipulated under Article 78 paragraph (2) of Company Law concerning Company Law?, and (ii) what is the protection given to the minority shareholder (s) against implementation of Annual General Meeting of Shareholders as abovementioned? The research method that used in this thesis is normative juridical research, based on secondary data that has been collected during the research. This research specifically addresses the issue on the protection to the minority shareholder(s) as given by Company Law.

In this thesis, the researcher addresses the review on the limited liability itself, shares, the shareholder(s), and the annual general meeting of shareholders. The review also focused on the stipulation and the implementation of the legal protection to the minority shareholders of a limited liability company, especially pertaining to the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under Company Law.

This research concludes that the Company Law stipulates that implementation of an annual general meeting of shareholders s mandatory, and there are sufficient legal protection, in form of legal action that may be performed by the minority shareholders in order to protect their rights and interest pertaining , especially pertaining to the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under Company Law."

"Klasifikasi saham dengan hak suara multipel adalah klasifikasi saham dimana suatu saham dapat memberikan hak suara multipel kepada pemegang saham yang telah sesuai persyaratan yang diatur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel oleh emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham mengatur lebih detail mengenai penerapan teknis sistem ini, selain itu juga diikuti oleh Peraturan I-A Tahun 2021 dan Peraturan I-Y Tahun 2022 yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia yang mendukung Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tersebut. Namun, penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menimbulkan pertanyaan tentang seperti apa wujud perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dalam sistem baru ini, yang dimana aturan-aturan yang ada lebih menitikberatkan kepentingan hukum dari para pemegang saham mayoritas. Penelitian ini membahas apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup dalam mengatur klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menarik untuk dibahas. Selain itu, juga membahas bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan didukung dengan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klasifikasi saham dengan hak suara multipel memberikan perlindungan terhadap kendali yang dimiliki para pendiri perusahaan terbuka. Namun, sistem ini cenderung akan mengurangi representasi kepentingan pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian atas kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik disarankan untuk diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Sehingga, peran dari pengawas pasar modal dan bursa efek juga sangat krusial dalam mengawasi jalannya kegiatan pasar modal yang sehat.

---

The classification of shares with multiple voting rights refers to the classification of shares wherein a single share can grant multiple voting rights to shareholders who meet specific predetermined requirements. The Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021 on the implementation of the classification of shares with multiple voting rights by issuers with innovation and high growth rates conducting public offerings of equity securities in the form of shares provides more detailed provisions regarding the technical implementation of this system. Additionally, it is complemented by the Indonesia Stock Exchange by issuing Regulation I-A of 2021 and I-Y of 2022, which support the Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021. However, the implementation of the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed companies raises questions about the form of legal protection for minority shareholders within this new system, where the existing rules seem to emphasize the legal interests of majority shareholders. This research aims to explore whether the existing regulations are sufficient in regulating the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed. Furthermore, the research delves into discussing the appropriate forms of legal protection for minority shareholders in publicly listed companies that adopt the classification of shares with multiple voting rights. The primary objective of this research is to analyze the legal protection for minority shareholders in publicly listed companies which implementing the classification of shares with multiple voting rights. The research utilizes a normative juridical analysis method, supported by literature study. Based on the research findings, it can be concluded that the classification of shares with multiple voting rights provides protection for the control held by the founders of publicly listed companies. However, this system tends to reduce the representation of minority shareholders' interests. Preventive legal protection can be achieved through the implementation of effective corporate governance. It is recommended that the assessment of compliance with good corporate governance principles be made mandatory by the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange. Consequently, the roles of capital market and stock exchange supervisors become crucial in overseeing the proper functioning of the capital market activities."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Karwell Indonesia, Tbk. Putusan oleh mayoritas dalam RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote. Hal ini yang seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas meskipun pengambilan suara diambil dengan cara demokratis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan pemegang saham tidak diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty. Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya penilaian, tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi, dan tidak dilakukan RUPS Independen. Di sisi lain, BAPEPAM-LK melalui kewenangannya telah melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dengan memberikan sanksi denda administratif.

---

This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in conflict of interest transaction of Karwell Indonesia, Public Company. The decision by the majority shareholders in the General Meeting Shareholders (“GMS”) is not always fair for minority shareholders because of the principle of majority rule and one share one vote. This thesis organized by normative legal writing methods to generate data that is descriptive anlytical. The proceed of research conclude that shareholders protection is not implemented by Board of Director because violation of the principle of fiduciary duty and statutory duty. It is seen from violation of the rights of minority shareholders is not doing apraisal, did not commit the disclosure of information immediately after transaction, and not done Independent GMS. On the other hand, Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency has been protecting the interest by an administrative penalty."

"Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan penyuluhan dan mengambil langkah yang tepat dalam pembuatan akta autentik dengan memastikan kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalihan kekayaan perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan yang belum berstatus badan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan dari akta pengalihan kekayaan perseroan dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta pengalihan kekayaan perseroan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai seorang Notaris, dalam menjalankan tugasnya harus harus hati-hati, seksama dan berpegang pada UUJN-UUPJN dan KEN. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan apabila Notaris tersebut meninggal dunia, tanggung jawab tersebut tetap dapat menjadi pasiva dan ditanggung ahli warisnya.

---

A Notary must be able to provide counselling and take appropriate steps in the making of authentic deeds by ensuring the formal truth of the legal acts, The legal action referred to in this matter is the Assignment of Company's Assets without the approval of the General Meeting of Shareholders which is conducted together with changes in shareholders in the Company's Articles of Association that have not yet been incorporated as legal entities. Issues raised here are the validity of the deed of Assignment of Company's Assets and the responsibilities of the Notary who made the deed without the approval of the General Meeting of Shareholders. The research method is normative juridical research, using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This study uses descriptive data analysis methods with a qualitative approach. The result of this research is that the deed of assignment of company's assets can only be carried out with the approval of the General Meeting of Shareholders. The notary public can be held accountable in civil law and if the notary dies, that responsibility can still be liability and bears the responsibility of his heir."

"Tesis ini membahas implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dibatalkan oleh Pengadilan maka memiliki dampak hukum terhadap produk hukum yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Tesis ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipologi deskriptif analitis. Pada tesis ini dapat dilihat bahwa kedudukan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan karena adanya kepemilikan saham yang cacat hukum adalah dibatalkan oleh Pengadilan berserta dengan produk hukum yang didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah tepat pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Notaris terkait yang aktanya dibatalkan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, tapi tidak secara pidana atau administratif.

---

This thesis discusses the implication of General Meeting of Shareholders which is held due to wrongful ownership of shares. The studies focus on the legality of the General Meeting of Shareholders and responsibility of the relevant public notary which the Meeting has been notified to the Ministry of Justice and Human Rights in accordance to Jakarta High Courts Decision No. 360/Pdt/PT.DKI. There are many factors that could be affecting the legality of the said General Meeting of Shareholders. If the General Meeting of Shareholders is nullified by the ruling court, any law product that is based on the meeting would be impacted. This thesis is conducted in form of juridical-normative research and analytical descriptive typology. Thus in this thesis, it is discussed how the implication of nullification of the General Meeting of Shareholders that is held due to wrongful ownership of shares would cause the nullification of the aforementioned Meeting by court along with any law products which resulted from the General Meeting of Shareholders, which in this case has been rightfully decided in Jakarta High Courts Decision No. 360/Pdt/PT.DKI. The corresponding notary could also be held liable for civil damages but not for criminal or administrative punitive."

"Deadlock di Indonesia dapat terjadi dalam hal adanya perimbangan saham dimana Perseroan memiliki 2 (dua) pemegang saham dengan komposisi 50% masing-masing. Dimana hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan dalam RUPS tidak menghasilkan kata sepakat. Penyelesaian deadlock di Indonesia diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT yang menyebutkan bahwa dalam hal perimbangan saham menyebabkan RUPS tidak dapat menghasilkan keputusan yang sah, maka dapat dimohonkan pembubaran Perseroan. Apabila dilihat di negara lain yaitu di Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Belanda, penyelesaian dengan pembubaran merupakan penyelesaian yang drastis dan merupakan penyelesaian terakhir atau ultimate last resort karena menimbulkan dampak kepada pihak yang bekepentingan. Sehingga dalam negara-negara tersebut memiliki penyelesaian alternatif lain yaitu buyout, purchase of shares, withdrawal, expulsion, custodian, provisional director, dan penyelesaian dengan inquiry proceeding. Di Indonesia, ditemukan 11 (sebelas) permohonan pembubaran sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Ditemukan bahwa pelaksanaan permohonan tersebut masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam penerimaan maupun penolakan oleh hakim. Seharusnya, Indonesia mengembangkan alternatif penyelesaian deadlock dalam UU PT. Indonesia dapat mengadopsi alternatif penyelesaian di negara lain. Dalam UU PT mengenai deadlock hanya tersirat diatur sehingga masih terlalu sempit dan tidak komprehensif. Selain itu, tidak ada pengertian yang jelas mengenai deadlock. Oleh karenanya, dibutuhkan pengaturan deadlock tersendiri dalam UU PT untuk melengkapi pengaturan yang telah ada.

---

Deadlock in Indonesia can occur in the event of a share balance where the Company has 2 (two) shareholders with a composition of 50% each. Where this resulted in the decision making in the GMS did not result in an agreement. The settlement of deadlocks in Indonesia is regulated in Article 146 paragraph (1) letter c of the Limited Liability Company Law which states that if the balance of shares causes the GMS to be unable to produce a valid decision, the dissolution of the Company may be requested. When viewed in other countries, namely in the United States, Australia, Germany, and the Netherlands, the settlement by dissolution is a drastic settlement and is the ultimate last resort because it has an impact on shareholders and third party. So that in these countries there are other alternative settlements, namely buyout, purchase of shares, withdrawal, expulsion, custodian, provisional director, and settlement with inquiry proceeding. In Indonesia, found 11 (eleven) applications for dissolution as regulated in the article. It was found that the implementation of the application still contained shortcomings and inconsistencies, causing inconsistencies in the acceptance and rejection by the judge. Indonesia should have developed an alternative to deadlock resolution in the Law on PT. Indonesia can adopt alternative settlements in other countries. The regulation regarding deadlocks in the Indonesian Limited Liability Company Law, is still too narrow and does not provide a comprehensive solution. In addition, there is no clear understanding of deadlocks. Therefore, a separate deadlock regulation is needed in the Indonesian Limited Liability Company Law to complement the existing arrangements."

"PT. SHGW Bio-Tea Indonesia merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 3 Januari 2013 (selanjutnya disebut RUPSLB) dengan agenda rapat 'mempertimbangkan usulan pergantian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan'. RUPSLB tersebut diadakan di hotel Novotel Bogor dengan jumlah pemegang saham yang hadir/diwakili sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen). RUPSLB tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara RUPSLB PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 yang dibuat oleh Richard Suwonodo, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor. Adapun atas pergantian Direksi Perseroan tersebut Direksi lama yaitu Ir. Tri Kuntarto mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Dewan Komisaris dan Notaris bersangkutan atas dasar pelaksanaan RUPSLB PT. SHGW Bio-Tea Indonesia yang cacat hukum, yaitu: RUPSLB tidak dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan dan status Direksi baru yang diangkat oleh PT. SHGW Bio-Tea Indonesia masih menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal demikian telah melanggar Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 93 UUPT jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan terdapatnya cacat hukum dalam RUPSLB tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 tanggal 3 Januari 2013, akta tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum sehingga Notaris yang dalam hal ini telah lalai memperhatikan keabsahan jalannya RUPS ikut bertanggung jawab secara perdata berupa pengantian biaya atau ganti rugi kepada Penguggat.

---

PT. SHGW Bio-Tea Indonesia is a Foreign Investment Company domiciled in Bogor Regency and has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 3 January 2013 (hereinafter is referred to as EGMS) which meeting agenda is 'to consider the proposal on the replacement of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners'. The concerned EGMS was convened in Novotel Hotel, Bogor, with 75% (seventy five percent) shareholders being present/represented. The EGMS was stated into Minutes of EGMS of PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 which was made by Richard Suwonodo, S.H., Notary in Bogor Regency. Whereas on the replacement of the Company's Board of Directors, the previous Board of Directors namely Ir. Tri Kuntaro, submitted a Tort Lawsuit to Cibinong District Court towards the concerned Board of Commissioners and Notary, on the basis of EGMS which was convened by PT. SHGW Bio-Tea Indonesia as legally defective in its implementation, namely: the EGMS was convened not in the company's domicile and the newly appointed Board of Directors was still having the status as Civil Servant. Such matters have violated Article 76 paragraph (1) of Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (hereinafter is referred to as LLC Act) and Article 93 of LLC Act in conjunction with Article 4 of Government Regulation Number 53 of 2010 on Civil Servant Discipline. The legally defective matters in that EGMS which are stated in the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 dated 3 January 2013, the deed is hereby considered as invalid and nullified by law therefore the Notary, who in this matter has negligent in considering the validation of the EGMS shall be civilly responsible in indemnifying or compensating the Plaintiff."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum untuk mengimplementasikan prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda benturan kepentingan di PT X Tbk. RUPS benturan kepentingan diadakan apabila terdapat transaksi yang bertentangan antara kepentingan pribadi direktur, komisaris, pemegang saham pengendali dengan kepentingan perseroan terbuka yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. RUPS diajukan untuk membahas transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, disetujui oleh direksi, kemudian agenda tersebut disampaikan kepada OJK. Penerapan rahasia jabatan notaris sesuai UUJN yang dimulai sejak awal komunikasi dengan PT X Tbk. serta dalam pelaksanaan RUPS benturan kepentingan. Metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, notaris terikat dengan kode etik dan rahasia jabatan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN atas informasi dan fakta material yang diketahuinya. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal harus memastikan RUPS berjalan sesuai prosedur. Selama RUPS benturan kepentingan, notaris harus mengimplementasikan prinsip kerahasiaan terkait informasi dan fakta material perusahaan, merahasiakan segala dokumen yang diberikan kepada notaris, dan memastikan keabsahan surat pernyataan pemegang saham independen di atas materai serta memeriksa daftar kehadiran yang sudah ditandatangani oleh pemegang saham independen atau kuasanya. Transaksi benturan kepentingan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham independen melalui keputusan RUPS benturan kepentingan. Apabila para pihak menginginkan informasi dari RUPS benturan kepentingan disampaikan secara umum maka harus mendapat persetujuan dari para pihak yang terlibat dalam RUPS benturan kepentingan.

---

The thesis examines responsibility of the notary public to implement confidentiality principle on General Meeting Shareholders (GMS) in connection with conflict of interest at PT X Tbk. The GMS must be held when there is a conflict of interest transaction between individual interests of director, commissioner, major of shareholders and public company interest that potentially lead to impairment loss for the company. The GMS can be held legally to consider transaction that potentially emerged conflict of interest, approved by director, then submit the agenda of the meeting to OJK. The exercise of notarial secret to undertake confidentiality principle as ethic codes since initial communication to the company even during general meeting. The method conducts normative juridical with explanatory-analytic typology research. According to the results, the notary is bounded to ethic codes and profession based on the provisions of article 4 and article 16 paragraph (1) letter (f) UUJN in order to keep any information and material facts of notarial secret. The notary as a supporting profession of capital market presence must ensure the general meeting fits on right procedures. During the meeting, the notary has committed to keep any verbal information and materials facts of the company, protect all documents obtained from the company, and confirm the authentication of issuance letter signed and stamped by independent shareholders, also to confirm the absence list signed by independent shareholders or their authorizer. The conflict of interest transactions only can be executed as approval of the general meeting decisions. When all the parties require the information need to be announced in public, then it must be approved by all parties involved in the meeting."

"Penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris terjadi karena perbedaan jumlah saham yang lebih besar. Tindakan penyalahgunaan wewenang pada kasus ini dilakukan oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal demikian mengakibatkan Notaris yang membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (akta PKR) menjadi pihak tergugat. Penelitian ini menganalisis masalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas dan mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta PKR yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah tindakan penyalahgunaan wewenang pemegang saham yang merangkap sebagai dewan komisaris dalam menyelenggarakan RUPS telah terbukti melawan hukum karena dengan sengaja telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) dan berdampak menimbulkan kerugian. Akibatnya, pemegang saham tersebut dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi. Notaris SN turut dinyatakan melakukan PMH karena pembuatan akta PKR 63 telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Dengan demikian, atas kerugian yang ada, Notaris SN bertanggung jawab secara secara perdata, berupa ganti kerugian secara tanggung renteng dan bertanggung jawab secara administratif. Saran yang diberikan, yaitu berupa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris agar tercipta keseimbangan dalam perseroan terbatas. Selain itu, disarankan kepada Notaris dalam pembuatan akta PKR harus memeriksa kesesuaian antara notulen RUPS dengan dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS.

---

Abuse of power by shareholders who doubles as Board of Commissioner occurs because of the difference in number of shares that are larger. The abuse of authority in this case was carried out by the shareholder who also serves as the Board of Commissioners in holding the General Meeting of Shareholders (GMS). This involves the Notary who makes the deed of shareholders resolution from general meeting (SRG) be the defendant. This thesis analyzes the problem of abuse of power by shareholders who also serve as a Board of Commissioner in a limited liability company (Ltd. Company) and the legal responsibilities of a notary in making of SRG which contains elements of unlawful acts. The research method used is normative juridical with analytical explanatory typology and uses secondary data. The result of the research is the act of abuse of rights by shareholders who hold concurrent positions as the Board of Commissioners in holding the EGMS has been proven against the law because it has intentionally violated the provisions of law number 40 of 2007 (Company Law), impact losses. As a result, the concept of piercing the corporate veil can be applied. Notary SN was also declared to have committed an unlawful act because the making of the SRG 63 had violated the Notary Occupation Law and the Notary Code of Ethics. Thus, for the existing losses, the Notary SN is be liable civilly, in the form of compensation for losses jointly and be liable administratively. The advice given is in the form of applying the principles of good corporate governance by shareholders, directors, and board of commissoners in order to create a balance in the Ltd. company. In addition, it is recommended to Notary that in making the SRG must check the suitability between the minutes of the GMS and other documents related to the holding of the GMS.

Keywords: Abuse of Power, Piercing the Corporate Veil, Deed of Shareholders Resolution from General Meeting."