Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perang dagang merupakan kebijakan Presiden Donald Trump untuk menstabilkan ekonomi Amerika Serikat yang mengalami defisit perdagangan pada tahun 2018. Defisit perdagangan terbesar dalam neraca perdagangan Amerika Serikat disumbang oleh Tiongkok. Oleh sebab itu, Donald Trump menetapkan kebijakan perang dagang dengan Tiongkok dengan menaikkan tarif bea impor yang kemudian dibalas hal serupa oleh Tiongkok. Akan tetapi, defisit perdagangan yang dialami oleh Amerika terhadap Tiongkok tidak hanya terjadi pada era Donald Trump saja, defisit perdagangan tersebut dimulai di era pemerintahan Ronald Reagan pada tahun 1985, enam tahun setelah Amerika dan Tiongkok resmi menjalin hubungan bilateral pada 1979. Hubungan dagang antara Amerika dan Tiongkok yang saling bergantung dan sudah terjalin lama ini tentu saja mengalami dampak besar dari perang dagang. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini mengevaluasi perang dagang di era Donald Trump atas dasar hubungan dagang Amerika dan Tiongkok. Setelah itu, strategi perang dagang yang dilakukan Donald Trump juga akan dianalisis berdasarkan dokumen “Economic and trade agreement between the United States of America and the People’s Republic of China” sebagai bentuk kesepakatan dagang baru untuk meredam perang dagang. Sebagai pembanding, perang dagang di era Donald Trump akan dibandingkan dengan perang dagang di era Ronald Reagan sebagai bahan evaluasi. Sehingga, dapat dilihat bagaimana dampak perang dagang di era Donald Trump terhadap hubungan dagang Amerika dan Tiongkok. Penelitian ini menemukan bahwa perang dagang tidak dapat menyelamatkan Amerika dari defisit yang terjadi, namun banyak aspek dalam hubungan dagang yang terkena dampak dari perang dagan tersebut.

---

The trade war was President Donald Trump's policy to stabilize the United States economy which experienced a trade deficit in 2018. The largest portion of the trade deficit in the United States’ trade of balance was contributed by China. As a result, Donald Trump initiated a trade war with China by raising import tax rates, which China promptly responded to in kind. However, the United States’ trade deficit with China did not only occur during the Donald Trump era; The trade deficit began during the Ronald Reagan administration in 1985, six years after the United States and China officially established bilateral relations in 1979. The trade relations between the United States and China, which were interdependent and had been established for a long time, had certainly suffered a major impact from the trade war. Hence, in order to analyze this situation, this study examined the trade war in Donald Trump’s administration based on the trade relations of the United States and China. After that, Donald Trump's trade war strategy would also be analyzed based on the document of "Economic and trade agreement between the United States of America and the People's Republic of China" as a form of a new trade agreement to end trade wars. As a comparison and evaluation material, the trade war in Donald Trump era would be compared to the trade war in Ronald Raegan era. Thus, the impact of trade war in Donald Trump era on United States and China trade relations could be thoroughly observed. This research discovered that the trade war could not save the United States from its trade deficit, but it did influence many aspects of the trade relations.

"

"Dalam ilmu Hubungan Internasional, terdapat perdebatan mengenai relevansi peran negara dalam era globalisasi ekonomi. Skripsi ini berkontribusi dalam perdebatan tersebut dengan menganalisis peranan negara pada industri PV surya Tiongkok khususnya pada tahun 2011-2018. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan studi literatur yang didukung dengan wawancara dan menggunakan konsep developmental states dan kebijakan energi terbarukan sebagai alat analisis. Menguatnya industri PV surya Tiongkok dalam waktu singkat, khususnya pada mata rantai midstream, membawa ancaman bagi negara-negara Barat yang telah lebih dahulu menguasai teknologi industri energi surya. Oleh karena itu, dengan dasar bahwa kebijakan energi surya Tiongkok menciptakan persaingan yang tidak adil, Amerika Serikat pada tahun 2011 menginisiasi perang dagang dengan Tiongkok dan kemudian diikuti Uni Eropa pada tahun 2012. Menghadapi implikasi perang dagang, secara garis besar strategi Tiongkok adalah meningkatkan daya saing produk PV surya mereka dan memperluas pasar, baik domestik maupun internasional. Strategi ini dituangkan dalam tiga jenis kebijakan, yakni regulatory mandate. direct financial support, dan market-based instrument. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri PV surya Tiongkok sesuai dengan model pembangunan developmental states dengan peranan pemerintah yang kuat, baik pemerintah pusat maupun daerah

---

One of the great debates in the study of International Relations is the relevance of the state’s role the era of economic globalization. This thesis contributes to the debate by analyzing the role of the state in China's solar PV industry, especially in 2011-2018. This study uses qualitative methodology with literature studies supported by interviews, with the concept of developmental states and renewable energy policies serving as analytical tools. The success of China's solar PV industry within short period, especially in the midstream chain, poses a threat to Western countries that first mastered the solar PV technology. Therefore, on the basis that China's solar energy policy creates unfair competition, the United States in 2011 initiated a trade war with China and was then followed by the European Union in 2012. Facing the implications of the trade war, China's strategy in general is to increase the competitiveness of their solar PV products and expanding their markets, both domestic and international. This strategy is implemented with three types of policies, namely the regulatory mandate, direct financial support, and market-based instruments. In general, it can be concluded that the development of China's solar PV industry is in line with the developmental states theory, with a strong role of government, both central and local governments.

"

"Donald Trump was elected into US presidential office in November 2016 and his protective approach on international economics blatantly differs with actions taken by politicians before him. Those policies and sentiments are always expressed via his twitter account and received various responses from citizens and governments alike. This research aimed to find out if the US diplomatic hostility towards its partners on social media will have a direct impact on their bilateral trade flows because of diplomatic retaliation. Using monthly import and export data between the US and 10 major trading partners from June 2015 until March 2018, their respective Economic Policy Uncertainty EPU Index, and tweets analysed with VADER sentiment analysis, we estimate an ARDL model of Trump rsquo s twitter sentiments and its effect on trade. We found out that tweets and trade are not causally linked, yet in most cases they are cointegrated in the short and long run. Through ARDL, we can infer that tweets took around 4 months to take effect and they are only significant in several countries.

---

Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di bulan November 2016 dan kebijakannya yang protektif sangat berbeda dengan politisi-politisi sebelumnya. Kebijakan dan opini Trump selalu diutarakan melalui akun Twitternya dan mendapat berbagai tanggapan baik dari masyarakat maupun negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apabila ketegangan diplomatis akibat perilakunya di media social akan memiliki efek langsung pada perdagangan bilateral sebagai konsekuensi dari balasan diplomatic. Dengan menggunakan data bulanan impor dan ekspor antara AS dan 10 partner dagang dari Juni 2015 sampai Maret 2018, data Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi EPU dari negara-negara tersebut dan twitnya yang dianalisa dengan metode analisa sentiment VADER, kami mengestimasi model ARDL untuk nilai sentiment twit Trump dan efeknya pada perdagangan. Melalui ARDL, ditemukan bahwa twit membutuhkan sekitar 4 bulan untuk memengaruhi arus perdagangan dan bahwa twit merupakan variabel yang signifikan hanya untuk beberapa negara tertentu."

"lssu defisit anggaran pemerintah telah mendapat perhatian yang cukup luas dan bahkan telah menjadi the forefront policy of macroeconomic adjustment ataupun muncul sebagai bagian dari program stabilisasi ekonomi negara-negara berkembang maupun industri sejak tahun 1980-an hingga 1990-an. Di negara-negara berkembang, Easterly dan Schmidt-Hebbel (1991) serta Easterly, Rodriguez dan Schmidt-Hebbel. (1994), misalnya, mencatat bahwa menguatnya issu ini bertalian dengan dekade over-indebtedness yang diikuti oleh fenomena inflasi tinggi serta rendahnya kinerja pertumbuhan ekonomi dan investasi di tahun 1980-an. Sementara itu, di negara-negara Eropa Timur dan USSR lama issu ini mengemuka sejalan dengan adanya pelbagai program reformasi massive bagi perbaikan ekonomi di era 1990-an. Di Amerika Serikat (McKibbin dan Bagnoli, 1993) dan Swedia (Becker dan Paalzow, 1997) issu defisit anggaran telah menjadi topik debat publik tentang kebijakan ekonomi. Sejalan dengan itu, sebagaimana ditunjukkan Cuddington dan Vinals (1986) serta Weiss (1995), the International Monetary Fund (IMF) juga menaruh perhatian khusus terhadap issu ini, bahkan budget balancing dijadikan sebagai standard policy dalam pelbagai program stabilisasi yang diterapkannya di berbagai negara."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran perusahaan multinasional (MNC) dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Studi tersebut akan fokus pada kebijakan perdagangan AS selama pemerintahan Presiden Donald Trump yang menyebabkan eskalasi Perang Dagang dengan China. Makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara state actor dan MNCs serta proses politik yang terjadi dalam perumusan kebijakan perdagangan internasional AS. Penelitian ini mengimplementasikan teori pendekatan yang berpusat pada masyarakat dalam perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Thomas Oatley. Makalah ini akan menggunakan metode kualitatif dengan studi dari salah satu MNC Amerika Serikat, Apple. Melalui analisis yang dilakukan, peneliti akan memetakan pemenang dan pecundang dari kebijakan tarif sebagai salah satu instrumen kebijakan perdagangan AS yang digunakan untuk membatasi impor produk China yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Peneliti juga akan fokus untuk mengidentifikasi hubungan antara aktor negara dan MNC, serta kepentingan Amerika Serikat dan China dalam masalah Perang Dagang ini.

---

This paper aims to analyze the role of multinational companies (MNCs) in United States trade policy. The study will focus on US trade policies during President Donald Trump's administration that led to the escalation of the Trade War with China. This paper is expected to provide an overview of the relationship between state actors and MNCs as well as the political processes that occur in the formulation of US international trade policy. This study implements the theory of a community-centered approach to international trade developed by Thomas Oatley. This paper will use a qualitative method with a study from one of the United States MNCs, Apple. Through the analysis conducted, researchers will map the winners and losers of the tariff policy as one of the US trade policy instruments used to limit imports of Chinese products issued by President Trump. Researchers will also focus on identifying the relationship between state actors and MNCs, as well as the interests of the United States and China in this Trade War issue."

"Belanja pemerintah yang dianggarkan melebihi pendapatannya berdampak pada terjadinya anggaran defisit yang dialami daerah. Besarnya anggaran deficit ini selayaknya dapat menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada penelitian dilakukan untuk meneliti pengaruh defisit anggaran yang terjadi pada 33 provinsi di Indonesia kurun waktu 2005-2013 dengan menggunakan metode analisis data panel. Hasil estimasi menunjukkan bahwa deficit anggaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan (α=10%) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti bahwa deficit anggaran yang terjadi pada beberapa pemerintah daerah memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada pada daerah yang mengalami surplus anggaran. Sumber deficit anggaran di daerah yang merupakan alokasi dari belanja yang tidak produktif diperkirakan menjadi penyebab dari kecilnya pengaruh deficit anggaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Berdasarkan hasil estimasi model, variable lain yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah variable inflasi dan investasi PMA dan PMDN, sedangkan variable tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Government spending which is exceeds than revenue, can influence the budget deficit of the region. The size of the budget deficit should be a stimulus to encourage economic growth in the region. In a study conducted to examine the impact of the budget deficit which occurred in 33 provinces in Indonesia in the period of 2005-2013. Data panel analysis is used to estimate econometric model. The results showed that the provinces experiencing budget deficit have lower economic growth than others have surplus budget. Budget deficit which occurred in the region is estimated to come from unproductive government spending allocation. Based on the results of model estimation, other variables that have a positive and significant impact on economic growth is variable inflation and foreign and domestic investment, while the variable labor and no significant positive effect on economic growth."

"Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, inflasi merupakan salah satu masalah besar dalam pelaksanaan pembangunan di beberapa negara khususnya negara sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara small open economy, saat ini tengah giat melakukan pembangunan ekonomi yang tentunya perlu dukungan pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal yang tepat guna mencapai target pembangunan dimaksud. Namun di satu sisi peranan kebijakan fiskal dengan menerapkan sistem anggaran defisit dalam mendorong perekonomian menempatkan Indonesia pada negara dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengukur pengaruh defisit anggaran terhadap tingkat harga di Indonesia dan pengkinian penelitian terdahulu terkait dampak defisit anggaran pemerintah terhadap tingkat harga di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda menggunakan Ordinary Least Square (OLS) untuk melihat pengaruh sekaligus mengukur besarnya pengaruh dampak defisit anggaran pemerintah terhadap tingkat harga di Indonesia. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa secara statistik defisit anggaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat harga di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa inflasi pada periode penelitian selain dikendalikan oleh otoritas moneter juga dipengaruhi oleh otoritas fiskal.

---

Inflation has been one the utmost growth constraints for developing economy especially in the midst of global economic uncertainty. As a small open economy, Indonesia is striving to achieve sound economic development which requires implementation of effective fiscal policy. However, the role of fiscal policy that put heavy emphasizes on budget deficit has put Indonesia to have higher inflation rate than other countries. This paper aims to observe and measure the impact of budget deficit on price level in Indonesia as well as updating the previous research on this matter.

Our method relies on multiple linear analysis using Ordinary Least Square (OLS) to observe and measure the impact of government’s budget deficit on price level in Indonesia. The conclusion of our research states that, statistically, our budget deficit has positive correlation with the price level in Indonesia. This implies that inflation throughout our research period is not solely influenced by monetary authorities but conjointly affected by fiscal authorities."

"This thesis uses general equilibrium model to examine the economic impact of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia. The analysis covers how price and quantity change in response to tariff liberalization under ACFTA framework. Demand and supply elasticity is needed to calculate welfare effects. Difference-in-differences method is applied to estimate demand elasticity while supply elasticity is calculated through Instrumental Variable (IV) regressions using tariff as an instrument. The results show that Indonesia's demand is elastic enough and supply to Indonesia is fairly elastic. Indonesia consumers are willing to substitute products between different sources due to price changes. ACFTA would increase production quantity for all member countries but had insignificant effect on reducing price of goods. Furthermore, I confirm result from existing literature that trade creation effect is dominated than trade diversion effect."

"[WTO sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan seharusnya menjadi penggerak perdagangan dunia. Dengan ekonomi Tiongkok yang terus bertumbuh terlebih karena menggunakan pendekatan perdagangan internasional seharusnya mendapat keuntungan lebih apabila menjadi anggota WTO. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampaknya keanggotaan WTO Tiongkok terhadap perdagangannya dengan ASEAN+6 yang ditinjau melalui pendekatan model gravitasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keanggotaan WTO bagi Tiongkok meningkatkan jumlah perdagangan Tiongkok ke ASEAN+6 yang secara signifikan dibandingkan saat Tiongkok masih belummenjadi anggota WTO. Sehngga keanggotaan WTO dapat diasumsikan meningkatkan jumlah perdagangan negara anggotanya.

---

WTO as an international organization which is focused on trade should be the main engine in world trade. With China's economy ever growing especially because it uses a foreign trade approach would suggest that WTO

accession would be beneficiary for China. The purpose of this study is to analyze the impact of China's WTO accession towards its trade with ASEAN + 6 by using a gravity model approach. The results of this study has shown that China's WTO accession has indeed increased the volume of trade between China and ASEAN + 6 by a significant margin compared to China prior WTO membership. Thus meaning that WTO membership is likely to increase a nations trade volume.

, WTO as an international organization which is focused on trade should be

the main engine in world trade. With China’s economy ever growing

especially because it uses a foreign trade approach would suggest that WTO

accession would be beneficiary for China. The purpose of this study is to

analyze the impact of China’s WTO accession towards its trade with ASEAN +

6 by using a gravity model approach. The results of this study has shown that

China’s WTO accession has indeed increased the volume of trade between

China and ASEAN + 6 by a significant margin compared to China prior WTO

membership. Thus meaning that WTO membership is likely to increase a

]"

"Banyak negara, terutama negara maju, yang menderita kejatuhan di perdagangan internasional setelah krisis finansial global tahun 2007 - 2008. Di makalah ini, saya akan membahas tentang Amerika Serikat dan memberikan gambaran singkat tentang kondisi perdagangan internasionalnya setelah krisis finansial global, potensi perdagangan Amerika Serikat di masa yang akan datang, mendiskusikan masalah - masalah yang mungkin dihadapinya berkaitan dengan perdagangan internasional, dan memberikan rekomendasi menggunakan teori - teori yang telah dipelajari di mata kuliah ini.

---

Many countries, particularly the developed economies, have suffered from a deep fall in international trade after the global financial crisis of 2007 - 2008. In this assignment, I am going to discuss UnitedStates and provide a brief overview of its recent international trade conditions since the global financial crisis, its potential trade outlook for the near future, discuss any problems in relation with international trade that this country might face and give recommendations to the country using the theories developed in the course."