Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan transaksi jual beli merupakan merupakan kegiatan sehari-hari untuk memenuhikeperluan hidup. Seiring berkembangnya zaman, transaksi jual beli mengalamiperkembangan, salah satunya transaksi jual beli game capit. Sebagai inovasi transaksi jual beli elektronik yang memanfaatkan e-commerce Tiktok memiliki payung hukum yangmengatur secara umum antara lain KUHPerdata, Undang-Undang Informasi danTransaksi Elektronik (UU ITE), Peraturaan Pemerintah tentang Perdagangan MelaluiSistem Elektronik (PP PMSE), dan peraturan tertulis lainnya. Sebagai metode transaksijual beli eletronik yang meliputi konsumen dan pelaku usaha juga perlu ditinjau dalamUndang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai keabsahan sistemtransaksi, keabsahan barang yang dijual, serta tanggung jawab para pihak apabila terjadi kerugian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini akan menganalisis mengenai keabsahan metode transaksi jual beli game capit, keabsahanbarang yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli game capit, dan tanggung jawab para pihak apabila terjadi kerugian.

---

Commercial transaction activities are daily activities to fulfil daily needs. Nowadays, buy-sell transaction develops into new method everytime, for example game capit transaction. As an inovation of electronic commercial method, game capit transaction method is regulated under Indonesia Civil Code, Information and Electronic Transaction Law (Act Number 11 of 2008), Government Regulation Number 80 of 2019 on Trade Through Electronic Systems, and other written regulations. As electronic commercial activities that includes consumer and seller needs to be reviewed from Consumer Protection Law (Act Number 8 of 1999) about the validity of the system, the validity of the goods that been traded, and responsibility of the parties of any loss. Method used in

this research is normative juridical and will analyze through the validity of the system, the validity of the goods that been traded, and responsibility of the parties of any loss."

"Tulisan ini bertujuan mengetahui aspek pelindungan konsumen dalam transaksi Meterai Elektronik dan kualifikasinya berdasarkan UU PK, potensi kegagalan sistem elektronik yang timbul, serta tindakan dan pertanggungjawaban dari para pihak atas kegagalan dan potensi pemalsuan. Dengan metode penelitian berjenis doktrinal, tulisan ini menganalisis bagaimana UU PK, UU ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, dan UU Bea Meterai diterapkan dalam kasus-kasus kegagalan pada Meterai Elektronik. Hasil dari analisis UU PK adalah bahwa para pihak dapat dinyatakan sebagai konsumen dan pelaku usaha serta pembubuhan Meterai Elektronik sebagai jasa. Berdasarkan kasus-kasus kegagalan, timbul kerugian dari konsumen yang harus diganti rugi dan kenyataannya tidak terdapat penyelesaian atau ganti rugi. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur ganti rugi dengan peraturan perundang-undangan sehingga Perum PERURI dan Distributor sebagai pelaku usaha juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengajuan ganti rugi oleh konsumen. Berdasarkan temuan tersebut, tindakan preventif, represif, dan pertanggungjawaban dari para pihak harus dilaksanakan dari para pihak dengan mengikuti ketentuan UU PK, UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE. Sehingga, transaksi yang adil dan efektif dalam transaksi Meterai Elektronik dapat tercapai.

---

This paper intends to understand the consumer protection aspect in the transaction of Electronic Duty Stamp as to comply with Consumer Protection Law, electronic systems’ tendency to fail, and actions and liability from the parties in response to electronic system failure and electronic duty stamp forgery. This paper is subject to doctrinal legal research, which analyzes the implementation of Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law last revised in 2024, and Stamp Duty Law to cases of electronic system failure. The analysis of Consumer Protection Law finds that Electronic Duty Stamp stamping process is similar to services. The parties also resemble consumer and business actors. According to the cases of electronic system failure, consumers sustain economic losses and business actors are liable to give compensation but, on some cases, business actors did not give any. The analysis finds an indication of nonconformity in compensation-request procedure among Perum PERURI and Distributors that is also subject to Consumer Protection Law. In conclusion, preventive and repressive actions, as well as liability from every party should be in force by referring to Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law last revised in 2024, as well as Government Regulation No. 71 of 2019 and Government Regulation No. 80 of 2019. With the regulations and actions in effect, the transaction of Electronic Duty Stamp should proceed lawfully and effectively."

"Belanja online banyak menjadi pilihan bagi masyarakat karena memberikan berbagai kemudahan. Salah satu aplikasi yang diminati masyarakat adalah TikTok yang didalamnya juga terdapat fitur berbelanja atau disebut dengan TikTok Shop yang dapat dipromosikan melalui TikTok Shop live dengan berbagai strategi marketing untuk meningkatkan penjualan seperti strategi pemasaran langka (scarcity marketing). Strategi tersebut menjadi merugikan ketika dilakukan dengan gimik karena berkaitan dengan penyampaian informasi yang tidak benar mengenai harga, ketersediaan, maupun diskon produk. Skripsi ini membahas mengenai pelindungan konsumen terhadap gimik scarcity marketing pada TikTok Shop live dengan menganalisis konsep gimik scarcity marketing di Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha pada jual beli melalui TikTok Shop live, serta pelindungan hukum terhadap permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa gimik scarcity marketing pada TikTok Shop live mengandung ketidaksesuaian informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah dalam hal ini sudah mengatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan UUPK, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan mengenai penyampaian informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pihak-pihak yang berperan dalam penggunaan strategi tersebut bertanggung jawab atas kerugian immateriil yang diderita konsumen. Dalam UUPK, kerugian immateriil diakui secara implisit pada Pasal 19 ayat (2) yang didasarkan atas tanggung jawab moral. Adapun konsumen dapat menuntut kerugian immateriil kepada pelaku usaha melalui peradilan dengan merujuk pada ketentuan hukum perdata.

---

Online shopping is a lot of choices for people because it provides various conveniences. One of the applications that people are interested in is TikTok, which also has a shopping feature or called TikTok Shop, which can be promoted through TikTok Shop live with various marketing strategies to increase sales such as scarcity marketing strategies. This strategy becomes detrimental when done with gimmicks because it relates to the delivery of incorrect information about product prices, availability, and discounts. This study discusses consumer protection against scarcity marketing gimmick on TikTok Shop live by analyzing the concept of scarcity marketing gimmick in Indonesia, the responsibility of business actors in buying and selling through TikTok Shop live, and legal protection against these problems. The research method used is doctrinal with qualitative data analysis methods. The result of this study is that the scarcity marketing gimmick on TikTok Shop live contains a mismatch of information conveyed by business actors with actual conditions. In this case, the government has regulated it comprehensively through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This is contrary to the provisions in the GCPL regarding the delivery of correct, clear and honest information. The parties who play a role in using this strategy are responsible for immaterial losses suffered by consumers."

"Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang menjanjikan dalam membuka transaksi elektronik. Tingginya angka partisipasi masyarakat di Indonesia atas penggunaan transaksi elektronik (e-commerce), sehubungan dengan perkembangan dari fitur transaksi elektronik yang memungkinkan memberi perlindungan bagi pengguna layanannya, dengan adanya fitur e-wallet dan perkembangan fitur lainnya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, tidak hanya menghasilkan peningkatan peradaban, namun juga menghasilkan itikad buruk dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam teknologi tersebut. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, selain dengan mengandalkan fitur-fitur yang telah memberikan perlindungan bagi pengguna layanan pada transaksi elektronik, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting untuk dapat menjamin pelaksanaan transaksi elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi elektronik menurut peraturan perundang- undangan, permasalahan yang sering dijumpai dengan berkembangnya transaksi elektronik, dan bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu sarana yang penting dalam menjamin perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas terselenggaranya perjanjian jual beli terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dengan adanya perbedaan antara perjanjian jual beli konvensional dengan transaksi elektronik, membuat KUHPerdata dan UUPK saja dirasa tidak cukup untuk mengikuti perkembangan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi elektronik, tertera dalam peraturan tersendiri dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

---

Indonesia is one of the countries that promises to electronic commerce. The high number of people's participation in Indonesia in the use of electronic commerce (e-commerce), is due to the development of electronic commerce features that allow protection for service users, with the e-wallet feature and the development of other features. However, along with the development of this technology, it not only resulted in an increase in civilization, but also resulted in bad faith by exploiting the loopholes contained in the technology. In order to guarantee the fulfillment of rights and obligations for business actors and consumers, in addition to relying on features that have provided protection for service users in electronic commerce, legal protection is an important matter to be able to guarantee the implementation of electronic commerce. This research is intended to find out how electronic commerce are carried out according to laws and regulations, problems that are often encountered with the development of electronic commerce, and how legal protection is when problems occur in electronic commerce. Legislation is one of the important means of guaranteeing legal protection. Legal protection for the sale and purchase agreement is embodied in the Civil Code (KUHPerdata) and Law of Consumer Protection. However, with the difference between conventional buying and selling agreements and electronic commerce, it is felt that the Civil Code and UUPK are not enough to keep up with the development of electronic commerce. The results of this study are legal protection for parties in electronic commerce, stated in separate regulations in the implementation of electronic commerce, which are embodied in Law of Information and Electronic Transactions (UU ITE) which has been updated, and its implementation is regulated in Government Regulation of Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE)."

"ABSTRAKPenjualan komputer rakitan menunjukkan peningkatan seiring dengan kemajuanteknologi dan kebutuhan masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat akanperkembangan teknologi membuat posisi antara penjual dan pembeli komputermenjadi tidak seimbang. Keinginan untuk mengambil untung sebanyakbanyaknyaterkadang membuat penjual melakukan hal-hal yang dapat merugikankonsumen. Penulisan skripsi ini secara umum bertujuan untuk mengetahuibentuk-bentuk permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam transaksi jualbeli komputer rakitan. Secara khusus penulisan skripsi ini juga bertujuan untukmengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Toko X dan tanggungjawabnya serta penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila terjadi sengketakonsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yangbersifat deskriptif?analitis, sedangkan metode analisis datanya menggunakanmetode kualitatif yang mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen guna menjawab permasalah yang ada.

---

ABSTRACTSales of own-assambled computer showed an increase in line with technologicaladvances and the needs of the community. Lack of knowledge societydevelopments in technology make the position between seller and buyer ownassambledcomputers become unbalanced. Sometimes the seller do things that canharm the consumer to take advantage as much as possible. The thesis aims todetermine the forms of legal issues that may arise in buying and selling ownassembledcomputers. In particular, the thesis also aims to determine theviolations committed by X?s Store, responsibilities and dispute resolution. Theresearch method is using descriptive-analytical normative juridical approach, andthe method of data analysis is using qualitative method refer to the Law Number8 Year 1999 on Consumer Protection to answer the problems."

"Permasalah konsumen perumahan sebagian besar diakibatkan karena adanya praktik penjualan perumahan secara pre-project selling yang marak dilakukan pengembang. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen perumahan, ditinjau dari segi peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan pre-project selling di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif normative legal research dan dianalisis secara kualitatif dengan cara menganalisis bahan pustaka.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan pre-project selling diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011. Selain itu terdapat peraturan yang berkaitan dengan praktik pre-project seling dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan konsumen. Berdasarkan analisis Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK No. 02/BPSK-Kab.Bogor/Pts/I/2014, No. 06/Pts.Arb/BPSK/IV/2016, No. 006/A/.BPSK-DKI/X/2016, dan No. 15/Pts.BPSK/BPSK/I/2014, Konsumen mengalami kerugian akibat perbuatan Pengembang yang melakukan kegiatan pre-project selling, serta sulit untuk meminta ganti rugi berupa pengembalian sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada pengembang. Pengembang sebagai pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun Peraturan pre-project selling yang ada, ternyata belum cukup memberikan perindungan kepada konsumen terhadap resiko praktik pre-project selling di Indonesia.Saran Penulis terhadap permasalahan dalam skripsi ini ialah pengembang yang melakukan praktik pre-project selling harus memenuhi persyaratan pemasaran secara pre-project selling yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan, adanya penyimpangan yang dilakukan terhadap ketentuan tersebut dapat merugikan konsumen dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diperlukan Lembaga dari pemerintah yang secara khusus mengawasi praktik pemasaran dan jual beli perumahan secara pre-project selling, serta edukasi kepada konsumen mengenai resiko praktik pre-project selling. Selain itu, diperlukan ketentuan dalam peraturan pelaksana mengenai penyelenggaran perumahan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap dana konsumen yang telah dibayarkan kepada pengembang agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.

---

The problem of housing consumers is largely due to the sales of housing practice in pre project sales which made rampant by developers. This thesis discusses about the legal protection afforded to housing consumers, in terms of the rules which govern pre project selling activities in Indonesia. This research is a juridical normative research normative legal research and analyzed qualitatively by analyzing library materials.The results of this study indicate that pre project selling activities are regulated in Law no. 1 of 2011 and Law no. 20 of 2011. In addition, there are regulations relating to the practice of pre project seling intended to meet the needs of consumer protection. Based on the analysis of Consumer Dispute Settlement Agency BPSK Decision No. 02 BPSK Kab.Bogor Pts I 2014, No. 06 Pts.Arb BPSK IV 2016, No. 006 A .BPSK DKI X 2016, and No. 15 Pts.BPSK BPSK I 2014, the Consumer suffer losses due to the action of the Developer who engages in pre project selling activities, and it is difficult to request compensation in the form of a refund of the amounts paid to the developer. Developers as business actors have violated the provisions stipulated in Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection. The existing pre project selling regulation, it is not enough to provide protection to the housing consumer against the risk due to the practice of pre project selling in Indonesia.Suggestion Writer to problem in this thesis is developer who do practice of pre project selling must fulfill requirement of marketing by pre project selling as regulated in Law no. 1 of 2011 and Law no. 20 of 2011. The reason is that any irregularities committed against such provisions may harm consumers and violate provisions in the Consumer Protection Act.. Government agencies that specifically oversee the practice of marketing and sell housing by pre project selling, as well as education to consumers about the risks of pre project selling practices are also very important. In addition, there is a need for provision in government regulation concerning the conduct of housing, which aims to provide protection against consumer funds that have been paid to the developer not to be misused for other purposes."

"Di tengah tingginya jumlah angka perokok di Indonesia, muncul tren baru penggunaan rokok elektrik. Berbeda dengan rokok konvensional, rokok elektrik diklaim lebih aman terhadap kesehatan karena tidak mengandung tar ataupun daun tembakau didalamnya. Pada kenyataannya, rokok elektrik mengandung nikotin yang merupakan zat adiktif serta bahan kimia lainnya. Saat ini rokok elektrik telah memiliki payung hukum dalam Undang-Undang Kesehatan. Namun, pengaturan terhadap rokok elektrik dalam Undang-Undang Kesehatan hanya mengatur sebatas pencantuman peringatan kesehatan. Maka dari itu, pengaturan mengenai rokok elektrik di Indonesia masih belum dapat melindungi hak-hak konsumen, terutama hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan informasi atas barang yang digunakan. Hal tersebut perlu untuk dipenuhi karena rokok elektrik mengandung zat adiktif serta zat kimia lainnya yang berisiko terhadap kesehatan sehingga konsumen harus memiliki informasi serta kesadaran terhadap rokok elektrik yang dikonsumsinya. Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki pengaturan khusus terhadap rokok elektrik dalam TRPR. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik diatur di Indonesia dan Inggris, bagaimana pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik di Inggris dilaksanakan, serta pembelajaran yang dapat diambil untuk nantinya diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan terhadap rokok elektrik di Indonesia belum dapat melindungi hak konsumen dalam memperoleh informasi produk rokok elektrik yang digunakan. Maka dari itu, pengaturan terhadap rokok elektrik nantinya harus dapat melindungi hak-hak konsumen. Mulai dari adanya pengawasan rokok elektrik sebelum beredar (pre-market) dan post-market yang dapat memastikan bahwa rokok elektrik sudah memenuhi standar yang nantinya ditetapkan, mulai dari kandungan, label, peringatan kesehatan, hingga iklan rokok elektrik.

---

In the midst of the high number of smokers in Indonesia, a new trend has emerged in the use of electronic cigarettes (e-cigarettes). In contrast to conventional cigarettes, e-cigarettes are claimed to be safer for health because they do not contain tar or tobacco leaves in them. In reality, e-cigarettes contain nicotine which is an addictive substance and other chemicals. Currently, electronic cigarettes have a legal framework in the Health Law. However, the regulation of e-cigarettes in the Health Law only regulates the inclusion of health warnings. Therefore, regulations regarding electronic cigarettes in Indonesia are still unable to protect consumer rights, mainly consumers right to obtain comfort, security and information about the goods they use. This needs to be fulfilled because e-cigarettes contain addictive substances and other chemicals that pose a risk to health, so consumers must have adequate information to be aware of the e-cigarettes they consume. United Kingdom (UK) is one of the countries that has regulations on e-cigarettes in the TRPR. By using doctrinal research methods, this research aims to find out how legal protection for e-cigarette consumers is regulated in Indonesia and the UK, how supervision of the distribution of e-cigarettes in the UK is carried out, as well as lessons that can be learned to later be applied in Indonesia. The results of this research found that regulations on e-cigarettes in Indonesia have not been able to protect consumers' rights to obtain information on the e-cigarette products they use. Therefore, regulations on e-cigarettes must be able to protect consumer rights. Starting from monitoring e-cigarettes starting before e-cigarettes are released (pre-market) and post-market, which can ensure that e-cigarettes meet the standards that will be set, starting from content, labels, health warnings, to e-cigarette advertising."

"Tindakan pemberian potongan harga atau diskon merupakan strategi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Namun, dalam praktiknya banyak pelaku usaha yang menggunakan strategi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menawarkan potongan harga palsu tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Tindakan ini merugikan konsumen karena melanggar haknya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Sayangnya, dalam praktiknya tindakan ini belum dapat diatasi secara maksimal di Indonesia. Dalam melakukan analisis, Penulis menggunakan penelitian doktrinal dimana penulis berfokus pada doktrin yang berupa aturan, norma, dan nilai yang ada. Penulis mencoba untuk mengidentifikasi apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelangaran melalui contoh kasus di Indonesia yang memiliki indikasi tindakan potongan harga palsu dan membandingkan dengan Australia terhadap pengaturan dan penanganan kasus yang serupa. Dari hasil penelitian Penulis tersebut, tindakan potongan harga palsu merupakan bentuk pelanggaran hukum perlindungan konsumen, tetapi nyatanya peraturan yang terdapat di Indonesia dan lembaga konsumen belum dapat mengatasi kasus ini dengan optimal sedangkan Australia dinilai lebih unggul dalam mengatasi tindakan potongan harga palsu ini. Oleh karena itu, timbul urgensi untuk melakukan pembaharuan peraturan dan penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran potongan harga palsu di Indonesia.

---

The act of providing discounts is a strategy used by businesses to increase sales. However, in practice, many business actors use this strategy not in accordance with applicable regulations, namely by offering false discounts that are not in accordance with actual information. This action is detrimental to consumers because it violates their rights as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, namely the right to obtain correct information. Unfortunately, in practice this action has not been able to be overcome optimally in Indonesia. In conducting the analysis, the author uses doctrinal research where the author focuses on doctrine in the form of existing rules, norms, and values. The author tries to identify whether the act can be considered as a violation through examples of cases in Indonesia that have indications of fraudulent discounts and compares with Australia on the regulation and handling of similar cases. From the results of the author's research, the act of fake discount is a form of violation of consumer protection law, but in fact the regulations contained in Indonesia and consumer institutions have not been able to overcome this case optimally while Australia is considered superior in overcoming this fake discount. Therefore, there is an urgency to reform regulations and law enforcement against false discount violations in Indonesia."

"Tesis ini membahas posisi Instagram di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta terkait memposting ulang tindakan yang dilakukan tanpa izin dari pemilik foto yang merupakan pemegang hak cipta. Instagram adalah media sosial yang telah berkembang menjadi platform perdagangan elektronik jugadiindikasikan untuk memfasilitasi atau juga mengizinkan tindakan repost yang merupakan pelanggaran hak cipta. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah, Pertama, Bagaimana posisi Instagram dalam UU Hak Cipta dan Arahan Parlemen Eropa. Kedua, dapatkah pemilik foto meminta legal tanggung jawab ke Instagram jika fotonya diposkan ulang oleh pengguna lain tanpa izin. Ketiga, apa yang harus dilakukan Instagram dalam mengatur bisnisnya di Indonesia terkait dengan tindakan posting ulang yang dilakukan oleh penggunanya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk cari tahu bagaimana arti Undang-Undang Hak Cipta terkait dengan tindakan repost di Instagram dan juga menggunakan pendekatan komparatif karena tidak hanya peraturan hak cipta di Indonesia, tetapi juga dalam Eropa, yaitu dalam Arahan Parlemen Eropa.

---

This thesis discusses Instagrams position in Indonesia under the Copyright Act related to reposting actions taken without permission from the photo owner who is the copyright holder. Instagram is a social media that has developed into an electronic trading platform as well indicated to facilitate or also permit repost actions that constitute copyright infringement. That The research objectives in this thesis are, First, What is Instagrams position in the Copyright Law and Directive of the European Parliament. Second, can the owner of the photo request legal responsibility to Instagram if the photo is reposted by another user without permission. Third, what Instagram has to do in managing its business in Indonesia is related to the act of reposting done by its users. This study uses normative research to find out how the meaning of the Copyright Act is related to repost actions on Instagram and also use a comparative approach because not only is copyright regulation in Indonesia, but it is also deep Europe, namely in the Directive of the European Parliament."

"PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., melalui Jalin trade E-Auction, merupakan salah satu lembaga yang sudah mengembangkan sistem lelang melalui internet. Namun, pelaksanaan lelang melalui internet belum cukup diatur oleh pemerintah. Walaupun pengertian lelang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.01/2002, sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur lelang melalui internet. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah permasalahan hukum apa yang timbul dalam pelaksanaan jual beli secara lelang melalui internet dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengikuti lelang melalui internet. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Selain itu, data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Penulis juga milakukan wawancara dengan nara sumber sebagai pelengkap data yang ada. Metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian bersifat evaluatif-analisitis. Berdasarkan uraian tersebut di atas sebenarnya jual beli melalui Jalin trade e-auction bukanlah merupakan golongan pengertian lelang sebagaimana yang di atur dalam Vendu Reglement tersebut. Pelaksanaan lelang secara online tidak dihadiri oleh pejabat lelang maka dapat dikatakan bahwa lelang tersebut tidak sah. Ketidakadaan risalah lelang memang tidak ada konsekuensi terhadap transaksi jual beli, akan tetapi menurut ketentuan lelang perjanjian jual beli secara lelang tersebut tidak sah dan pembuktiannya cukup lemah apabila terdapat gugatan dari pihak ketiga. Lelang jenis ini menurut hemat penulis harus dikategorikan sebagai lelang khusus yang diatur dengan aturan khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dari lelang pada umumnya."