Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan korban KBGO berdasarkan wacana kritis feminis Sara Mills terhadap komentar pengguna Twitter. Studi terdahulu analisis wacana kritis Sara Mills dalam membahas berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bias media dalam merepresentasikan sosok perempuan korban. Hasil studi penelitian terdahulu juga menunjukkan masih sedikit pembahasan mengenai isu penyebaran konten intim non-konsensual dalam media sosial Twitter yang menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan korban penyebaran video non-konsensual dalam hal ini adalah Gisell direpresentasikan sebagai perempuan yang tidak bermoral dan perempuan rendahan. Hal ini disebabkan oleh status Gisell yang dalam video tersebut masih menjadi seorang istri. Selain merepresentasikan bagaimana perempuan korban penyebaran konten intim non-konsensual tersebut, penelitian ini juga menghasilkan bahwa terdapat tiga kategori respon pengguna Twitter terhadap korban. Tiga kategori tersebut adalah kategori pro, kontra dan uncategorized. Adapun ketiga kategori tersebut diperoleh melalui analisis respon para pengguna Twitter dari akun CNN Indonesia, Tempodotco, Detikcom dan Area Julid. Fenomena ini juga ditopang dengan berbagai akun media informasi tersebut yang menggunakan diksi seksis.

---

This study aims to find out how the representation of female victims of OGBV is based on Sara Mills' feminist critical discourse on Twitter user comments. Previous studies of Sara Mills' critical discourse analysis in discussing various cases of violence against women show media bias in representing female victims. The results of previous research studies also show that there is still little discussion on the issue of spreading non-consensual intimate content on Twitter social media using Sara Mills' critical discourse analysis. The results of this study show that women victims of the spread of non-consensual videos in this case are Gisell represented as unscrupulous women and lowly women. This is due to Gisell's status that in the video is still a wife. In addition to representing how women victims of the spread of non-consensual intimate content, this study also resulted in three categories of Twitter users' responses to victims. The three categories are pro, con and uncategorized categories. The three categories were obtained through an analysis of the responses of Twitter users from CNN Indonesia, Tempodotco, Detikcom and Julid Area accounts. This phenomenon is also supported by various information media accounts that use sexist diction."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kekerasan berbasis gender (KBG) sangat mungkin terjadi di dunia maya dan terus merajalela semenjak dunia dilanda pandemi COVID-19. Dalam menelisik peran hukum sebagai tameng pelindung atas korban kekerasan berbasis gender online (KBGO), penelitian ini menggunakan kasus GA yang ditetapkan sebagai tersangka atas konten pornografi sebagai entry point analisis. Penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa praktik KBGO seringkali menyasar perempuan yang digambarkan dengan posisi GA selaku figur publik dan menjadi sasaran ‘empuk’ dari praktik KBGO yang diperkeruh dengan penghakiman masyarakat. Analisis ini ingin menunjukkan terdapat korelasi dari kentalnya budaya patriarkis dan ketidakpahaman masyarakat Indonesia mengenai konsep persetujuan senantiasa melahirkan posisi timpang pada perempuan dan akan terus melanggenggkan budaya victim-blaming pada korban. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah serangkaian instrumen hukum, penerapannya oleh aparat penegak hukum lewat hasil putusan pengadilan, reaksi masyarakat lewat pemberitaan media massa terkait kasus, dan juga wawancara langsung kepada KBGO yang melapor lewat LBH APIK serta pendampingnya. Peneliti juga menggunakan feminist legal method demi menjawab permasalahan berdasarkan pengalaman perempuan sebagai korban untuk mendorong penyusunan payung hukum dan sistem hukum yang lebih berperspektif korban, sehingga nantinya, tidak adalagi perempuan korban yang disalahkan seperti apa yang dialami GA dalam kasusnya.

---

This study aims to explain how gender-based violence (GBV) is very likely to occur in cyberspace and continues to run rampant since the world was hit by the COVID-19 pandemic. In examining the role of the law as a protective shield for victims of gender-based violence online (GBVO), this study uses the case of GA who is designated as a suspect for pornographic content as an entry point for analysis. This study also wants to show that GBVO practices often target women who are described as GA's position as a woman public figure and become 'easy' target of GBVO practices that are clouded by community judgment. This analysis shows that there is a correlation between the strong patriarchal culture and the Indonesian people's lack of understanding regarding the approval of the birth of an unequal position in women and will continue to perpetuate the victim-blaming culture of victims. This research was conducted by examining legal instruments, their application by law enforcement officers through court results, public reactions through mass media reports related to cases, and also direct interviews with the victims of GBVO who reported to LBH APIK. The researcher also uses the feminist legal method to answer questions based on the experience of women as victims to encourage the formulation of a legal basis and legal system that is more victim-oriented, so that in the future, there will be no more female victims who are blamed as experienced by GA in her case."

"Kekerasan seksual terhadap perempuan sering diberitakan berlebihan dan bias gender di media pemberitaan nasional berbasis online, Tribun News. Gaya pemberitaan Tribun News menimbulkan bias gender dan tendensi untuk melecehkan atau mengekploitasi perempuan sebagai objek kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah unruk mengetahui bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan dideskripsikan di kanal berita Tribun News. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, pendekatan kualitatif dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Sara Mills untuk membedah teks pemberitaan yang ada. Adapun teks pemberitaan yang dipilih adalah tiga berita kekerasan seksual dalam kurun waktu tahun 2021, yang melibatkan tiga subjek pemberitaan atau pelaku yang memiliki latar belakang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tribun News dalam pemberitaannya menggunakan sudut pandang dari pelaku dimana aktor yang muncul dalam pemberitaan adalah laki-laki. Tribun News pun menggunakan pilihan kata eksploitatif bagi korban kekerasan seksual yang menjadi objek pemberitaan. Kedudukan yang tidak setara disebabkan oleh hadirnya konstruksi sosial yang berkiblat pada ideologi patriarki.

---

Sexual violence against women is often reported excessively and gender-biased in the online-based national news media, Tribun News. Tribun News' reporting style creates gender bias and a tendency to harass or exploit women as objects of sexual violence. The purpose of this study is to find out how sexual violence against women is described on the Tribun News news channel. This research uses a critical paradigm, a qualitative approach by using Sara Mills' Critical Discourse Analysis to dissect existing news texts. The news text chosen is three news of sexual violence in the period 2021, involving three news subjects or perpetrators who have different backgrounds. The results of this study show that Tribun News in its reporting uses the point of view of the perpetrator where the actors who appear in the news are the men. Tribun News also uses exploitative word choices for victims of sexual violence who are the object of reporting. The unequal position is due to the presence of social constructs that revolve around patriarchal ideology."

"Film Ini Kisah Tiga Dara merupakan karya adaptasi dari film drama musikal klasik di tahun 1956, Tiga Dara karya Usmar Ismail. Dengan latar cerita yang serupa, produser dan sutradara Nia Dinata mengemas filmnya menyesuaikan dengan konteks zaman ini. Nia Dinata menggambarkan adanya ketegangan antara kehidupan perempuan muda abad 21 di Indonesia dan nilai-nilai tradisi, khususnya dalam soal perjodohan, pernikahan dan kebebasan perempuan untuk memilih hidupnya. Film ini dianggap cukup kontroversial bagi masyarakat Indonesia karena mengangkat soal seks pranikah. Dari kacamata feminis, Ini Kisah Tiga Dara menawarkan wacana/ diskursus positif bagi representasi perempuan. Penelitian ini melihat bagaimana film Ini Kisah Tiga Dara adalah sebuah karya yang mengandung nilai estetika dan film feminis. Estetika feminis mengdepankan konsep-konsep teori film feminis antara lain: kritik terhadap male gaze, menguatkan suara perempuan, dan teknologi gender. Selain aspek teknis film, tesis ini menggunakan metode analisis wacana kritis, feminist stylistics dari Sara Mills. Feminist stylistics, Mills membongkar wacana bias gender melalui enam tahap yaitu: genre dan teks, gender dan penulisan, gender dan teks, gender dan butir bahasa, gender dan level kalimat, gender dan wacana. Pembuktian bahwa film ini merupakan karya feminis juga dilengkapi dengan pembahasan teori feminisme tentang seksualitas, otonomi, dan subjektivitas perempuan. Film ini adalah karya estetika dan film feminis yang memiliki tujuan melakukan perubahan sosial menuju masyarakat yang berkeadilan gender.

---

Ini Kisah Tiga Dara Three Sassy Sisters is a musical drama film inspired by Usmar Ismail rsquo s classical movie, Tiga Dara Three Maidens in 1956. With a similiar setting and background story, producer and director, Nia Dinata made her film by adjusting the context of the film in this modern era. Nia Dinata confronts the tension between women rsquo s being in the 21th century in Indonesia and traditional values in particular issues in marriage, women rsquo s autonomy and women rsquo s rights to choose her own life. This film is controversial because it discusses premarital sex which is still a taboo in the Indonesian context. This research looks at Ini Kisah Tiga Dara Three Sassy Sisters from a feminist perspective. This film offers a positive and empowered representation of women. This research discusses in depth feminist aesthetics and film and discusses feminist concepts for example, male gaze, female voice, and gender technology. This research also uses feminist critical discourse analysis method, and Sara Mills rsquo s six steps feminist stylistics genre and text, gender and writing, gender and reading, gender and individual lexical items, gender and clause level sentence level, gender and discourse level. This research uses feminist theory to look at feminist issues such as sexuality, women rsquo s autonomy, and women rsquo s subjectivity. I conclude that this film Ini Kisah Tiga Dara Three Sassy Sisters is a feminist film with a feminist project for social change."

"Skripsi ini membahas mengenai kekerasan yang dialami oleh perempuan Batak Toba, sebagai istri, yang tidak memiliki anak laki-laki. Skripsi ini menggunakan metode studi kasus dengan meneliti kekerasan yang dialami Crosby dan Fanny. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori Interseksionalitas dalam kajian kriminologi feminis dan konsep viktimisasi struktural. Skripsi ini mencoba melihat mengapa terjadi kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh Crosby dan Fanny yang merupakan perempuan Batak Toba yang tidak memiliki anak laki-laki. Dalam hal ini Crosby dan Fanny menjalani berbagai hal yang semakin memperburuk kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan feminis untuk dapat melihat permasalahan yang dialami perempuan dari sudut pandang dan dunia perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan penelusuran data-data sekunder lainnya sebagai teknik pengumpulan data.

---

This Thesis discusses violence against Batak Toba Woman, as a wife, who does not have any son. This Thesis is a case study that analyzes Crosby?s and Fanny?s case. The theory and concept used in this thesis are intersectionality theory from feminist criminology and structural victimization concept.

This thesis sees why domestic violence can happen to Crosby and Fanny, as Batak Toba women that do not have any son. Crosby and Fanny have experienced many things that make the violence against them worse.

This study uses feminist approach to see the problem that happen to women from their points of view and from the women?s world. The method used in this thesis is a qualitative method with in-depth interviews, and secondary data gathering."

"Skripsi ini membahas mengenai sextortion atau pemerasan yang dilakukan dengan memanfaatkan konten intim milik korban. Konten intim tersebut didapatkan oleh pelaku dengan berbagai cara, baik itu melalui hubungan konsensual, catfishing, hacking, dan/atau ditemukan konten intim tersebut oleh pelaku. Perbuatan pemerasan sudah diatur dalam peraturan pidana di Indonesia, yaitu KUHP ataupun ketika pemerasan dilakukan dengan menggunakan media elektronik maka diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 11 Tahun 2008. Namun ketentuan tersebut dinilai masih kurang efisien untuk menangani kasus sextortion yang tentunya berbeda dengan pemerasan dalam ranah umum, karena esensi dari sextortion adalah digunakannya konten intim milik korban untuk menjadi bahan pemerasan dan sextortion termasuk dalam ranah kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif ini, menyarankan bahwa perlu dikriminalisasikan perbuatan sextortion di Indonesia. Meskipun pada akhirnya sextortion sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 melalui Pasal 14 ayat (2) huruf a jo. Pasal 14 ayat (1), namun tetap saja perlu dirumuskan kembali.

---

This thesis discusses sextortion or extortion carried out by utilizing intimate content that belonging to the victim. The intimate content is obtained by the perpetrator in various ways, it can be by through consensual relationships, catfishing, hacking, and/or finding the intimate content by the perpetrator. The act of extortion has been regulated in criminal regulations in Indonesia, by the Criminal Code or when extortion is carried out using electronic media, it is regulated in Law number 19 of 2016 jo. Law number 11 of 2008. However, this provision is still considered inefficient to handle cases of sextortion, which is certainly different from extortion in the public domain, because the essence of sextortion is the use of intimate content belonging to the victim to be used as material for extortion and sextortion is included in the realm of sexual violence. Based on this descriptive study, it is suggested that it is necessary to criminalize the act of sextortion in Indonesia. Although sextortion has been regulated in the Act on the Law Number 12 of 2022 through Article 14 paragraph (2) letter a jo. Article 14 paragraph (1), however, still needs to be reformulated."

"Kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan kerja aktivis kemanusiaan merupakan isu yang jarang didiskusikan dalam lingkup publik dan akademik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyelidiki aspek-aspek yang relevan, seperti faktor penyebab, respons penyintas, hingga respons organisasi kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriminologi feminis-kualitatif dalam bentuk studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan semi-terstruktur dengan dua perempuan penyintas. Penelitian ini menggunakan teori feminis radikal untuk menjelaskan bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan tidak terlepas dari peran sistem patriarki dalam mewujudkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur patriarki di lingkungan kerja aktivis kemanusiaan muncul dalam bentuk dominasi laki-laki dan sistem seks/gender yang kemudian melanggengkan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Hal tersebut melemahkan perempuan dan menyebabkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan kerja aktivis kemanusiaan, seperti seksisme dan misogini yang kemudian menghasilkan rape culture. Penelitian ini menemukan bahwa rape culture merupakan penyebab utama kekerasan seksual di lingkungan kerja aktivis kemanusiaan. Salah satu bentuk rape culture terlembaga yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pembungkaman terhadap perempuan penyintas kekerasan seksual. Pembungkaman yang ditemukan dalam penelitian ini dilakukan oleh organisasi kemanusiaan dalam berbagai strategi dan bentuk. Hal ini kemudian mendorong para perempuan penyintas kekerasan seksual untuk melakukan resistensi terhadap rape culture yang terlembaga sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap ketidakadilan.

---

Sexual violence against women in the work environment of humanitarian activists is an issue that is rarely discussed in public and academic spheres. Therefore, this study aims to fill this gap by investigating relevant aspects, such as the contributive factors, survivors' responses, and humanitarian organizations’ responses. The method used in this research is feminist-qualitative criminology in the form of a case study. The data was collected through in-depth and semi-structured interviews with two women survivors. This research utilized radical feminist theory to explain how sexual violence against women is inseparable from the patriarchal system’s role in perpetuating inequality between men and women. The results of this research show that the patriarchal structure in the work environment of humanitarian activists manifests in the form of male dominance and the sex/gender system, which then perpetuates men’s power over women. This weakens women and leads to various forms of discrimination against women in the work environment of humanitarian activists, such as sexism and misogyny, which then caused rape culture. This research reveals that rape culture is the main cause of sexual violence in the work environment of humanitarian activists. One form of institutionalized rape culture found in this study is the silencing against women survivors. The silencing found in this study is carried out by humanitarian organizations through various strategies and forms. This subsequently encourages women survivors of sexual violence to resist the institutionalized rape culture as a way to fight against injustice."

"Artikel ini merupakan penelitian analisis filosofis mengenai childfree yang dipolitisasi terhadap tubuh perempuan ditinjau melalui teori politik seksual Kate Millett. Adanya sistem patriarki yang berkuasa mengendalikan kehidupan sosial-politik, perlahan mengancam eksistensi tubuh perempuan. Bentuk dari politisasi patriarki telah mengakar pada ranah ideologis, biologis, dan sosiologis yang mempengaruhi pengalaman perempuan. Upaya revolusi seksual yang sudah dilakukan masih mendapati polemik yang begitu besar, sehingga patriarki belum maksimal dimusnahkan. Penulis menggunakan metode riset feminis yang bertujuan untuk mencari contoh pengalaman perempuan yang memiliki kaitan dengan persoalan politik seksual, childfree, dan motherhood. Selain itu, ada metode kritik feminis yang digunakan sebagai alat mengkritisi sistem patriarki yang telah mendiskriminasi kehidupan perempuan, baik itu haknya, pilihannya, atau tubuhnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan adanya tindakan politis yang dilakukan oleh sistem patriarki terhadap perempuan childfree melalui konsepsi motherhood.

---

This article is a philosophical analysis research on the politicized childfree of women's bodies in terms of Kate Millett's theory of sexual politics. The existence of a patriarchal system that controls socio-political life slowly threatens the existence of women's bodies. This form of patriarchal politicization has its roots in the ideological, biological, and sociological domains that influence women's experiences. The efforts of sexual revolution that have been carried out still find such a big polemic, so that patriarchy has not been maximally annihilated. The author uses a feminist research method that aims to find examples of women's experiences that are related to issues of sexual politics, childfreedom, and motherhood. In addition, there is a method of feminist criticism that is used as a tool to criticize the patriarchal system that has discriminated against women's lives, be it their rights, choices, or bodies. Based on the research conducted, the authors found that there were political actions carried out by the patriarchal system against childfree women through the conception of motherhood."

"Lengger merupakan salah satu jenis tarian seni tradisi yang menonjolkan citra seksualitas perempuan hingga menimbulkan polemik di masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesenian tersebut dari sudut pandang si pelaku, yaitu bagaimana lengger mendefinisikan kehidupan dan profesi yang mereka jalani. Oleh karena itu perspektif reflekti f kritis diharapkan mampu mengangkat fenomena kehidupan perempuan penari lengger. Melalui observasi dan wawancara yang disertai dokumentasi foto dan rekaman video peneliti mencoba mengungkapkan temuan tentang penari lengger dalam kajian estetika . feminis. Peneliti membagi temuan lapangan dalam dua bab, yang pertama adalah persoalan perempuan penari lengger, dan kesenian lengger itu sendiri. Kedua, kebebasan penari lengger dalam menampilkan citra tubuhnya menjadikan tubuh mereka otonom dan isu suballeterni. Ketiga, tesis ini mengeskplorasi hilangnya dikotomi subyek dan obyek antara penari dengan audiens. Marginalisasi terhadap perempuan disebabkan oleh penampilan penari yang menggoda. Tesis ini akhirnya mengungkapkan perempuan yang mampu memberdayakan diri mereka sendiri.

---

Lengger is one of the traditional dance which expose women sexuality. Many women issue arises in this topic. Mainly, the voice of lengger's existence, their way of life and thought are being questioned and streghthened. The phenomena of lengger's reality is depicted through feminist estethics with critical prespective. The method used are depth interviews, filming presentation and photos. Lengger's discourse in this thesis is divided in two chapter, first, setting problem of women dancers and existence of lengger it self. Second, the freedom question of body autonomy, and lengger subaltern issues. Third, this theses explore the vanishing dichotomy of subjected and object between dencer and audience. Finally, desire and seduction presented by lengger dancers is heavily discussed. Lengger performances has always been trivilized because of their seductress appearence, therefore being marginalized. This thesis concludeds that lengger dancers are powerfull women."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) di Indonesia di tengah ketiadaan hukum yang secara spesifik mengaturnya. NCII merupakan tindakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Tindakan ini merupakan bentuk KBGO yang kerap terjadi kepada anak perempuan di bawah umur. Motif dari NCII umumnya dimulai dengan jalinan hubungan romantis, perekaman konten intim tanpa konsen maupun dengan konsen, sehingga berujung dengan pengancaman serta penyebaran konten intim tersebut tanpa persetujuan korban. Di Indonesia NCII masih diatur dalam konteks yang terbatas, yaitu hanya pada Pasal 14 ayat (1) UU TPKS tentang perekaman konten intim tanpa persetujuan, dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang mentransmisikan konten bermuatan asusila. Melalui penelitian ini, Penulis menemukan bahwa walaupun undang-undang Indonesia telah mengatur mengenai unsur tindak pidana NCII, akan tetapi pelaksanaannya terkadang masih belum optimal. Dalam suatu perkara NCII, biasanya terdapat beberapa unsur perbuatan lain yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana. Namun, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku hanya unsur tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusilanya saja. Hal ini berpotensi merugikan korban dalam mendapat keadilan. Oleh karena itu, melalui metode socio-legal, penelitian ini mengkaji bagimana penanganan perkara NCII yang paling ideal dapat memberikan keadilan serta perlindungan bagi korban. Penyelesaian jalur hukum bukanlah hal yang mudah bagi korban, sebab terdapat stigma dari masyarakat, sekolah, bahkan APH yang memperburuk situasi korban. Oleh karena itu korban NCII, terutama anak di bawah umur membutuhkan perlindungan lebih dalam menempuh penyelesaian jalur hukum, mulai dari proses pelaporan, persidangan, hingga pemulihan. Dalam memberikan keadilan bagi korban, diperlukan peran APH yang berperspektif korban. Selain keadilan, korban NCII anak di bawah umur juga membutuhkan pemulihan dan penanganan pasca-kejadian agar korban dapat kembali beraktivitas layaknya anak pada umumnya. Selain itu, penanganan korban NCII juga membutuhkan sinergisitas antara lembaga-lembaga sosial terkait. Pemerintah, APH, dan lembaga sosial harus bahu-membahu dalam pencegahan dan penanganan perkara-perkara NCII yang dialami korban anak di bawah umur untuk mencapai keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban.

---

This research aims to explore how legal protection is for victims of Online Gender Based Violence (KBGO) using the Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) mode in Indonesia amidst the absence of laws that specifically regulate it. NCII is an act of distributing intimate content without consent. This action is a form of KBGO which often occurs to underage girls. The motives for NCII generally start with a romantic relationship, recording intimate content without consent or with consent, which ends with threats and distributing intimate content without the victim's consent. In Indonesia, NCII is still regulated in a limited context, namely only in Article 14 paragraph (1) of the TPKS Law concerning recording intimate content without consent, and Article 27 paragraph (1) of the ITE Law concerning transmitting immoral content. Through this research, the author found that although Indonesian law has regulated the elements of NCII criminal acts, its implementation is sometimes still not optimal. In an NCII case, there are usually several other elements of the act that meet the criteria for a criminal act. However, the punishment imposed on the perpetrator is only an element of the crime of spreading immoral content. This has the potential to harm victims in getting justice. Therefore, through socio-legal methods, this research examines how the most ideal handling of NCII cases can provide justice and protection for victims. Resolving legal action is not an easy thing for victims, because there is stigma from society, schools, and even law enforcement officers which worsens the victim's situation. Therefore, NCII victims, especially minors, need more protection in pursuing legal remedies, starting from the reporting process, trial, to recovery. In providing justice for victims, a law enforcement officer’s role with a victim perspective is needed. Apart from justice, minor NCII victims also need post-incident recovery and treatment so that victims can return to their activities like children in general. Apart from that, handling NCII victims also requires synergy between related social institutions. The government, law enforcement officers, and social institutions must work together in preventing and handling NCII cases experienced by minor victims to achieve justice, protection, and recovery for victims."