Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungan risiko terkait dengan bentuk pertanggungan risiko yang diberikan kepada notaris oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung pada suatu produk asuransi berupa asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris. Permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini berupa terdapat berbagai risiko yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan profesinya sebagai seorang profesional terutama berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan kepada notaris atas kesalahan serta kelalaian yang dilakukannya. Kemudian atas risiko tersebut yang dimiilki oleh notaris terdapat suatu produk asuransi berupa asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi yang dapat mengalihkan risiko-risiko tersebut kepada penanggung. Dengan adanya pengalihan risiko yang dilakukan, terdapat suatu hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai bentuk pertanggungan atas risiko yang diberikan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung. Pertanggungan tersebut melingkupi jenis risiko yang dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi pada asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan meneliti berbagai gejala serta fakta hukum yang ada. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan teori hukum positif yang akan diteliti berdasarkan permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian pada skripsi ini berupa terhadap risiko yang dimiliki oleh notaris yang sebagaimana terdapat pada beberapa putusan pengadilan dapat ditanggung oleh perusahaan asruansi sebagai penanggung pada asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris. Lebih lanjut bahwa penanggung memberikan suatu perlindungan hukum berupa dapat dipertanggungkannya risiko-risiko yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan jabatan profesinya. Risiko tersebut berkaitan dengan adanya tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh notaris terhadap klien atau pihak ketiga lainnya. Oleh karenanya saran yang dapat penulis berikan adalah dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap notaris khususnya penggunaan serta penerapan asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris serta meningkatkan kesadaran notaris mengenai pentingnya penggunaan asuransi tanggung jawab hukum/tanggung gugat profesi notaris.

---

This tesis discusses about the risk coverage related to a form of risk coverage which given to a notary by an insurance company an a gurantor for an insurance product in the form of professional liability insurance for notary. The problem in this thesis formulated from various risks that notary has in carrying out on his profession as a professional, especially related to claims for compensation submitted to a notary for the mistakes or negligence that he has commited. Then for these risks owned by a notary there is an insurance product in the form of professional liability insurance that can transfer those risks to the insurer. With the transfer of risk carried out, there is one thing that must be considered, regarding the form of risk coverage provided by the insurance company as the insurer. The legal protection covers the types of several risks that insured by the insurance company in professional liability insurance for notary. The research method that used in this thesis is normative juridical by examining various phenomena and existing legal facts. This research is a descriptive analysis where research is carried out using various statutory regulations by relating them to positive law theory which will be examined based on the problems studied. The results of the research in this thesis are in the form of the risks that are owned by a notary which found in several court decisions, can be borne by insurance companies as guarantors for professional liability insurance for notary. Furthermore, the insurer provides legal protection in the form of being able to insure against the risks borne by a notary in carrying out his professional position. This risk is related to the legal responsibility of a notary against a client or other third party. Therefore, the advice that the author can give is the formation of a law and regulation relating to legal protection for notaries, especially the use and application of professional liability insurance for the notary profession and increasing awareness of notaries regarding the importance of using professional liability insurance for notary for the notary profession."

"ABSTRAKNotaris mempunyai tugas utama yaitu melayani pembuatan akta bagi masyarakat.Akta merupakan produk utama dalam pelayanan yang diberikan oleh notaris.Notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan akta dalam bentuk minutaselama menjalankan jabatannya. Semakin banyak akta yang disimpan oleh notarisakan semakin besar risiko yang harus ditanggungnya. Saat ini, tidak terdapatstandar mengenai cara penyimpanan akta notaris, juga tidak terdapat asuransiyang dapat melindungi akta secara khusus di Indonesia. Penelitian akan dilakukandengan metode hukum normatif menggunakan data sekunder. Notaris harusbertanggungjawab atas risiko yang terjadi pada akta notaris, karena hal tersebutadalah kewajibannya sebagai notaris. Namun apabila risiko terjadi karena sesuatuhal yang berada di luar kekuasaannya (keadaan memaksa), maka notaris tidakperlu bertanggung jawab akan risiko tersebut. Dengan demikian notaris harusmelakukan tindakan preventif untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi

---

ABSTRACTNotary have main task to oblige deeds needs for the community. Deed is the mainproduct from the service that notary did. Notary has an obligation to keep the deedin authentic form throughout their carrier as notary. The more deeds that theykept, the bigger risk they have to bear. Currently, there are no standards abouthow to keep the deed and also no insurance that can cover the deed specifically inIndonesia. Research will be conduct with normative legal method by usingsecondary data. Notary must be responsible for the risk which happened to thedeed because it was their responsibility. But if the risk happened because ofunpredictable situations (force majeure), the notary was not responsible for thatrisk. Therefore, the notary must do preventive action to avoid the risk that mighthave happened"

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kewenangan besar yang diberikan kepada Notaris, memerlukan pembatasan dan pengawasan dari suatu organisasi profesi. Organisasi profesi notaris di Indonesia berbentuk wadah tunggal, artinya pemerintah hanya mengakui keabsahan satu organisasi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dengan wadah tunggal akan memudahkan pengawasan terhadap kinerja Notaris. Atas dasar tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 009-014/PUU-III/2005 menegaskan INI sebagai satu-satunya organisasi notaris sebagaimana yang diatur UUJN. Dalam Anggaran Dasar INI, salah satu tugas INI dalam meningkatkan kinerja notaris adalah terkait penyelenggaraan pendidikan kenotariatan. Sebelum tahun 2000, INI adalah salah satu konseptor pendidikan kenotariatan di Indonesia, namun setelah tahun 2000, INI tidak terlalu berperan dalam pendidikan kenotariatan, khususnya dalam pemberian rekomendasi pembukaan program studi Magister Kenotariatan baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Hal tersebut dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk dapat membuka prodi kenotariatan atas rekomendasi selain dari INI. Penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris yang diatur oleh UUJN, tidak bertentangan dengan kebebasan para notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Demi meningkatkan profesionalitas notaris, semua pihak terkait kenotariatan wajib tunduk dan menghormati peraturan terkait eksistensi INI termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan kenotariatan.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. A huge authority given to notary, requires restriction and supervision of a professional organization. Notary professional organizations in Indonesia should be united only in one single organization, mean that the government only recognizes the validity of one notary organization,which is the Indonesian Notaries Association (INI). With a single organization will facilitate monitoring of the performance of a Notary. Those mindset become basis of the Constitutional Court in its Decision No. 009-014/PUU-III/2005 this confirmed as the only organization of notaries as written on Law Number 30, 2009 about Notarial Profession regulates (UUJN). In Statutes INI, one task to improve performance is related to notary education. Before 2000, INI is one of the conceptor notary education in Indonesia, but after 2000, INI is not too involve in notary role education, particularly in the opening program of the recommendations in both studies Master of Notary Public Universities and Private Colleges. It is used as a loophole for certain parties to be able to open the notary department of the recommendation from other organization beside INI. Authors interested in the issues raised by conducting research with normative juridical form with data analysis using methods of qualitative analysis. Based on the results of the study can be stated, that the provisions of the organization is governed by UUJN, does not conflict with constitutional 1945, for getting freedom of association and of expression. In order to improve the professionalism of notaries, all parties shall be respect the existence which is included in notary education. "

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Advokat di Indonesia terkait pertanggungjawaban kepada klien selaku pihak ketiga atas perbuatan hukum atau bantuan hukum yang diberikan Advokat kepada Klien yang dianggap telah merugikan klien. Penelitian ini adalah penilitian yuridis normatif. Adapun jenis data yang diperoleh adalah primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pembahasan di dalam skripsi ini mencakup tanggung jawab Advokat dalam hal klien yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan dari jasa hukum yang telah diberikan. Terdapat produk Asuransi Tanggung Gugat Profesi merupakan sebuah produk asuransi yang melindungi gugatan balik dari klien yang merasa tidak puas atau dirugikan dan hal tersebut tidak diwajibkan oleh undang-undang bahwa advokat harus memilikinya. Dengan demikian, pentingnya Asuransi Tanggung Gugat Profesi bagi Advokat di Indonesia dan di negara lain menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai kewajiban Advokat untuk memiliki Asuransi Tanggung Gugat Profesi yang berpraktek di Indonesia guna memberikan perlindungan bagi Advokat dalam hal adanya gugatan dari klien yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan.

---

This thesis discusses the problems faced by Advocates in Indonesia related to accountability to the client as a third party for legal acts or legal assistance provided by the Advocate to the Client which is deemed to have harmed the client.

This research is a normative juridical study. The type of data obtained is the primary obtained from interviews, and secondary obtained from library studies. The discussion in this thesis involves the Advocate 39 s responsibility in the case of a client who is not satisfied or feels aggrieved by the legal services provided.

There is a Professional Indemnity Insurance product that is an insurance product that protects a counter claim from a client who is unsatisfied or harmed and is not required by law that an advocate should have it. Thus, the importance of Professional Liability Insurance for Advocates in Indonesia and other country became the problem formulation in this study.

The results of the study indicate that there is a need to regulate the obligation of an Advocate to have a Professional Indemnity Insurance that practices in Indonesia in order to provide protection for the Advocate in the event of a lawsuit from a client who is dissatisfied or feels aggrieved."

"Tesis ini mengkaji salah satu jenis asuransi kerugian yang menjamin pecuniary penalties berkenaan dengan adanya suatu perusahaan dikenakan sanksi administrasi. Sebagaimana diketahui polis asuransi merupakan suatu perjanjian, dimana salah satu ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPdt adalah syarat keempat dari Pasal 1320 KUHPdt mengenai pengertian Kausa yang Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta umum terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang- Undang. Dalam pengumpulan data peneliti berdasarkan data sekunder atau penelitian literatur (library research).

---

This thesis examines one type of insurance that guarantees pecuniary penalties with respect to the existence of a company subject to administrative sanctions. As known insurance policy is an agreement, where one of the legitimate requirements in Indonesian Civil Code is the fourth requirement of Article 1320, which is legal cause. The method used in this study is research methods of juridical normative literature, conducted by the general facts of the legal principles contained in the Act. Researchers in collecting data based on secondary data or research literature (library research)."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris, seorang pegawai kantor notaris berinisial RV membuat dan menandatangani akta serta menggunakan cap notaris untuk salinan akta tanpa sepengetahuan notaris SH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kondisi yang menyebabkan terjadinya pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawai kantor notaris RV dan tanggung jawab notaris SH terhadap akta yang dipalsukan tanda tangannya oleh pegawai kantor notaris RV serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris RV. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, adapun analisis data dilakukan secara eksplanatoris. Analisis didasarkan pada kewenangan dan tanggung jawab notaris serta pegawai kantor notaris yang disandingkan dengan prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab dan perlindungan hukum. Hasil analisa adalah bahwa kondisi yang memungkinkan terjadinya pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris adalah faktor internal dan eksternal seorang pegawai kantor notaris, kelalaian dan ketidaktelitian notaris dalam hal administrasi dan pengawasan. Notaris dapat bertanggung jawab secara administrasi karena telah lalai, lengah dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, sehingga tidak memenuhi prinsip kehati-hatian. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris RV adalah perlindungan hukum represif, dalam Putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg, hakim memutus RV  terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta autentik dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).

---

This research discusses the notary's responsibility for deed forgery by notary office employees, a notary office employee with the initials RV makes and signs the deed and uses the notary stamp for a copy of the deed without the knowledge of the notary SH. The problems raised in this research are regarding the conditions that lead to the forgery of deeds carried out by RV, the staff of the notary office and the responsibility of SH, the notary for deeds whose signatures were falsified by RV, the staff of the notary office as well as legal protection against parties who are harmed due to forgery of deeds by RV, the staff of the notary office. To answer these problems, normative legal research methods are used, while the data analysis was done explanatory. The analysis is based on the authority and responsibility of the notary and notary office employees juxtaposed with the precautionary principle, the principle of responsibility and legal protection. The result of the analysis is that the conditions that allow for deeds falsification by notary office employees are internal and external factors of a notary office employee, negligence and inaccuracy of notaries in terms of administration and supervision. Notary can be responsible administratively because he has been negligent, careless and careless in carrying out their positions, so that they do not fulfill the precautionary principle. Legal protection against parties who are harmed by forgery of deeds by employees of the notary office of RV is a repressive legal protection. In Decision Number 996/Pid.B/2020/PN.Plg, the judge decided that RV was found guilty of committing a criminal act of participating in falsifying an authentic deed and sentenced to imprisonment for 10 (ten) months reduced by the period of arrest and detention he had served and paid court fee of Rp. 2,000.00. (two thousand rupiah)."

"Tesis ini akan membahas mengenai Analisis Terhadap Perbedaan Wilayah Jabatan Seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagaimana kita ketahui bahwa Notaris dan PPAT berada di bawah naungan dua instansi/ kementerian yang berbeda meskipun demikian kedua jabatan ini boleh dirangkap oleh satu orang yang sama. Sebagai akibatnya tentu terdapat banyak perbedaan dalam hal administratifnya, tetapi dalam tesis ini akan dibahas salah satunya saja yaitumengenai wolayah jabatan khususnya dalam hal seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT mendapatkan wilayah jabatan yang berbeda. Bagaimanakah dampak / akibat hukumnya jika seorang Notaris yang sudah memiliki wilayah jabatan kemudian diangkat sebagai seorang Pajabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada wilayah jabatan yang berbeda dengan wilayah jabatannya sebagai seorang Notaris? serta tindakan dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? (kaitannya dengan pasal 15 UUJN tentang "Kewenangan" dan pasal 17 UUJN tentang "Larangan". Dalam tesis ini juga akan dibahas mengenai peran dan fungsi organisasi proesi baik Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) serta Majelis Pengawas dalam hal terjadi permasalah seperti tersebut di atas.

---

This thesis will discuss the Analysis of Regional Differences of a Notary Public Title Deed Land and Manufacturers Officials (PPAT). As we know that the Notary and PPAT under the auspices of two agencies / ministries are different though both these positions may be doubled by one the sam person. As a result of course there are many differences in terms of administrative, but in this thesis will be discussed one of them is about the region, especially in terms of office of a notary who served concurrently as PPAT get a different job areas. How is the impact / result of the ruling if a notary who already have the title then was appointed an Officer Land Deed Makers (PPAT) in different areas of office with the office as a Notary? and action and what steps can be done to overcome these problems? (related to article 15 UUJN about the "Authority" and article 17 UUJN on "Prohibition"). In this thesis also will discuss the role and function of both Professional Organizations Indonesian Notaries Association (INI) and the Association of Offcial Land Deed Makers (IPPAT) and the Supervisory Board in the event of problems as mentioned above."

"Skripsi ini membahas mengenai produk asuransi tanggung jawab hukum profesi sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi profesi arsitek dalam berpraktik. Permasalahan dalam skripsi menitikberatkan pada fakta bahwa arsitek merupakan suatu profesi yang dalam melaksanakan pekerjaan mempunyai risiko yang tinggi dalam hal kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana produk asuransi tanggung gugat profesi memberikan perlindungan kepada arsitek, bentuk pengalihan risiko, pertanggungan yang diberikan, penerapan produk dalam keberlangsungan profesi arsitek, serta membandingkan keberlakuannya di Swedia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa asuransi tanggung jawab hukum profesi memberikan ganti kerugian kepada arsitek atas kerugian yang dialami pengguna jasa arsitek sesuai dengan besar kerugian yang dialami selama hal tersebut tidak dikecualikan dalam pertanggungan. Penelitian menunjukkan bahwa dengan ketentuan yang jelas mewajibkan para arsitek di Swedia memiliki asuransi tanggung jawab hukum profesi dalam menjalakan profesinya memberikan dampak positif yaitu terhindarnya hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi arsitek dalam berpraktik, sehingga Penulis menyarankan agar adanya pengaturan spesifik dalam undang-undang di bidang arsitek yang mengatur mengenai keberadaan asuransi tanggung jawab hukum profesi bagi arsitek sebagai suatu kewajiban serta penyuluhan organisasi resmi arsitek di Indonesia kepada anggotanya tentang pentingnya memiliki asuransi tanggung jawab hukum profesi arsitek.

---

This thesis discusses professional liability insurance products as a form of protection for the architect profession in practice. The problem in this thesis focuses on the fact that the architect is a profession which in carrying out the work has a high risk in terms of intentional or unintentional errors. given, the application of the product in the continuity of the architectural profession, as well as comparing its applicability in Sweden. The research method used in writing this research is normative juridical with descriptive analytical research type. The results of the study show that professional liability insurance provides compensation to architects for losses experienced by users of architect services in accordance with the amount of losses experienced as long as this is not excluded from coverage. Research shows that with clear provisions requiring architects in Sweden to have professional responsibility insurance in carrying out their profession, it has a positive impact, namely avoiding things that cause harm to architects in practice, so the author suggests that there be specific arrangements in the law in the field of architects. which regulates the existence of professional liability insurance for architects as an obligation as well as counseling the official organization of architects in Indonesia to its members about the importance of having architect's professional responsibility insurance."

"[Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai jaminan perlindungan yang diberikan oleh Asuransi Tanggung Gugat D&O terhadap direksi, khususnya dalam jaminan perlindungan akan tanggung jawab pribadi direksi. Gugatan terhadap direksi dalam kapasitasnya sebagai organ perusahaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah bervariatif. Dalam perlindungan yang diberikan oleh asuransi tanggung gugat terhadap direksi, perlu ditelaah akan jaminan dan pengecualian perlindungan terhadap direksi. Penulis juga membahas mengenai studi kasus akan direksi yang bertanggung jawab secara pribadi dan apakah asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap gugatan dan putusan gugatan yang menyangkut tanggung jawab pribadi direksi.;This thesis reviews the coverage given by D&O Insurance towards directors, specifically on the personal liability of directors. Civil lawsuits towards directors as one of the organs of the company in conducting their tasks and accountabilities are varied. In the coverage given by the D&O Insurance towards directors, we need to assess the coverage and exclusions. Author also discusses a sample case of directors being personally liable in a suit or verdict regarding the personal liability of directors. ;This thesis reviews the coverage given by D&O Insurance towards directors, specifically on the personal liability of directors. Civil lawsuits towards directors as one of the organs of the company in conducting their tasks and accountabilities are varied. In the coverage given by the D&O Insurance towards directors, we need to assess the coverage and exclusions. Author also discusses a sample case of directors being personally liable in a suit or verdict regarding the personal liability of directors. ;This thesis reviews the coverage given by D&O Insurance towards directors, specifically on the personal liability of directors. Civil lawsuits towards directors as one of the organs of the company in conducting their tasks and accountabilities are varied. In the coverage given by the D&O Insurance towards directors, we need to assess the coverage and exclusions. Author also discusses a sample case of directors being personally liable in a suit or verdict regarding the personal liability of directors. , This thesis reviews the coverage given by D&O Insurance towards directors, specifically on the personal liability of directors. Civil lawsuits towards directors as one of the organs of the company in conducting their tasks and accountabilities are varied. In the coverage given by the D&O Insurance towards directors, we need to assess the coverage and exclusions. Author also discusses a sample case of directors being personally liable in a suit or verdict regarding the personal liability of directors. ]"

"Skripsi ini membahas adanya asuransi bagi dokter dalam hal malpraktik medis di Indonesia. Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, dimana dalam menjalankan tugasnya mempunyai risiko akan profesinya sebagai seorang dokter. Adanya asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, melindungi dokter akan adanya gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pasien akibat malpraktik medis. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan studi pustaka serta peraturan yang berlaku.Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai polis asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, serta penerapan asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di salah satu rumah sakit di Indonesia serta perlunya pengaturan kewajiban asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

This thesis describe the existence of an insurance for doctors in medical malpractice case in Indonesia. Doctor as one of the health professionals who perform the functions of health care, which in the perform of his duties at risk will be his profession as a physician. The existence of professional liability insurance, protecting the medical profession doctor for claim or lawsuit damages filed by patients due to medical malpractice. Research method used are the juridicalnormative based on studies of literature and regulations.

Results of this research will explain about legal liability insurance medical profession policy, as well as the implementation of legal liability insurance medical profession in one of the hospitals in Indonesia as well as necessity of setting liability insurance legal responsibility on medical profession and regulations in Indonesia."