Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat pandemi Covid-19 hadir di Indonesia, ruang gerak masyarakat menjadi terbatas dan mengubah banyak aspek kehidupan. Sektor perekonomian serta sektor kesehatan menjadi sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Adanya pembatasan sosial berkontribusi pada melemahnya perekonomian, baik dari tingkat nasional, bahkan hingga ke individu masyarakat. Hal tersebut tentu juga berimbas pada Kabupaten Kebumen. Terlebih, selama beberapa tahun berturut-turut Kebumen ditetapkan sebagai kota termiskin di Jawa Tengah. Namun di tengah kondisi perekonomian yang sedang melemah, salah satu desa di Kebumen, kabupaten termiskin di Jawa Tengah, Desa Karangsari mampu mendapatkan gelar pelopor Kampung Tangguh Nusantara Candi, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Polisi Daerah (Polda) Jawa Tengah kepada desa yang mampu menjaga kestabilan pangan, keamanan, dan kesehatan dalam kondisi Covid-19 serta memiliki penanganan Covid-19 terbaik. Dana desa digunakan untuk menjaga kesehatan sampai ke tingkat desa. Dalam mengatasi kondisi pandemi Covid-19, pemerintah merilis kebijakan refocusing dana desa dalam rangka percepatan penanganan kasus Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran implementasi kebijakan pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 di Desa Karangsari pada tahun 2020-2021. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah stakeholder di tingkat Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Desa yang dipilih berdasarkan kesesuaian informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 baik dari sisi komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, serta kondisi sosial politik di Desa Karangsari yang sudah berjalan cukup baik walau masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Walaupun masih belum memenuhi target pemanfaatan dana desa yang sebesar 7 persen dari target 8 persen, peran dan dukungan pelaksana kebijakan di sektor kesehatan memberikan kontribusi yang baik sehingga Desa Karangsari mendapatkan penghargaan Kampung Tangguh Nusantara Candi.

---

When the Covid-19 pandemic arrived in Indonesia, people's space for movement became limited and changed many aspects of life. The economic sector and the health sector are the sectors most affected by the Covid-19 pandemic in Indonesia. The existence of social restrictions contributed to a weakening of the economy, both at the national level and even down to the individual community. This of course also has an impact on Kebumen Regency. Moreover, for several years in a row Kebumen has been designated as the poorest city in Central Java. However, in the midst of a weakening economic condition, one of the villages in Kebumen, the poorest district in Central Java, Karangsari Village was able to get the title of pioneer of Kampung Tangguh Nusantara Candi, an award given by the Central Java Regional Police (Polda) to villages that are able to maintain stability. food, safety and health in Covid-19 conditions and has the best handling of Covid-19. Village funds are used to maintain health down to the village level. In overcoming the conditions of the Covid-19 pandemic, the government released a policy of refocusing village funds in order to accelerate the handling of the Covid-19 case. The purpose of this research is to see an overview of the implementation of the policy of utilizing village funds for handling Covid-19 in Karangsari Village in 2020-2021. This research is a case study research with a qualitative approach. The subjects of this study were stakeholders at the District Government to Village Government levels who were selected based on the appropriateness of the information needed. The results of the study show that the use of village funds for handling Covid-19 both in terms of communication, bureaucratic structure, disposition, resources, and socio-political conditions in Karangsari Village has been going quite well although there are still some things that need to be improved. Although it still has not met the village fund utilization target of 7 percent of the 8 percent target, the role and support of policy implementers in the health sector made a good contribution so that Karangsari Village won the Kampung Tangguh Nusantara Candi award."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6/2014 masih terjadi disharmonisasi. Regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh KemenDesa PDTT serta Kemendagri, dari aspek praktis di lapangan pelaksanaannya dirasakan masih menyulitkan bagi aparat desa. Pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa belum berjalan dengan optimal. Sinkronisasi belum dapat dilakukan karena masing-masing lembaga membentuk sendiri-sendiri regulasi sektoral. Implementasi suatu regulasi sangat mungkin bersinggungan dengan regulasi lainnya, bahkan pada praktiknya terdapat regulasi yang justru menyandera pelaksanaan dana desa itu sendiri. Ego sektoral masih mendominasi dalam menyusun regulasi, dan belum sepenuhnya mempertimbangkan secara matang implikasinya. Oleh karena itu, dalam hal yang berkaitan dengan desa, maka ketika Kemendagri akan melakukan pengaturan yang berkaitan dengan desa, harus berkoordinasi dengan KemenDesa, PDTT yang memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkaitan dengan desa. Sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri sudah merupakan hasil sinkronisasi dengan KemenDesa PDTT. Dengan dilakukannya sinkronisasi terhadap urusan pemdes dengan urusan pemda, maka implikasi pada level pelaksanaan adalah adanya acuan yang lebih jelas dan tidak ambigu. Berdasarkan analisa, diusulkan saran Perlunya proses pembentukan setiap regulasi oleh sektoral yang berkaitan dengan tata kelola dana desa melibatkan kementerian/lembaga terkait; Perlunya melaksanakan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal terjadi konflik regulasi dan konflik kewenangan; serta pemerintah hendaknya menghindari perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan vital penyusunan RPJMDes dan APBDes.

---

This study discusses the implementation of village fund governance after Law no. 6 year 2014 About the Village and implementation of synchronization between related institutions on village fund governance. This research is normative law research. Implementation of village fund governance after Law no. 6 2014 there is still disharmonization. Sectoral regulations issued by Ministry of Village and MoHA, from the practical aspect of the implementation field are still difficult for village officials. Implementation of synchronization between related institutions about governance of village funds has not run optimally. Synchronization can not be done because each institution establishes its own sectoral regulations. Implementation of a regulation is very likely to be tangent to other regulations, even in practice there is a regulation that actually holds the implementation of the village funds themselves. Sectoral ego still dominates in drafting regulations, and has not fully considered the implications. Therefore, in matters relating to the village, then when the MoHA will make arrangements relating to the village, it should coordinate with the Ministry of Village with duties, responsibilities and authorities relating to the village. So the regulations issued by the MoHA is already a result of synchronization with the Ministry of Village. With the synchronization of the village government affairs with the local government affairs, the implications at the implementation level are the existence of clearer and unambiguous references. Based on the analysis, proposed suggestion The need for the process of forming any regulation by sectoral related to village fund governance involves ministries related institutions The need to implement Law No. 30 2014 on Government Administration in the event of a conflict of regulation and conflict of authority And the government should avoid regulatory changes that have an impact on the vital changes in the preparation of the Medium term village development plan and Village income and expenditure budget."

"Tesis ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 s.d. 2016 di desa Susukan, desa Babakan Madang dan desa Putat Nutug, Kabupaten Bogor dan factor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya, masih rendahnya tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat serta keterbatasan SDM pelaksana menjadi factor utama yang menghambat implementasi kebijakan penggunaan dana desa di desa Susukan. Selain itu kurangnya eksistensi lembaga pemberdayaan dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa maupun supradesa dalam hal regulasi, pelatihan maupun pemberdayaan juga menjadi factor yang membuat kebijakan dana desa menjadi kurang efektif di desa Babakan Madang maupun desa Putat Nutug. Factor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 s.d. 2016 di desa Susukan, desa Babakan Madang dan desa Putat Nutug, Kabupaten Bogor yaitu ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana serta lingkungan sosial masyarakat.

---

The focus of this research is to analysis the Policy Implementation of Using The Village Fund in 2016 2017 at Susukan village, Babakan Madang village and Putat Nutug village, Bogor Regency and factors that affecting the Policy Implementation of Using The Village. This research uses qualitative method that generates descriptive data collected from literature review, observation and depth interview with informants. The result shows that a number of important thing, such as lack of participation of society, limitedness of human resources as implementer of the policy become the main thing that obstruct the Policy Implementation of Using The Village Fund in 2016 2017 at Susukan village. In other side, less of existence of empowerment organization at the village and also less of support from village government and the higher level of village government in term of regulation, coaching and empowering is also become the factor that make the policy of village fund is less effective. The factors that affecting the implementation of policy are standard and goals of policy, resources, characteristics of implementer and society environment."

"ABSTRAKPrevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimanasebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018).Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2%pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015-2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkanoleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintahIndonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan DanaDesa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting.Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stuntingke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salahsatu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, ProvinsiJawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khususdigunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan olehperangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi,pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan danpemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembanganketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkatdesa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yangberpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikanadanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintahdesa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitianini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting.

---

ABSTRACTThe prevalence of stunting in Indonesia was reported to increase for around 37.2% in 2013 comparedto around 35.5% in 2010 (Mayasari et al., 2018). Meanwhile, the report by Riskesdas in 2018 presentedthat there was a decrease in the prevalence of stunting to around 30.8% compared to the one in 2013.But, the reducing number of prevalence did not necessarily solve the issue since it was still above 28%--the standard set by the government. As one of the stepping stones to solve this health problem,Indonesia Government released a policy, named Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 in whichexplained that resolving stunting should be one of the top priorities that run by the village governmentthrough village funding. The central government aimed to enhance the national prevention programsof stunting that would be conducted in 160 districts in 2019 and 390 districts in the following year.One of the priority areas was 10 districts that located in Bogor, West Java province. Hence, this studyaims to evaluate the implementation of village funding policy to tackle stunting issues in 10 districtsthat located in Bogor City in 2019. The findings showed there was not any village that have allocatedspecific budget from the village funding to tackle stunting. However, there were some programs whichmight be related to the prevention of stunting, such as sanitation and water supply, nutritious foodsupply for toddler, training and monitoring the health status of newly mothers, and village's foodresilience programs. On the other hand, there were some challenges in implementing the villagefunding policy, including the knowledge amongst the village government towards the definition ofstunting as well as the prevention and strategies that should be done to resolve this health issue.Based on these problems, the researcher highly recommend that education and socialization ofstunting should be conducted to both village government and health personnel in the village's primarycare (Puskesmas). "

"Analisis Implementasi Kebijakan Pendampingan Dana Desa, di Kecamatan Parung, Kecamatan Bojong Gede dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan paradigma Post Positivisme dan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah metode ilustratif illustrative method. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendampingan Dana Desa di Kecamatan Parung cukup optimal, terlihat dari aspek proses pendampingan yang berjalan dengan cukup baik, interaksi dan komunikasi antar pihak terkait berjalan dengan lancar dan koordinasi yang saling mendukung. Pendampingan Kecamatan Sukaraja berjalan kurang optimal. Interaksi dan komunikasi serta koordinasi antar pihak terkait belum berjalan dengan maksimal. Pendampingan di Kecamatan Bojong Gede berjalan kurang optimal, proses pendampingan belum berjalan dengan baik, interaksi dan komunikasi yang terjalin pun belum maksimal. Faktor berpengaruh dalam implementasi pendampingan dana desa di Kecamatan Parung yakni kompetensi, profesionalitas, pengalaman yang cukup baik dari pendamping, komitmen yang tinggi, serta pemahaman pendamping yang baik terhadap kebijakan dan tantangan sosiokultural desa. Di Kecamatan Sukaraja, kompetensi pendamping masih kurang, pengalaman dan jumlah yang sangat minim. Komitmen serta pemahaman yang kurang akan isi dan tujuan kebijakan, kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan sekretaris desa. Kecamatan Bojong Gede memiliki pendamping yang belum berpengalaman, serta kondisi politik desa cukup signifikan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, serta sosiokultural masyarakat yang menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping. Pendampingan di Kecamatan Parung memberikan dampak pada efektivitas penggunaan dana desa. Pendampingan di Kecamatan Sukaraja belum memberikan dampak dan pendampingan di Kecamatan Bojong Gede cukup memberikan dampak terhadap efektivitas dan penggunaan dana desa, namun memang belum terlalu optimal.

---

Analysis of Policy Implementation of Village Fund Assistance, in Parung District, Bojong Gede District and Sukaraja District, in Bogor Regency This study uses Post Positivism paradigm. The type of research used in this study is qualitative descriptive. Data were collected through in depth interviews, observation and documentation. In this research the analytical technique used is illustrative method illustrative method.

The results of this study showed that the Implementation of Village Fund Assistance Policy in Parung district is quite optimal, seen from the aspect of the mentoring process that runs quite well, interaction and communication between related parties run smoothly and mutually supportive coordination. Local Assistance in Sukaraja district runs less than optimal. Interaction and communication and coordination between related parties have not run maximally. Assistance in the Bojong Gede District runs less than optimal, the mentoring process has not gone well, the interaction and the communication that was established was not maximized.

There are influential factors in the implementation of village fund assistance in Parung district, namely the competency and professional aspect which is good enough from the assistant, the experience of the assistant, the high commitment, and the good companion understanding on village sociocultural policies and challenges. In Sukaraja district the aspect of companion competence is still lacking, experience and amount very minimal. Commitment and lack of understanding of the content and policy objectives, lack of coordination between the village head and the village secretary.

Bojong Gede District has an inexperienced companion, as well as the political condition of the village significantly influences the implementation of policy, and sociocultural community that becomes a challenge for the companion. Assistance in Parung has an impact on the effectiveness of the use of village funds. The assistance in Sukaraja district has not yet had an impact and assistance in the Bojong Gede District has had considerable impact on the effectiveness and use of village funds, but it is not yet optimal. "

"Tatanan demokrasi desa yang berjalan secara alamiah atau yang bisa disebut sebagai kearifan lokal berkembang secara beragam di setiap wilayah di tanah air,yang pada gilirannya mendukung tesis tentang aspek “genuine” dari demokrasi yang dianggap sebagai kekhasan di Indonesia. Beberapa unsur dari substansi denokrasi desa yang dihidupkan dapat dilihat dari lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD),pemilihan kepala desa (Pilkades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan dan analisis terhadap persoalan-persoalan demokratisasi desa, serta potensi-potensi yang dapat dikembangkan berdasarkan kearifan-kearifan lokal yang ada di desa dapat dibaca di buku ini."

"Otonomi Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mewujudkan pembangunan perdesaan yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan desa menurut beberapa literatur memerlukan pendanaan yang memadai. Di Indonesia, Dana Desa menjadi salah satu pendanaan utama bagi desa sejak tahun 2015. Selain pengaruh besaran Dana Desa, penelitian ini melakukan evaluasi penting pada peranan pimpinan desa dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dukungan pendidikan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Dengan penggunaan metode regresi linear berganda yang bersifat cross section pada data antara tahun 2018 dan 2020, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa akan lebih efektif mempengaruhi perkembangan pembangunan desa jika desa mempunyai kepala desa berpendidikan di atas SMA.

---

Village Autonomy provides opportunities for villages to realize more advanced and prosperous rural development. According to some literature, village development needs sufficient funds. In Indonesia, Village Fund has become one of the essential funds for villages since 2015. Besides the effect of Village Fund amount, this study evaluates the role of village leaders in optimizing Village Fund management. This study aims to analyze the effect of village head education support in managing the Village Fund on the development of village status in Indonesia empirically. By using the multiple linear regression method that is cross-sectional in the data between 2018 and 2020, this study concludes that the management of the Village Fund will be more effective in influencing the growth of village development if the village has a village head with an education above high school."

"Desa memiliki wewenang untuk bertanggung jawab dalam membina kekuasaannya secara mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, hal ini didasari oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa disertai dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi penyelewengan anggaran, salah satu jenis anggaran yang menjadi fokus penelitian adalah dana desa. Berdasarkan teori elite capture oleh Diya Dutta yaitu dalam proses desentralisasi atas kuasa yang dimiliki seorang elit politik dapat melakukan penyelewengan anggaran dengan dorongan dari kondisi internal dan eksternal desa. Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan dengan metode kualitatif melalui teknik wawancara mendalam sejalan dengan teori elite capture bahwa kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Pasir Eurih pada tahun 2018 disebabkan oleh fungsi pengawasan BPD yang lemah, bentuk pengawasan dan partisipasi masyarakat yang tidak berjalan dengan baik dan tata kelola pemerintahan desa yang tidak didasarkan oleh penerapan prinsip good governance yaitu transparansi, responsif dan akuntabel. Beberapa penyebab tersebut membuka peluang terjadinya kasus korupsi yang masuk ke dalam fenomena elite capture.

---

The village has the authority to be responsible for fostering its power independently which is carried out by the Village Government and BPD, this is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In running the government, village development and empowerment is accompanied by a budget provided by the Central Government. However, in practice there are still many budget irregularities. One type of budget that is the focus of research is village funds. Based on the theory of elite capture by Diya Dutta, namely in the process of decentralization of power owned by a political elite, they can commit budget fraud with encouragement from the internal and external conditions of the village. Based on the findings of researchers conducted using qualitative methods through in-depth interview techniques in line with the elite capture theory that the village fund corruption case committed by the Village Head of Pasir Eurih in 2018 was caused by a weak BPD supervisory function, forms of supervision and community participation that did not go well and village governance that is not based on the application of good governance principles, namely transparency, responsiveness and accountability. Some of these causes open opportunities for corruption cases to enter the elite capture phenomenon."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Jumlah dana yang dianggarkan bagi Dana Desa dalam APBN 2017 mencapai Rp60 triliun, meningkat hampir 300 dibandingkan anggaran Dana Desa tahun 2015. Namun demikian, hasil pantauan ICW terhadap kasus korupsi desa selama tahun 2015-2017 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Desa Jeungjing merupakan salah satu desa tertinggal di Kabupaten Tangerang dan mengalami kasus keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 Tahun 2017. Permasalahan dalam pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing diteliti menggunakan teori akuntabilitas yang memandang suatu mekanisme akuntabilitas sebagai interaksi antara aktor dan forum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada multiple unit analysis meliputi masyarakat desa, perangkat desa dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing masih belum optimal disebabkan kurangnya akses informasi laporan pertanggungjawaban dan masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat desa. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya meningkatkan akses informasi dan upaya pendidikan dari pemerintah kepada masyarakat desa terkait peran masyarakat dalam pengawasan dana desa dan struktur saluran pengaduan masyarakat.

---

The purpose of this research is to evaluate the role of the community in monitoring the Village Fund in Jeungjing Village, Cisoka Sub District, Tangerang District. The total budgeted funds for the Village Fund in the 2017 APBN has reached Rp60 trillion, up to nearly 300 compared to the Village Fund budget in 2015. However, Indonesian Corruption Watch 39 s monitoring of village corruption cases during 2015 2017 shows an upward trend every year. Jeungjing Village is one of the deprived villages in Tangerang District and experiencing cases of delay in reporting realization of Village Funds Stage 1 Year 2017. Problems in community monitoring in Jeungjing Village were analyzed using accountability theory which looked at mechanism accountability as the interaction between actors and forums. This research uses qualitative method with case study approach on multiple unit analysis including village community, village government and oversight institution. The result of the research shows that the supervision of Jeungjing Village society to the Village Fund is still not optimal due to the low level of understanding and awareness of the community and inadequate access to information. The implication of this research is the need to improve the access of information and educational efforts from the government to the village community related to the role of the community in village funds monitoring and the structure of complaint channel of the community."