Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rencana Perdamaian dalam PKPU merupakan suatu penawaran yang diajukan oleh Debitor melalui suatu dokumen hukum yang meliputi pembayaran utang-utangnya kepada Para Kreditor, dengan mekanisme yang telah terlebih dahulu disepakati oleh Debitor dengan Para Kreditornya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUK PKPU, namun dalam praktek, ternyata permasalahan pada proses pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian tersebut dapat terjadi. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Bahwa dalam putusan PKPU tersebut, setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kreditor, tim pengurus menyatakan bahwa terdapat dua kreditor yang tidak dapat memberikan suaranya terhadap rencana perdamaian padahal Kreditor tersebut telah ditetapkan dalam suatu Daftar Piutang Tetap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dikesampingkannya hak pemungutan suara (voting) kreditor dalam proses persetujuan rencana perdamaian PKPU, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ditetapkannya Kreditor dalam suatu Daftar Piutang Tetap menandakan bahwa Para Kreditor telah melewati tahap verifikasi legalitas Para Kreditor; status tagihan, dan jumlah hak suara yang dimiliki. Sehingga tidak terdapat kualifikasi maupun faktor apapun yang memungkinkan Hakim untuk mengesampingkan / meniadakan hak suara Kreditor untuk melakukan voting atas Rencana Perdamaian. Akibat hukum dikesampingkannya hak suara Kreditor tidak serta merta menghilangkan status sebagai Kreditor dan hak tagihnya hilang, melainkan tetap ada sebagaimana dalam Daftar Piutang Tetap dan setelah perdamaian disahkan maka akan mengikat seluruh Kreditor Konkuren, kecuali Kreditor Separatis sebagaimana dalam Pasal 281 ayat (2) UUK PKPU, kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, terkait dengan analisis putusan, maka Hakim telah melanggar Pasal 281 ayat (1) UUK PKPU.

---

The Reconciliation Plan in PKPU is an offer submitted by the Debtor through a legal document covering payment of his debts to Creditors, with a mechanism that has been previously agreed upon by the Debtor and his Creditors as stipulated in Article 281 paragraph (1) UUK PKPU, but in practice, it turns out that problems in the voting process for the Reconciliation Plan can occur. As in Decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Whereas in the PKPU decision, after an examination of the completeness of creditor documents, the management team stated that there were two creditors who were unable to vote on the reconciliation plan even though the creditors had been determined in a List of Fixed Receivables. By using normative-juridical research methods, this article aims to analyze the exclusion of creditors' voting rights in the approval process for the PKPU Reconciliation Plan, as well as the considerations of the Panel of Judges in passing a decision on Decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. The results of this study are that the determination of Creditors in a Register of Receivables indicates that the Creditors have passed the legality verification stage of the Creditors; the status of the invoice, and the number of voting rights held. So that there are no qualifications or any factors that allow the Judge to set aside / cancel the Creditors' voting rights to vote on the Reconciliation Plan. The legal consequence of setting aside the Creditor's voting rights does not necessarily eliminate the status as a Creditor and the rights to collect are lost, but remain as in the List of Fixed Receivables and after the settlement is ratified, it will bind all Creditors except Separatist Creditors as in Article 281 paragraph (2) UUK PKPU, then legal remedy that can be done is cassation to the Supreme Court. Furthermore, related to the analysis of the decision, the Judge has violated Article 281 paragraph (1) of the PKPU Law."

"Restrukturisasi Utang adalah sebuah keniscayaan dalam hal Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur tetapi di lain sisi Debitur masih memiliki itikadi baik dan prospek untuk menjalankan usahanya. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan yang pasti dalam hal Restrukturisasi Utang sehingga Debitur dan Kreditur diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencapai kesepakatan dalam mekanisme Restrukturisasi Utang tersebut. Hal tersebut mengartikan bahwa mendirikan sebuah badan usaha baru juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk Restrukturisasi Utang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dan kedudukan hukum pihak-pihak dalam Restrukturisasi Utang melalui skema pembentukan Perseroan Terbatas sebagai Debitur baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan studi pustaka yang didasarkan pada studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa badan hukum bertanggung jawab dalam hal tindakan sah yang dilakukan oleh organ atau telah disetujui oleh organ yang lebih tinggi. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kedudukan hukum yang terpisah diantara para pihak mengakibatkan perbedaan hak dan kewajiban sebelum dan setelah dilakukan Restrukturisasi Utang.

---

Debt restructuring is a necessity in terms of Debtor can not meet its obligations to Creditors, but on the other side of the Debtor still has a good faith and prospects for business. Regulation does not provide definitive arrangement in Debt Restructuring so Creditor and Debtor given that complete freedom to reach agreement in the Debt Restructuring mechanism. This means that setting up a new business entity can also be used as a means for Debt Restructuring. This study aims to explain the impact and the legal position of the parties to the Debt Restructuring scheme as a Limited Liability Company formation as a new Debtor. The method used is juridical-normative based on case studies. Results of the study revealed that the legal entity responsible for the unlawful act committed by the organ or organs that have been approved by the higher. The results also revealed that a separate legal position between the parties resulted in differences in the rights and obligations before and after the Debt Restructuring.

"

"Skripsi ini membahas mengenai penolakan pengesahan atau homologasi rencana perdamaian dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dialami oleh PT Korea World Center Indonesia (PT KWCI) yang berakhir pada kepailitan. Penulis melakukan tinjauan hukum mengenai isu tersebut mulai dari segi utang yang dimiliki Debitur sebagai syarat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga hingga segi imbalan jasa Pengurus yang tidak dibayarkan atau tidak dijamin pembayarannya yang menyebabkan Debitur jatuh pailit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dari pengertian utang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagai syarat permohonan PKPU dan mengetahui apakah Bilyet Giro dapat dianggap sebagai alat pembayaran maupun jaminan pembayaran bagi imbalan jasa Pengurus dalam perkara PKPU. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, di mana Penulis menggunakan sumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari penelitian ini diketahui bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mendefinisikan utang secara luas, sehingga ganti kerugian materil atas putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) dapat dikatakan sebagai utang sebagai syarat permohonan PKPU. Selain itu, diketahui pula bahwa Bilyet Giro dapat dianggap sebagai alat pembayaran maupun jaminan pembayaran bagi imbalan jasa Pengurus dalam perkara PKPU apabila penerbitan, pengunjukan, dan pemrosesannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis discusses the rejection of the ratification or homologation of the composition plan in the case of Suspension of Debt Payment Obligations Process (PKPU) experienced by PT Korea World Center Indonesia (PT KWCI) which ended in bankruptcy. The author conducts a legal review of this issue, starting from the aspect of debt owned by the Debtor as a condition for submitting a PKPU application to the Commercial Court to the aspect of Management fees that are not paid or the payment is not guaranteed which causes the Debtor to go bankrupt. The purpose of this study is to determine the application of the definition of debt according to Law No. 37 of 2004 as a requirement for PKPU application and to find out whether the Bilyet Giro can be considered as a means of payment or as a guarantee of payment for the Management's services in a PKPU case. The research method used in this research is a qualitative research method, namely research that produces data that is descriptive and analytical. This research is included in normative legal research, where the author uses sources from primary, secondary, and tertiary legal materials. From this research it is known that Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Process (UUK-PKPU) broadly defines debt, so that material compensation for the decision on Unlawful Acts (PMH) which has permanent legal force (in kracht) can be said to be debt as a requirement for PKPU application. In addition, it is also known that Bilyet Giro can be considered as a means of payment as well as a guarantee of payment for Management's compensation in a PKPU case if the issuance, appointment and processing are in accordance with the prevailing laws and regulations."

"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan jalan keluar dari permasalahan utang piutang yaitu dengan kepailitan dan/atau dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diharapkan dapat memberikan solusi penyelesaian bagi kedua belah pihak baik itu kreditor maupun debitor. Penelitian ini bertujuan menganalisis Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual dengan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-analitis. Prinsip exceptio non adimpleti contractus dapat diterapkan dalam permohonan Kepailitan maupun PKPU, Majelis Hakim yang memeriksa permohonan PKPU dapat menolak permohonan PKPU karena konsep utang menjadi tidak sederhana, dalam perkara permohonan PKPU ini para pihak tidak dapat menunjukan perjanjian yang menjelaskan mengenai kapan jatuh waktu dari utang yang didalilkannya sehingga dapat ditagih maka sulit untuk menentukan kapan jatuh waktunya utang tersebut sehingga masih diperlukan suatu pembuktian rumit dan tidak sederhana. Adapun prinsip pembuktian sederhana terkait utang debitor sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU juga diterapkan di dalam pemeriksaan permohonan PKPU, hal mana menyebabkan permohonan PKPU ditolak oleh Hakim Pengadilan Niaga karena utang debitor memerlukan pemeriksaan yang rumit (tidak sederhana) sehingga tidak memenuhi prinsip utang yang sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Dengan demikian pemeriksaan perkara permohonan PKPU juga menerapkan prinsip pembuktian sederhana sebagaimana yang diterapkan dalam permohonan Pailit.

---

Law of The Republic Of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment has provided settlement of the debt and credit problems, namely by bankruptcy and/or with a suspension of payment (PKPU) which is expected to provide solutions for both parties, creditors and debtors. This study aims to analyze the Principles of Exceptio Non-Adimpleti Contractus and simple justification in cases of Suspension of Payment. This study uses a juridical-normative research method through a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach by presenting the research results in descriptive-analytical form. The principle of exceptio non adimpleti contractus can be applied in Bankruptcy and PKPU applications, the Panel of Judges can reject the PKPU Application because the Debt concept is not simple, in this PKPU’s application, agreement which explaining debt overdue and collectible cannot be proved by both parties. Then, complicated justification related the debt and the due time is needed. The principle of Simple Justification according to Article 8 paragraph (4) UUK-PKPU is also applied in the examination of PKPU applications, which causes the PKPU application to be rejected by the Judge of the Commercial Court because the debtor's debt requires a complicated (not simple) justification, simple debt principle as referred to in Article 8 paragraph (4) UUK-PKPU. Thus, the examination of the PKPU application applies the simple principle of proof as applied in the Bankruptcy application."

"Pada scat terjadi krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda dunia, banyak terjadi kehancuran pada sendi-sendi perekonomian Negara yang ada di dunia termasuk Indonesia, Bank yang rnerupakan salah satu patokan keadaan perekonomian Negara mengalami kerugian besar akibat gejolak kurs, ditambah dengan memburuknya arus kas yang menyebabkan kesulitan likuiditas.Untuk mengatasi kesulitas likuiditas tersebut, Negara melalui Bank Indonesia (Bl) berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan mengeluarkan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan syarat-syarat tertentu, namun diperjalanan banyak Bank-Bank dalam hal ini pemegang saham penerima BLBI melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BI seperti menyalurkan BLBI tersebut pada perusahaannya sendiri dan juga melanggar BMP K (Batas Minimal Penyaluran Kredit), dan pada akhimya para debitur pemegang saham tersebut tidak mampu untuk mengembalikan BLBI tersebut kepada BL Bank-Bank yang mengalami likuiditas dan tidak mampu mengembalikan BLBI tersebut selanjutnya diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan dibuatlah perjanjian berupa MSAA, MRNIA dan APU kepada debitur pemegang saham tersebut, dengan kesepakatan jika para debitur pemegang saham tersebut bisa mengembalikan BLBI yang mereka pinjam, maka Negara akan memberikan release & discharge.Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah dimungkinkan pemberian release & discharge yaitu pelepasan dari segala tuntutan hukum kepada para debitur pemegang saham yang telah melunasi kewajibannya mengembalikan BLBI yang mereka pinjam, berdasarkan hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan juga apakah Inpres No. 8 tahun 2002 telah tepat dikeluarkan untuk masalah release & discharge ini, serta bagaimana reaksi masyarakat Indonesia atas keluarnya release & discharge ini."

"ABSTRAKPiutang negara atau hutang kepada negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pasal 8 adalah sejumlah uangyang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidaklangsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.Pengurusan piutang negara yang macet pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepertiyang terjadi di PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia pada awalnya telah dilakukandengan membuat perjanjian kerjasama antara PT. Askrindo dengan Badan Urusan PiutangDan Lelang Negara (BUPLN) tanggal 23 Juli 1994. Perjanjian Kerjasama Pengurusan HakSubrogasi tersebut dibuat dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 49 Prp.Tahun 1960 tentang PUPN. Namun, dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusiatas perkara Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, PUPN (dahuluBUPLN) tidak berwenang lagi melaksanakan tugas pengurusan piutang BUMN, piutangBUMD, dan piutang badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimilikioleh BUMN/BUMD dan mengembalikan pengurusan piutang BUMN, piutang BUMD,dan piutang badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki olehBUMN/BUMD yang telah diserahkan kepada masing-masing BUMN/BUMD.Pengembalian pengurusan piutang tersebut, mengakibatkan PT. Askrindo menghentikankerjasama pengurusan piutang dengan DJKN (dahulu BUPLN) dan melakukan pengurusanpiutang perseroan melalui mekanisme korporasi sesuai instruksi Pemerintah kepada semuaBUMN dan BUMD.

---

ABSTRACTState receivables or debt to state subject to Law Number 49 Prp of 1960 on StateReceivable Committee (PUPN) Article 8 mean certain amount of fund payable to the stateor authorities, directly or indirectly controlled by the state pursuant to regulation,agreement or others. Management of bad state receivable with State Owned Enterprise(SOE) as in the case of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia is initially made throughagreement between Askrindo and Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) onJuly 23 1994. The Agreement on Settlement of Subrogation Right is made by taking intoaccount the provisions of Law No. 49 Prp. Of 1960 on PUPN. However, with respect todecision of Constitutional Court with regard to the case Number 77/PUU-IX/2011 on 25September 2012, PUPN (formerly BUPLN) ceases to have the authority to carry out theadministration of SOE receivables, SOE receivables and receivables of any business entitywhich part or all capital is owned by State Owned Enterprise / Local Enterprise andreassign the administration of receivables of SOE, SOE receivables and receivables ofbusiness entity which part or all capital is owned by State-Owned Enterprise/LocalEnterprise which has been assigned to each State-Owned Enterprise /Local Enterprise. There-assignment of receivable administration causes PT. Askrindo terminae the jointcooperation of receivable administration with DJKN (formerly BUPLN) and carry out theadministration of corporate receivables through the corporate procedures as perinstructions of Government to all State Owned Enterprise and Local Enterprise (BUMNand BUMD)."