Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara teoritis, besaran manfaat belanja pemerintah terhadap kinerja perekonomian daerah tidak hanya ditentukan oleh government size, melainkan juga dipengaruhi oleh ketepatan waktu. Lambat dan rendahnya realisasi belanja dapat menurunkan kualitas, efisiensi, dan besaran multiplier effect dari belanja daerah. Penelitian ini secara komprehensif menguji pengaruh dari penumpukan belanja daerah pada akhir tahun anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan pada 462 kabupaten/kota di Indonesia dalam periode Tahun 2016-2019. Melalui metode panel data dinamis system GMM, penelitian menemukan bahwa penumpukan belanja daerah dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

---

Based on the relevant theory, the effect of government expenditure on local economic performance depends not only on government size but also on its timeliness. Slow and back-loaded expenditure will reduce its impact on the economy. Through the system GMM method, this study comprehensively measures the effect of local spending behavior in the form of year-end spending spikes on local economic growth and public welfare. This study uses a new database that covers 462 districts in Indonesia, from 2016 to 2019. According to the estimation findings, year-end spending spikes can significantly slow down economic growth and reduce social welfare."

"Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pendekatan fungsi produksi, misalnya Akai, Nishimura, dan Sakata (2004). Fungsi produksi sendiri akan dipengaruhi oleh sumbangan faktor produksi utamanya, yaitu modal dan tenaga kerja. Realisasi belanja modal pemcrintah diasumsikan sebagai investasi pemerintah yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh belanja modal pemerintah dan faktor-faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal. Pengamatan dilakukan terhadap 316 kabupaten/kota yang memiliki data Icngkap dari variabel-variabel yang dibutuhkan dalam peneiitian ini. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang clidukung dengan pendekatan kualitatifi Regrcsi data menggunakan metodc kwadrat tcrkecil atau Ordinary Leasr Squares (OLS) dengan alat bantu program Eviews 4.1. Parameter yang diestimasi kemudian diuji dengan lcriteria ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrik. Hasil regresi mcnunjukkan bahwa realisasi belanja modal pemerintah pusat dan realisasi belanja modal pemerintah daerah memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap PDRB. Namun demikian, pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah tcrnyata lebih besar dari pada realisasi belanja modal pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pcmerintah daerah lebih efisien dalam mengalokasikan belanja modal dibandingkan dengan pcmerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah yang realisasi dana bagi hasilnya di alas rata- rata memiliki pcngaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah terhadap PDRB kabupaten/kota lebih besar dari pengaruh rcalisasi belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan. Di sisi lain, tenaga kerja memiliki pengaruh yang relatifbesar dan dominan terhadap PDRB.

---

The economic growth could be observed through production iimction approach, as an example, Akai, Nishimura, and Sakata (2004). Production function itself influenced by contribution of the main production factor, those are capital and labor. The realization of government capital spending assumed as government investment that would stronger the local economy growth by inviting more input for the production process. The objectives of this research are to overview the impact of government capital spending and other factors to the local economy growth in the decentralization era.

The observation involved 316 cities/regions which have comprehensive data on research variables, as needed. Research analysis would have quantitative approach which supported by qualitative approach. Data regression using Ordinary Least Square (OLS) is executed by Eviews 4. l. The estimated parameter then tested by economic criteria, statistic criteria, and econometric criteria.

The result of regression indicates that the central govemment capital spending and local government capital spending has relatively small impact to GDRP. Nevertheless, in fact the realization on local govemment capital spending has bigger impact then the central government capital spending. It indicates that the local government is more efficient in allocate the capital spending compare then the central government.

Mean while, for the local government which realized their revenue sharing fund above average, the local government capital spending has bigger impact to GDRP, then the central government capital spending as a whole. In other side, labor has relatively bigger and dominant impact to GDRP."

"Pembangunan kawasan industri berbasis hilirisasi bertujuan untuk mengolah bijih nikel yang sebelumnya di ekspor dalam bentuk konsentrat menjadi barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembukaan kawasan industri berbasis hilirisasi nikel terhadap pembangunan perekonomian daerah sekitarnya. Studi ini menggunakan model estimasi difference-in-difference sederhana dengan data panel yang telah melalui analisis spasial untuk menentukan kelompok yang menerima perlakuan dan yang menjadi kontrol. Dengan unit analisis desa dalam radius 55 kilometer dari pusat kawasan industri, melalui pendekatan intensitas cahaya malam hari didapatkan bahwa pendirian kawasan industri memberikan dampak peningkatan aktivitas perekonomian secara rata-rata sampai dengan 0.54 kali lebih besar dibandingkan periode sebelumnya pada daerah yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan industri. Sedangkan melalui saluran usaha mikro kecil menengah, tidak terdapat bukti yang cukup kuat adanya hubungan antara pendirian kawasan industri dengan penurunan jumlah umkm di sekitar kawasan industri. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas perekonomian masih didominasi oleh aktivitas di dalam kawasan industri dan daerah sekitarnya yang berjarak dekat, serta masyarakat cenderung melakukan peralihan pekerjaan dari sektor informal menjadi sektor formal pada periode setelah pendirian kawasan industri.

---

The development of downstream-based industrial estates aims to process nickel ore that were previously exported in the form of concentrates into semi-finished goods that have added value. This study aims to analyze the impact of opening an industrial area based on nickel downstream on the economic development of the surrounding area. This study uses a simple difference-in-difference estimation model with panel data that has been through spatial analysis to determine which groups receive the treatment and which are the controls. With a village analysis unit within a radius of 55 kilometers from the center of the industrial area, Through the proxy of night light intensity, it was found that the establishment of an industrial area has an impact on increasing economic activity on average up to 0.54 times greater than the previous period in the areas that are not directly adjacent. Meanwhile, through the channel of micro small medium enterprises, there is no strong enough evidence of a relationship between the establishment of industrial estates and the decline in the number of micro small medium enterprises around industrial estate. This finding indicates that the increase in economic activity is still dominated by activities in industrial estate and nearby areas, and people tend to shift jobs from the informal sector to the formal sector in the period after the establishment of industrial estate."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Selain itu, studi ini juga menguji peran moderasi dinasti politik dan reelection pada hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan fixed effect pada 2929 observasi selama 2010-2015, ditemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Kemudian, dinasti politik terbukti memperlemah pengaruh positif belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, reelection terbukti memperkuat pengaruh positif belanja terhadap kinerja keuangan pada seluruh pemerintah daerah dan memperlemah hubungan negatif belanja dan kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan mekanisme untuk membatasi praktik dinasti politik karena berdampak buruk bagi kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate the effect of local government spending on local government financial performance. In addition, this study also examines the moderating role of political dynasties and reelection on the relationship between local government spending and local government financial performance. By conducting multiple regressions with fixed effect approach on 2929 observation during 2010 2015, it was found that local government spending has a positive effect on local government financial performance, but it has a negative effect on financial performance of dynastic local governments. In addition, the political dynasty is proven to weaken the positive effect of local government spending on the financial performance of local governments. In addition, reelection is proven to strengthen the positive impact of spending on financial performance on all local governments and weaken the negative effect of spending and financial performance on dynastic local governments. These findings could serve as input for the central government to formulate mechanisms that would limit the practice of political dynasties because of their adverse impact on local government performance."

"Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan fiskal dalam rangka membantu melaksanakan otonomi daerah. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini memengaruhi tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Namun, ada pola political budget cycle cenderung mendistrupsi kebijakan desentralisasi fiskal yang tercermin dari alokasi yang berlebihan pada jenis anggaran tertentu menjelang masa pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap efisiensi anggaran dengan turut mempertimbangkan faktor political budget cycle (PBC) sebagai salah satu indikator yang dapat melemahkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan data dari 490 kabupaten dan kota dalam kurun waktu 2010 hingga 2018 dan melakukan estimasi efisiensi menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), serta metode Fixed Effect Model (FEM) sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan adanya kehadiran pola PBC pada pemerintah daerah akan melemahkan dampak positif dari desentralisasi fiskal sisi penerimaan dan memperparah dampak negatif dari desentralisasi fiskal sisi pengeluaran terhadap efisiensi anggaran.

---

The decentralization fiscal policy is one fiscal policy that shifts responsibility to local government to encourage regional autonomy. In implementation, this policy might affect local budget efficiency in allocating fiscal budgets to boost local development. However, the presence of political budget cycle (PBC) tends to disrupt fiscal decentralization policy with excessive budget allocation on certain budget during local election. This study examines the effect of decentralization policy on budget efficiency by considering the presence of the political budget cycle (PBC) as one of the indicators that can interfere with the policy. Furthermore, to assess the research question, this study utilizes data from 490 cities during 2010-2018. It estimates efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA) Model and Fixed Effect Model (FEM) for the main estimation. The result shows that PBC presence will weaken the positive effect of the revenue side and exacerbate the negative effect of the spending-side of fiscal decentralization on budget efficiency."

"Penelitian ini menganalisis realokasi belanja pemerintah yang ditujukan untuk mencapai output perekonomian maksimal dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Model ekonomi yang digunakan untuk memaksimalkan output perekonomian dengan alokasi belanja pemerintah yang terbatas adalah model Linear Programming. Sebagai koefisien fungsi tujuan digunakan angka pengganda output dari Leontief inverse matrix yang dihitung dari tabel Input Output nasional transaksi domestik atas dasar harga produsen tahun 2008 Data belanja pemerintah yang menjadi dasar simulasi model adalah realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2014, berdasarkan klasifikasi 11 fungsi alokasi yang dikonversi ke 66 belanja sektoral.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil simulasi model selalu mengarahkan realokasi belanja pemerintah yang lebih besar ke fungsi ekonomi F4 untuk menghasilkan output perekonomian maksimal. Belanja pemerintah pada fungsi ekonomi F4 dialokasikan pada sektor sektor yang memiliki angka pengganda output lebih tinggi antara lain sektor angkutan kereta api 55 sektor bangunan 52 sektor listrik gas dan air minum 51 sektor angkutan darat 56 dan sektor angkutan air 57. Angka multiplier dari peningkatan alokasi belanja pemerintah secara agregat terhadap peningkatan output perekonomian adalah sebesar 2 06 Artinya peningkatan belanja pemerintah sebesar Rp1 miliar dalam kondisi alokasi optimal dapat menghasilkan output perekonomian sebesar Rp2 06 milar.

---

This study analyzes the reallocation of government spending which is aimed at achieving maximize economic output in order to realize optimal economic growth. The economic model which is used to maximize the economic output subject to a limited allocation of government spending is Linear Programming model. As a coefficient of objective function the study use the Leontief inverse matrix output multiplier which is calculated from the national Input Output domestic transaction 2008 producer prices. The government spending data used as a basic simulation model is the actual 11 classification functions of central government spending on 2014 which is converted into 66 sectoral expenditures.

The study concludes that the result simulation of model always direct at higher reallocation to economic functions F4 spending in order to generate maximum output. The government spending on economic functions F4 is allocated to the sectors that have higher output multiplier such as railways transportation sector 55 construction sector 52 electricity gas and water sector 51 land transportation sector 56 and water transportation sector 57 The multiplier of aggregate government spending on economic output is 2 06 It rsquo s meaning that for each Rp1 billion increase in government spending under the optimum allocation can result in Rp2 06 billion increase in the economic output."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan anggaran, partisipasi anggaran, dan informasi asimetris terhadap kesenjangan anggaran dalam anggaran belanja daerah di Indonesia, baik secara parsial maupun bersama-sama. Objek penelitian berupa besaran anggaran dan realisasi belanja daerah pada 33 provinsi dalam kurun waktu 2008 sampai 2016. Dalam penelitian ini, pertumbuhan anggaran diukur melalui selisih antara pagu anggaran belanja daerah dalam tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam satuan persentase. Sementara itu, partisipasi anggaran diukur dengan menggunakan besaran anggaran belanja pegawai pada tiap-tiap provinsi dan informasi asimetris diukur dengan menggunakan besaran anggaran belanja yang dialokasikan pada tiap-tiap provinsi. Metode statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistika inferensia parametrik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan anggaran maupun partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran, sedangkan informasi asimetris berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Namun demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya terjadi fenomena kesenjangan anggaran atau budgetary slackpada anggaran belanja pemerintah daerah pada kurun waktu 2008 sampai 2016. Fenomena ini dipengaruhi secara bersama-sama oleh pertumbuhan anggaran, partisipasi anggaran, dan informasi asimetris yang mampu menjelaskan fenomena kesenjangan anggaran yang terjadi sebesar 72,7%."

"Tesis ini membahas pengalokasian APBD Kabupaten Tegal Tahun 2009-2011 dianalisis dengan pendekatan alokatif efisiensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa harus ada upaya dan komitmen bersama antara Pemda dan DPRD dalam pengalokasian APBD. Untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas pemerintah di antaranya membelanjakan atas pertimbangan paling penting secara politik-alokatif efisiensi. Alokasi secara efisiensi merupakan kapasitas dalam mewujudkan prioritas melalui anggaran, yaitu mendistribusikan sumber daya atas dasar prioritas pemerintah dan efektivitas program, serta mengalihkan sumber daya dari prioritas lama ke baru atau dari yang tidak produktif ke wilayah lebih produktif sesuai dengan tujuan pemerintah.

---

This thesis discusses the local budget allocation of Tegal Regency Year 2009-2011, analyzed with the approach of allocative efficiency. This study is a descriptive qualitative research. The results suggest that there should be a joint effort and commitment between the government and local parliament in the budget allocation. To allocate resources in accordance with government priorities which include spending on the most important consideration in the politicalallocative efficiency. Efficient allocation is the capacity in realizing the priorities through the budget, by distributing resources on the basis of government priorities and the effectiveness of the program, and diverting resources from old priorities to new or from unproductive to more productive areas in accordance with government objectives."

"Apakah dinasti politik berdampak pada belanja daerah? Dinasti politik dikaitkan dengan persaingan politik tidak sehat dan tidak optimalnya kebijakan publik. Studi ini menyajikan analisis empiris yang berfokus pada politik daerah sebagai bagian desentralisasi di Indonesia. Menggunakan sampel dua kandidat terbaik dalam setiap pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) langsung tahun 2005-2018, penelitian ini menguji pengaruh terpilihnya kepala daerah dinasti dalam Pilkada terhadap belanja daerah, khususnya belanja menurut fungsi tingkat kabupaten/kota. Kami menganalisis apakah kepala daerah dinasti memiliki kebijakan berbeda pada belanja daerah dibanding kepala daerah non-dinasti menggunakan metode Regression Discontinuity Design (RDD). Penelitian ini menemukan bahwa kepala daerah dinasti berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Selain itu, kepala daerah dinasti petahana memberi dampak negatif pada belanja ‘visible’. Sementara efek signifikan kepala daerah dinasti non-petahana pada belanja daerah terkait dengan kurangnya pengalaman pada masa jabatan pertama. Studi ini juga menemukan lebih banyak dampak negatif dari terhadap belanja daerah oleh kepemimpiman kepala daerah dinasti yang terpilih pada pilkada serentak (2015-2018).

---

Does political dynasty affect local spending? This study provides empirical analysis that focuses on local politics as a part of decentralization in Indonesia. Using the sample of two best candidates on the direct mayoral election in the period 2005-2018, we observe the effect of political dynasty winning in mayoral election on local spending that focuses on functional-classified expenditure at the district level. Based on Regression Discontinuity Design (RDD) estimation, we examine whether the dynasty mayors have different policies through local spending compared to the non-dynasty mayor. Applying some covariates, this study finds negative effect of dynasty mayor on local spending. The incumbent dynasty mayor gives negative effects on ‘visible’ expenditure, while the non-incumbent dynasty mayor gives significant effects that are associated with less experience issue on the first mayoral term. This study finds also finds more negative effects on local spending of the dynasty mayor elected after 2015."

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak daerah di Indonesia terlambat menetapkan APBD termasuk Kota Bekasi. Setiap tahun Kota Bekasi selalu terlambat menetapkan APBD. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik dan penganggaran daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi tahun anggaran 2013, yaitu: 1) Adanya keterlambatan pembahasan KUA-PPAS antara DPRD dan TAPD; 2) Adanya keterlambatan evaluasi Raperda APBD oleh gubernur Jawa Barat; 3) Belum ada sanksi dari pemerintah pusat terhadap keterlambatan penetapan APBD di daerah; 4) Belum adanya peran aktif eksekutif dan legislatif dalam mendorong penetapan APBD tepat waktu. Rekomendasi yang diberikan yaitu memperjelas pokok-pokok pikiran dewan, hak dewan, dan hasil reses dewan yang masuk ke dalam penganggaran serta memberlakukan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD."