Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith pada peraturan internal PT AXA Mandiri Financial Service Cabang Banjarmasin, yaitu Ketentuan Teknis Klaim Major dikarenakan penolakan klaim yang diajukan oleh ahli waris dari Alm. Rahmani, S.H., yaitu Risma Wardah dan Hanif Azhar pada polis Antara PT AXA Mandiri Financial Services dan Alm. Rahmani, S.H. didasarkan oleh ketentuan internal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan Teknis Klaim Major atau peraturan internal PT AXA Mandiri Financial Service Cabang Banjarmasin sebagai dasar penolakan klaim polis asuransi jiwa dalam Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Bjm dan Putusan No. 50/PDT/2021/PT BJM apakah sudah sesuai dan tepat menerapkan prinsip utmost good faith dan bagaimana Majelis Hakim menerapkan prinsip ini dalam pertimbangan hukumnya sehingga memperoleh amar putusan dalam Putusan No. 3/PDT.G/2021/PN.BJM dan Putusan No. 50/PDT/2021/PT BJM. Penelitian ini, menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. berupa perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal hukum untuk menjawab permasalahan yang timbul dari rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ketentuan Teknis Klaim Major merupakan peraturan yang dibuat oleh PT AXA Mandiri Financial Service Cabang Banjarmasin dalam memproses klaim, dimana memiliki kedudukan sebagai acuan yang memberikan kewajiban kepada PT AXA Mandiri Financial Services Cabang Banjarmasin dalam mengumpulkan fakta-fakta material dan sebagai implementasi dari ketentuan yang terdapat dalam polis asuransi jiwa Alm. Rahmani, S.H. dengan PT AXA Mandiri Financial Services Cabang Banjarmasin. Kemudian, putusan Majelis Hakim pada Putusan No. 3/PDT.G/2021/PN.BJM dan Putusan No. 50/PDT/2021/PT BJM kurang cermat dan tidak menerapkan prinsip utmost good faith sebagaimana yang diatur dalam Pasal 251 KUHD, sehingga putusan yang dihasilkan sangat merugikan perusahaan asuransi yang telah sesuai dan mempunyai dasar untuk menolak klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith in the internal regulations of PT AXA Mandiri Financial Service Banjarmasin Branch, namely the Major Claims Technical Provisions due to the rejection of claims filed by the heirs of the late Rahmani, S.H., namely Risma Wardah and Hanif Azhar on the policy between PT AXA Mandiri Financial Services and the late Rahmani, S.H. based on these internal provisions. This study aims to determine the Major Claims Technical Provisions or internal regulations of PT AXA Mandiri Financial Service Banjarmasin Branch as the basis for rejecting life insurance policy claims in Decision No. 3/PDt.G/2021/PN.Bjm and Decision No. 50/PDT/2021/PT BJM whether it is appropriate and appropriate to apply the principle of utmost good faith and how the Panel of Judges applies this principle in its legal considerations so as to obtain the verdicts in Decision No. 3/PDT.G/2021/PN.BJM and Decision No. 50/PDT/2021/PT BJM. This research, using the juridical-normative method, where the research data mostly comes from literature studies. in the form of legislation, books, articles, and law journals to answer problems arising from the formulation of the problem. The results of this study indicate that the Major Claims Technical Provisions are regulations made by PT AXA Mandiri Financial Services Banjarmasin Branch in processing claims, which have a position as a reference that gives an obligation to PT AXA Mandiri Financial Services Banjarmasin Branch in collecting material facts and as an implementation of the provisions contained in the life insurance policy of Alm. Rahmani, S.H. with PT AXA Mandiri Financial Services Banjarmasin Branch. Then, the decision of the Panel of Judges in Decision No. 3/PDT.G/2021/PN.BJM and Decision No. 50/PDT/2021/PT BJM is less careful and does not apply the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the KUHD, so that the resulting decision is very detrimental to the insurance company which is appropriate and has a basis for rejecting the claim submitted by the insured party."

"Penulisan tesis ini didasari pada peningkatan belanja konsumen yang kemudian menggunakan pembiayaan kredit dari Bank atau suatu lembaga pembiayaan. Berkembangnya masa yang membuat juga berkembangnya syarat yang bisa melindunggi secara hukum pihak kreditur dan debitur. Bank membuat syarat agar perjanjian kredit nya bisa terlaksanakan, maka memberikan syarat khusus dalam perjanjian tersebut untuk debitur menjadi nasabah dalam suatu perusahaan asuransi. Bentuk dari asuransi tesebut yaitu asuransi jiwa kredit. Pada asuransi jiwa kredit, ada terdapat bank’s clause yang menyatakan bahwa pihak bank yang akan menerima manfaat dari debitur atau tertanggung ketika mengalami risiko yang dipertanggungkan yang menyebabkan kematian. Tujuan dari klaim yang akan diberikan tersebut sebagai pelunasan pembayaran sisa pertanggungan. Namun, pada kenyataannya banyak klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung melalui ahli waris nya ditolak oleh pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung. Alasannya karena selama proses underwrirting, tertanggung tidak bertikad baik sempurna. Melakukan pelanggaran dengan menyembunyikan keadaan kesehatan tertanggung serta tidak menyatakan yang sebenarnya mengenai riwayat yang sudah diderita oleh tertanggung. Maka dalam penulisan penelitian ini, penulis ingin menganalisa terkait batasan alasan penolakan klaim asuransi jiwa kredit karena pelanggaran utmost good faith. Menganalisa dari peraturan perundangan yang berlaku. Terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Serta melakukan analisa melalui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam suatu Putusan Nomor 1489/K/Pdt/2017.

---

The writing of this thesis is based on an increase in consumer spending which then uses credit financing from a bank or a financing institution. The development of the times has also led to the development of conditions that can legally protect the creditors and debtors. The bank makes conditions so that its credit agreement can be implemented, then provides special conditions in the agreement for the debtor to become a customer in an insurance company. The form of insurance is credit life insurance. In credit life insurance, there is a bank's clause which states that the bank will receive benefits from the debtor or insured when experiencing an insured risk that causes death. The purpose of the claim that will be given is to pay off the remaining coverage. However, in reality, many claims submitted by the insured through his heirs are rejected by the insurance company as the insurer. The reason is because during the underwrirting process, the insured is not in perfect good faith. Committing a violation by hiding the insured's health condition and not stating the truth about the history that has been suffered by the insured. So in writing this research, the author wants to analyze the limitations on the reasons for rejecting credit life insurance claims due to violations of utmost good faith. Analyzing from the applicable laws and regulations. Available in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and POJK Number 69 / POJK.05 / 2016 concerning the Implementation of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies. As well as analyzing through legal considerations by the Panel of Judges in a Decision Number 1489/K/Pdt/2017."

"Dalam suatu perjanjian asuransi Prinsip Utmost Good Faith merupakan salah satu hal yang penting, karena prinsip ini mengatur bahwa Kedua Pihak dalam perjanjian asuransi yaitu penanggung dan tertanggung wajib memberikan informasi yang benar dan jujur. Penelitian ini membahas 2 Permasalahan yaitu 1. Mengenai Pengaturan Prinsip Utmost Good Faith dalam Hukum Asuransi Indonesia dan, 2. Bagaimana Penerapan prinsip utmost good faith Dalam putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/Yyk . Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, data yang dilakukan adalah secara kualitatif. Hasil dari Penelitian menyatakan bahwa (1) Prinsip Utmost Good Faith diatur dalam KUHD pasal 251 untuk pihak tertanggung supaya secara jujur menyampaikan informasi dan data mengenai objek yang diasuransikan dalam proses membuat perjanjian asuransi, dan untuk pihak tertanggung diatur dalam Undang-Undang no 40 tahun 2014 Pasal 26 yang mengatur kewajiban penanggung asuransi. (2) Putusan Majelis Hakim masih belum tepat dan tidak ada pertimbangan terkait pelanggaran prinsip utmost good faith dalam pertimbangan hukumnya. Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam KUHD dan juga Undang-Undang no 40 tahun 2014 dalam memutus perkara ini dimana Penanggung tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian asuransi berdasarkan Undang-Undang tersebut. Dari Penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah Hakim diberi materi hukum asuransi termasuk prinsip Utmost Good Faith dalam pelatihan hakim, sehingga para hakim akan memahami prinsip Utmost Good Faith.

---

In an insurance agreement, the Utmost Good Faith Principle is one of the most important things, because this principle stipulates that the two parties to the insurance agreement, namely the insurer and the insured, must provide correct and honest information. This study discusses 2 problems, namely 1. Concerning the Regulation of the Principle of Utmost Good Faith in Indonesian Insurance Law and, 2. How is the application of the principle of utmost good faith in decision Number 182/Pdt.G/2020/Yyk. The research method used is normative juridical using secondary data, the data used is qualitative. The results of the study state that (1) The principle of Utmost Good Faith is regulated in the Criminal Code article 251 for the insured to honestly convey information and data regarding the insured object in the process of making an insurance agreement, and for the insured party it is regulated in Law No. 40 of 2014 Article 26 which regulates the liability of the insurer. (2) The decision of the Panel of Judges is still not correct and there is no consideration regarding the violation of the principle of utmost good faith in its legal considerations. The judge did not consider the provisions contained in the Criminal Code and also Law No. 40 of 2014 in deciding this case where the Insurer did not carry out its obligations in the insurance agreement based on the Law. From this research, the advice that can be given is that judges are given material on insurance law, including the principles of Utmost Good Faith in the training of judges, so that judges will understand the principles of Utmost Good Fait"

"Penelitian ini membahas tentang penolakan klaim asuransi jiwa kredit yang ditinjau dari prinsip utmost good faith dalam Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu mengenai pengaturan perundangan perasuransian tentang prinsip utmost good faith pada Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit serta perlindungan hukum terhadap ahli waris debitur pemegang polis jika terjadi penolakan pembayaran klaim oleh Perusahaan Asuransi, serta mengenai analisis dan pertimbangan hukum dari hakim terhadap penolakan klaim asuransi jiwa kredit ditinjau dari prinsip utmost good faith dalam putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder dan hasil wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Tertanggung dan Penanggung memiliki kedudukan yang sama dalam menerapkan prinsip utmost good faith sebagaimana pengaturan dalam Pasal 251 KUHD dan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UU Perasuransian. Adapun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Ahli Waris Debitur Pemegang Polis apabila terjadi penolakan klaim adalah dengan menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn masih cenderung subyektif karena dalam pembuktian kurang menggunakan dasar pertimbangan hukum yang kuat dan kurang menggali fakta-fakta hukum secara cermat khususnya terkait penerapan prinsip utmost good faith. Penelitian ini memberikan saran bagi Tertanggung yang mengalami sengketa penolakan klaim untuk menyelesaikan sengketanya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) karena biaya yang lebih terukur, penyelesaian yang lebih cepat dan terjaga kerahasiannya. Selanjutnya, penulis juga menyarankan agar dalam pelatihan hakim dimasukkan materi tentang hukum asuransi yang termasuk di dalamnya mengenai prinsip utmost good faith sehingga hakim akan mempunyai pemahaman yang baik dan dapat membuat pertimbangan hukum dan putusan yang lebih adil dan objektif sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya terkait prinsip utmost good faith.

---

This research discusses the rejection of credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith in Decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. The main problems examined in this study are divided into two, namely regarding insurance legislation regulations regarding the principle of utmost good faith in Credit Life Insurance Agreements and legal protection for the heirs of policyholder debtors in the event of refusal of claim payments by the Insurance Company, and regarding the analysis and legal considerations of the judge on the rejection of credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith in decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. This research was prepared using normative juridical research methods by reviewing secondary data and interview results. Data analysis is carried out qualitatively. Based on the results of the study, it is known that the Insured and the Insurer have the same position in applying the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the KUHD and Article 31 Paragraphs (1) and (2) of the Insurance Law. The dispute resolution that can be done by the Heirs of the Policyholder Debtor in the event of a claim rejection is by taking litigation or non-litigation routes. The results of this study also show that the Panel of Judges in decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn still tends to be subjective because in evidence it does not use a strong legal basis and does not explore legal facts carefully, especially related to the application of the principle of utmost good faith. This research provides advice for Insured Persons who experience claims rejection disputes to resolve their disputes through Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institutions (LAPS SJK) because of more measurable costs, faster settlements and confidentiality. Furthermore, the author also suggests that in the training of judges included material on insurance law which includes the principle of utmost good faith so that judges will have a good understanding and can make legal considerations and decisions that are more fair and objective in accordance with existing provisions, especially related to the principle of utmost good faith."

"Tesis ini membahas penerapan prinsip utmost good faith oleh tertanggung dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara klaim asuransi jiwa antara Dr. Hj. Arfiah Arabe, Mars melawan AIA Financial. Permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimana ketentuan penyelesaian klaim asuransi jiwa meninggal diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Polis AIA Financial dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung sehubungan dengan penerapan prinsip utmost good faith. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian doktrinal dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dimana analisis yang diberikan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci. Teori yang dipergunakan adalah teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian ini adalah 1) secara umum ketentuan klaim asuransi jiwa diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sektor Keuangan, POJK No. 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mana dalam peraturan tersebut diatur bahwa dalam penanganan klaim harus dilaksanakan dengan proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Pada dasarnya ketentuan permintaan pembayaran manfaat asuransi yang diatur dalam Polis AIA Financial sudah sesuai dengan prinsip umum ketentuan klaim asuransi jiwa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait asuransi dan 2) pertimbangan hukum Majelis Hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sehubungan dengan tindakan AIA Financial yang menolak pengajuan klaim adalah tidak tepat karena tidak mempertimbangkan prinsip utmost good faith. Saran dari penelitian ini adalah sebelum dilakukannya penutupan perjanjian atau pertanggungan, pihak perusahaan asuransi sebagai pihak yang memahami mengenai prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum asuransi harus memberikan edukasi kepada calon Tertanggung mengenai kewajiban mengungkapkan semua fakta secara jelas, lengkap dan benar beserta konsekuensinya apabila Tertanggung tidak melakukan pengungkapan fakta tersebut.

---

This thesis discusses applicability of utmost good faith principles by the insured and legal considerations of the Council of Judges in life insurance claim case between Dr. Hj. Arfiah Arabe, Mars against AIA Financial. Issues studied are 1) How the terms of settlement of death life insurance claim are regulated in laws and regulations and AIA Financial Policy and 2) How are legal considerations of the Council of Judges in the Decisions of the District Court, Court of Appeals and Supreme Court in relation to the applicability of the utmost good faith principles. In analysing such issues, doctrinal research methods were used with secondary data which analysed qualitatively where such analysis is given in the form of detail description and explanation. Theories used are law responsibilities and legal certainty. These Research reports are 1) generally life insurance claim provisions that are regulated in Laws No. 40 Year 2014 on Insurance, Laws No. 4 Year 2023 on Development and Strengthening of the Financial Sector, POJK No. 69 Business Implementation on Insurance Business which in such regulations are regulated that claim handling shall be conducted with a fast process, simple, easy to access and fair. Basically, the provisions for request for payment of insurance benefits regulated in AIA Financial Policy are in accordance with the general principles of provisions for life insurance claims as regulated in laws and regulation related to insurance and 2) Council of Judges legal considerations whether in stage of District Court, Court of Appeals and Supreme Court due to AIA Financial action that rejected claim submission was inaccurate because of utmost good faith principles considerations. Advice from this research is that before closing the agreement or insurance, the insurance company as a party who understands the principles that apply in insurance law shall provide an education to the insured candidates on the obligation to disclosure all facts clearly, completely, and correctly including consequences in case of the insured does not disclose such facts."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa, yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.; putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 232/Pdt/2012/PT.DKI; dan putusan Mahkamah Agung No. 862/K/Pdt/2013, antara Victor Joe Sinaga sebagai penggugat melawan PT. Prudential Life Assurance sebagai Tergugat. Penulisan skripsi ini menitikberatkan kepada penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai asuransi terutama Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penulisan skripsi ini menganalisis mengenai pengaturan dan penerapan penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa serta pertimbangan hukum pada putusan yang telah disebutkan di atas. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan data yang berasal dari data sekunder.

---

This thesis discussed about application of the principle of utmost good faith in life insurance which based on District Court of South Jakarta verdict number 407 Pdt.G 2011 PN.Jkt.Sel. High Court of Jakarta verdict number 232 Pdt 2012 PT.DKI and the Supreme Court verdict number 862 K Pdt 2013, between Victor Joe Sinaga as a plaintiff against PT. Prudential Life Assurance as a defendant. This writing emphasizes on product application of the principle of utmost good faith in life insurance between the insurer and the the insured based on insurance regulation especially article 251 of Wetboek van Koophandel.

The writing in this thesis will analyze about regulation and application of the principle of utmost good faith in life insurance and also legal consideration on the verdicts that mentioned before. Besides that, this writing uses document research as its research methods, with data that originated from secondary data."

"Tesis ini membahas tentang pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith dalam asuransi jiwa yang dapat dilihat penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Permasalahannya adalah: 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian tentang pemberitahuan lisan terhadap klaim meninggal dunia dalam asuransi jiwa dan 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sehubungan dengan pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian tentang kewajiban pemberitahuan lisan terhadap klaim meninggal dunia dalam asuransi jiwa belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 karena hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum mengenai klaim serta tidak ada ketentuan tentang kewajiban pemberitahuan lisan untuk klaim asuransi jiwa meninggal dunia dan 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sehubungan dengan pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith adalah tidak sesuai dengan prinsip utmost good faith. Saran dari penelitian ini adalah dimasukkannya materi mengenai hukum asuransi dalam program pelatihan calon hakim dan para hakim.

---

This thesis discusses verbal notice in filing claim as the application of utmost good faith principle in life insurance which can be seen in its application in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. The issues discussed are: 1) Insurance regulations regarding verbal notice of death claims in life insurance and 2) The legal considerations of the Judges in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel in connection with the verbal notice in filing death claim as the application of the utmost good faith principle in life insurance. The theories used are the theory of legal certainty and the theory of utmost good faith principle. The results of this study are: 1) The insurance legislation regarding the obligation to notify death claims in life insurance have not been regulated in Law Number 40 of 2014 and POJK Number 69/POJK.05/2016 because it only contains provisions that are general about claims and there are no provisions regarding the obligation of verbal notice for death insurance claims and 2) Legal considerations of Judges in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel in connection with the verbal notice in filing death claim as the application of the utmost good faith principle is not in accordance with the principle of utmost good faith. Suggestions from this research are to put material about insurance law in prospective judges and judges training program."

"Prinsip utmost good faith merupakan salah satu prinsip didalam asuransi, yang mengaturTertanggung dan Penanggung harus memberikan informasi yang benar saat membuat perjanjian asuransi. Masalahnya antara lain, Pertama, bagaimana interpretasi hakim terhadap Pasal 251 Kode Komersial. Kedua, aturan hukum apa adalah yang paling tepat untuk digunakan oleh hakim dalam hal terjadi perselisihan penolakan klaim asuransi, apakah itu diatur dalam perjanjian umum atau asuransi pengaturan yang diatur dalam kode komersial. Ketiga, apakah hakim memiliki menerapkan aturan hukum secara tepat dalam kasus antara Ny. Kwee Lanny bersama dengan David Laurence melawan PT. Commonwealth Life. Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sebagian data skripsi ini didasarkan pada literatur dan wawancara terkait. Dari hasil penelitian, tesis ini menyatakan bahwa (1) The juri menafsirkan artikel 251 dari kode komersial sebagai artikel yang berfokus pada kewajiban kepada Tertanggung, dan melindungi Penanggung. Namun dalam penerapannya Hakim harus memperhatikan nilai keadilan dalam masyarakat, kehidupan dan kearifan lokal, (2) Dalam jika terjadi perselisihan tentang penolakan klaim asuransi, aturan yang seharusnya digunakan adalah pengaturan asuransi diatur dalam kode komersial sebagai khusus pengaturan tetapi harus memperhatikan nilai keadilan di masyarakat. (3) Keputusan Hakim tidak akurat dan tidak ada pertimbangan mengenai pelanggaran prinsip itikad baik sepenuhnya. Saran dari penelitian ini adalah bahwa para pihak harus menerapkan prinsip itikad baik sepenuhnya, terutama Tertanggung dalam mengisi formulir, dan Penanggung wajib menjelaskan risikonya yang dijamin dan dikecualikan, pelatihan khusus perlu diadakan untuk memperdalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip dalam asuransi, terutama prinsip itikad baik sepenuhnya untuk para Hakim, dan pelatihan diperlukan untuk Mahkamah Agung menambah pengetahuan hakim tentang keunikan hukum asuransi di Indonesia ranah hukum perdata.

---

The principle of utmost good faith is one of the principles in insurance, which governs the Insured and the Insurer must provide the correct information when making an insurance agreement. The problems include, first, how the judges interpretation of Article 251 of the Commercial Code. Second, what legal rules are the most appropriate for judges to use in the event of a dispute rejection of an insurance claim, whether it is regulated in a general agreement or insurance arrangements stipulated in a commercial code. Third, whether the judge has applied the rule of law appropriately in the case between Mrs. Kwee Lannyalong with David Laurence against PT. Commonwealth Life. This thesis is a normative juridical study, part of this thesis data is based on literature and related interviews. From the research results, this thesis states that (1) The jury interprets article 251 of the commercial code as an article that focuses on obligations to the Insured, and protects the Insurer. But in its application the Judge must pay attention to the value of justice in the community, life and local wisdom, (2) In if there is a dispute about the rejection of an insurance claim, the rule that should be used is that the insurance arrangement is regulated in the commercial code as a special arrangement but must pay attention to the value of justice in the community. (3) Judges decisions are inaccurate and there is no consideration regarding the violation of the principle of good faith completely. Suggestion from this research is that the parties must apply the principle of good faith fully, especially the Insured in filling out the form, and the Insurer must explain the risk guaranteed and excluded, special training needs to be held to deepen knowledge of the principles in insurance, especially the principle of good faith in full for the Judges, and training needed for the Supreme Court to increase the judges knowledge of the uniqueness of insurance law in Indonesia in the area of ​​civil law."

"Skripsi ini membahas tentang prinsip Utmost Good Faith dengan permasalahan bagaimana prinsip Utmost Good Faith diatur di dalam Hukum Asuransi Indonesia dan bagaimana aplikasi prinsip Utmost Good Faith di dalam polis asuransi jiwa PT. BNI LIFE INSURANCE berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Mjk. Metode penelitian yang dipakai adalah metode Yuridis Normatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan memaparkan keadaan hukum dan gejala yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian adalah bahwa pertama, prinsip Utmost Good Faith untuk Tertanggung telah diatur di dalam pasal 251 KUHD dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) di dalam UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk Penanggung. Kedua, Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto telah salah mengimplementasikan prinsip Utmost Good Faith untuk menghukum Penanggung dengan membuat pengertian yang berbeda daripada pengertian Utmost Good Faith di dalam asuransi pada umumnya. Hal dikarenakan hakim kurang memahami prinsip Utmost Good Faith di dalam hukum asuransi. Saran dari Penulis adalah, Tertanggung sudah seharusnya mengungkapkan dan tidak menyembunyikan fakta yang diketahui dalam proses underwriting, terutama apabila hal tersebut sudah ditanyakan di dalam proses underwriting, Penanggung dalam hal ini, sebaiknya mewajibkan medical checkup untuk calon tertanggung agar menghindari ketidaksesuaian fakta antara pernyataan tertanggung dengan kondisi kesehatan sebenarnya, untuk hakim, diperlukan penyuluhan ataupun pelatihan untuk mendalami hukum asuransi beserta doktrin-doktrinya, terutama prinsip Utmost Good Faith untuk menghindari kesalahan implementasi prinsip-prinsip hukum asuransi dalam memutus suatu perkara.

---

This Undergraduate thesis will discuss on how Utmost Good Faith principle is regulated in Indonesian Insurance law and how is the implementation of Utmost Good Faith principle inside the life insurance policy of PT. BNI LIFE INSURANCE based on Mojokerto District Court Decision Number 71/Pdt.G/2018/PN Mjk. The method used here is Normative Juridical method with descriptive type of research by explaining the legal condition and juridical symptoms. The data used here is secondary data and the data analysis is using qualitative methods. The result from the research are that first, Utmost Good faith principle had been regulated for Insured party in article 251 Indonesian Commercial Code and article 31 paragraph (1) and (2) of UU No. 40 Tahun 2014 on Insurance for Insurer party. Second, the judges in Mojokerto District Court had wrongly implemented Utmost Good Faith principle by making different definition of Utmost Good Faith principle in Insurance law which generally known. This was the result of the lack of knowledge of the judges on Utmost Good Faith principle in Insurance law. The recommendation from the author is that the Insured party should have disclose and not concealing any fact he knew in the underwriting process, especially when he had been asked about those things. Insurer in this case, shall have mandated medical checkup for insured candidate to avoid facts discrepancies between Insured’s statement with the real medical condition. For the judge, there shall be course on understanding Insurance law and its doctrines, especially Utmost Good Faith principle to avoid wrong implementation of Insurance law’s principles in deciding a case."