Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya penyalahgunaan korporasi membuat berbagai forum internasional telah berusaha untuk memeriksa sejauh mana penyalahgunaan korporasi sebagai tujuan terlarang yang berdampak bagi sistem keuangan global. Lebih lanjut, terkuaknya Panama Papers dengan bocornya dokumen firma hukum asal Panama yakni Mossack Fonseca membuka mata dunia tentang penyalahgunaan korporasi. Dalam hal ini, pada umumnya korporasi yang ditujukan untuk tindakan ilegal ini dikenal dengan perusahaan cangkang dan paper company. Namun, identifikasi terhadap perusahaan cangkang dan paper company merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Pertama, tidak ada garis pembeda antaranya kedua mengingat tidak adanya definisi baku dari perusahaan cangkang dan paper company yang disepakati oleh forum internasional. Kedua, terkhusus di Indonesia sendiri, belum ada konsep pengaturan secara komprehensif mengenai perusahaan cangkang dan paper company. Dasar dari bentuk perusahaan cangkang dan paper company hanyalah terbatas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT yang mana sejatinya juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai keduanya. Hal ini berimbas pada sulitnya penegakan hukum terhadap perusahaan cangkang dan paper company, terutama mengenai penafsiran hakim terhadap perusahaan cangkang dan paper company. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis kemudian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwasanya sudah terdapat negara-negara yang mengatur mengenai perusahaan cangkang dan paper company, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, India, Inggris dan Uni Emirat Arab. Lebih lanjut, dalam hal penafsiran hakim terhadap perusahaan cangkang dan paper company di Indonesia sendiri, tidak ada pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai perusahaan cangkang dan paper company, namun hakim di Indonesia dapat secara limitatif mengetahui pengertian dan karakteristik dari perusahaan cangkang dan paper company melalui fakta-fakta di persidangan.

---

The rise of corporate abuse has made various international forums have attempted to examine the extent to which corporate abuse as a prohibited purpose has an impact on the global financial system. Furthermore, the disclosure of the Panama Papers with the leak of documents from a law firm from Panama, namely Mossack Fonseca, opened the world's eyes about corporate abuse. In this case, in general, corporations that are intended for illegal actions are known as shell companies and paper companies. However, identification of shell companies and paper companies is a very difficult job. First, there is no line of distinction between the two, bearing in mind that there is no standard definition of shell companies and paper companies agreed upon by international forums. Second, especially in Indonesia itself, there is no comprehensive regulatory concept regarding shell companies and paper companies. This has an impact on the difficulty of law enforcement against shell companies and paper companies, especially regarding the judge's interpretation of shell companies and paper companies. To answer these problems, the author then uses normative juridical research methods which are carried out using library research. This research is descriptive in nature to explain the facts obtained during this research. The research found that in fact there are countries that have strictly regulated shell companies and paper companies, such as the United States, China, Singapore, India, the United Kingdom and the United Arab Emirates. Furthermore, the author also finds that although there is no regulation that explicitly regulates shell companies and paper companies, judges in Indonesia can limitedly know the meaning and characteristics of shell companies and paper companies through the facts in court."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financial distress yang diukur melalui rating downgrade dengan book-to-market ratio, accruals, unexpected earnings, dan asset growth sebagai variabel kontrol terhadap anomaly return yang diukur melalui abnormal return. Pengukuran financial distress pada penelitian ini menggunakan rating downgrade atau penurunan peringkat kredit menawarkan ukuran langsung yang dapat diamati dari kondisi perusahaan yang memburuk. Dengan demikian, kesulitan keuangan, seperti yang diproksikan dengan penurunan peringkat, kemungkinan akan menjadi indikator utama dari kinerja masa depan perusahaan (Avramov et al, 2012). Penelitian menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021 dengan teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling dan menggunakan pendekatan data kuantitatif. Data pada penelitian menggunakan data panel yang memiliki arti gabungan cross section  dan time series. Hasil pada penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara financial distress, Book-to-market ratio, dan Unexpected earnings terhadap anomaly return. Namun terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara accruals dan asset growth terhadap anomaly return.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of financial distress, measured through rating downgrade, on anomaly returns, which are measured through abnormal return, using book-to-market ratio, accruals, unexpected earnings, and asset growth as control variables. The measurement of financial distress in this research uses rating downgrade as a direct observable measurement of a worsening condition of a company. Thus, financial difficulties, as proxied by the downgrade, are likely to be the main indicator of a company's future performance (Avramov et al, 2012). The research uses a sample of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-2021, with a purposive sampling technique and a quantitative data approach. The data in this research uses panel data, which has a combination of cross-section and time series meanings. The results of this research show that there is a significant effect between financial distress, Book-to-market ratio, and Unexpected earnings on anomaly returns. However, there is no significant effect between accruals and asset growth on anomaly returns.

 

 

"

"Kebijakan keuangan Negara darurat Pandemi COVID-19, seharusnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel meskipun dilaksanakan dalam keadaan darurat dan terbatas. Hal ini disebabkan keuangan Negara merupakan sektor yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis karakter hukum dan mekanisme kebijakan keuangan Negara darurat pada masa pandemi COVID-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Sebagaimana Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.Berdasarkan kajian dan analisis atas peraturan yang berlaku, ditemukan bahwa karakter hukum dalam kebijakan keuangan Negara darurat berbeda dengan kebijakan pada umumnya.Karakter hukum pada sektor keuangan Negara darurat, membuat Pemerintah dapat mengeluarkan kebutuhan anggaran belanja Negara terlebih dahulu, yang kemudian diusulkan pada rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai bentuk Pembahasan Pemerintah atas Hak Budget lembaga legislatif. Dalam kondisi tidak normal sekalipun pemerintah berkewajiban melaksanakan fungsi pemerintahanya secara baik dan efektif sehingga dibutuhkankonsep baku kedaruratan yang mengatur protokol mitigasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara dalam keadaan darurat, melalui penguatan peran pengendalian internal Pemerintah yang dapat mencegah dan mendeteksi secara cepat atas potensi penyalahgunaan anggaran Negara

---

The state financial policy of the COVID-19 pandemic emergency, should be implemented in a transparent and accountable manner even though it is carried out in an emergency and limited manner. This is because State finances are a sector that must be managed and accounted for in accordance with the mechanism of the 1945 Constitution. By using normative juridical research methods, this study is intended to analyze the legal character and mechanism of emergency State financial policies during the COVID-19 pandemic, based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 As Stipulated as Law Number 2 of 2020. Based on a study and analysis of the applicable regulations, it was found that the legal character of the emergency State financial policy is different from the policy in general. The legal character of the emergency State financial sector allows the Government to issue the needs of the State budget first, which is then proposed in the draft amendment to the APBN and or submitted in the budget realization report as a form of Government Discussion on Budget Rights of the legislature. Even in abnormal conditions, the government is obliged to carry out its government functions properly and effectively so that a standard emergency concept is needed that regulates the mitigation protocol for managing and accounting for State finances in an emergency, through strengthening the role of the Government's internal control which can prevent and detect quickly the potential misuse of the State budget"

"Pada awal tahun 2020, PT Bank Bukopin Tbk. dilanda krisis finansial, tepatnya kesulitan likuiditas akibat adanya fenomena rush money. Bosowa selaku Pemegang Saham Pengendali saat itu bersama Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk melakukan penyelamatan Bank melalui rights issue (PUT ke-V) dengan KB Kookmin sebagai Standby Buyer. Hanya saja Bosowa ditemukan menimbulkan banyak permasalahan dan pada akhirnya OJK mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 64/KDK.03/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Bosowa tidak lulus rangkaian penilaian kembali oleh OJK (fit and proper test) dan kehilangan hak suaranya pada RUPSLB dimana KB Kookmin berhasil meloloskan agenda private placement dan menjadi Pemegang Saham Pengendali baru. Metode penelitian yang peneliti gunakan pada Skripsi ini adalah Yuridis Normatif, Yuridis berarti penelitian ini adalah penelitian hukum dan normatif berarti penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengambilan, pengolahan serta analisis data sekunder, selain itu juga berarti bahwa analisis dalam penelitian ini akan difokuskan kepada hubungan-hubungan hukum antar peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam kasus tersebut, dibuktikan bahwa Management Entrenchment Hypothesis terjadi dimana manajemen melakukan anti-takeover measures dan hampir merugikan pemegang saham lainnya. Selain itu, pengaturan mengenai hostile takeover di Indonesia sendiri belum memadai, bahkan sama sekali tidak diatur, oleh karena itu baiknya apabila Pemerintah maupun OJK memperkaya peraturan perundang-undangan dengan ketentuan mengenai hostile takeover.

---

In early 2020, PT Bank Bukopin Tbk. was hit by a financial crisis, specifically liquidity difficulties due to the money rush phenomenon. Bosowa as the Controlling Shareholder at that time together with Otoritas Jasa Keuangan attempted to rescue the Bank through a rights issue (Vth LPO) with KB Kookmin as the Standby Buyer. It's just that Bosowa was found to be causing many problems and in the end OJK issued a Decree of the OJK Board of Commissioners Number 64/KDK.03/2020 dated August 24, 2020 which stated that Bosowa did not pass the OJK reassessment series (fit and proper test) and lost its voting rights. at the EGMS where KB Kookmin successfully passed the private placement agenda and became the new Controlling Shareholder. The research method that the researcher uses in this thesis is normative juridical, juridical means this research is legal research and normative means this research is carried out by taking, processing and analyzing secondary data, but it also means that the analysis in this study will focus on relationships law between the relevant laws and regulations. In this case, it is proven that the Management Entrenchment Hypothesis occurs where management takes anti-takeover measures and almost harms other shareholders. In addition, the regulation regarding hostile takeover in Indonesia itself is not adequate, in fact it is not regulated at all, therefore it is better if the Government and OJK enrich the legislation with provisions regarding hostile takeover."

"Kedudukan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan dengan kedudukan keuangan KPU yang bersumber dari APBN. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pendanaan APBD dengan mekanisme pengelolaan APBN. Pembiayaan Pilkada bersumber dari APBD berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, yaitu terganggunya independensi KPU Kabupaten/Kota, karena pengajuan usul pendanaan Pilkada membutuhkan persetujuan kepala daerah. Pendanaan Pilkada dari APBD juga dapat mengganggu alokasi pendanaan pelayanan publik di daerah akibat pemotongan untuk pembiayaan Pilkada. Pengelolaan keuangan KPU oleh publik dinilai belum optimal, KPU belum pernah mendapat penilaian Wajar dengan Pengecualiaan (WDP) dari BPK. Temuan audit BPK dalam laporan keuangan KPU yaitu terkait pengelolaan keuangan KPU daerah belum maksimal karena belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pengeluaran dengan pencatatan saldo di rekening. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif terhadap data primer dan sekunder, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan keuangan KPU Kabupaten/Kota adalah satu bagian dengan keuangan KPU yang berasal dari APBN termasuk dana hibah Pilkada yang menjadi pendapatan KPU yang dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU. Pengelolaan keuangan KPU Kabupaten/Kota belum memenuhi asas akuntabilitas keuangan negara yang mengutamakan keefisienan dan keefektifan suatu program dan anggaran. Pemerintah harus melakukan peralihan sumber pendanaan Pilkada dari APBD menjadi bersumber dari APBN, dengan cara melakukan perubahan terhadap Pasal 166 dan Pasal 200 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemerintah harus membangun suatu sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dari pusat sampai dengan daerah untuk memudahkan pengawasan dan kontrol dari KPU.

---

The financial position of the Regency/City General Election Commission (KPU) is a united with the KPU`s financial position sourced from the State Budget. The implementation of Regional Head Elections (Pilkada) is carried out by the Provincial KPU and Regency/City KPU with APBD funding with the mechanism for managing the National Budget. The financing of regional head elections from the regional budget has the potential to cause various problems, namely the disruption of the independence of the Regency/City KPU, because the proposal for the Pilkada funding requires the approval of the regional head. Pilkada funding from the APBD can also disrupt the allocation of funding for public services in the regions due to cuts in financing for regional elections. Public financial management of the KPU is considered not optimal, the KPU has never received a Fair with Exclusion (WDP) assessment from the BPK. The BPK audit findings in the KPUs financial statements, which are related to the financial management of the regional KPU, have not been maximized because they have not met the Government Accounting Standards (SAP), so that there are discrepancies between expenditure and recording the balance in the account. This study uses normative legal methods for primary and secondary data, so that it can be concluded that the financial position of Regency / City KPU is one part of the KPUs finances originating from the APBN including Pilkada grant funds which are the KPU`s income included in the Budget Implementation List (DIPA) KPU. The financial management of the Regency/City KPU has not fulfilled the principle of state financial accountability that prioritizes the efficiency and effectiveness of a program and budget. The government must make a transfer of regional election funding sources from the APBD to be sourced from the APBN, by making changes to Article 166 and Article 200 of Law No. 8 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. The government must build an integrated financial management system from the center to the regions to facilitate the supervision and control of the KPU"

"

Pay later merupakan salah satu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang baru hadir beberapa tahun terakhir di Indonesia. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi seperti pay later  tidak menghilangkan kewajiban penyelenggara untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah yang biasanya dilakukan secara langsung oleh pemberi pinjaman kepada nasabah sekarang dilakukan menggunakan media teknologi informasi yaitu internet dengan bantuan teknologi seperti kamera, mikrofon, dan pembaca sidik jari. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan prinsip mengenal nasabah pada pay later dan bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah pada pay later oleh perusahaan financial technology. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan bentuk yuridis normatif, serta tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian yang Penulis dapatkan adalah pengaturan mengenai prinsip mengenal nasabah pada pay later belum lengkap, pengaturan yang ada masih diatur secara umum sehingga belum dapat secara efektif  dalam pelaksanaannya. Masih terdapat juga pengaturan yang belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan teknologi yang dimiliki pengguna. Penerapan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan pun masih berbeda-beda di setiap penyelenggara pay later. Berdasarkan hasil tersebut, OJK harus membentuk peraturan yang lebih terperinci mengenai pelaksanaan teknis penerapan prisip mengenal nasabah oleh penyelenggara pay later.

 

---

Pay later is one of the Information Technology-Based Lending and Borrowing Services that has only been present in the last few years in Indonesia. Information Technology-Based Lending and Borrowing Services such as pay later do not eliminate the obligation of the operator to apply the principle of knowing customers. The Know Your Customer Principles, which are usually carried out directly by lenders to customers, are now carried out using information technology media, namely the internet with the help of technology such as cameras, microphones, and fingerprint readers. The formulation of the problem of this study is how to regulate the principle of knowing customers on pay later and how to apply the principle of knowing customers on pay later by financial technology companies. The research of this thesis uses library research with a normative juridical form, and the research typology used is descriptive analytical. The data used in this research is secondary data which is supported by the results of interviews. The result of the research that the author obtained is that the regulation regarding the principle of knowing the customer on pay later is incomplete, the existing regulations are still generally regulated so that it cannot be effectively implemented. There are some regulations that cannot be implemented due to the limitations of technology that the users have. The implementation of identification, verification, and monitoring still varies in each pay later provider. Based on these results, OJK must establish more detailed regulations regarding the technical implementation of the principle of knowing customers by pay later operators.

 

"

"ABSTRAKPrinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta materiel sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperluas cakrawala pemikiran mengenai penegakan prinsip keterbukaan dan penindakan perbuatan yang menyesatkan di pasar modal dengan cara melihat kekurangan Undang-undang Pasar Modal Indonesia dalam mengatur kewajiban menegakkan prinsip keterbukaan dan penentuan fakta materiel di pasar modal; mengembangkan doktrin hukum yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan agar dapat menunjang penegakan prinsip tersebut secara penuh dan adil dalam menciptakan pasar modal yang efisien; menemukan pemikiran-pemikiran baru untuk menegakkan prinsip keterbukaan dan penentuan fakta materiel di Indonesia"

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja/buruh pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya yaitu masih banyak para pekerja/buruh yang tidak terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga menimbulkan konflik antara perusahaan dan pekerja/buruh ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap pekerja/buruh tersebut dan adanya ketidakadilan hukum dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 atas perlindungan bagi pekerja/buruh yang tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan akibat hukum bagi perusahaan yang melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja/buruh tetap mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar belum secara efektif diterapkan oleh pemerintah.

---

The thesis discusses legal protection for workers/laborers who experience work accident and are not registered in the labor social security program by the company. Under the legislation of manpower, it is regulated that a company is obliged to register its workers/laborers in the labor social security program. However, in reality, it is actually the opposite as there are many workers/laborers who are not registered in the labor social security program, resulting in conflict between companies and workers/laborers when an unfortunate event happens to the workers/laborers and there is a legal injustice in applying sanctions to the companies violating the provision. Therefore, the writing of thesis is done by analyzing legal considerations from the judges in the decision of the Supreme Court number 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 on protection of workers/laborers who are not registered in the labor social security program and legal consequences for the companies violating the provision. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The result of this study is that the workers/laborers still obtain their rights as stipulated in the legislation, even though they are not registered in the labor social security program and the administrative sanctions imposed on the companies violating the provision have not been effectively implemented by the government."