Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi yang terjadi cukup memberikan dampak terhadap pelayanan yang diberikan. Beragam tantangan yang harus dihadapi antara lain penyesuaian sumber daya seiring dengan pertambahan kasus pasien COVID-19, pemberian perlindungan ekstra terhadap tenaga kesehatan hingga tantangan ekonomi. Adapun kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap rumah sakit terkait mutu layanan menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 yaitu mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien yang aman, bermutu, tidak diskriminatif, dan efektif. Selain itu, mampu membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Mengacu pada landasan diatas, sejak tahun 2016 rumah sakit telah menjalankan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar dengan tujuan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan yang prima. Agar program tersebut berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan perencanaan anggaran yang matang hingga realisasi yang tepat dengan mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi. Penyerapan anggaran masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh RSUD. Pada tahun 2019, terjadi penyerapan anggaran yang relatif rendah pada program peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar, yaitu hanya sebesar 29,09%. Hal ini berdampak pada penurunan alokasi anggaran tahun 2020 sebanyak 99,7% yaitu menjadi Rp3,450,000. Dengan alokasi anggaran yang sangat kecil ini pun anggaran tidak mampu diserap oleh RSUD, yang sampai saat ini belum diketahui penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2019 dan 2020. Padahal alokasi dan penyerapan anggaran pada program ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor yang menjadi pemicu rendahnya penyerapan anggaran pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar tahun 2019 dan 2020 serta tindak lanjut perbaikan penyerapan anggaran untuk peningkatan mutu layanan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan design cross sectional. Hasil penelitian menggambarkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi disebabkan oleh belum adanya jadwal masing-masing kegiatan secara rinci sehingga kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal, RSUD belum melakukan analisis biaya manfaat (cost benefit) guna menunjang penetapan alokasi anggaran yang baik, belum memiliki prasyarat khusus bagi karyawannya yang ingin mengikuti pelatihan, belum memiliki modul khusus kegiatan untuk nakes dan non nakes, belum memiliki sistem aplikasi komputer yang terintegrasi serta belum optimalnya fungsi SPI dan dewan pengawas dalam pemantauan dan evaluasi anggaran.

---

The pandemic that occurred had quite an impact on the services provided. The various challenges that must be faced include adjusting resources in line with the increase in cases of COVID-19 patients, providing extra protection for health workers to economic challenges. As for the obligations that must be owned by every hospital related to service quality according to Director General of Treasury Regulation Number 36 of 2016 and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 4 of 2018 namely being able to provide health services by prioritizing patient interests and safety that are safe, quality, non-discriminatory, and effective. In addition, able to create, implement, and maintain quality standards of health services provided. Referring to the basis above, since 2016 the hospital has implemented a Hospital Service Quality Improvement program according to Standards with the aim of realizing excellent service quality improvement. In order for the program to run smoothly, it requires careful budget planning to the right realization by prioritizing the principles of effectiveness and efficiency. Budget absorption is still a problem faced by RSUD. In 2019, there was relatively low absorption of the budget for the Hospital Service Quality improvement program according to standards, namely only 29.09%. This resulted in a decrease in the 2020 budget allocation by 99.7%, namely to IDR 3,450,000. Even with this very small budget allocation, the budget has not been able to be absorbed by the RSUD, which until now has not been identified as the main cause of the low absorption of the budget in 2019 and 2020. Even though the allocation and absorption of the budget in this program aims to guarantee the quality of health services provided. This study aims to determine the factors that trigger the low absorption of the budget in the 2019 and 2020 Standard Hospital Service Quality Improvement programs as well as follow-up actions to improve budget absorption to improve service quality. This research is descriptive analytic with cross sectional design. The results of the study illustrate that the low absorption of the budget that occurs is caused by the absence of a detailed schedule for each activity so that activities cannot run optimally, the RSUD has not carried out a cost benefit analysis to support the determination of a good budget allocation, does not yet have specific prerequisites for employees who wish to take part in training, do not yet have a special activity module for health and non-health workers, do not yet have an integrated computer application system and the function of the SPI and supervisory board is not yet optimal in budget monitoring and evaluation."

"ABSTRAKNama : Jaria Johanes Bosko LimbongProgram : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Analisis Penerapan Konsep Green Hospital Di RSUD EmbungFatimah Batam.Konsep Green Hospital saat ini berkembang menjadi pendekatan sisi baru dalampengelolaan Rumah Sakit. Green hospital merupakan bagian dari suatu gerakanglobal secara umum yang dikenal dengan Green Building. Pemanfaatan sumberdaya air, energi, material alam yang merupakan kebutuhan terus menerus bagikebutuhan operasional Rumah Sakit perlu dilandasi prinsip eco-efficiency. Belumadanya panduan di Indonesia yang disusun oleh pemerintah dalam menerapkankonsep Green Hospital. Pencapaian dari upaya RSUD Embung Fatimah Batamdalam menerapkan konsep Green Hospital dipengaruhi oleh sumber daya yangdimiliki oleh rumah sakit yaitu kebijakan manajemen puncak, tenaga, biaya danstandar prosedur operasional.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif,metode penilaian dengan melakukan pengukuran penilaian terhadap kriteria GreenBuilding yang mengacu pada standar nasional Greenship GBCI dengan sistemIndonesia GBCI . Tahapan yang dilakukan adalah eksplorasi, yaitu pengumpulandata secara terfokus, melalui wawancara kepada Direktur RSUD Embung FatimahBatam, serta dilakukan juga observasi dari implementasi Green Hospital.RSUD Embung Fatimah Batam dapat memenuhi total poin nilai 48 atau 41 darimaksimal 117 poin nilai dari total kriteria yang dipersyaratkan dalam Greenship.Berdasarkan perolehan nilai tersebut maka sesuai dengan peringkat GreenshipGBCI, gedung RSUD Embung Fatimah Batam mendapatkan peringkat Bronze Perunggu . Beberapa keunggulan yang sudah dimiliki oleh RSUD EmbungFatimah Batam diantaranya adalah sudah mempunyai Panduan mengenai DampakRenovasi atau Pembangunan, Penanganan Komplain/Pemeliharaan/PerbaikanSarana dan Prasarana, SPO mengenai Manajemen Air Bersih dan SPO mengenaipengelolaan limbah. Untuk dapat meningkatkan peringkat Greenship GBCI, RSUDEmbung Fatimah Batam perlu melakukan diantaranya menyediakan saranatransportasi umum, menambah luasan ruang terbuka hijau, mengganti lampudengan lampu hemat energi serta mencoba menggunakan teknologi panel surya solar cell .Kata kunci : Green Building, Green Hospital, Penilaian, Sustainability,Manajemen Kinerja, Manajemen lingkungan, Ramah lingkungan.

---

ABSTRACTName Jaria Johanes BoskoLimbongStudy Program Magister of Hospital AdministrationTitle Analysis of Green Hospital Concept Application InRegional Hospital Embung Fatimah Batam .The concept of Green Hospital is currently developing a new approach in themanagement of the Hospital. Green hospital is part of a global movement whichis generally known as the Green Building. Utilization of water resources, energy,material nature is a continuous need for the operational needs of the hospital, theyshould based on the principles of eco efficiency. There is no guidelines in Indonesiaorganized by the government in implementing the concept of Green Hospital.Achievement of Embung Fatimah Batam Hospital in applying the concept of GreenHospital, influenced by the culture that developed, top management policies,human resources, costs and standard operating procedures.The method used is a qualitative and quantitative approaches, methods ofassessment by measuring the assessment of the Green Building criteria are basedon national standards system Greenship GBCI with Indonesia GBCI . Steps beingtaken is the exploration, namely data collection focused, through interviews to theDirector of Regional General Hospital Embung Fatimah Batam, as well as do alsothe observation of the implementation of the Green Hospital.Regional General Hospital Embung Fatimah Batam total point value of 48 or 41 of the maximum 117 points from the total value of the required criteria inGreenship. Based on the value of the acquisition in accordance with the rankingGREENSHIP GBCI, Regional Hospital Embung Fatimah Batam building getBronze rank. Some of the advantages possessed by Regional Hospital EmbungFatimah Batam include already has Guidelines on Impact renovation orconstruction, Complaint Handling Maintenance Repair Facility andInfrastructure, standard operating procedure of clean water management andstandard operating procedure of waste management. To be able to improve theGreenship GBCI ranking, Regional Hospital Embung Fatimah Batam need to dothem to provide public transportation, area of an open green space, replace thebulbs with energy saving lamps as well as trying to use the technology of solarpanels solar cell .Key words Green Building, Green Hospital, Assessment, Sustainability,Performance Management, environmental management, environmental friendly."

"RSUD Embung Fatimah, mulai mengembangkan dan menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) sejak awal tahun 2021. Evaluasi di akhir tahun 2022 menunjukkan penggunaan RME di poliklinik unit rawat jalan masih diangka 50%, dan hingga saat ini pencatatan rekam medis pasien dilakukan secara elektronik juga berbasis kertas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan RME dari perspektif profesional kesehatan yatu dokter dan perawat yang bekerja di unit rawat jalan RSUD Embung Fatimah serta bagaimana efektivitas penggunaan RME dari karakterisitik individu (usia, jenis kelamin, profesi, kemampuan komputer dan pernah pealtihan) persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kualitas RME dan dukungan manajemen/IT. Metode: Penelitian studi kasus dengan metode cross sectional ini melibatkan 57 responden (dokter dan perawat) yang mengisi kuesioner dengan skala Likert, ditunjang dengan wawancara semi terstruktur terhadap 4 orang informan dari manajemen rumah sakit untuk mengkonfirmasi informasi lebih lanjut terkait hasil yang diperoleh dari kuesioner. Hasil: Mayoritas responden adalah perawat berusia diatas 30 tahun, dan berjenis kelamin perempuan. Hampir seluruh responden memahami komputer, namun hanya sebagian kecil yang sudah pernah pelatihan terkait rekam medis elektronik. Sebanyak 56,1% responden setuju bahwa RME bermanfaat dalam hal integrasi, akurasi dan akses informasi yang diberikan. 64,1% responden setuju bahwa RME mempermudah pekerjaannya dan menilai bahwa kualitas sistem RME adalah baik dari segi kecepatan dan keakuratan informasi maupun tampilan yang dimunculkan. Namun 52,6% menilai bahwa dukungan manajemen dan IT masih perlu ditingkatkan terutama terkait pengadaan infrastukrut dan pelatihan formal penggunaan RME. Kesimpulan : Persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kualitas RME dan dukungan manajemen/IT dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan RME.

---

Since 2021 electronic medical records has been implemented in RSUD Embung Fatimah. End of 2022, utilization rate of EMR in outpatients unit was 50%. Until now the medical records are done electronically and  paper based. This study aims to determine the effectiveness of using RME from the perspective of health professionals (doctors and nurses) who work in the outpatient unit of Embung Fatimah Public Hospital and how the effectiveness of RME from individual characteristics (age, gender, profession, computer skills and training) perception usefullness, perception ease of use, RME quality and management/IT support This case study using cross-sectional method involved 57 respondents (doctors and nurses) who filled out a questionnaire with a Likert scale, supported by semi-structured interviews with 4 informants from hospital management to confirm further information regarding the results obtained from the questionnaire. Majority of respondents were nurses aged over 30 years, and female. Almost all respondents understand computers, but only a small number have had training related to electronic medical records. As many as 56.1% of respondents agree that RME is beneficial in terms of integration, accuracy and access to the information provided. 64.1% of respondents agree that RME makes their work easier and considers that the quality of the RME system is good in terms of speed and accuracy of the information and display that appears. However, 52.6% considered that management and IT support still needed to be improved, especially in relation to infrastructure procurement and formal training in the use of RME. Perceived usefulness, perceived ease of use, quality of RME and management/IT support are needed to increase the effectiveness of using RME."

"Pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB yang dilakukan oleh RSUD Embung Fatimah Batam dilakukan dengan mengadakan tender. Dengan diadakan pengadaan secara tender, diharapkan pemerintah bisa mendapatkan barang dengan spesifikasi yang baik namun dengan harga yang se-efisien mungkin. Namun ternyata KPPU menemukan praktek persekongkolan tender yang diatur oleh seseorang yang berperan sebagai seorang koordinator tender kolusi. Skripsi ini membahas dan menganalisis tanggung jawab Koordinator Tender Kolusi atas tindakannya yang menyebabkan terjadinya persekongkolan tender. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa maupun mengadili koordinator tender kolusi ini terkait kedudukanya yang bukan merupakan pelaku usaha. Kewenangan KPPU terbatas pada pemberian rekomendasi kepada Polisi atau jaksa untuk memeriksa koordinator tender kolusi secara pidana. Selanjutnya koordinator tender kolusi dapat dikenakan sanksi berupa tindak pidana korupsi oleh Polisi dan Kejaksaan.

---

Procurement of medical equipment, health, and family planning conducted by Embung Fatimah Hospital Batam done by holding a bidding procurement. With organized bidding procurement, the government is expected to be able to get the goods with good specifications but with prices as efficiently as possible. But apparently the Commission finds bidding conspiracy practices governed by someone who acts as a bidding coordinator collusion. This paper discusses and analyzes the Bidding Coordinator responsibility for his actions that led to collusion, bid rigging occurrence. This research is a normative juridical using secondary data.

These results indicate that the Commission is not authorized to investigate or prosecute the coordinator of this collusion related it‟s status which is not a business actor. The authority of the Commission is limited to the provision of recommendations to the police or the prosecutor to examine the Bidding Coordinator Collusion by criminal law. Furthermore, the coordinator of the tender collusion may be liable to corruption by police and prosecutors."

"Sebagai penghasil limbah padat B3, rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. Ketidakpatuhan rumah sakit dalam mengelola limbah padat B3 dapat berdampak buruk terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 dimana jumlah produksi limbah padat B3 yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Dalam rangka melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak timbulan limbah padat B3, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan pengelolaan limbah padat B3 pada rumah sakit di Indonesia pada saat sebelum dan selama pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan terhadap 343 rumah sakit di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Sikelim (Sistem Informasi Kelola Limbah Medis) milik Kemenkes RI. Data akan dianalisis menggunakan uji chi-square, mann whitney, dan regresi logistik model determinan. Berdasarkan hasil analisis, terjadi peningkatan tingkat kepatuhan pengelolaan limbah padat B3 oleh rumah sakit di Indonesia, yaitu dari 82% menjadi 86% selama pandemi. Meskipun capaian tingkat kepatuhan sudah cukup baik, perlu adanya upaya dalam meningkatkan kegiatan pengolahan limbah padat B3 secara mandiri oleh rumah sakit dimana ditemukan hanya 6% rumah sakit yang melakukan pengolahan limbah padat B3 secara mandiri menggunakan insinerator yang memenuhi izin selama pandemi COVID-19 tahun 2020.

---

Hospitals generate many types of medical wastes. Therefore, they have the responsibility to manage the waste they produce. Improper management of medical waste can have a negative impact on the environment and public health, especially during the COVID-19 pandemic where the amount of medical waste generated by health care facilities is increasing. To protect the environment and public health from the negative impact of medical waste, this study was conducted to determine the level of compliance of medical waste management in hospitals before and during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Cross-sectional study was conducted among 343 hospitals in Indonesia. The data used in the research is secondary data from the medical waste management information system owned by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The data will be processed using chi-square, mann whitney, and logistic regression test. The research found that there was an increase in the hospital’s compliance level of medical waste management in Indonesia, from 82% to 86% during the pandemic. Although the level of compliance was adequate, there should be an effort to improve independent treatment of medical waste by hospitals where only 6% of hospitals doing treatment for medical waste independently using incinerators that meet the standards during the COVID-19 pandemic in 2020."

"Untuk menghadapi kasus COVID-19 di Indonesia, Hospital Disaster Plan (HDP) yang selama ini identik dengan bencana alam harus diimplementasikan dengan berbagai penyesuaian terkait kepentingan rumah sakit untuk melindungi tenaga kesehatannya. HDP sudah ada dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) yang menjadi instrument dalam akreditasi rumah sakit. Tetapi selama ini, HDP hanya menjadi dokumen pelengkap untuk akreditasi saja, tanpa disimulasikan dan disosialisasikan sehingga saat terjadi pandemi ini banyak rumah sakit yang gagap menghadapinya. Banyak tenaga kesehatan yang menjadi korban dalam pandemi ini. Terlepas dari terpapar di tempat kerja atau tidak, tetapi tenaga kesehatan adalah orang yang paling beresiko tertular virus Corona ini. Tesis ini membahas tentang kinerja implementasi HDP di RSUD H. Hanafie Muara Bungo yang telah mengaktifkan sistem HDP sejak Maret 2020. Untuk memperoleh kinerja yang baik dalam pelaksanaan HDP diperlukan sistem keuangan, sumber daya dan pelaksanaan kerja yang baik sehingga pasien dan petugas merasa aman dari penularan virus. Pendekatan yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja keempat aspek tersebut adalah dengan Balanced Scorecard. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed methode). Instrument yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuesioner dan panduan wawancara mendalam. Populasinya adalah seluruh staf di RSUD H. Hanafie Muara Bungo dan pengambilan sampelnya dilakukan dengan metode purposive sampling. Sebanyak 226 sampel dari dari staf rumah sakit untuk persepektif pelanggan, dan 112 sampel dari tim HDP untuk tiga perspektif lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD H. Hanafie telah mengimplementasikan HDP dengan cukup baik. Tingkat kesetujuan untuk perspektif pelanggan dinilai cukup baik yaitu sebesar 61%. Perspektif pelanggan dinilai berdasarkan subvariabel tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty; perspektif proses internal dinilai memiliki kinerja cukup baik yaitu 60,4%. Pada perspektif ini, perlu lebih ditingkatkan komunikasi dan koordinasi tim HDP secara rutin; perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diniliai memiliki kinerja cukup baik yaitu dengan tingkat kesetujuan 70%. Perspektif ini dinilai dari tiga sub variabel yaitu kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem informasi dan motivasi pegawai. Sistem kerja HDP telah dilengkapi dengan sistem informasiyangbaikdananggotayangmemilikikomitmen, sehinggaperlusegeradicarikansolusi terhadap insentif yang tidak cair agar tetap mempertahakan semangat kerja tim. dan perspektif finansial yang dinilai memiliki kinerja kurang yaitu sebesar 51,3%. Pada perspektif ini melihat anggaran dan realisasi dari kegiatan HDP di RSUD H. Hanafie. Sejauh ini belum ada anggaran dan realisasi untuk kegiatan HDP. Dari penelitian ini dapat terlihat bahwa diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua pihak agar dapat menjalankan HDP dengan baik dalam rangka melindungi semua elemen di rumah sakit, baik staf, pasien maupun pengunjung.

---

To deal with COVID-19 cases in Indonesia, the Hospital Disaster Plan (HDP), which has been synonymous with natural disasters, must be implemented with various adjustments related to the interests of hospitals to protect their health workers. HDP already exists in the National Hospital Accreditation Standard (SNARS) which is an instrument in hospital accreditation. But so far, HDP has only been a complementary document for accreditation, without being simulated and socialized so that when this pandemic occurs,

many hospitals are stuttering about it. Many health workers have fallen victim to this pandemic. Regardless of being exposed at work or not, health workers are the people most at risk of contracting this Corona virus. This thesis discusses the performance of HDP implementation at H. Hanafie Muara Bungo Hospital which has activated the HDP system since March 2020. To obtain good performance in HDP implementation, it is necessary to have a good financial system, resources and work implementation so that patients and staff feel safe from transmission. virus. The approach that can be used to evaluate the performance of these four aspects is the Balanced Scorecard. This research is a descriptive analytic study with a quantitative and qualitative approach (mixed method). The instruments used for this research are questionnaires and in-depth interview guides. The population is all staff at H. Hanafie Muara Bungo Hospital and the sample is taken by purposive sampling method. A total of 226 samples from the hospital staff for the customer perspective, and 112 samples from the HDP team for the other three perspectives. The results showed that H. Hanafie Hospital had implemented HDP quite well. The level of agreement for the customer perspective is considered quite good, which is 61%. The customer perspective is assessed based on the subvariables of tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy; the internal process perspective is considered to have a fairly good performance, namely 60.4%. From this perspective, it is necessary to improve the communication and coordination of the HDP team on a regular

basis; the learning and growth perspective is considered to have a fairly good performance with an agreement level of 70%. This perspective is assessed from three sub-variables, namely worker capability, information system capability and employee motivation. HDP's work system has been equipped with a good information system and committed members, so it is necessary to immediately find a solution for incentives that are not liquid in order to maintain the spirit of team work. and the financial perspective that is considered to have less performance is 51.3%. This perspective looks at the budget and realization of HDP activities at H. Hanafie Hospital. So far there has been no budget and realization for HDP activities. From this research it can be seen that good coordination and cooperation is needed from all parties in order to carry out HDP properly in order to protect all elements in the hospital, both staff, patients and visitors."

"Pelayanan fisioterapi sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 65 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi mencakup penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan, dan sumber daya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat implementasi kebijakan pelayanan fisioterapi selama masa pandemi COVID-19 di RSUP Persahabatan tahun 2020-2021 dengan mengadopsi teori implementasi kebijakan Edward III. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara dengan teknik FGD maupun in-depth interview, dimulai dari tenaga Fisioterapis, Bidang Pelayanan Medik RSUP Persahabatan, hingga Bidang IV – Standarisasi Pelayanan PP PERFI disertai telaah dokumen dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini, baik komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki keterkaitan kuat satu sama lain sehingga berpengaruh pada kinerja implementasi kebijakan berupa jumlah kunjungan pasien dan ketercapaian indikator mutu. Komunikasi menjadi faktor utama dalam penelitian ini yang dilakukan dengan berbagai cara dan media sehingga menjadi sebuah komitmen agar terbentuknya kolaborasi antar SDM dan lintas sektor sesuai kebijakan yang berlaku. Saran yang direkomendasikan, yaitu untuk semakin meningkatkan kualitas pemberian layanan fisioterapi yang dititikberatkan pada penambahan SDM sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Diperlukan dukungan berupa peraturan atau regulasi turunan yang lebih spesifik, alur birokrasi secara jelas agar koordinasi dan peran andil antara PERFI dengan rumah sakit khususnya di tingkat manajemen, serta tenaga Fisioterapis yang juga memerlukan pemahaman tentang manajerial fisioterapi.

---

Physical therapy services as regulated in the Minister of Health Regulation Number 65 of 2015 concerning Physical Therapy Service Standards including service delivery, service management, and resources. This study aims to look at the implementation of physical therapy service policies during the COVID-19 pandemic at RSUP Persahabatan in 2020-2021 with Edward III’s policy implementation to analyze. This qualitative research method used interviews with FGD techniques, and in-depth interviews, starting with physical therapists and the Medical Services Division of RSUP Persahabatan, until Standardization Services of PP PERFI Division accompanied by studies from various sources. The results of this study, show both communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have a strong-relations with each other, which affects the performance of policy implementation in the form of the number of patient visits, and the achievement of quality indicators. Communication is the main factor in this research which is carried out in various ways and media to become a commitment to the formation of collaboration between human resources and across sectors according to applicable policies. The recommended suggestion is to improve further the quality of physical therapy service delivery, which focuses on increasing physical therapists as a determining factor for the success of policy implementation. Support is needed in the form of more specific derivative regulations, a clearly bureaucratic flow of the coordination and role of participation between PERFI and RSUP Persahabatan, especially at the management level, as well as physical therapists who also need an understanding of managerial physical therapy."

"Perbankan adalah salah satu bagian penting bagi ekonomi suatu negara, sehingga permasalahan ekonomi yang mengganggu perbankan dapat berpengaruh besar pada ekonomi nasional. Pada tahun 2020, kondisi ekonomi memburuk oleh karena pandemi global yang disebabkan oleh Coronavirus. Ketakutan akan terjadinya krisis yang sama kembali muncul. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak dari pandemi global tahun 2020 kepada performa bank buku IV di Indonesia. Lingkup waktu penelitian dilakukan terbatas pada jangka waktu antar kuartal satu tahun 2019 hingga kuartal tiga tahun 2020. Dimana penelitian akan menggunakan data laporan triwulanan yang akan dikelompokkan dalam rasio-rasio yang mengukur bagian dari likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan efisiensi bank. Rasio-rasio di uji beda dengan menggunakan t-test yang membandingkan antara tahun 2019 dan tahun 2020. Hasil menunjukkan penurunan yang kuat di bagian profitabilitas dan efisiensi. Bagian lain yaitu likuiditas dan solvabilitas menunjukkan pola yang sama dalam tingkat yang lebih kecil dan kurang berpengaruh.  

---

Banking is a crucial part of the economy of a country therefore economic instability that affects the banking system can have a major impact on the national economy. In 2020, major economic disruption will come from the global pandemic of Coronavirus. The fear of a similar crisis like in 1998 resurfaced. This study aims to figure out the effect of the global pandemic in 2020 of BUKU IV bank in Indonesia. Time scope of this study is limited to the first quarter of 2019 until the third quarter of 2020. This study will use the quarterly report of each bank that will group in their respective part of the ratio that measures liquidity, solvability, profitability, and efficiency. Each respective ratio will have an at – test between 2019 and 2020. Results of the test show a strong decline in profitability and efficiency. Other parts like liquidity and solvability have the same tendency with more little impact and are not very concerning. "

"Rumah sakit wajib melakukan akreditasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang berkesinambungan. Masing-masing rumah sakit baik dari rumah sakit publik ataupun privat berbeda dalam pengelolaan peningkatan mutu rumah sakit yang berkesinambungan. Tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran dampak akreditasi terhadap mutu rumah sakit dan peningkatan mutu berkesinambungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji statistik dan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian RSIA Kartini dan RS Budi Kemuliaan dengan uji statistik tidak ada perbedaan rata-rata indikator mutu sebelum dan sesudah akreditasi. Hasil wawancara ketiga rumah sakit bahwa akreditasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu rumah sakit. Berdasarkan dari analisis grafik nilai rata-rata indikator mutu menunjukan RSIA Kartini mengalami peningkatan sebelum akreditasi dan penurunan setelah akreditasi. Sedangkan RS Budi Kemuliaan mengalami peningkatan sebelum akreditasi dan mengalami stagnasi bahkan penurunan setelah akreditasi. Secara keseluruhan akreditasi rumah sakit memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan mutu rumah sakit. Akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepemimpinan, biaya dan manusia.

---

Hospitals are obliged to hospitals accreditation to improve the quality of continuous hospital services. Each hospital from public or private hospitals differs in the management of continuous quality improvement of hospitals. The purpose of this research is to get an overview of the impact of accreditation on hospital quality and continuous quality improvement. This research is quantitative and qualitative research. Quantitative research using statistical tests and qualitative research with in-depth interviews and focus group discussions. The results of Kartini Mother and Children Hospital, Budi Kemuliaan Hospital with statistical tests showed no difference in average quality indicators before and after accreditation. The results of the interviews of the three hospitals that accreditation has a positive impact on improving the quality of hospitals. Based on the analysis of the average value of quality indicators, Kartini Mother and Children Hospital improved before accreditation and decreased after accreditation. While Budi Kemuliaan Hospital experienced an increase before accreditation and stagnated even decreased after accreditation. Overall hospital accreditation has a positive impact on improving the quality of hospitals. However, this is influenced by several factors such as leadership, cost and human beings."

"Dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan terutama oleh tenaga kesehatan yang bertugas di garis depan. Tenaga kesehatan rentan mengalami kelelahan dan stres akibat bertambahnya beban kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban kerja dan stres kerja serta karakteristik individual terhadap kinerja perawat selama pandemi Covid-19 di RSEBK. Metode penelitian yang digunakan adalah survey analitik cross sectional. Analisis univariat, analisis bivariat dengan Chi-square dan analisis multivariat dengan regresi logistik berganda digunakan dalam penelitian ini. Dari 101 perawat di RSEBK, 50,5% perawat berkinerja baik, 58,42% perawat merasakan beban kerja yang berat, 50,5% perawat mengalami stres saat bekerja selama pandemi Covid-19. Pada analisis bivariat didapatkan ada hubungan antara jenis kelamin (p=0,025) dan status perkawinan (p=0,011) dengan kinerja perawat. Sementara untuk umur (p=0,197), tingkat pendidikan (p=0,099) dan masa kerja (p=0,132) tidak ada hubungan dengan kinerja perawat. Ada hubungan antara beban kerja dengan kinerja perawat (p=0,019), tidak ada hubungan antara stres kerja dengan kinerja perawat (p=0,135) dan ada hubungan antara beban kerja dengan stres kerja perawat (p=0,012). Pada analisis regresi logistik berganda didapatkan variabel paling dominan terhadap kinerja perawat adalah beban kerja (p=0,013). Beban kerja berpengaruh dominan pada kinerja perawat. Penghitungan beban kerja, mitigasi terhadap stres kerja, komunikasi dan pemberdayaan perawat dapat dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja perawat.

---

The impact of the Covid-19 pandemic has been felt especially by health workers who work on the front lines. Health workers are prone to experiencing fatigue and stress due to increased workload which in turn can reduce performance. The purpose of this study was to determine and analyze the effect of workload and work stress and individual characteristics on nurse performance during the Covid-19 pandemic at RSEBK. The research method used was cross-sectional analytic survey. Univariate analysis, bivariate analysis with Chi-square and multivariate analysis with multiple logistic regression were used in this study. Out of 101 nurses at RSEBK, 50.5% of nurses performed well, 58.42% of nurses felt a heavy workload, 50.5% of nurses experienced stress while working during the Covid-19 pandemic. In the bivariate analysis, it was found that there was relationship between gender (p=0.025) and marital status (p=0.011) with nurse performance. Meanwhile, there were no relationship between age (p=0.197), education level (p=0.099) and work experience (p=0.13) with nurse performance. From the Chi-square analysis it was found that there was a relationship between workload on nurse performance (p=0.019), there was no relationship between work stress and nurse performance (p=0.135) and there was a relationship between workload and nurse work stress (p=0.012). In the multiple logistic regression analysis, it was found that the most dominant variable on nurse performance was workload (p=0.013). Workload has a dominant effect on nurse performance. Calculation of workload, mitigation of work stress, communication and nurse empowerment can be done in order to improve nurse performance."